Abdul Rahim tak hanya menjadi barista di kafe kecil miliknya. Dia juga pedagang kopi dan rutin mengirim kopi ke sejumlah kota hingga ke negara lain, juga membina petani kopi dan ikut andil dalam pengembangan desa wisata di lereng Gunung Latimojong, Enrekang, Sulsel. Saat bencana, Rahim rela menutup kafe, menjadi sukarelawan. Saat banjir bandang menerjang Enrekang April lalu, kafenya bahkan menjadi pengungsian warga yang rumahnya terdampak banjir. Bermula pada 2008, dia melihat hutan di lereng Gunung Latimojong di Kabupaten Enrekang ditanami kopi oleh warga, yang mengorbankan pohon besar atau hutan. Dia terusik. Perlahan dia melakukan pendekatan kepada warga hingga membentuk kelompok penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Bersama sejumlah warga,

Rahim aktif melakukan sosialisasi dan edukasi serta mendorong penanaman kembali hutan-hutan yang sudah ditebang, yang sekaligus berfungsi sebagai pelindung tanaman kopi. Saat program penghijauan berjalan tahun 2008, Latimojong sudah ramai jadi tujuan wisata minat khusus oleh pencinta alam. ”Saya mengajak warga duduk bersama, lalu membicarakan soal memungut retribusi masuk bagi setiap pengunjung. Dengan cara itu, mereka bisa mendapat nilai tambah destinasi wisata di wilayah mereka dan membuat mereka membenahi desa dan tak lagi menebang pohon di hutan,” katanya akhir April lalu. Sejak 2011 retribusi masuk ke Latimojong mulai berlaku, hasilnya kembali pada desa dan dikelola untuk kepentingan warga. Wisatawan pun tak merasa diberatkan karena nominalnya tidak besar.

Pembenahan terus dilakukan. Obyek-obyek wisata baru bermunculan. Bahkan, atraksi wisata, seperti arung jeram, dikembangkan oleh pemuda desa, yang berujung masuknya Latimojong dalam deretan desa wisata dan mendapat Anugerah Desa Wisata Indonesia. ”Desa wisata jalan. Petani kopi tetap menikmati hasil dari kopi, bahkan berlomba menghasilkan tanaman kopi terbaik karena kopi sudah jadi bagian dari wisata,” katanya. Perhatian Rahim pada soal lingkungan dan penghijauan mendapat penghargaan sebagai Juara Harapan Terbaik Wanalestari mewakili Sulsel, yang diterima di Istana Negara tahun 2012. Tahun 2016 pejabat Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung berkunjung ke Enrekang, menawari Rahim ikut pelatihan barista di Bandung.  Setelah lulus ia mengirim 30-an pemuda untuk dilatih tentang kopi dan menjadi barista.

Pelatihan yang tak pernah dipikirkan atau direncanakan ini membuat Rahim akhirnya benar-benar terjun ke kopi. Dia belajar seluk-beluk kopi dan membentuk kelompok petani binaan. Dia juga merintis kafe kecil yang awalnya menempati sebuah rumah kontrakan dan akhirnya mulai berdagang kopi. Tak sekadar berdagang, ia mengajak petani bekerja sama. Petani tetap rutin diikutkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas. Dia membentuk kelompok binaan dan mencari pasar lebih luas. Jenama untuk kopinya dinamai Kopi Asik, bermakna Arabika Kalosi Enrekang dan menikmati kopi dengan asik. Sejak 2018 usahanya mendapat pendampingan BI dan kini menjadi salah satu binaan unggulan. Selain rutin membawa kopiEnrekang dalam berbagai pameran, dia juga tetap berusaha memperluas jaringan. Tujuannya kelak di Enrekang ada industri berbasis kopi. (Yoga)

Dalam 100 hari kerja, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim telah menyelesaikan 19 kasus mafia tanah. Dari kasus itu, kerugian negara akibat tindak pidana pertanahan yang ditangani sepanjang Februari-Mei 2024 mencapai Rp 893,14 miliar. Pada awal menjabat, AHY mengaku telah menggelar rapat pra-operasi untuk menentukan jumlah target penanganan kasus. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan penanganan 82 kasus dengan perkiraan penyelamatan kerugian negara Rp 1,7 triliun. "Ada 19 kasus, yang lainnya masih on progress," kata dia, kemarin. AHY menyadari besarnya potensi kerugian negara akibat tindak pidana pertanahan, maka upaya menumpas para mafia tanah dijalankan demi menyelamatkan kekayaan negara. "Dari 19 kasus saja kita sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat sekitar Rp 893 miliar. Bayangkan, sebetulnya lebih banyak lagi yang bisa kami selamatkan," ucap dia.

Emiten tambang, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) menargetkan kinerja operasional lini bisnis nikel bakal melesat pada 2024 dengan target produksi hingga 70.000 ton. Ray Antonio Gunara, Direktur Utama Harum Energy, mengatakan untuk komoditas nikel HRUM menargetkan produksi dalam bentuk nickel pig iron (NPI) maupun matteuntuk sebesar 62.000—70.000 ton pada 2024. Target produksi itu mencerminkan peningkatan signifi kan dari tahun lalu yang hanya sekitar 7.800 ton. “Saat itu [2023], kami hanya bisa mengkonsolidasikan produksi nikel dari Infei Metal Industry pada kuartal IV/2023,” tuturnya, Jumat (7/6). Dari sisi harga, HRUM melihat harga nikel sangat fluktuatif pada awal tahun ini, setelah mengalami penurunan harga yang cukup tajam pada 2023. Meski demikian, lanjutnya, harga nikel meningkat dalam beberapa minggu terakhir menembus US$20.000 per ton. Hingga kuartal I/2024, HRUM mencatatkan volume penjualan nikel yang mencapai 8.509 ton, naik 8,5% dibandingkan dengan kuartal IV/2023 yang sebesar 7.842 ton.

Untuk komoditas batu bara, HRUM membidik volume produksi sekitar 5 juta hingga 6,1 juta ton pada 2024. Menurutnya, target produksi itu mencerminkan penurunan dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara sebesar 7 juta ton sepanjang 2023. Ray melihat harga batu bara pada awal tahun ini telah cukup stabil dibanding paruh kedua 2023. Dengan penurunan harga batu bara yang relatif bertahan, HRUM berharap harga jual batu bara dapat lebih stabil pada tahun ini.

Terjadi kebingungan di tengah masyarakat terkait cap palsu pelekatan merek Antam pada logam mulia periode 2010—2022 dalam dugaan korupsi perusahaan. Mereka mengira emas yang dikeluarkan pada waktu itu tidak asli. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana mengatakan, cap palsu dimaksud adalah proses perolehannya yang ilegal, yaitu saat melekatkan merek Antam pada emas pihak lain. Ketut menjelaskan, perolehan emas yang diduga mencapai 109 ton itu tidak melewati sejumlah prosedur mulai dari verifi kasi hingga studi kelayakan emas yang dicap Antam. “Harusnya mereka melalui verifi kasi, dan studi kelayakan.

Upaya mendorong transisi energi bersih memang menggembirakan. Walakin, emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia mencapai aras membahayakan semua penghuni Bumi. Sebagai salah satu penerima manfaat terbesar aktivitas itu, perusahaan energi fosil perlu dipajaki besar-besaran. Laporan pada Kamis (6/6) dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan, investasi di energi bersih dan terbarukan pada 2024 akan mencapai 2 triliun USD. Sementara investasi pada minyak dan gas bumi ditaksir hanya 570 miliar USD. ”Investasi energi bersih mencapai rekor baru di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol di Paris, Perancis.

Meski kini naik, menurut IEA, investasi pada energi bersih masih harus digandakan sampai 2030, untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Kini, pengurangan karbon dioksida dari atmosfer baru 2 miliar ton per tahun. Padahal, penghilangan harus 9 miliar per tahun sampai 2050. Hal itu disimpulkan dalam laporan 50 pakar internasional yang terbit pada Kamis. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut, ”Perubahan iklim adalah penyebab dari semua pajak tersembunyi yang dibayar oleh warga, kelompok masyarakat, komunitas, dan negara-negara yang rentan.

Sementara para pemicu kekacauan iklim, industri bahan bakar fosil, meraup keuntungan besar dan me nikmati triliunan subsidi yang didanai pembayar pajak,” ujarnya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup di New York, AS, Rabu (5/6). Karena itu, Guterres menyerukan pajak lebih tinggi atas keuntungan industri bahan bakar fosil. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai perjuangan melawan pemanasan global, secara khusus menunjuk pada ”pungutan solidaritas pada sektor-sektor, antara lain, pelayaran, penerbangan, dan ekstraksi bahan bakar fosil”. ”Sudah waktunya menetapkan harga karbon yang efektif dan mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan bahan bakar fosil,” ujarnya. (Yoga)

Upaya ekstra yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama mulai membuahkan hasil, setelah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengonfi rmasi potensi tambahan produksi pada tahun ini melalui program fi lling the gap. Produksi minyak Indonesia pada tahun ini berpotensi bertambah 4.096 barel per hari (bph), setelah sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melakukan berbagai upaya di luar work program & budget atau WP&B. Upaya tersebut juga berpotensi menambah produksi gas bumi pada tahun ini sebanyak 90 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Apabila diperinci, potensi tambahan produksi migas itu berasal dari upaya optimalisasi kegiatan pemeliharaan terencana yang diperkirakan akan memberikan tambahan produksi minyak sekitar 2.000 bph dan 20 MMscfd gas. Kemudian juga dari implementasi teknologi produksi yang diharapkan bisa menambah sekitar 643 bph minyak, dan 7 MMscfd gas. 

Selanjutnya dari upaya debottlenecking, serta pengurasan stok dan optimalisasi fasilitas produksi diperkirakan bakal menambah produksi minyak sekitar 1.379 bph, dan gas sekitar 65 MMscfd. Lalu dari upaya optimalisasi penggunaan fuel dan pengurangan flare, serta kontribusi dari sumur tua akan menambah produksi minyak sekitar 74 bph, dan gas sebanyak 6 MMscfd. Sejumlah aksi yang meningkatkan potensi produksi minyak dilakukan oleh Pertamina Group, ExxonMobil Cepu Limited, dan Medco Group. Sementara itu, KKKS yang berkontribusi dalam program fi lling the gap antara lain Pertamina Group, Medco Group, ENI Muara Bakau, dan BP Berau. “SKK Migas akan melakukan koordinasi dan diskusi teknis lanjutan agar bisa dieksekusi sesuai dengan target waktu yang disepakati. 

Makin cepat bisa dijalankan, maka penambahan produksi migas tentunya dapat segera diwujudkan,” kata Kepala Divisi Produksi dan Pemeliharaan Fasilitas SKK Migas Bambang Prayoga, Kamis (6/6). Misalnya saja di LNG Badak yang membutuhkan fuel gas mencapai 32 MMscfd, tetapi kemudian bisa menggantikannya dengan listrik dari PLN. Dengan begitu, fuel gas yang semula digunakan untuk menunjang operasional bisa dikomersialisasikan sebagai gas pipa maupun liquefied natural gas (LNG). Industri hulu migas nasional saat ini memang tengah berupaya memompa produksi dan liftingnya agar bisa mencapai target nasional. Stephen Salomo, E&P Market Analyst Rystad Energy Southeast Asia mengatakan bahwa SKK Migas dan KKKS telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk membawa industri hulu migas nasional pulih pascapandemi Covid-19. Dia juga menyoroti agresivitas SKK Migas dan KKKS dalam melakukan kegiatan pemboran sumur eksplorasi yang mampu menemukan cadangan gas dalam jumlah besar. 

“Sekarang ini ada pergeseran eksplorasi yang mulai ke arah Indonesia bagian timur. Ini menunjukkan pertumbuhan kepercayaan investor dalam mengambil proyek gas dengan risiko yang lebih tinggi,” katanya. Sementara itu, Doddy Abdassah, Guru Besar Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung, menyebut optimalisasi sumur yang ada saat ini menjadi salah satu kunci dalam peningkatan produksi migas nasional.Dia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki 38.252 sumur, dan hanya 19.980 sumur di antaranya berstatus aktif. Artinya, sekitar 48% sumur yang ada di Indonesia tersebut tidak aktif. 

Adapun, Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi Awang Lazuardi menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan inovasi dan langkah berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produksi migas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan simplifi kasi proses bisnis di Pertamina, yakni terkait dengan persetujuan financial investment decision (FID). Secara terpisah, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Chalid Said Salim mengatakan, kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dan pengembangan yang dilakukan perusahaan tahun ini bakal menjadi penopang capaian target tersebut. Dari target tersebut, PHE memerinci lifting minyak bumi tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 420.000 bph, dari sebelumnya 415.000 bph pada 2023. Salur gas pada 2024 juga dibidik lebih tinggi menjadi 1.863 MMscfd, dari sebelumnya 1.810 MMscfd pada 2023.

Memberi konsensi atau wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dengan prioritas untuk organisasi kemsayarakatan (ormas)  keagamaan dinilai sebagai kebijakan  yang kurang tepat, bahkan cenderung blunder. Alasannya, hingga kini belum ada badan usaha  milik ormas keagamaan di Indonesia yang memiliki  kemampuan dana maupun kapabilitas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Sejumlah kalangan menduga bahwa kebijakan yang diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tersebut lebih pekat dengan kepentingan dibandingkan kepentingan ekonomi.

Karena itu, dengan segala kondisi melingkupi tersebut, tidak hanya  berpotensi menimbulkan blunder, kebijakan ini pun besar kemungkinan  akan sulit unutk diimplementasikan  dengan tata kelola (governance) yang baik. Bila pemerintah berniat untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat melalui ormas keagamaan, hal itu bisa dilakukan lewat pemberian profitability index (PI) seperti yang sudah diimplementasikan  oleh perusahaan pertambangan kepada pemerintah daerah di Papua. (Yetede)

Pemerintahan Presiden Jokowi mulai menyiapkan karpet merah bagi program pangan Presiden dan Wapres 2024-2029 terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya terkait program Makan Bergizi dan Minum Susu Gratis, yang merupakan janji kampanye Prabawo-Gibran. Program itu menyasar 82,9 juta penerima, yakni pelajar, santri, anak balita, dan ibu hamil. Kedua program diperkirakan membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 1 juta ton daging ikan, 500.000 ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter susu sapi per tahun. Semula, program itu membutuhkan dana Rp 450 triliun per tahun. Namun, dalam pelaksanaannya diupayakan bisa dihemat jadi Rp 225 triliun per tahun.

Di sisi lain, butuh anggaran Rp 90 triliun untuk mengimpor minimal 1,1 juta ekor sapi perah guna menambah pasokan susu. Terlepas dari pendanaan, program itu mulai disiapkan kementerian/lembaga, antara lain, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan dan Bapanas, mulai dari simulasi program, perencanaan pemenuhan kebutuhan susu nasional, hingga penjajakan kemitraan dengan negara lain dan perguruan tinggi nasional. Investasi dari negara lain diincar agar tak membebani APBN. Merujuk data program PPSN, sapi perah yang akan diimpor 2,15 juta ekor., yang didatangkan dari Brasil sebanyak 1,5 juta ekor, terutama sapi perah tropis; AS 500.000 ekor; Australia 100.000 ekor; dan Selandia Baru 50.000 ekor. (Yoga)

Pemerintah mengusulkan target produksi siap jual atau lifting minyak bumi sebesar 580.000-601.000 barel per hari dalam asumsi dasar RAPBN 2025. Target ini di bawah realisasi tahun 2023 yang mencapai 605.500 barel per hari dan target 2024 sebesar 635.000 barel per hari. Padahal, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi naik menjadi 1 juta barel per hari pada tahun 2030. ”Mencermati realisasi hingga Mei 2024 dan outlook (proyeksi) 2024, lifting minyak dan gas bumi pada RAPBN 2025 diusulkan sebesar 1,58 juta-1,64 juta barel setara minyak per hari. Dengan rincian lifting minyak bumi sebesar 580.000-601.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1 juta-1,04 juta barel setara minyak per hari,” papar Menteri ESDM Arifin Tasrif, pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6).

Di sisi lain, realisasi biaya produksi yang dipulihkan atau cost recovery justru melambung. Biaya produksi yang dipulihkan hingga Mei 2024 mencapai 2,51 miliar USD atau 30 % dari target APBN di 8,25 miliar USD. Sementara proyeksi realisasi sepanjang 2024 mencapai 8,26 miliar USD. Adapun biaya produksi yang dipulihkan pada RAPBN 2025 diusulkan sebesar 8,5 miliar USD hingga 8,7 miliar USD. Kedua hal yang kontradiktif tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi VII DPR. Apalagi, realisasi lifting minyak bumi kerap kali tidak mencapai target setiap tahun. Ujung-ujungnya, target di APBN terus menurun. Sementara itu, usulan biaya produksi yang dipulihkan pada RAPBN 2025 justru diusulkan meningkat.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Mercy Chriesty Barends, mengatakan, hanya 1-2 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dari 15 KKKS besar yang mampu meningkatkan produksinya hingga melampaui batas yang ditetapkan APBN, sisanya menurun secara bertahap dari tahun ke tahun. Ia meminta ada diskusi bersama dengan sejumlah KKKS untuk mendapatkan penjelasan. ”Agar kita dapat kepastian berkaitan dengan lifting minyak dan kondensat sehingga ada gambaran lebih jelas. (Bicara kondisi) Sumur-sumur tua, itu sejak 2014. Masa, sejak 10 tahun lalu tidak ada perubahan? Harus ada langkah bersama dan komprehensif dari semua pemangku kebijakan,” ujar Mercy. (Yoga)

Regulasi mengenai pemberlakuan harga gas khusus untuk industri tertentu (Harga Gas Bumi Tertentu/HGBT) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.121/2020 memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional, baik dari sisi perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja.Namun, hasilnya belum optimal, karena dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara penuh. Untuk diketahui Peraturan Presiden (Perpres) No 121/2020 menyebut harga gas bumi tertentu berlaku sebesar US$ 6 per MMBTU untuk 7 subsektor industri yakni pupuk, pertokimia, eleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Menteri Perindustrian (menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkann, bahwa regulasi tersebut masih aktif dan seharusnya diterapkan. (Yetede)