Ribuan penggilingan padi skala kecil (PPK) mati karena kalah bersaing. Begitu laporan investigasi Kompas di wilayah produsen padi di Jawa dan luar Jawa (Kompas, 12/6/2024). Mereka kalah bersaing dengan penggilingan padi skala besar (PPB), tidak hanya dalam perebutan bahan baku gabah, tetapi juga dalam pemasaran beras. PPB menguasai modal, teknologi, serta pasar beras kualitas tinggi. Di pihak lain, kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) tak banyak berubah dalam 50 tahun terakhir, sebatas menambah jumlah PPK, tanpa mempertimbangkan kelebihan kapasitas giling, ketersediaan gabah, serta dampaknya terhadap kehilangan hasil dan kualitas beras.

BPS (2020) melaporkan, jumlah PPK mengambil porsi 95 % dari total 170.000 usaha penggilingan padi (PP), sementara porsi PPB hanya 0,6 %. Secara keseluruhan, jumlah PPK berkurang sekitar 10.000 unit dibanding data BPS tahun 2012. Dalam periode yang sama, separuh atau 1.000 unit PPB tutup usaha, karena ketersediaan gabah yang terus berkurang, kelebihan kapasitas giling, serta kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang memasung industri PP. Dalam dua dekade terakhir, preferensi konsumen beras banyak berubah. Penelitian Perhepi (2017) memperlihatkan, Pertama, tempat pembelian beras yang semula dilakukan di pasar tradisional beralih ke pasar modern (minimarket, supermarket dan hypermarket), beras curah, beralih ke beras dalam kemasan bermerek.

Kedua, kualitas dan kuantitas beras yang dikonsumsi masyarakat juga berubah. Konsumsi beras per kapita cenderung turun. Di pihak lain, kualitas beras yang dikonsumsi semakin baik dan beragam. Konsumen lebih memilih beras putih/bening, banyak beras kepala, sedikit beras patah, rasa pulen, kecuali wilayah tertentu. Misalnya konsumen di Sumbar yang lebih menyenangi beras pera, memilih beras dari varietas lokal, seperti Rojolele, Pandanwangi, Solok, serta dibungkus dalam kemasan 5 kg atau 10 kg. Perubahan itu ”ditangkap” PPB yang terus berinovasi menghasilkan beras dengan berbagai atribut sesuai keinginan konsumen. Ironisnya, beras kualitas medium yang dihasilkan PPK tak banyak lagi diminati konsumen.

PPK kurang insentif untuk naik kelas, misalnya menjadi penggilingan padi skala menengah (PPM). Mereka sudah puas dengan produksi yang dihasilkan masih laku dijual. Artinya, semakin besar permintaan beras medium dan beras asalan, makin kurang berminat mereka berubah. Pemerintah baru perlu mengambil sejumlah kebijakan baru dengan empat tujuan. (i) menurunkan kehilangan hasil pada aktivitas pengeringan gabah dan penggilingan, termasuk meningkatkan rendemen giling;(ii) meningkatkan jumlah beras berkualitas; (iii) meningkatkan nilai tambah dari produksi sampingan yang berkualitas dan berstandar; (iv) mampu mengelola stabilitas harga gabah. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator dan regulator agar terwujud kerja sama harmonis antara PPK dan PPB. (Yoga)

Setelah menembus harga Rp 70.000-Rp 75.000 per kg, harga jual biji kopi atau green bean jenis robusta di tingkat petani di Lampung berangsur turun dalam dua pekan terakhir. Petani disarankan tidak tergesa-gesa menjual hasil panen karena harga kopi diperkirakan kembali naik. Tren penurunan harga kopi di tingkat petani, menurut Ketua Dewan Kopi Lampung Mukhlis Basri, lebih dalam dibanding kondisi di pasar dunia. Harga kopi di terminal London memang turun, tapi tidak begitu signifikan. Pada Selasa (6/8) harga jual harian kopi robusta di terminal London berkisar 4.066 USD-4.173 per ton atau Rp 67,5 juta (kurs Rp 16.190). Kopi berada pada rentang harga 4.500 USD-4.600 USD atau Rp 72,85 juta-Rp 74,47 juta pada Juli 2024.

Saat ini, harga jual kopi asalan ditingkat petani di Lampung berkisar Rp 52.000-Rp 55.000 per kg. Harga jual kopi petik merah berkisar Rp 100.000-Rp 120.000 per kg. Menurut Mukhlis, penurunan harga kopi di tingkat petani yang signifikan tersebut lebih dipengaruhi oleh industri besar, yang untuk sementara menghentikan pembelian kopi dari petani. Selain karena stok gudang yang sudah penuh, para eksportir kopi masih memantau pergerakan harga kopi. Di sisi lain, masa panen raya kopi di sejumlah daerah di Lampung masih terus berlangsung. Tidak tertutup kemungkinan langkah industri menahan sementara pembelian kopi itu dilakukan agar harga kopi di tingkat petani semakin merosot.

Karena itu, para petani diminta untuk tidak tergesa-gesa memanen dan menjual seluruh kopinya. Dalam beberapa bulan ke depan, harga kopi robusta diperkirakan naik seiring berkurangnya stok bahan baku di gudang industri. Saat stok berkurang, industri akan kembali aktif mencari bahan baku sehingga harga komoditas bisa kembali terdongkrak. Malvin Syavana (45), petani kopi asal Kecamatan Sekincau, Lampung Barat, mengatakan, saat ini sebagian besar petani kopi di wilayah itu baru memasuki masa panen raya. ”Kalau sudah dijemur, kopi ini saya simpan sambil menunggu harga kopi naik lagi. Perkiraan kami, harga kopi akan kembali naik pada September 2024,” ujarnya. (Yoga)

Emiten nikel atas mencatatkan kinerja kurang menggembirakan di semester I-2024 akibat fluktuasi harga komoditas dan  membengkaknya biaya operasional. Emiten seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Harum Energy Tbk (HRUM),  mengalami penurunan laba bersih dan harga saham sejal awal tahun 2024. Ekspektasi membaiknya harga nikel di sisa tahun ini, diharapkan dapat memulihkan kembali kinerja keuangan dan peregarakan sahamnya. "Kinerja emiten nikel di semester I-2024 menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan dibandingkan periode  yang sama tahun lalu. Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja antara lain fluktuasi harga komoditas nikel dan peningkatan biaya operasional. Harga komoditas nikel di semester I-2024 mengalami volatilitas yang signifikan, yang berdampak pada pendapatan dan margin laba emiten nikel. Selain itu, peningkatan biaya energi dan bahan baku juga turut menekan profitabilitas perusahaan," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily. (Yetede)

Besarnya biaya yang diperlukan untuk menerapkan teknologi carbon capture and storage/carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) menjadi tantangan utama dalam upaya mengurangi emisi di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa meski CCS/CCUS membuka peluang besar dalam bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon, tetapi persoalan biaya masih membayangi implementasinya di dalam negeri. "Rencana implementasi CCS/CCUS sekarang masih mahal, tetapi memang harus kami coba. Sesuatu kalau baru dicoba memang mahal," katanya, dikutip Selasa (6/8).

Teknologi CCS/CCUS di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi karbon, tetapi biaya tinggi menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengakui bahwa meskipun proyek ini penting, implementasinya masih terkendala oleh biaya yang sangat besar, seperti yang terlihat dalam berbagai proyek CCS/CCUS yang sedang dikembangkan di seluruh Indonesia. Misalnya, proyek CCS di pemurnian gas alam di Gundih, Jawa Timur, membutuhkan investasi sebesar US$105 juta. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berharap proyek-proyek ini dapat menjadi hub CCS untuk kawasan barat, menunjukkan optimisme pemerintah meskipun dihadapkan dengan tantangan finansial yang signifikan.

Biaya tinggi yang diperlukan untuk menghadirkan bahan bakar minyak atau BBM berkualitas membuat pemerintah memutar otak agar bisa mendapatkan formula yang tidak membebani anggaran negara. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan bahwa pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyediakan produk yang lebih berkualitas, karena hal ini dapat membebani daya beli masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas BBM bersubsidi tanpa harus membebani anggaran negara, sehingga kualitas BBM dapat ditingkatkan secara bertahap tanpa menambah beban pada masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mencari formula campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi kandungan sulfur dalam BBM, khususnya untuk mencapai standar Euro-4 yang mengharuskan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa uji coba produk BBM baru dengan kandungan sulfur rendah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah Jawa bagian utara dan Jakarta.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics, Muhammad Andri Perdana, menyatakan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi menjadi salah satu cara efektif untuk menghadirkan BBM berkualitas tanpa membebani masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa ketiga skenario yang dipertimbangkan oleh pemerintah—baik pembatasan subsidi, kenaikan harga BBM, maupun peningkatan kualitas dengan menambah anggaran subsidi—masing-masing memiliki dampak yang harus diantisipasi dengan baik.

Pemerintah menargetkan Indonesia lepas dari ketergantungan impor garam pada tahun 2024. Mulai tahun 2025, Indonesia diharapkan sudah memasuki era swasembada garam nasional sesuai amanat Presiden Jokowi melalui kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional. Perpres No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diteken 27 Oktober 2022 mewajibkan terpenuhinya kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri, yakni petambak garam dan badan usaha, paling lambat pada tahun 2024.

Kini, masa panen garam mulai berlangsung di sejumlah sentra produksi. Musim panen garam yang diprediksi sampai November 2024 akan menjadi tolok ukur Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan garam nasional dan pencapaian target swasembada tersebut. Pemerintah Indonesia menargetkan produksi garam nasional tahun ini sebesar 2 juta ton. Pada 2023, realisasi produksi garam nasional menembus 2,5 juta ton atau melampaui target produksi 1,7 juta ton sehingga menyisakan surplus produksi 800.000 ton. Tercatat ada 15 kabupaten/kota di 6 provinsi yang menjadi sentra produksi dan pengembangan usaha garam rakyat, yakni Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, NTB dan NTT.

Ketua Asosiasi Petani Garam Indonesia Jakfar Sodikin, Senin (5/8) menilai, petambak garam belum siap mencapai swasembada garam, karena beberapa tahun terakhir, belum ada penambahan lahan garam secara signifikan. Sementara, upaya intensifikasi tambak belum optimal karena masih kurangnya peningkatan keahlian petambak dan minimnya pendampingan. Untuk mencapai swasembada garam, diperlukan teknologi produksi garam modern. Masih minimnya terobosan dan hasil produksi yang sesuai standar industri menyebabkan sebagian petambak menganggap usaha tambak garam hanya sambilan. (Yoga)

Kemenperin mendorong industri makanan dan minuman olahan berbahan baku dasar teh, kopi, kakao, susu, dan buah-buahan untuk menciptakan produk spesial guna menyasar pasar premium. Indonesia punya keunggulan keanekaragaman hayati yang bisa terus dikembangkan untuk menghadirkan produk makanan dan minuman olahan berkualitas tinggi. Menperin Agus Gumiwang mengatakan, salah satu upaya untuk mengakselerasi produk makanan dan minuman olahan ini adalah dengan menghadirkan produk-produk specialty, merujuk pada produk dengan kualitas terbaik berdasarkan parameter tertentu, seperti aroma dan rasa serta diproses dengan standar ketentuan khusus.

”Standar kualitas yang tinggi memunculkan siklus produk premium, yang di dalamnya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari petani selaku penyedia bahan baku, distributor, roaster, barista, hingga end-customer,” ujar Agus pada acara Business Matching dan Pameran Produk Olahan Kopi, Teh, Kakao, Buah, dan Olahan Susu ”Specialty Indonesia” di kantor Kemenperi, Jakarta, Senin (5/8). Ia menambahkan, saat ini terjadi peningkatan tren di mana konsumen akan lebih fokus pada konsep produk berkualitas tinggi atau premium yang diproses secara berkelanjutan (sustainable) dengan teknologi terkini. Hal ini menjadikan potensi produk premium sangat luas, didukung keberagaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Pada pameran Specialty Coffee Expo tahun 2024 di AS, 12 pelaku industri kopi specialty Indonesia mempromosikan produk kepada mitra potensial dari sejumlah negara dengan potensi transaksi 27,1 juta USD. Agus mengatakan, produk olahan kakao, teh, buah, kopi, dan susu punya potensi besar yang belum dioptimalkan. Ekspor produk olahan teh Indonesia pada 2023 mencapai 37.878 ton, senilai 74,12 juta USD. Produk pengolahan kopi Indonesia mencapai 426.500 ton pada 2023, dengan 97.300 ton untuk ekspor ke mancanegara. Hal ini menjadikan Indonesia di posisi keempat penghasil kopi terbesar di dunia. Namun, variasi kopi Indonesia paling banyak di antara negara lain. Ini bisa menjadi modal utama pengembangan produk dari banyaknya varietas kopi Indonesia pada masa mendatang. (Yoga)

Setelah petani kopi Sumsel cemas karena harga kopi yang turun di saat panen raya, kondisi serupa juga dirasakan petani lada Kalbar dan petani cengkeh Sultra. Petani berharap agar pemangku kebijakan membuat proyeksi dasar, pembenahan tata niaga, dan regulasi harga untuk mengatasi fluktuasi harga tersebut. Kenaikan harga komoditas kerap kali tak berlangsung lama, membuat petani kesulitan menetapkan harga sekaligus menghitung marjin keuntungan untuk menjaga keseimbangan biaya produksi dan laba. Situasi sulit itu seperti dialami petani di sejumlah wilayah di Sultra. Pada Mei lalu, harga cengkeh di Sultra sempat mencapai Rp 130.000 per kg.

Kini, harganya anjlok menjadi Rp 80.000 per kg. Ambo Esse (52), petani cengkeh di Desa Wowa Tamboli, Kolaka, Sultra, menuturkan, musim panen cengkeh saat ini didambakan oleh para petani sejak beberapa bulan lalu. Tanaman cengkeh berkembang baik dengan bunga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. ”Sayangnya harga anjlok. Minggu ini Rp 80.000 per kg, minggu lalu bahkan Rp 75.000 per kg. Padahal, di awal tahun sempat Rp 130.000 per kg,” ujarnya, Senin (5/8). Ambo memiliki 3 hektar lahan yang ditanami cengkeh. Usia tanamannya 7-15 tahun. Setiap hektar lahan menghasilkan 4 ton cengkeh basah. Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah mengendalikan harga cengkeh.

Selama ini, Kolaka merupakan sentra penghasil cengkeh terbesar di Sultra, dengan luas area tanam cengkeh 11.203 hektar dengan produksi 7.000 ton per tahun. Kadis Perkebunan dan Peternakan Kolaka Hasbir Jaya Razak menyebut, harga cengkeh saat ini anjlok di kisaranRp 75.000 per kg. Penurunan harga terjadi seiring panen raya yang terjadi di semua sentra cengkeh di Kolaka, karena ulah pengepul yang menekan harga hingga turun jauh. ”Tentu ada teori ekonomi yang berlaku. Saat Mei lalu, harga bisa mencapaiRp 130.000 per kg karena memang sejumlah kecamatan belum panen. Sekarang semua daerah penghasil sedang panen bersamaan,” katanya.

Hasbir mengimbau petani menyimpan dulu hasil panen cengkehnya dan tidak menjualnya kepada pengepul. ”Lebih baik disimpan sebagai investasi hingga harganya kembali normal di kisaran Rp 120.000 per kg. Saat ini juga belum ada pelaku ekspor langsung yang masuk,” tuturnya. Ekonom dari Universitas Halu Oleo, Kendari, Syamsul Anam, mengatakan, anjloknya harga setiap panen raya menunjukkan lemahnya antisipasi dari pemerintah. Kondisi itu bisa diantisipasi apabila pemerintah mengambil sejumlah langkah, misalnya memberi bantuan modal dan mendekatkan petani dengan pembeli. Pemerintah bisa mengarahkan para petani untuk mengolah cengkeh menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan begitu, nilai manfaat dari komoditas perkebunan ini meningkat. (Yoga)