Keberadaan infrastruktur gas di Indonesia bagian timur menjadi urgen, seiring dengan banyaknya temuan cadangan gas bumi di kawasan tersebut. Keterbatasan infrastruktur pipa membuat penyerapan gas bumi di wilayah itu minim, sehingga ‘mengancam’ kelangsungan proyek di hulu. PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk turun tangan langsung meningkatkan infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur. Hingga kini, pengembangan infrastruktur gas bumi berupa pipa memang masih terbatas di kawasan Indonesia bagian timur, dan kebanyakan gas yang diproduksi diolah menjadi liquefied natural gas (LNG) untuk dibawa ke wilayah lain. Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, menyampaikan rasa waswasnya terhadap minimnya infrastruktur pengangkutan gas bumi di Indonesia bagian timur. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dinilai bakal menahan upaya monetisasi sejumlah lapangan gas bumi yang belakangan banyak ditemukan di kawasan tersebut. Upaya pemerintah mendorong penghiliran untuk sejumlah komoditas pertambangan mineral pun membuat keberadaan infrastruktur gas bumi di Indonesia bagian timur makin penting. Pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter yang saat ini banyak di Sulawesi dan Maluku bisa memanfaatkan gas bumi sebagai sumber energinya apabila infrastrukturnya memadai. Sayangnya, keterbatasan infrastruktur gas bumi membuat banyak smelter yang masih menggunakan batu bara, meski pemerintah terus berupaya menggeser pemanfaatan energi fosil itu, dan menggantikannya dengan sumber energi yang lebih rendah emisi.

Hal itu pun disadari oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga mendorong pemerataan dan keberlanjutan pasokan gas di seluruh wilayah Indonesia untuk menopang kegiatan penghiliran mineral. Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dalam kesempatan terpisah berharap smelter mineral di masa mendatang dapat mengadopsi gas sebagai sumber energi alternatif. Di sisi lain, pemerintah menjanjikan paket insentif untuk menjamin kepastian investasi pembangunan jaringan gas. Harap an nya, makin banyak investor dari dalam dan luar negeri yang meminati proyek untuk mempercepat transisi energi di Tanah Air. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan bakal ada jaminan margin dan dukungan regulasi kepada badan usaha yang mau mengembangkan infrastruktur pipa gas tersebut. Akan tetapi, badan usaha selalu mempertimbangkan keekonomian proyek jaringan gas. Chairman Indonesia Gas Society Aris Mulya Azof mengatakan, ada beberapa faktor di dalam perhitungan keekonomian, seperti berapa harga gas yang akan ditetapkan pemerintah untuk jaringan gas dengan skema KPBU, bagaimana ketersediaan infrastruktur yang ada, dan apakah memerlukan pembangunan pipa transmisi baru atau dapat memanfaatkan pipa yang sudah ada.