Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang memiliki posisi penting dalam rantai pasok global untuk mineral penting. Keberhasilan Indonesia mengembangkan sumber daya mineral yang dimiliki membuat negara-negara lain melirik peluang investasi di dalam negeri. Tak terkecuali, Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang ingin mengembangkan kerja sama dengan Indonesia. Kedua negara memfinalisasi kerangka kerja sama mineral penting. Saat ini, kedua negara sedang serius merumuskan action plan critical mineral agreement agar bisa segera diimplementasikan. “[Perjanjian kerja sama dengan AS] sedang berproses untuk plan of action dancritical minerals agreementdi Kementerian Luar Negeri,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif, Selasa (16/7). Selama ini, Indonesia memang mengejar kerja sama dengan AS, karena negara itu masih menjadi pangsa pasar terbesar kendaraan listrik di dunia. Kepastian kerja sama dengan AS juga bisa menjadi jaminan bagi investor yang ingin melakukan penghiliran sumber daya mineral di dalam negeri, karena produk yang dihasilkan bisa dijual di Negeri Paman Sam. Gayung bersambut, AS juga ternyata mengincar kerja sama mineral penting dengan Indonesia dan meyakini kemitraan itu berpotensi mendatangkan investasi di dalam negeri. 

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose W. Fernandez menyatakan terdapat potensi besar dalam kerja sama mineral penting dengan Indonesia, sehingga pihaknya terus mendiskusikan perjanjian mineral kritis. Dengan kemitraan itu, membuka peluang bagi AS untuk mempromosikan investasi yang bertanggung jawab sehingga masyarakat Indonesia memper oleh manfaat optimal dari sumber daya mineral yang dimiliki. Demikian halnya dengan Indonesia yang terus mencari pakta mineral penting secara luas untuk peningkatan ekonomi nasional. Hingga kini, China memang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, dan memiliki ‘cengkeraman’ kuat pada sektor pemrosesan nikel di dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia menilai AS memiliki peran penting dalam kebijakan ekonomi transisinya. Menurut Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID Dilo Seno Widagdo, pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama pengembangan mineral penting dengan negara mana saja, AS. MIND ID juga terus menjajaki potensi kerja sama dengan pabrikan mobil dari Eropa, seperti Volkswagen. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai kemitraan mineral penting dengan AS bakal membuka akses pasar baru. Kemitraan itu juga berpotensi memompa investasi dan pendanaan dalam pengembangan industri mineral penting di dalam negeri.

Momentum meroketnya harga batu bara di pasar internasional mengembuskan angin segar di ranah energi dan sumber daya mineral, khususnya pertambangan batu bara. Tren penguatan harga si ‘Emas Hitam’ ini sudah barang tentu mendapatkan perhatian besar khususnya pengusaha tambang, setelah sebelumnya harga komoditas energi ini sempat lunglai diterpa isu geopolitik global. Situasi ini memberikan ruang kepada pengusaha tambang untuk mendongkrak produksi sekaligus segera merealisasikan rencana eksplorasi untuk menambah cadangan batu bara mereka. Selama ini, kegiatan eksplorasi batu bara di Indonesia begitu rendah. Perusahaan batu bara cenderung lebih fokus pada kegiatan produksi dibandingkan dengan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi eksplorasi tambang sejak 2016 cenderung landai. 

Selain itu, kenaikan nilai investasi eksplorasi di Indonesia baru 1% dari jumlah yang dikucurkan oleh perusahaan tambang di negara penghasil batu bara lainnya. Memang, tidak dapat diabaikan fakta bahwa cadangan sumber daya minerba di Indonesia sangat besar dan telah mendapatkan pengakuan dunia. Sayangnya, potensi minerba yang luar biasa tersebut tidak diimbangi dengan aliran investasi dengan jumlah yang cukup besar untuk kegiatan eksplorasi. Tanpa adanya data seperti data lubang bor yang dihasilkan dari proses eksplorasi maka para ahli geologi tidak akan dapat menganalisis cadangan minerba yang diperlukan dalam proses eksploitasi. Tidak berhenti di situ, kegiatan eksplorasi juga berisiko sangat tinggi serta dibayangi dengan kegagalan. Tingkat keberhasilan untuk menemukan potensi cadangan minerba di bawah 10%. Di sisi lain, melalui kegiatan eksplorasi maka potensi hasil tambang di setiap wilayah penghasil bakal lebih maksimal diperoleh dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan lebih besar untuk rakyat Indonesia.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, saat ini masih ada temuan cadangan migas baru yang belum dikembangkan lebih lanjut oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Padahal, KKKS tersebut telah mendapatkan cost recovery. “Ternyata discovery yang ditemukan di beberapa lapangan migas masih undeveloped, belum dikembangkan. Padahal cost-nya sudah di-recovery,” katanya, Selasa (16/7). Dwi menegaskan aksi tersebut sangat merugikan Indonesia, karena beberapa waktu belakangan pemerintah gencar melakukan eksplorasi. SKK Migas dalam kesempatan berbeda membeberkan setidaknya ada 38 wilayah kerja dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir, sehingga masuk ke dalam kategori idle field. “Kami menuntut sekarang kepada KKKS yang memiliki undeveloped discovery untuk berdiskusi agar ini bisa dikembangkan,” ujar Dwi. Adapun, Kementerian ESDM saat ini sedang gencar melakukan inventarisasi wilayah kerja potensial yang tidak lagi diusahakan oleh KKKS. Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, pihaknya terus meminta KKKS untuk mengusahakan bagian wilayah kerja migas potensial idle atau segera mengembalikannya ke pemerintah.

Buruh terlihat sedang mengaduk beras yang baru tiba di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, pada Hari Senin (15/7/2024). Badan Pusat Statistik memprediksi produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 adalah 21,39 juta ton atau turun 2,25 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 23,64 juta ton. (Yoga)

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) tidak mau ketinggalan dalam upaya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri dengan memulai pilot project konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anode sheet untuk bahan baku baterai lithiumion. Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PTBA Dilo Seno Widagdo mengatakan, pihaknya menggandeng Badan Riset dan Inovasi (BRIN) dalam upaya mengonversi batu bara menjadi artifi cial graphite dan anode sheet. Aksi tersebut juga nantinya bakal menjadi yang pertama di dunia. Artificial graphite sendiri merupakan bahan utama untuk pembuatan anoda. Adapun, anode sheet adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, salah satu komponen penting untuk baterai lithiumion atau Li-ion. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, pengembangan batu bara menjadi artifi cial graphite dan anode sheet merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong penghiliran batu bara, serta menjaga ketahanan energi nasional. Menurutnya, pengembangan batu bara menjadi artifi cial graphite dan anode sheet juga bakal mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri. Apalagi, kebutuhan kedua komoditas itu akan makin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Pemanfaatan Riset & Inovasi pada Industri BRIN Mulyadi Sinung Harjono berharap pilot project itu dapat membawa manfaat dalam upaya memperkuat posisi Indonesia dalam industri bahan baku strategis.

Berawal dari kebijakan pelarangan ekspor pada 2020, penghiliran nikel mendapat sorotan dunia. Gugatan pun diajukan oleh Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) yang hingga kini masih jalan di tempat. Berlarutnya sengketa di badan perdagangan dunia itu kemudian melahirkan stereotipe 'dirty nickel' atau nikel kotor di Indonesia lantaran masih menggunakan batu bara dalam pengoperasian smelter, hingga tudingan abai atas aspek lingkungan. Faktanya, Indonesia terus berbenah. Beberapa perusahaan pun mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Memang upaya ini butuh waktu. Tetapi, setidaknya aksi ini membuktikan komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan penghiliran yang lebih bersih.

Keteguhan hati pemerintah melaksanakan penghiliran sumber daya mineral sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mendapat cobaan. Bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam pembangunan smelter membuat sejumlah pihak, termasuk DPR, meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan ekspor bauksit. Pemerintah tengah mengalami dilema, setelah Komisi VII DPR secara langsung menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit. Alasannya, ekspor bijih bauksit bisa menggeliatkan kembali perekonomian daerah yang selama ini menjadi produsen komoditas tersebut. Pemerintah pun hanya bisa berjanji bakal melakukan kajian dan koordinasi antarkementerian terkait dengan usulan tersebut. Pasalnya, kebijakan melarang ekspor bijih bauksit merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang menjadi satu kesatuan dengan kebijakan penghiliran. Dalam memutuskan kebijakan terkait dengan ekspor bijih bauksit, pemerintah diminta untuk cermat dan hati-hati. Terlebih, keputusan itu baru berjalan sekitar 1 tahun, dan progres pembangunan smelter yang mengolah bauksit menjadi alumina di dalam negeri masih belum sesuai harapan. “Harus dikaji terlebih dahulu apa manfaat dan dampak dari kebijakan relaksasi tersebut untuk Indonesia,” kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, dikutip Minggu (14/7).

Dia pun mengakui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun smelter bauksit memang lebih mahal dibandingkan dengan smelter untuk komoditas lain. Akan tetapi, dia juga mempertanyakan apakah relaksasi ekspor bijih bauksit bisa berimpak positif terhadap pembangunan smelter di dalam negeri. Yang pasti terjadi dari dibukanya kembali ekspor bijih bauksit, kata dia, adalah penyerapan tenaga kerja untuk operasi pertambangan, penyaluran dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang, serta multiplier effect lain dari kegiatan pertambangan. Dari kalangan pengusaha bauksit, problem pendanaan memang menjadi tantangan terbesar yang hingga kini belum ada solusinya. Dampaknya, banyak rencana pembangunan smelter yang jalan di tempat. Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Ronald Sulistyanto mengatakan, untuk membangun smelter bauksit yang bisa menghasilkan alumina dengan kapasitas 2 juta ton membutuhkan investasi sebanyak US$1,2 miliar. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono mengatakan, usulan DPR untuk membuka kembali keran ekspor bauksit secara terbatas sudah tepat. “Karena dampak dari larangan ekspor pada 2023 sudah terasa di pelaku usaha,” katanya, beberapa waktu lalu. Rizqi menjelaskan, berdasarkan data pada 2022, dari 27,2 juta ton bauksit yang diproduksi, hanya 14 juta ton yang dapat diserap oleh pasar domestik. Di sisi lain, apabila pemerintah membatasi rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan, pelaku usaha mau tidak mau menurunkan produksinya atau memberhentikan sementara operasi mereka.

Sejatinya, pengaturan larangan ekspor bijih nikel dan logam lainnya termuat dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid itu, maksimal pada 2014 pemerintah harus memulai pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Akan tetapi, Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, melarang dilakukannya ekspor bijih nikel yang berlaku per 1 Januari 2020. Tak pelak, pada awal 2021 silam, Uni Eropa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Musababnya, ada beberapa kendala yang menghambat. Pertama, tidak adanya Badan Banding di dalam Organisasi Perdagangan Dunia itu, lantaran Amerika Serikat (AS) masih belum memberikan lampu hijau soal pendirian panel banding. Kedua, peluang terbentuknya Badan Banding baru terbuka paling cepat medio tahun ini atau awal tahun depan. Ketiga, sikap Pemerintah Indonesia yang teguh menjaga kedaulatan tata kelola sumber daya alam (SDA), dalam konteks ini penghiliran nikel. Hingga detik ini, pemerintah enggan melunak dan memandang pelarangan ekspor adalah langkah tepat dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertambangan terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks ini, pemerintah bak menggunakan kacamata kuda, yang konsisten menjaga kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional. Buktinya, Indonesia pada 8 Desember 2022 mengajukan banding atas keputusan panel sengketa WTO pada 30 November 2022. 

Adapun isi dari keputusan panel sengketa WTO adalah pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan produk bijih nikel di dalam negeri tidak konsisten dengan komitmen Indonesia di WTO untuk menghapus berbagai bentuk pelarangan dan hambatan selain tarif (Pasal XI :1 GATT 1994). Dalam kaitan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat mengatakan, banding yang diajukan ke Badan Banding WTO pada 8 Desember 2022 itu hingga kini belum diproses karena badan tersebut belum berfungsi kembali sejak 2019. Alhasil, berlarutnya dinamika tersebut menimbulkan konsekuensi belum adanya keputusan WTO yang final. Roy menegaskan implementasi penghiliran mineral mentah di Indonesia terus bergulir dan tidak terpengaruh oleh sengketa WTO tersebut. Sebab hal itu merupakan program prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan itu, pemerintah pun harus bekerja keras untuk menyakinkan dunia bahwa konstitusi di Indonesia mengatur tata kelola komoditas SDA dengan mandiri. Dalam rangka mengiringi konsistensi menjaga kedaulatan ekonomi tersebut, menurutnya pemerintah juga perlu melakukan langkah taktis lainnya seperti mengembangkan industrialisasi dengan membuat peta jalan yang menghasilkan produk jadi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan, pemerintah untuk melakukan kampanye global perihal pemahaman bahwa aktivitas pertambangan nikel Indonesia mengutamakan kepentingan masyarakat.

PT Merdeka Battery Minerals Tbk (MBMA)  aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan sumber daya nikel perseroan. Terbaru, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) ini menggelontorkan US$ 1,2 juta atau setara Rp 19 miliar untuk eksplorasi  di bidang tambang nikel, Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Konawe, Sulawesi Tenggara, pada kuartal II-2024. "MBMA memiliki program eksplorasi aktif yang berfokus  pada deleniasi penambahan sumber daya nikel di tambang SCM. Selama kuartal dua 2024, MBMA telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dengan total perkiraan  biaya yang dikeluarkan untuk tambang SCM sebesar Rp 19 miliar," tulis manajemen MBMA menyebutkan, biaya tersebut dikeluarkan untuk pengeboran penentu sumber daya umur tambang dan pengeboran penentuan sumber daya umur tambang dan pekerjaan tes terkait. (Yetede)