Ribuan penggilingan padi skala kecil (PPK) mati karena kalah bersaing. Begitu laporan investigasi Kompas di wilayah produsen padi di Jawa dan luar Jawa (Kompas, 12/6/2024). Mereka kalah bersaing dengan penggilingan padi skala besar (PPB), tidak hanya dalam perebutan bahan baku gabah, tetapi juga dalam pemasaran beras. PPB menguasai modal, teknologi, serta pasar beras kualitas tinggi. Di pihak lain, kebijakan pemerintah (pusat dan daerah) tak banyak berubah dalam 50 tahun terakhir, sebatas menambah jumlah PPK, tanpa mempertimbangkan kelebihan kapasitas giling, ketersediaan gabah, serta dampaknya terhadap kehilangan hasil dan kualitas beras.

BPS (2020) melaporkan, jumlah PPK mengambil porsi 95 % dari total 170.000 usaha penggilingan padi (PP), sementara porsi PPB hanya 0,6 %. Secara keseluruhan, jumlah PPK berkurang sekitar 10.000 unit dibanding data BPS tahun 2012. Dalam periode yang sama, separuh atau 1.000 unit PPB tutup usaha, karena ketersediaan gabah yang terus berkurang, kelebihan kapasitas giling, serta kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang memasung industri PP. Dalam dua dekade terakhir, preferensi konsumen beras banyak berubah. Penelitian Perhepi (2017) memperlihatkan, Pertama, tempat pembelian beras yang semula dilakukan di pasar tradisional beralih ke pasar modern (minimarket, supermarket dan hypermarket), beras curah, beralih ke beras dalam kemasan bermerek.

Kedua, kualitas dan kuantitas beras yang dikonsumsi masyarakat juga berubah. Konsumsi beras per kapita cenderung turun. Di pihak lain, kualitas beras yang dikonsumsi semakin baik dan beragam. Konsumen lebih memilih beras putih/bening, banyak beras kepala, sedikit beras patah, rasa pulen, kecuali wilayah tertentu. Misalnya konsumen di Sumbar yang lebih menyenangi beras pera, memilih beras dari varietas lokal, seperti Rojolele, Pandanwangi, Solok, serta dibungkus dalam kemasan 5 kg atau 10 kg. Perubahan itu ”ditangkap” PPB yang terus berinovasi menghasilkan beras dengan berbagai atribut sesuai keinginan konsumen. Ironisnya, beras kualitas medium yang dihasilkan PPK tak banyak lagi diminati konsumen.

PPK kurang insentif untuk naik kelas, misalnya menjadi penggilingan padi skala menengah (PPM). Mereka sudah puas dengan produksi yang dihasilkan masih laku dijual. Artinya, semakin besar permintaan beras medium dan beras asalan, makin kurang berminat mereka berubah. Pemerintah baru perlu mengambil sejumlah kebijakan baru dengan empat tujuan. (i) menurunkan kehilangan hasil pada aktivitas pengeringan gabah dan penggilingan, termasuk meningkatkan rendemen giling;(ii) meningkatkan jumlah beras berkualitas; (iii) meningkatkan nilai tambah dari produksi sampingan yang berkualitas dan berstandar; (iv) mampu mengelola stabilitas harga gabah. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator dan regulator agar terwujud kerja sama harmonis antara PPK dan PPB. (Yoga)