Kegiatan bazar sembako murah di Jakarta rutin digencarkan untuk memenuhi ketersediaan pangan murah bagi warga Jakarta. Selain bazar, pada 20-21 Juni digelar pula Jakarta Food Festival. Kedua program ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga inflasi. Kamis (20/6) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Bazar UMKM Pasar Jaya di Kantor Pusat Perumda Pasar Jaya, Cikini, Jakpus. Kegiatan ini diinisiasi BUMD Perumda Pasar Jaya untuk memperingati HUT Ke-497 Jakarta. Mulai dari bahan pokok murah, makanan, pakaian, aksesori, hingga perlengkapan sekolah dijual di bazar. Terdapat 1.000
paket sembako seharga Rp 100.000 per paket. Paket ini terdiri dari beras premium 5 kg, tepung terigu 1 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kg. Disediakan pula cabai merah keriting dan cabai rawit merah. 

Heru mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan laju inflasi. Ia berharap kegiatan ini dapat menstabilkan ekonomi di wilayah Jakarta, termasuk menstabilkan  harga bahan pokok. ”Dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta serta bentuk upaya menjaga inflasi agar terkendali, Pemprov DKI Jakarta melalui rekan-rekan BUMD menyelenggarakan serangkaian acara bazar pangan murah. Kali ini, Pasar Jaya mengadakan sembako murah melalui bazar UMKM agar bisa menjangkau masyarakat,” tutur Heru. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah  memberikan tugas kepada dinas terkait untuk berupaya dalam menstabilkan ekonomi di wilayah Jakarta. ”Banyak tugas yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta kepada Food Station, Pasar Jaya, dan Dharma Jaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, di wilayah Jakarta,” ucapnya. (Yoga)

Melalui Kep pres 15/2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas. Satgas adalah lembaga adhoc. Pembentukan satgas dimaksudkan untuk mengambilalih tugas-tugas yang melekat pada kementerian/lembaga (K/L). Keberadaan satgas, dengan demikian, adalah pengakuan K/L yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mengurusi industri gula tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Penunjukan Bahlil tentu bukan tanpa alasan. Selama jadi menteri, Bahlil terbukti sebagai salah satu die hard Jokowi. Bahlil selalu tampil sebagai pembela terdepan tatkala ada kebijakan pemerintah yang dinilai melawan nalar publik. Dengan sikapnya itu, di satu sisi, Bahlil potensial menjadi musuh publik. Di sisi lain, ia juga jadi ujung tombak Presiden untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah ditentang publik. Sebagai politikus Golkar, Bahlil teruji melakoni dua sisi itu. Berbeda dengan pejabat profesional. 

Penunjukan Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke mesti dibaca dari dua aspek. Pertama, mengefektifkan eksekusi. Saat satgas dibentuk, usia pemerintahan Jokowi tinggal 5 bulan. Dengan kepiawaiannya, Bahlil diharapkan fokus pada eksekusi. Kedua, menghindari kegagalan berulang. Seperti dimaklumi, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Merauke ‘ditabalkan’ sebagai lumbung pangan. Lewat proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate pada 2010, Merauke diproyeksikan jadi pusat produksi jagung, tebu, dan kayu sebagai pangan dan energi. Belasan investor masuk, tapi 3—4 tahun kemudian tutup operasi. Tiada tersisa. Di Keputusan Menko Perekonomian No. 418/2023 tentang Peta Jalan Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol Sebagai Biofuel 2024—2030 ditulis ada potensi lahan 2 juta ha yang cocok untuk tebu. Semua di luar Papua. Benar, Merauke dan Papua ditulis daerah yang cocok untuk tebu. Tapi tidak disebutkan luasannya. Merujuk laporan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2010), 500.000 ha dari total areal 711.071 ha yang sesuai industri gula di luar Jawa ada di Papua. Dari 500.000 ha, 220.000 ha ada di Merauke. Kesesuaian lahan adalah hal dasar. Jika lahan tak sesuai, potensi gagal besar. 

Elevasi Merauke datar. Iklimnya, terutama di Malind, Kurik, Jagebob, Muting, dan Okaba cocok buat tebu. Ini ditandai perbedaan musim hujan dan kering yang tegas. Bahkan, bulan kering di Merauke lebih lama sebulan dari Lampung, sentra produsen tebu dan pabrik gula terpenting di luar Jawa. Ini menguntungkan karena periode panen dan giling lebih lama. Agar tidak berulang, Bahlil dengan Satgas perlu memeriksa penyebab kegagalan MIFEE di masa lalu. Dari belasan investor, ada 5 korporasi swasta yang mengantongi izin menanam tebu dan membangun pabrik gula di Merauke, yaitu Rajawali Corpora, Medco, Wilmar, Hardaya, dan Astra Agro. Tatkala hutan dibuka untuk tebu, ekosistem pun terganggu. Chilo yang kehilangan inang lalu menyerang tebu, yang kandungan gulanya 100 kali dari gelagah. Tujuh varietas tebu ludes. Kala kebun pabrik gula Bungamayang dibuka di Lampung, tebu diserang walang dan gulma rayutan (Ipomoea triloba). Serangan menurun kala luas kebun bertambah. Konsep keseimbangan ekosistem ini mesti diterapkan di Merauke. Tantangan berikutnya adalah potensi konflik dengan masyarakat. Saat MIFEE bergulir, hampir semua korporasi berkonflik dengan masyarakat adat. Baik karena batas tanah maupun jumlah kompensasi. Bukan hanya izin formal dari birokrasi, restu warga mesti dikantongi korporasi.

Sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi atau migas berbondong-bondong mengajukan perubahan kontrak kerja sama dari semula gross split menjadi cost recovery. Keekonomian proyek menjadi alasan yang paling banyak diajukan dalam permohonan tersebut. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa skema kontrak cost recovery memang cenderung lebih menarik untuk diadopsi oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS ketimbang gross split. Alasannya, dalam skema gross split, biaya operasi hulu migas nantinya bakal dipulihkan oleh negara, sehingga risiko eksplorasi dan pengembangan lapangan migas bisa ditekan oleh KKKS. Untuk diketahui, gross split mulai diperkenalkan di Indonesia pada 2017, dan diproyeksi bisa menggantikan cost recovery yang sudah diberlakukan sejak 1960-an. Penggunaan gross split juga didorong oleh kekhawatiran terhadap tingginya cost recovery yang harus dikeluarkan pemerintah. 

Perbedaan mendasar antara skema gross split dan cost recovery adalah biaya operasi yang pada gross split menjadi tanggung jawab kontraktor, sedangkan biaya operasi dari skema cost recovery menjadi tanggungan pemerintah. Hanya saja, gross split biasanya memberikan bagian hasil produksi yang lebih besar kepada kontraktor dibandingkan dengan cost recovery. Adapun, praktisi industri hulu migas Hadi Ismoyo menerangkan bahwa pengajuan peralihan kontrak kerja sama oleh KKKS disebabkan oleh skema gross split yang cenderung menyulitkan perusahaan dalam menyusun rencana pengembangan lapangan migas. Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifi n Tasrif kembali menyetujui permohonan perubahan skema kontrak bagi hasil dari gross split menjadi cost recovery. Kali ini, empat blok migas garapan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bakal kembali menggunakan cost recovery. 

Keempat lapangan migas itu adalah Blok Offshore Southeast Sumatra (OSES), Offshore North West Java (ONWJ), Attaka, dan Tuban East Java. Persetujuan migrasi kontrak itu pun akhirnya turut mengerek perkiraan anggaran cost recovery pada tahun depan. Kementerian ESDM minta tambahan anggaran pengembalian operasi hulu migas US$8,5 miliar—US$8,7 miliar ke DPR. Hingga April 2024, realisasi cost recovery telah mencapai US$2,12 miliar atau 25,7% total anggaran dari keseluruhan anggaran cost recovery yang disiapkan tahun ini sebanyak US$8,25 miliar. Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta agar bagian negara tidak berkurang selepas empat blok migas garapan PHE kembali menggunakan cost recovery. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto meminta penerimaan negara meningkat seiring dengan pengembalian kontrak bagi hasil menjadi cost recovery atau pengembalian biaya operasi hulu migas untuk sejumlah blok migas PHE. Di sisi lain, Tjip turut meminta PHE untuk menyelesaikan komitmen kerja pasti atau KKP yang telah tertuang dalam pengembangan blok migas tersebut.

Pengusaha industri pengolahan dan pemurnian nikel bisa bernapas lega setelah pemerintah memastikan tidak bakal mengenakan bea keluar untuk komoditas bahan baku baterai kendaraan listrik turunan dari bijih nikel yang diolah di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah sepakat dengan sejumlah negara lain untuk membebaskan bea keluar bahan baku baterai kendaraan listrik. Hal itu dilakukan untuk menjamin pasar ekspor turunan nikel di tengah tren proteksi dagang dunia saat ini. Dia menjelaskan, pemerintah memang tidak berpikir untuk menerapkan bea keluar untuk produk antara dan turunan lanjutan dari bahan baku baterai tersebut. Pasalnya, pemerintah awalnya hanya mengincar penambahan nilai dari produk mentah dan multiplier effect yang dihasilkan. 

Belakangan, kata Luhut, sejumlah negara tengah intens untuk menjajaki kemungkinan kerja sama rantai pasok dan investasi turunan nikel dengan Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, sejumlah negara belakangan mengangkat kampanye negatif soal tata kelola tambang nikel di Indonesia. Kampanye negatif soal nikel itu disebabkan oleh keberhasilan penghiliran bijih nikel untuk industri baterai di dalam negeri. “Khususnya nikel yang membuat negara lain merasa terancam, maka negative campaign seperti dirty nickel yang diusung negara lain terhadap produk nikel Indonesia dikenakan tarif, agar tidak kompetitif,” katanya.

Neraca perdagangan Indonesia masih surplus di tengah perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama dan gejolak nilai tukar rupiah. Penurunan permintaan serta harga komoditas batubara dan minyak sawit juga mampu disubstitusi dengan sejumlah komoditas lain. BPS, Rabu (19/6) merilis, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia pada Mei 2024 surplus 2,93 miliar USD. Capaian itu membuat Indonesia mencatatkan surplus dagang selama 49 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Hal itu tidak lepas dari kinerja ekspor migas dan nonmigas yang tumbuh 13,82 % secara bulanan dan 2,86 % secara tahunan menjadi 22,33 miliar USD. Adapun impornya senilai 19,4 miliar USD atau naik 14,82 % secara bulanan dan turun 8,83 % secara tahunan.

Peningkatan nilai ekspor pada Mei 2024 tersebut terutama didorong peningkatan ekspor nonmigas. Secara umum, kinerja ekspor itu masih didominasi tiga komoditas utama, yakni bahan bakar mineral, termasuk batubara; lemak dan minyak hewani/nabati, termasuk CPO dan produk turunan; serta besi dan baja. Namun, pertumbuhan nilai ekspor tertinggi justru terjadi pada komoditas selain tiga komoditas ekspor utama itu. Sejumlah komoditas itu adalah alas kaki yang tumbuh 33,82 % secara bulanan; kendaraan dan bagiannya 26,8 %; nikel dan produk turunan 26,77 %; mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya; serta bijih logam,terak, dan abu 25,5 %.

Nilai impor perlahan mulai naik, setelah dalam tren penurunan sejak akhir tahun lalu. Kenaikan tersebut antara lain didorong lonjakan impor barang konsumsi atau bahan pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor pada Mei 2024 mencapai US$ 19,40 miliar, atau terbesar setelah November 2023 (lihat tabel). Angka ini tumbuh 14,82% month to month (mtm), setelah kontraksi secara bulanan sejak Desember 2023. Bukan hanya nilainya, volume impor Mei juga naik. Volume impor bulan lalu tercatat 19,25 juta ton, naik dari April sebesar 17,21 juta ton.

Bahkan volume impor tersebut menjadi yang terbesar sepanjang tahun berjalan 2024. Salah satu pendorongnya adalah impor barang konsumsi yang tercatat US$ 1,73 miliar, naik signifikan 20,59% mtm. Kinerja itu disebabkan lonjakan impor pangan, terutama beras. "Impor pangan jika dirinci, pertama beras naik 165,27% dibandingkan Januari hingga Mei 2023," ungkap Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Kabar baiknya, porsi impor barang konsumsi hanya 9,49% dari total impor. Impor Indonesia masih didominasi bahan baku atau penolong sebesar 73,16% dan tumbuh dua digit mencapai 12,46% mtm. Selain itu, impor barang modal dengan porsi 17,35% dan tumbuh dua digit yakni 22,28% mtm. Di sisi lain, nilai ekspor Mei tercatat US$ 22,33 miliar atau naik masing-masing 13,82% mtm dan 2,86% yoy.

Kinerja ekspor terutama ditopang kenaikan ekspor besi dan baja yang meningkat masing-masing 1,22% mtm dan 8,30% yoy. Sementara ekspor batubara dan minyak sawit mentah menurun secara bulanan maupun tahunan. Surplus neraca perdagangan disokong oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar US$ 4,26 miliar. Di saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit US$ 1,33 miliar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan impor secara tahunan dipicu tingginya basis pada periode sama 2023. Selain itu, "Pertumbuhan ekspor China ke Indonesia yang mencapai dua digit secara bulanan," kata Josua, kemarin. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, kenaikan impor sejalan dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat setelah menurun pasca Idul Fitri lalu. Makanya, volume impor juga meningkat.

Badan Pusat Statistik mengungkapkan nilai impor beras selama 5 bulan pertama tahun ini telah menembus US$1,44 miliar atau setara dengan Rp23,56 triliun atau melonjak 224,26% dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah menyatakan nilai impor beras pada Januari—Mei 2023 sekitar US$446,6 juta atau setara Rp7,31 triliun. Menurutnya, lonjakan nilai impor komoditas pangan utama itu terjadi sejalan dengan peningkatan realisasi impor beras pada periode Januari—Mei 2024 sebesar 165,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 2,26 juta ton. “Impor beras naik sebesar 165,27% dibandingkan Januari—Mei 2023,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/6). Secara terperinci, total volume impor beras selama periode 5 bulan 2024 sebanyak 2,26 juta ton didominasi impor beras dari Thailand sebanyak 918.901 ton. Negara lain yang memasok beras impor ke Indonesia pada periode tersebut yaitu Vietnam sebanyak 624.741 ton, Pakistan sebanyak 390.846 ton, India 58.215 ton, dan Kamboja sebanyak 25.000 ton. Sisanya sebanyak 248.461 ton beras diimpor dari negara lainnya. Habibullah melanjutkan nilai impor beras Indonesia terhadap Thailand sepanjang Januari—Mei 2024 mencapai US$597,63 juta, sedangkan nilai impor beras dari Vietnam sebesar US$402,54 juta. Khusus nilai impor beras dari Pakistan menembus US$245,9 juta, nilai impor beras beras dari India sebesar US$29,89 juta, dan nilai impor beras dari Kamboja tercatat mencapai US$16,25 juta.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Pertanian (Kementan) secara terang-terangan mengungkapkan produksi beras nasional anjlok sepanjang 2023. Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, penurunan produksi beras pada tahun lalu disebabkan, salah satunya akibat persoalan pupuk bersubsidi. Selain volume pupuk subsidi yang terbatas, aksesibilitas terhadap pupuk subsidi menjadi biang kerok lainnya. Prihasto menyebutkan ada sekitar 17%—20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Di sisi lain, ada sekitar 30 juta petani masyarakat desa hutan yang tidak menerima pupuk subsidi. Di sisi lain, Pirhasto mengeklaim bahwa revisi Permentan No. 10/2022 menjadi Permentan No. 1/2024 menjadi solusi tata kelola pupuk yang lebih baik. Dalam beleid teranyar itu, Kementan nenambahkan pupuk organis masuk ke dalam jenis pupuk bersubsidi bersama Urea, NPK, NPK khusus. Dalam aturan terbaru, petani harus tergabung dahulu ke dalam kelompok tani (poktan) dan terdaftar ke dalam e-RDKK yang bersumber dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Adapun, pendanaan petani penerima pupuk kini dievaluasi setiap 4 bulan sekali dari sebelumnya hanya satu kali setahun.

Sebaliknya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa ada risiko kekurangan produksi beras pada tahun ini hingga 5 juta ton. Pada semester II/2024, Arief memproyeksikan produksi beras anjlok seiring dengan defi sit produksi beras periode Januari—Juli 2024 sebesar 2,6 juta ton. Arief belum bisa berspekulasi ihwal potensi tambahan kuota impor beras tahun ini. Adapun, pemerintah sebelumnya telah menetapkan impor beras pada 2024 sebanyak 3,6 juta ton. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan realisasi impor beras sudah mencapai 2 juta ton dari penugasan 3,6 juta ton tahun ini. Sebagian besar beras impor didatangkan dari Vietnam, Thailand, sama Pakistan. Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menyebutkan bantuan pangan beras atau bansos beras tidak menjawab persoalan krisis beras di dalam negeri secara tuntas. Menurutnya, hampir 54% rumah tangga penduduk miskin di Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Artinya, banyak di antara penerima bansos beras selama ini adalah dari kalangan petani.

Gejolak cuaca menyebabkan kalender tanam yang biasanya mengikuti perhitungan tradisional pranata mangsa tak bisa diterapkan lagi. Para petani di pusat produksi padi di Pulau Jawa harus berjuang menghadapi ketidakpastian cuaca, nyaris tanpa pendampingan. ”Saat ini mangsa bodho (musim bodoh). Musim kemarau dan panas, tiba-tiba hujan. Musim hujan, bisa panas kering. Jadinya petani sering tertipu musim,” kata Wardiono (58), Ketua Kelompok Tani Manunggal Roso, Desa Sumber, Klaten, Jateng. Ditemui di sanggarnya, bersama belasan petani lain, Jumat (14/6) sore, Wardiono, yang dikenal sebagai penggerak petani alami, menyampaikan kian beratnya beban petani saat ini. ”Petani saat ini semakin terimpit keadaan. Harga jual pa nen tidak pasti, demikian juga cuaca. Sementara hama semakin banyak dan harga-harga kebutuhan semakin meningkat,” katanya.

Menurut Wardiono, perhitungan tradisional ini tak bisa lagi jadi patokan dalam pertanian. Situasi lebih sulit dihadapi para petani yang lahannya tak didukung irigasi dan bergantung pada tadah hujan. Bahkan, prediksi BMKG, menurut Tri Joko (52), petani di lahan tadah hujan dari Temu Wangi, Klaten, sudah tak dapat diandalkan. ”Lima tahun lalu prediksi BMKG soal kemarau panjang ternyata malah hujan. Petani tembakau di Klaten bangkrut, jagung juga hancur,” ucapnya. ”Belakangan, BMKG mulai tepat, tetapi masih sulit juga jadi pegangan karena belum rinci,” ujarnya. Menurut Tri, petani di lahan tadah hujan lebih rentan terhadap gejolak cuaca. ”Tanam padi di sawah kalau dua minggu saja tidak ada hujan bisa kekeringan. Di lahan kering juga gulmanya lebih banyak,” katanya.

Tamrin Khamidi, petani dari Desa Jembayati, Tegal, Jateng, mengatakan, cuaca tak menentu menjadi penyebab petani di wilayahnya gagal tanam padi. ”Tahun lalu hanya 50 % petani di Tegal yang bisa tanam saat MT 2 (musim tanam kedua),” ucap anggota Gerakan Petani Nusantara ini. Semakin sulitnya memprediksi cuaca dan banyaknya serangan hama menyebabkan banyak petani padi beralih menanam hortikultura. Pergeseran komoditas ini juga dipicu perubahan suhu yang kian panas. Fitriawati (45), petani dari Jembayat, Tegal, juga mengungkapkan, daerah tempatnya bertani menyerupai Bumijawa. ”Tanam padi lebih sering ruginya. Selain biaya mahal, cuaca juga tidak menentu. Akhirnya lebih banyak tanam mentimun dan kacang panjang,” katanya. (Yoga)

Pekerja terlihat sedang menata tabung elpiji yang baru tiba di pangkalan elpiji di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Selasa (18/6/2024). Satuan Kerja husus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong peningkatan produksi elpiji dalam negeri. Dalam hal ini, SKK Migas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengidentifikasi ada sekitar 1,5 juta metrik ton gas per tahun yang berpotensi dijadikan elpiji. (Yoga)

Harga rata-rata nasional gula konsumsi di tingkat eceran masih tinggi meskipun produksi gula pada musim giling tebu tahun ini berlimpah. Penyebabnya diperkirakan gula hasil produksi tersebut masih di pedagang dan belum didistribusikan secara merata. Berdasar Panel Harga Pangan Bapanas, per 18 Juni 2024 pukul 14.15 WIB, harga rerata nasional gula konsumsi di tingkat eceran Rp 18.220 per kg. Harga itu masih tinggi kendati mulai turun 0,55 % dibanding harga rerata Mei 2024 yang sebesar Rp 18.360 per kg. Namun, secara tahunan, harganya naik 19,9 %. Harga gula tertinggi berada di Papua Tengah, yakni Rp 40.000 per kg, jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) sementara gula konsumsi di tingkat eceran di wilayah Papua, Maluku, dan daerah tertinggal, terdepan, terpencil, dan perbatasan (3TP) Rp 18.500 per kg.

Harga gula terendah berada di Jatim, yaitu Rp 16.660 per kg, di bawah HAP sementara gula konsumsi di tingkat eceran untuk wilayah di luar Papua, Maluku, dan daerah 3TP. Tenaga ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Yadi Yusriadi, Selasa (18/6) mengatakan, harga rerata nasional gula konsumsi di tingkat eceran memang masih tinggi. Penyebabnya diperkirakan bukan pada produksi, melainkan lebih karena gula hasil produksi Mei-medio Juni 2024 berada di pedagang dan belum didistribusikan secara merata. ”Dari sisi produksi relatif tidak ada masalah karena hampir semua pabrik gula (PG) mulai menggiling tebu sejak Mei 2024. Dalam sebulan, rerata produksi gula nasional berkisar 400.000-450.000 ton.

“Kalau untuk memenuhi kebutuhan bulanan gula, yakni sebanyak 240.000-250.000 ton, seharusnya cukup,” ujarnya. Bapanas memang menaikkan harga acuan pembelian (HPP) gula petani dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 14.500 per kg. Namun, seiring dengan mulai masifnya produksi gula nasional, harga gula petani justru turun dan cenderung berada di bawah HPP. Dalam lelang gula yang sudah dilakukan sejumlah PG, harga gula petani yang sempat tembus Rp 14.900 per kg, saat ini berada di kisaran Rp 14.200-Rp 14.500 per kg. ”Jadi, penyebab harga gula masih tinggi lebih pada distribusinya yang belum merata, karena itu, pemerintah diharapkan bisa mendorong agar distribusi gula semakin merata, terutama di wilayah timur Indonesia dan 3TP,” kata Yadi. (Yoga)