Antrean kendaraan terlihat mengular di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/5/2024). Sejumlah pengemudi telah mengantre hampir 24 jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Setiap mobil dibatasi hanya dapat membeli maksimal 20 liter untuk bahan bakar jenis pertalite. (Yoga)

Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PFTI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur (Jatim) yang segera beroperasi barulah tahap sangat awal dari upaya hilirisasi  dan industrialisasi terhadap komoditas mineral tembaga. Setelah itu, diperlukan  sinergitas dengan sektor-sektor industri lain yang siap untuk menyerap produk lanjutan yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi. Untuk itu, diperlukan peta jalan (roadmap) yang akan menjadi pedoman dan memberi arah bagi para pelaku industri agar bisa terlibat secara efektif dalam proses hilirisasi dan industrialisasi.

Hingga kini, pemerintah dinilai belum memiliki peta jalan hilirisasi  yang komprehensif. Sehingga, kebijakan hilirisasi  yang diambil, terkait nikel misalnya, lebih karena mengikuti tren kendaraan listrik dunia. Direktur Ekskutif ReforMiner Institute Komaida Notonegoro menyatakan, yang terpenting untuk dilakukan pemerintah adalah menyinergikan industri pengguna dengan produk-produk yang dihasilkan smelter. "Sejauh ini, saya melihat roadmap-nya belum cukup jelas atau clear. Kira-kira arah kebijakan industri nasional kemana, terus kemundian link-nya dengan industri smelter seperti apa?," ujar Komaidi. (Yetede)

Industri hilir rumput laut nasional membutuhkan deregulasi kebijakan agar bisa memanfaatkan besarnya permintaan besarnya permintaan komoditas itu di pasar internasional. Deregulasi itu di antaranya dengan mengecualikan semua HS Code terkait rumput  laut dan produk turunannya dari ketentuan devisa hasil ekspor (DHE). Merujuk riset Future Market Insights, nilai pasar rumput laut global 2023 mencapai US$ 7,79 miliar dan akan menjadi US$ 19,66 miliar pada 2033 atau memilih tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 9,7% sepanjang 2023-2033. Menurut Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Mc Donnny W Nagasan, pasar global  rumput laut terutama hidrokoloid sangat besar dan terus berkembang. Hal itu didorong berbagai faktor, termasuk naiknya permintaan makanan olahan serta penggunaan minyak dan gas. Contohnya CAGR 2018-2030 untuk karagenan bisa US$ 11,27 per kilo gram dan agar US$ 21,04 per kg. Indonesia bisa memanfaatkan peluang itu dengan memacu ekspor. (Yetede)

Kesuksesan penghiliran mineral mentah di dalam negeri membuat pemerintah makin percaya diri menjadikan kebijakan tersebut sebagai salah satu andalan perekonomian nasional. Dibekali dengan sumber daya yang melimpah, target ekspor hasil penghiliran nikel terus dikerek naik. Penghiliran nikel tidak lagi sekedar upaya yang digunakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok kendaraan listrik. Keberhasilan kebijakan tersebut menempatkannya menjadi salah satu komoditas ‘jagoan’ untuk menopang kinerja ekspor nasional. Kinerja moncer nikel dan produk turunannya bisa terlihat dari 2022 yang mencapai US$5,93 miliar, naik signifi kan dari capaian pada 2021 yang sebesar US$1,27 miliar. Bahkan, pada tahun lalu ekspor komoditas itu mencapai US$34 miliar. Kondisi tersebut sudah cukup untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut, bahkan memperluasnya kepada komoditas lain. Terlebih, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang bisa diandalkan di tengah peningkatan tren kendaraan listrik. 

Agus Tjahajana, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa Indonesia sedang serius-seriusnya mengembangkan rantai pasok ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Bahkan, sudah ada industri baterai kendaraan listrik roda empat yang beroperasi berkapasitas 10 gigawatt hour (GWh) di Karawang, Jawa Barat.Tidak hanya dimanfaatkan di dalam negeri, sembari menunggu industri turunannya terbangun, produk hasil penghiliran nikel juga diekspor ke pasar global. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis ekspor hasil penghiliran nikel dari Indonesia bisa mencapai US$70 miliar pada 2030. Kepercayaan diri Luhut ditopang oleh tren positif ekspor hasil penghiliran nikel yang sudah berlangsung sejak ekspor bijih nikel dilarang pada 2020. “Saya percaya dengan ekosistem nikel, pada 2030 ekspor kita akan menjadi sekitar US$70 miliar,” tegasnya. Meski demikian, pemerintah juga tetap harus waspada dengan perkembangan dan persaingan global. Menariknya industri penghiliran nikel, membuat banyak pihak tertarik untuk melakukan hal serupa. Amerika Serikat (AS) dan Filipina diketahui sedang menjajaki kerja sama trilateral dengan menggandeng negara pihak ketiga untuk menyaingi penghiliran nikel di Indonesia yang saat ini banyak dilakukan oleh investor asal China. 

Nantinya, Filipina bakal memasok bahan baku nikel, AS menyediakan pembiayaan, sedangkan negara pihak ketiga seperti Jepang, Australia, atau Korea Selatan bakal membawa teknologi yang diperlukan untuk pengolahan komoditas itu. “Filipina siap bermitra dengan seluruh negara yang mengupayakan keamanan energi bagi semua orang di dunia dengan prinsip rendah karbon,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina Maria Antonia Yulo Loyzaga, dikutip dari Bloomberg. Para pejabat AS mengatakan bahwa nikel menjadi sangat penting bagi dorongan Presiden Joe Biden dalam melaksanakan transisi energi. Potensi kemitraan dengan Filipina pun menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mineral penting yang diproduksi China. Saat ini hanya terdapat dua pabrik pengolahan nikel di Filipina. Keduanya dioperasikan oleh Nickel Asia Corp. yang sebagian dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining Co. Jepang.

PT Vale Indoenesia Tbk (INCO) makin yakin menatap masa depan, setelah adanya kepastian divestasi 14% saham ke MIND ID, yang membuat pemerintah Indonesia akhirnya memberikan restu perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 28 Oktober 2035. Dorongan tambahan juga datang dari harga nikel dunia yang mencapai posisi tertinggi selama setahun terakhir. Tak ayal, saham perseroan berkode INCO ini telah melesat 12,47% dalam satu pekan terakhir, dan diperkirakan berlanjut menuju Rp5.850. "Kami meningkatkan rekomondasi untuk saham INCO  dari hold menjadi buy dengan target harga yang lebih tinggi di Rp 5.850," kata Analis Indo Premier Sekritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan.

Ryan mengungkapkan, harga nikel di London Metal Exchange (LME) naik menjadi US$ 21 ribu per ton, yang merupakan posisi tertinggi dalam setahun. Lonjakan harga komoditas ini disebabkan sangsi terhadap nikel Rusia dan kerusuhan sosial yang terjadi baru-baru ini di Kaledonia Baru, pemasok 2% nikel global. "Kerusuhan itu cukup menyulitkan, sehingga menurut kami harga komoditas (termasuk nikel) akan tetap kuat, karena kita berada dalam fase siklus akhir komoditas akhir, dengan nikel LME sebagai preferensi utama kami," ujar dia. (Yetede)

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan  pemerintah daerah dalam pengawasan  distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan BBM penugasan. Kedua jenis BBM disalurkan untuk nelayan, petani, transportasi umum, layanan sosial, serta UMKM. BBM subsidi yakin Solar dan Minyak Tanah. Sedangkan BBM penugasan yakni Pertalite. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan kegiatan pengawasan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemda agar BBM tersebut dinikmati oleh masyarakat yang berhak. "Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu  BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi, mengingat pemerintah daerah tentu yang paling mengetahui  situasi dan kondisi, serta siapa saja konsumen pengguna yang berada  di wilayahnya masing-masing," kata Erika. (Yetede)

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyarankan agar pemerintah menghapus harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen (harga eceran tertinggi/HET) pada komoditas gula konsumsi. Alasannya, selain tidak efektif menekan harga gula di pasaran, skema ini juga membuat barang petani menjadi sulit dibandrol di atas biaya pokok produksi. Dalam mengontrol harga gula, pemerintah harusnya memiliki stok penyangga (buffer stock) yang bisa sewaktu-waktu digunakan untuk operasi pasar, baik saat terjadi kelangkaan atau harga melonjak tinggi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, HAP gula konsumsi hanyalah harga acuan, berarti penerapannya bisa naik di atas HAP atau turun di bawah HAP atau ada toleransi tertentu sehingga dianggap wajar. Dengan fleksibilitas atau relaksasi HAP gula konsumsi saat ini menjadi  Rp 17.500 per kilogram dan toleransi 10-15%, konsumsi mestinya bisa menerima apabila harga di pasaran Rp 19-20 ribu per kg. Dalam praktiknya sulit diterapkan. Beberapa retail modern sempat tidak berani menjual gula dengan harga sebesar itu. (Yetede)

Perum Bulog tetap akan mengadakan atau melakukan program jemput gabah petani meski minim peminat. Selama ini, yang terjadi adalah petani akan menjual gabah mereka ke penggilingan kecil ataupun pengepul dengan kadar air sekitar 25-30%, lalu para penggilingan kecil ataupun pengepul itu akan menjual ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog. "Untuk jemput gabah/beras yang dilakukan Bulog ternyata tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas itu. Tetapi, apakah program itu akan hilangkan? Tidak, tetap ada, kita stand-by saja," kata Bayu. 

Bayu menuturkan, program jemput gabah minim diminati petani karena mereka sudah berhubungan baik dan terikat dengan para penggilingan kecil di daerahnya masing-masing. Hubungan dengan para pengepul dan penggilingan kecil itu juga sudah berlangsung lama. "Petani akan menjual gabah mereka ke pengepul para penggiling atau pengepul  ini pun akan menjual ke SPP Bulog. Petani pun berhitung, apakah masuk, dapat untung atau enggak? Ternyata itu masih bisa, Jadi dengan relaksasi harganya masih bisa masuk, akhirnya mereka (petani) tidak memilih program tadi, tidak menggunakan jemput gabah," ungkap bayu. (Yetede)

Gula petani tertinggi laku Rp 14.921 per kg dalam lelang perdana gula musim giling tebu 2024 di sejumlah pabrik gula. Harga tersebut berada di atas harga acuan pembelian sementara gula di tingkat petani yang ditetapkan pemerintah, Rp 14.500 per kg. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen, Selasa (21/5) malam, mengatakan, musim giling tebu tahun ini akan berlangsung pada Mei-Oktober. Lelang perdana gula petani pada musim giling tersebut berlangsung di Pabrik Gula (PG) Candi Baru, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, dan PG Madukismo di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Gula petani yang dilelang di PG Candi Baru sebanyak 400.000 ton dengan harga Rp 14.921 per kg. Adapun PG Madukismo melelang 460.000 ton gula petani seharga Rp 14.850 per kg.

”Harga tersebut terbilang baik karena berada di atas harga acuan pembelian sementara gula ditingkat petani. Namun, rendemennya terbilang masih rendah, rata-rata 6,5 %, akibat dampak kondisi cuaca yang tidak menentu,” ujarnya. Soemitro memperkirakan, harga lelang gula petani akan terus meningkat karena sudah ada penetapan harga patokan sejak awal musim giling. Tahun ini, Bapanas merelaksasi harga acuan penjualan gula di tingkat petani dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 14.500 per kg pada 3 Mei. Relaksasi harga acuan itu berlaku sementara, yakni pada 3 Mei-31 Oktober 2024. Hal itu bisa menjadi acuan harga lelang gula sepanjang musim giling tebu 2024. (Yoga)