Meski saat ini tengah tren investasi green energy yang mengarah pada energi baru terbaru (EBT), namun bisnis di sektor hulu minyak dan gas (migas) Indonesia diyakini masih prospektif. Hal ini karena Indonesia masih memiliki potensi sumber daya dalam jumlah besar. namun, untuk mengelolanya, dibutuhkan investasi dalam jumlah besar. Karenanya, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga perusahaan multinasional  bersedia kembali menanamkan investasi di dalam negeri. Industri hulu migas Indonesia pernah berjaya dengan tingkat produksi minyak lebih dari 1 juta barel per hari (bph) dan menjadi anggota negara pengekspor minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC). Indonesia tercatat telah dua kali mengalami puncak produksi, yaitu tahun 1977 ketika produksi minyak mencapai 1,685 juta bph dan puncak produksi kedua terjadi tahun 1991 saat produksi minyak kembali pada kisaran 1,669 juta bph. (Yetede)

Kompetisi di sektor energi panas bumi (geotermal) di Tanah Air tak lengkap apabila tak menyeret dua pemain besar, yaitu anak usaha. Grup Pertamina PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), serta portofolio energi baru terbarukan (EBT) milik konglomerat Parjogi Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Selain BREN yang menjadi favorite pelaku pasar, PGEO juga diunggulkan karena dinilai memiliki pendapatan stabil dan total kapasitas produksi panas bumi terbesar di dunia. Equity Analyst PT OCBC Sekuritas Kevin Jonathan Panjaitan dalam risetnya yang dipublikasikan baru-baru ini menerangkan, alasan menjagokan PGEO di antaranya dilihat dari ambisi PGEO dalam memperkuat kapasitas produksi. Emiten bersandi saham PGEO itu diketahui menargetkan kapasitas produksi mencapai 1,0 GW pada 2026, meningkat dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 672 MW. Lalu pada 2023, PGEO juga mengincar kapasitas terpasang bertambah lebih besar menjadi 1,6 GW. (Yetede)

Manajemen produksi, rantai pasok, dan tata kelola beras kembali menjadi sorotan. Dugaan manipulasi impor beras yang melibatkan Perum Bulog dengan perusahaan asal Vietnam pun mencuat. Hal ini menandai ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan. Parahnya lagi, pemangku kebijakan tengah melakukan evaluasi atas ketentuan yang mengatur peta lahan sawah di 8 provinsi, lantaran masih terbatasnya ruang untuk merealisasikan program satu juta rumah. Jika tak ditata dengan bijak, lahan produktif pun bakal kian menyusut. Implikasinya, produksi beras tereduksi dan importasi makin tinggi yang membuka celah adanya 'hengki pengki' oleh oknum-oknum tertentu.

Kegiatan impor pangan lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini yang dibincangkan publik adalah kasus dugaan korupsi dalam kegiatan impor beras yang bisa mencoreng kredibilitas pemerintah. Hal itu bermula dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima laporan yang menyebut dugaan mark-up impor dilakukan terhadap 2,2 juta ton beras dan kerugian negara terkait dengan biaya demurrage di pelabuhan. Kondisi tersebut bisa menurunkan penilaian terhadap rapor pemerintah yang sepanjang tahun ini disibukkan dengan dinamika krisis beras sehingga harus melakukan importasi baik untuk memenuhi cadangan maupun bantuan sosial. Impor, meski acapkali menimbulkan polemik, menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri ketika pasokan beras terbatas. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras terus menurun. Luas panen pun kian susut, demikian pula produktivitas yang stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, luas panen di Tanah Air hanya berkisar 10,2 juta hektare (ha) dan angka produksi pun terus turun tersisa 53,9 juta ton. Lahan memang menjadi salah satu masalah. Penyusutan lahan sawah memang telah menjadi dilema. Satu sisi, pemerintah membutuhkan area yang luas untuk memenuhi program sejuta rumah guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 10 juta unit. Di sisi lain, lahan yang luas juga diperlukan untuk menjaga produktivitas sawah dan ketersediaan pangan. Saat ini rata-rata luas tanam hanya 500.000 ha per bulan. Importasi dilakukan bertahap. Sampai dengan Juni 2024, Bulog sudah menjalankan 5 tahap importasi dengan jumlah sekitar 300.000 ton beras dalam setiap tahap. Artinya, sepanjang semester I/2024 Bulog mengimpor sekitar 1,5 juta ton beras. Dalam prosesnya, bobot impor dipecah dalam 10—12 lot di kisaran 25.000—30.000 ton di setiap tahap dan disebar ke 26 pelabuhan penerima. Kongkalikong dan ketidakjelasan diduga masih terjadi dalam praktik impor beras terutama dari besaran fee dari perusahaan asing yang ditugaskan melakukan ekspor, dan biaya atau denda demurrage atau batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan. Idealnya, pemerintah harus lebih cermat dalam mendesain impor dengan menekan risiko dalam konteks penyalahgunaan wewenang maupun manipulasi harga.

Indonesia menjadi pasar potensial bisnis pengelolaan sampah. Selain karena banyaknya sampah yang belum terkelola dengan baik, teknologi pengolahan sampah mampu menghasilkan banyak nilai tambah, termasuk bagi industri peternakan dan perikanan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK melaporkan, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari seluruh wilayah Indonesia mencapai 35,83 jutaton pada 2022. Dimana 13,39 juta ton atau 37,37 % belum terkelola. Masih banyaknya sampah yang belum dikelola menjadi peluang bagi bisnis pengelolaan sampah. Ketua II Asosiasi Black Soldier Fly (BSF) Indonesia, sebuah asosiasi pegiat larva lalat tentara hitam, Markus Susanto di sela-sela acara Festival Ekonomi Sirkular, di Jakarta, Rabu (17/7) menyebut bahwa peluang usaha yang menarik saat ini adalah pengelolaan sampah organik dengan teknologi larva lalat tentara hitam (black soldierfly) atau maggot.

Potensi bisnis pengolahan sampah dengan maggot sangat besar karena sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia berjenis organik, terutama dari sisa makanan. Berdasar data SIPSN KLHK, volumenya 40,7 % dari total timbulan sampah se-Indonesia. Pengolahan sampah oleh maggot menghasilkan beragam manfaat. Tak hanya mengurai sampah menjadi komponen pupuk tanaman, maggot yang dibudidaya dengan sampah juga bisa menjadi sumber pakan bagi hewan. ”Hampir semua TPA di Indonesia bermasalah dan potensi maggot yang besar belum dimanfaatkan. Di sisi lain, Indonesia butuh 20 juta ton pakan ternak dan 12 juta ton pakan ikan, tapi sebagian besar bahan bakunya impor. Indonesia juga masih menyubsidi pupuk Rp 40 triliun pada 2024. Jadi, bayangkan kalau ini semua disinergikan secara holistik, Indonesia akan menjadi salah satu negara produsen protein terbesar di dunia,” ungkap Markus. Implementasi ini telah diterapkan, termasuk di perusahaan pengolahan sampah yang Markus kelola, PT Maggot Indonesia Lestari. (Yoga)

Pedagang yang menjual cabai di Pasar PSPT, Tebet, Jakarta, Kamis (18/7/2024), terlihat sedang memilah cabai rawit dagangannya. Harga cabai rawit merah pekan ini melambung tinggi dan dijual Rp 80.000 per kilogram setelah sepekan sebelumnya harganya berada di kisaran Rp 55.000 perkilogram. (Yoga)