Keteguhan hati pemerintah melaksanakan penghiliran sumber daya mineral sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara mendapat cobaan. Bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam pembangunan smelter membuat sejumlah pihak, termasuk DPR, meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan ekspor bauksit. Pemerintah tengah mengalami dilema, setelah Komisi VII DPR secara langsung menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit. Alasannya, ekspor bijih bauksit bisa menggeliatkan kembali perekonomian daerah yang selama ini menjadi produsen komoditas tersebut. Pemerintah pun hanya bisa berjanji bakal melakukan kajian dan koordinasi antarkementerian terkait dengan usulan tersebut. Pasalnya, kebijakan melarang ekspor bijih bauksit merupakan amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang menjadi satu kesatuan dengan kebijakan penghiliran. Dalam memutuskan kebijakan terkait dengan ekspor bijih bauksit, pemerintah diminta untuk cermat dan hati-hati. Terlebih, keputusan itu baru berjalan sekitar 1 tahun, dan progres pembangunan smelter yang mengolah bauksit menjadi alumina di dalam negeri masih belum sesuai harapan. “Harus dikaji terlebih dahulu apa manfaat dan dampak dari kebijakan relaksasi tersebut untuk Indonesia,” kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, dikutip Minggu (14/7).

Dia pun mengakui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk membangun smelter bauksit memang lebih mahal dibandingkan dengan smelter untuk komoditas lain. Akan tetapi, dia juga mempertanyakan apakah relaksasi ekspor bijih bauksit bisa berimpak positif terhadap pembangunan smelter di dalam negeri. Yang pasti terjadi dari dibukanya kembali ekspor bijih bauksit, kata dia, adalah penyerapan tenaga kerja untuk operasi pertambangan, penyaluran dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang, serta multiplier effect lain dari kegiatan pertambangan. Dari kalangan pengusaha bauksit, problem pendanaan memang menjadi tantangan terbesar yang hingga kini belum ada solusinya. Dampaknya, banyak rencana pembangunan smelter yang jalan di tempat. Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Ronald Sulistyanto mengatakan, untuk membangun smelter bauksit yang bisa menghasilkan alumina dengan kapasitas 2 juta ton membutuhkan investasi sebanyak US$1,2 miliar. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono mengatakan, usulan DPR untuk membuka kembali keran ekspor bauksit secara terbatas sudah tepat. “Karena dampak dari larangan ekspor pada 2023 sudah terasa di pelaku usaha,” katanya, beberapa waktu lalu. Rizqi menjelaskan, berdasarkan data pada 2022, dari 27,2 juta ton bauksit yang diproduksi, hanya 14 juta ton yang dapat diserap oleh pasar domestik. Di sisi lain, apabila pemerintah membatasi rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan, pelaku usaha mau tidak mau menurunkan produksinya atau memberhentikan sementara operasi mereka.