Keberadaan perusahaan tambang tembaga, PT Freeport Indonesia, sangat strategis, tidak saja bagi provinsi dan kabupaten di Papua Tengah juga bagi negara Indonesia. Selain berkontribusi langsung secara ekonomi melalui pajak dan royalti, Freeport juga memberikan dampak tidak langsung berupa penciptaan ribuan lapangan pekerjaan, serta multiplier effect lainnya. Berkat Freeport pula, Indonesia bakal memiliki pabrik atau fasilitas pengolahan dan permunian (smelter) tembaga terbesar di dunia.

Tercatat, sepanjang 2023 Freeport menyetor sekitar Rp3,35 triliun dari laba bersihnya untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kabupaten penghasil, dan kabupaten lain di provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing mendapatkan Rp 160 miliar. Pada 2023, produksi tembaga Freeport sebanyak 1,65 miliar pound, serta 1,97 juta ounces emas. Dari kinerja operasi tersebut, PFTI berhasil mencetak laba bersih US$ 3,16 miliar atau setara Rp48,79 triliun. (Yetede)

Pemerintah terus mengoptimalkan serapan hasil panen petani guna menjaga stabilitas harga jagung di dalam negeri. Salah satunya, fleksibilitas harga acuan pembelian (HAP) di tingkat produsen jagung sebesar Rp5.000 per kilogram (kg) masih diberlakukan hingga 31 Mei 2024 dengan harapan harga komoditas itu di petani tetap terjaga atau tidak jatuh melalui kegiatan penyerapan oleh Bulog, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya. Per 14 Mei 2024, serapan jagung petani khususnya oleh Bulog mencapai 16 ribu ton.  Kepala badan pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, dalam menyikapi situasi produksi jagung di beberap sentra produsen yang saat  ini melimpah, Bapanas menugasi Bulog dan mendorong pelaku usaha serta stakeholder untuk menyerap secara optimal hasil panen petani. (Yetede)

Pemerintah membelikan sejumlah insentif dalam menggenjot kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi nasional. Insentif itu antara lain fleksibilitas kontrak kerja pada production Sharing Contract (PSC), perpanjangan masa eksplorasi serta insentif fiskal. Adapun investasi eksplorasi tahun ini ditargetkan mencapai US$ 1,8 miliar. Target tersebut melonjak hingga 200% bila dibandingkan dengan realisasi pada 2023 sebesar US$ 0,9 miliar. Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan pemerintah beradaptasi untuk mengakomodasi kepentingan investor.

Namun kami mempertimbangkan kepentingan nasioanl. "Kami, pemerintah, selalu berasumsi seandainya kami berada di posisi investor, namun tentu saja kami tetap harus menjaga posisi yang fair antara kepentingan nasional dan keinginan para investor," kata Ariana. Ariana menuturkan kontrak kerja sama yang berlaku di Indonesia yakni PSC Cost Recovery dan Gross Split. Skema Cost Revovery diberikan untuk pengembangan blok migas yang resiko tinggi. (Yetede)

Emiten yang bergerak di sektor energi, PT Xolare RCR Energy Tbk., siap membidik proyek pembangkit listrik milik PT PLN setelah sukses menyelesaikan pembAngunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Raja Ampat sebesar Rp25,53 miliar. Direktur Utama PT Xolare RCR Energy Tbk. (SOLA) Mochamad Bhadaiwi mengatakan SOLA telah merampungkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui anak usaha PT Bumiraya Energi Hijau (BEH) senilai Rp25,53 miliar. Menurutnya, PLTS berkapasitas 495 KWp dan 2.000 kWh baterai yang dikerjakan oleh anak usaha SOLA tersebut dimiliki oleh perusahaan pertambangan nikel di Pulau Gag, yakni PT Gag Nikel. Nantinya, keberadaaan PLTS tersebut menjadi sumber listrik bagi kebutuhan town site pertambangan nikel perusahaan yang dikendalikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) tersebut. Optimalisasi pemanfaatan sumber listrik dari tenaga surya itu diyakini bisa mengurangi konsumsi bahan bakar pada generator diesel berkapasitas 3x250 kWh. Bahkan, Bhadaiwi menyatakan bahwa penggunaan PLTS sebagai sumber energi terbarukan tersebut bisa menghasilkan listrik sebesar 876.76 MWh per tahun, sehingga bisa mengurangi emisi CO2 mencapai 527,83 tCO2 per tahun.

Saat ini, dia mengungkapkan SOLA menargetkan pengerjaan sejumlah proyek Independent Power Producer (IPP) PLTS di PT PLN (Persero) dan PLTS Atap untuk konsumen komersial/industrial dan residensial dengan skema zero capex. Selain itu, Perseroan juga tengah membidik proyek-proyek konstruksi pembangunan PLTS di Indonesia, sejalan dengan komitmen SOLA untuk menjadi salah satu pemain utama di bisnis EBT. erlebih lagi, tegas dia, kegiatan operasional perseroan sejauh ini juga tidak terlepas dari upaya mendukung program pemerintah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur energi, terutama pengembangan solar PV. Seperti diketahui, energi surya menjadi salah satu sumber energi alternatif. Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi energi matahari di Indonesia mencapai 4,8 KWh/m2 atau setara 112.000 GWp. Akan tetapi, Kementerian ESDM mencatat pemanfaatannya hanya sebesar 10 MWp.

Pemilu 2024 telah usai dan konsep ”Food Estate” kembali diusung presiden-wapres terpilih dalam spirit keberlanjutan. Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan juga membawa topik ini dalam pertemuan dengan Menlu China Wang Yi, 26 April 2024, di Labuan Bajo, NTT. Ia mengaku belum puas dengan pelaksanaan Food Estate di Humbang Hasundutan, Sumut, yang dinilai lambat. Ia berharap dalam enam bulan ke depan kerja sama hortikultura dengan China mulai diinisiasi secara bertahap, mulai dari 100.000 hektar, diawali dengan kerja sama riset untuk berbagai tanaman pangan, seperti padi, bawang, cabai, dan durian. Sebelum Pilpres 2024 berlangsung, ada tujuh kajian terkait Food Estate, semuanya memperlihatkan bahwa Food Estate lebih banyak membawa kerugian, bahkan kekerasan, terhadap masyarakat dan lingkungan dibandingkan manfaatnya.

Semua kajian itu tidak satu pun dilirik para calon presiden. Kajian pertama berjudul ”Menelan Hutan Indonesia” di-susun Environmental Paper Network, Pusaka, GRAIN, Walhi Papua, Greenpeace, Global Forest Coalition, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Biofuel Watch, dan Rainforest Rescue. Kajian dirilis Maret 2021. Kajian lainnya adalah ”Food Estate: Menakar Politik Pangan Indonesia (Kajian Atas Proyek Food Estate di Kalteng)” disusun Walhi Kalteng (2021). Ada pula kajian ”FoodEstate: Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (Laporan Studi Pelaksanaan Proyek Food Estate di Sumut)” disusun FIAN Indonesia, KSPPM, Bitra Indonesia, Petrasa, dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Kajian ini dirilis pada Februari 2022. Semua kajian itu memperlihatkan adanya ancaman terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan rakyat atas hak pangan dan ruang hidup.

Program ini merambah hutan-hutan primer, menempatkan beberapa spesies unik, seperti orang utan di Kalimantan, dalam risiko kepunahan. Kawasan atau lahan Lumbung Pangan yang diusulkan, meliputi lahan adat dan gambut, dapat menyebabkan emisi CO2 yang signifikan dan meningkatkan risiko kebakaran. Informasi terbatas dari Pemerintah Indonesia mengindikasikan adanya tiga usulan proyek Food Estate yang keseluruhan membutuhkan total lahan sekitar 770.000 hektar di Kalteng, 2 juta hektar di Papua, dan 32.000 hektar di Sumut. Lahan untuk proyek-proyek ini akan melenyapkan hutan dari ”hutan permanen” untuk peruntukan lainnya (tersirat akan terjadinya deforestasi). Jika pun tak membabat hutan permanen, Food Estate diproyeksikan memanfaatkan lahan gambut dangkal, yang menurut para ahli mengakibatkan emisi CO2 dan berisiko untuk terbakar.

Hanya membutuhkan beberapa tahun saja sebelum emisi itu menguap dan menjadi gas rumah kaca yang menyesakkan atmosfer. Program Food Estate ini juga tidak mengindahkan hak-hak atas tanah masyarakat lokal dan adat. Aspek buruk lainnya adalah bahwa pengembangan Food Estate membutuhkan dana besar. Yang dicari dengan utang dari korporasi swasta, negara lain, atau lembaga keuangan internasional. Hal ini meningkatkan ketergantungan eksternal Indonesia dan meningkatkan risiko utang yang besar. Sebagai catatan, proyek Lumbung Pangan di Kalteng membutuhkan biaya Rp 68 triliun. Membangun kedaulatan pangan seharusnya tidak memisahkan rakyat dari tanahnya. Memindahkan produsen pangan dari petani ke sistem korporasi justru akan membawa kerentanan bagi negara. (Yoga)

Petani terlihat sedang mengeringkan biji kopi arabika di kaki Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/5/2024). Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia memproyeksikan produksi kopi nasional pada tahun 2024 akan turun yang diakibatkan produksi kopi di dataran rendah melemah serta minimnya carry over stock dari tahun 2023. (Yoga)

Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dinilai akan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunkan  daya beli masyarakat. Rencana menghilangkan BBM dengan oktan 90  itu sebaiknya diserahkan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran. DI sisi lain, Pertamina menyatakan kesiapannya mengikuti arahan pemerintah dalam menghapus pertalite. Pertalite merupakan bahan bakar jenis penugasan yang artiannya alokasi kuota per tahun dan besaran harga ditetapkan pemerintah. Pemerintah sebelumnya menetapkan Premium sebagai BBM penugasan.

Namun peredaran BBM dengan oktan 88 itu dihentikan pada 2021. Sejak itu Pertalite menyandang status penugasan. Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Rahdy mengatakan penerapan Pertalite  sebenarnya belum sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beleid tersebut menyatakan batas Oktan BBM minimum sebesar 91. Sedangkan Pertalite memiliki oktan 90. Ia menyebutkan BBM internasional dengan standar Euro 4 atau setara dengan BBM beroktan 95. (Yetede)

Pemerintah idealnya menetapkan harga dasar atau harga pokok penjualan (HPP) gula petani Rp16.400 per kologram (kg) agar mereka tetap semangat menanam dan tidak mengalihkan lahan tebunya untuk komoditas lain. HPP sebesar itu dengan  mempertimbangkan margin petani 10% atau setara Rp 1.500 per kg dan biaya pokok produksi gula tebu yang saat ini telah mencapai Rp 14.900 per kg akibat turunnya produktivitas tanaman. Menyambut musim giling tebu mulai pertengahan bulan ini, pada 3 Mei-31 Oktober 2024, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Agency (Bapanas/NFA) memberlakukan relaksasi/kenaikan harga acuan pembelian (HAP) gula petani menjadi Rp14.500 per kg dari ketentuan pada Peraturan Bapanas No.17 Tahun 2023 sebesar Rp12.500 per kg. Peraturan Bapanas No 17 Tahun 2023 mengatur perubahan atas Peraturan Bapanas No 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/kerbau, dan Gula konsumsi. (Yetede)