;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Harga Batubara Masih Bisa Terangkat Permintaan China

06 May 2024

Harga batubara sedang dalam tren bullish. Bahkan harga batubara diperkirakan masih naik hingga akhir tahun. Berdasarkan data Bloomberg , harga batubara sempat berada berada di level US$ 148,25 per ton pada Kamis (2/5), atau tertinggi sejak Juni 2023. Dalam sepekan terakhir, harganya naik 5,74% dan dalam sebulan telah menguat 9,77% ke level US$ 145,40 per ton pada Jumat (3/5). Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo mengatakan, kenaikan harga batubara belakangan ini karena peningkatan permintaan dari negara konsumen. 

Ia menilai, peluang penguatan harga batubara masih akan berlanjut. Sutopo memproyeksikan, pada semester I ini harganya berpeluang menuju ke US$ 152 per ton. Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong juga menyebutkan, kenaikan harga batubara didorong dari permintaan China yang mendominasi. Sebab, Negeri Panda itu sedang menambahkan kapasitas pembangkit listrik batubara. 

"Hal tersebut didukung oleh data-data manufaktur yang lebih baik," ujarnya, akhir pekan lalu. Ia memproyeksikan, harga batubara di semester I-2024 berada dalam rentang US$ 135–US$ 140 per ton. Sementara pada akhir tahun 2024 akan sedikit lebih tinggi, di kisaran US$ 140–US$ 150 per ton, seiring dimulainya siklus pemangkasan suku bunga oleh bank-bank sentral dunia.

BANJIR DI SULAWESI, Sebanyak 14 Orang Tewas, Distribusi Bantuan Terkendala

05 May 2024

Hingga Sabtu (4/5) distribusi bantuan ke sejumlah kabupaten yang diterjang banjir di Sulsel masih terkendala cuaca buruk dan medan yang sulit. Sebanyak 3.000 warga di Kecamatan Latimojong, Luwu, dilaporkan masih terisolasi sejak banjir dan longsor terjadi pada Jumat (3/5). Longsor di Kabupaten Luwu mengakibatkan 14 orang meninggal. Rinciannya, 8 korban meninggal di Kecamatan Latimojong dan 6 korban lainnya di Kecamatan Suli Barat. Sementara dua warga lain di Suli Barat masih dicari hingga Sabtu sore. Di Kabupaten Wajo, Sulsel, 12.000 warga masih kesulitan mengakses air bersih karena sumber air, termasuk sungai, tertutup lumpur. Guna mendistribusikan bantuan ke Latimojong dan lokasi lain, dua helikopter dari Polda Sulsel dan Lanud Hasanuddin telah disiapkan. Namun, tim masih kesulitan mencari lokasi pendaratan di daerah yang tertutup lumpur.

”Kami sudah memantau pesisir timur Sulsel yang terdampak banjir. Kami melihat bahwa seluruh daerah dan bantaran sungai masih terendam dan dipenuhi lumpur. Kami mencoba mencari titik untuk mendarat, tetapi belum ketemu karena tertutup air,” kata Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian R Djajadi seusai pemantauan udara bersama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Sabtu sore. Di darat, upaya menembus Kecamatan Latimojong yang terisolasi juga terkendala medan terjal dan kabut. Putusnya jalan dan jembatan ke wilayah ini membuat kendaraan roda empat dan roda dua sulit menembus lokasi. ”Dua helikopter sudah disiapkan. Namun, saat ini kondisi cuaca belum bagus. Tak hanya itu, ada kendala karena jalan tertutup longsor dan berkabut. Yang dikhawatirkan longsor susulan,” kata Kepala BPBD Sulsel Amson Padolo. (Yoga)


BAHAN BAKAR BIOETANOL : Peluang Subsidi Terbuka

04 May 2024

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bauran bioetanol. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). 

Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92. Luhut mengonfirmasi pemerintah tengah mematangkan usulan yang disampaikan Pertamina ihwal pencampuran Pertalite dengan bioetanol. Nantinya, pasokan etanol itu bisa diperoleh dari sejumlah bahan baku seperti tebu, jagung, hingga rumput laut. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berharap usulan pengalihan subsidi Pertalite dapat menjaga harga Pertamax Green 92 tetap sama dengan harga yang saat ini berlaku untuk Pertalite sebagai JBKP yang mendapat kompensasi dari pemerintah. Menurutnya, subsidi pada produk hijau itu lebih menguntungkan dari sisi pengembangan industri hulu bioenergi serta pengurangan emisi dari sektor transportasi ketimbang mesti mengalihkan subsidi pada bensin dengan kadar oktan rendah.

KETAHANAN PANGAN : Cadangan Beras Bulog Capai Rekor

04 May 2024

Perum Bulog mencatatkan cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi sejak empat tahun terakhir di tengah panen raya yang berlangsung sepanjang April – Mei 2024. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebutkan bahwa stok beras di gudang Bulog mencapai 1,63 juta ton. Jumlah ini tersebar di seluruh wilayah kerja Bulog untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP). Lebih lanjut dari total tersebut, 1,3 juta ton di antaranya berasal dari pengadaan luar negeri. Adapun untuk pengadaan dari dalam negeri tercatat sebanyak 560.000 ton gabah atau 273.000 ton setara beras per 2 Mei 2024. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengaku bahwa pihaknya terus memantau kinerja Bulog dalam penyerapan gabah di berbagai daerah selama panen raya. Dia menegaskan, penyerapan Bulog saat ini merupakan upaya penting pemerintah memenuhi stok beras nasional untuk kebutuhan mendatang. 

Adapun panen raya kali ini disebut bakal menyumbang hingga 70% dari total produksi beras nasional sepanjang tahun. Sejumlah wilayah sentra seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur menjadi fokus utama pemerintah dalam menyerap hasil gabah petani. Di sisi lain, pemerintah turut membeberkan penyebab harga beras masih mahal meskipun harga gabah petani anjlok saat panen raya. Bayu Krisnamurthi, Dirut Bulog kembali menilai bahwa ketidakpastian kondisi perberasan pascapanen raya membuat pelaku usaha di tingkat pengecer menjadi waspada terhadap penjualan beras. Menurutnya, hasil panen padi di paruh kedua tahun ini masih dibayangi risiko musim paceklik. Selain adanya risiko krisis beras di musim paceklik, Eks Wakil Menteri Perdagangan itu menjelaskan bahwa adanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah hingga penguatan kurs Dollar Amerika Serikat juga berdampak pada kenaikan harga beras di pasar global.

Inflasi Pangan Mulai Mereda

03 May 2024

Tekanan inflasi tahunan komponen harga bergejolak,terutama pangan, mulai mereda pada April 2024. Meski begitu, tingkat inflasi tahunan komponen tersebut masih tinggi. BPS, Kamis (2/5) merilis, tingkat inflasi pada April 2024 sebesar 0,25 % secara bulanan dan 3 % secara tahunan. Tingkat inflasi bulanan dan tahunan itu lebih rendah dibandingkan Maret 2024. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, komoditas utama penyumbang inflasi bulanan pada April 2024 adalah tiket pesawat, bawang merah, dan emas perhiasan. Inflasi pada periode Lebaran itu cukup rendah karena harga pangan relatif terkendali. Beras, yang selama delapan bulan terakhir menyumbang inflasi secara berturut-turut, pada April 2024 justru mengalami deflasi 2,72 %, lantaran produksi beras terus meningkat seiring panen raya padi pada Maret dan April 2024 yang masing-masing 3,38 juta ton dan 5,52 juta ton.

”Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau pada April 2024 juga mengalami deflasi 0,03  % secara bulanan. Begitu juga dengan komponen harga bergejolak yang deflasi 0,31 % secara bulanan,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Kendati begitu, secara tahunan, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau masih mengalami inflasi 7,04%. Andilnya terhadap inflasi tahunan juga masih besar, yakni 1,98 %. BPS mencatat, tingkat inflasi tahunan komponen harga bergejolak pada April 2024 sebesar 9,63 %, turun dari inflasi tahunan Maret 2024 di 10,33 %. Komoditas yang memberikan andil inflasi komponen tersebut, antara lain, beras, bawang merah, cabai, serta daging dan telur ayam ras. (Yoga)


10 Bank Besar Cetak Laba Rp 49,49 Triliun

03 May 2024

Sejumlah bank di Indonesia telah melaporkan kinerja keuangan kuartal I-2024, dimana 10 bank besar berhasil mengantongi laba bersih secara individual sebesar Rp49,49 triliun. Laba bersih tersebut tumbuh 4,38% secara tahunan (year on year) dari periode sebelumnmya Rp47,4 triliun. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) masih menjadi jawara perolehan  laba bersih baik secara invidual maupun konsolidasi. BRI secara bank only mengantongi laba bersih Rp13,8 triliun pada Maret 2024, tumbuh tipis 0,07% dibandingkan Rp 13,79 triliun. Diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menempati posisi kedua dengan laba bersih individual Rp 12,29 triliun, meningkat 11,93 (yoy).

PGN Terapkan Kuota Gas Bumi Berkeadilan ke Pelanggan

03 May 2024

PT PGN Tbk menerapkaan kuota volume gas terhadap seluruh pelanggan. Hal ini menyikapi kondisi penurunan pasokan gas dari sisi hulu yang telah kontrak dengan PGN. Selain untuk penyaluran gas bumi yang merata, PGN juga memberikan perhatian khusus pada keamanan jaringan gas  guna menghindari insiden yang tidak diinginkan. "PGN berupaya untuk melayani kebutuhan pelanggan seoptimal mungkin. Tetapi dengan kondisi pasokan gas yang semakin menurun, maka kami sebagai penyalur gas di sisi hilir mengupayakan agar penyaluran gas bisa berkeadilan ke seluruh pelanggan. Kami menghindari agar upaya yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan satu atau dua sektor pelanggan saja dan mengorbankan seluruh kepentingan pelanggan," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama. Rachmat menuturkan, penurunan  produksi karena berbagai kondisi yang ada di sisi hulu, mulai dari penurunan alamiah produksi  sumur migas serta perbaikan  dan perawatan sumur, baik yang berkala maupun yang tidak direncanakan. (Yetede)

Wajib Berhemat di Kala Paceklik Pajak

03 May 2024

PENERIMAAN pajak pada kuartal pertama tahun ini, yang lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk bangun dari mimpi bermewah-mewahan. Tanpa pengendalian belanja sejak sekarang, negara berisiko makin tertimbun oleh tumpukan utang yang terus bertambah setiap tahun. Penurunan penerimaan dari sektor pajak menandakan betapa rapuhnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tiga bulan pertama 2024, penerimaan pajak baru Rp 393,9 triliun, turun 8,8 persen dari penerimaan pajak pada kuartal pertama 2023 yang sebesar Rp 431,9 triliun. Penurunan ini dipicu oleh penurunan harga komoditas sejak tahun lalu—situasi yang seharusnya diantisipasi dengan hati-hati.

Masalahnya, pemerintah terus menunjukkan mentalitas OKB alias orang kaya baru yang gemar berbelanja secara berlebihan setiap kali mendapat rezeki nomplok. Lihatlah kondisi dua tahun terakhir, ketika belanja negara terus membengkak begitu penerimaan pajak melampaui target. Pada 2022, dari target Rp 1.485 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.716,8 triliun. Setahun kemudian, realisasi penerimaan kembali melampaui target, yaitu Rp 1.718 triliun sampai Rp 1.859,2 triliun. Kinerja positif dalam dua tahun tersebut didukung oleh booming harga komoditas ekspor, seperti batu bara, nikel, dan sawit.

Ketika mendapat rezeki nomplok, pemerintah dengan percaya diri meningkatkan target belanja negara dari Rp 2.714 triliun pada 2022 menjadi Rp 3.061 triliun pada 2023. Tahun lalu, realisasinya bahkan lebih besar, yaitu Rp 3.121,9 triliun. Pada tahun ini, pemerintah kembali meningkatkan alokasi belanja menjadi sebesar Rp 3.325,1 triliun. (Yetede)

ALIH KEPEMILIKAN PLTU : KEAMANAN PASOKAN LISTRIK JADI PERHATIAN

03 May 2024

Pemerintah mewanti-wanti agar proses akuisisi saham pembangkit listrik tenaga uap Paiton 7 dan 8 dari Mitsui & Co., Ltd. ke RATCH Group tidak mengganggu pasokan tenaga listrik yang selama ini berasal dari fasilitas tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tidak bisa ikut campur lebih dalam mengenai proses alih kepemilikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton 7 dan 8, karena menjadi ranah korporasi. Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana hanya mewanti-wanti agar proses tersebut jangan sampai memunculkan gangguan pasokan listrik. Musababnya, PLTU Paiton menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan di jaringan Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Mitsui & Co., Ltd. memang telah resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Paiton Energy, perusahaan yang mengoperasikan PLTU Paiton 7 dan 8 di Jawa Timur. 

Manajemen Mitsui mengatakan bahwa divestasi saham atas aset PLTU dengan kapasitas keseluruhan 2,045 megawatt (2,04 gigawatt) itu diselesaikan pada 30 April 2024, waktu Eropa. Mitsui melepas saham mayoritasnya, yakni 36,260% kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. atau RHIS, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan energi asal Thailand, RATCH Group Public Company Limited. Sisanya, 9,255% saham didivestasikan ke PT Medco Daya Energi Sentosa (MDES), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari, serta pemegang saham Paiton existing PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC).

“Pada kuartal pertama, tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2025, kami akan mencatat laba sekitar 44 miliar yen setelah pajak secara konsolidasi, dan sekitar 81 miliar yen keuntungan setelah pajak secara non-konsolidasi,” tulis manajemen Mitsui lewat keterangan resmi, Kamis (2/5). Lewat divestasi tersebut, kapasitas terpasang aset pembangkit Mitsui bakal menjadi 9,6 GW, di mana sekitar 8% berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara, turun sekitar 8% dari periode yang berakhir Maret 2024. Sementara itu, pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari portofolio Mitsui menyumbang sekitar 32% atau naik 3% dari periode yang berakhir Maret 2024. Transaksi itu semula diharapkan dapat diselesaikan pada Maret 2024, setelah terpenuhinya beberapa persyaratan tertentu, termasuk persetujuan dari PT PLN (Persero) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik jangka panjang dengan Paiton Energy, dan juga dari pihak-pihak yang mendanai. 

Mitsui kemudian melaporkan kemajuan bahwa seluruh persyaratan divestasi telah terpenuhi pada 27 Juni 2023, dan penjualan saham diharapkan akan selesai pada Juli 2023. Namun, progres ini tak berjalan mulus seiring dengan Mitsui yang mengumumkan bahwa penyelesaian prosedur-prosedur tertentu membutuhkan waktu dan penyelesaian penjualan saham diperkirakan akan semakin tertunda. Surat yang ditandatangani oleh Chief Operating Offi cer of Infrastructure Projects Business Unit Mitsui Koichi Wakana itu pun secara tegas menekankan bahwa apabila tidak ada diskusi bersama dalam 30 hari sejak tanggal surat dikirim, Mitsui berhak untuk memulai proses arbitrase sesuai dengan perjanjian awal sponsor investasi Paiton. 

Di sisi lain, RATCH Group menyiapkan investasi sekitar US$590,67 juta untuk mengakuisisi 36,26% saham Mitsui. Chief Executive Offi cer of RATCH Group Public Company Limited Nitus Voraphonpiput mengatakan bahwa akuisisi saham Mitsui di Paiton itu bakal memperkuat komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Sampai saat ini, RATCH memiliki kepemilikan di pembangkit listrik tenaga gas, batu bara, dan dua pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, dengan kapasitas setrum gabungan sebesar 1.009,72 MW. “Perusahaan melihat Indonesia sebagai target investasi yang menjanjikan, dengan keyakinan akan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sana,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah bersama dengan PLN untuk mencermati sejumlah keputusan yang mungkin dibuat pengelola baru PLTU Paiton 7 dan 8.

Meneropong Prospek Harga Komoditas RI

02 May 2024

Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dan fenomena penguatan USD, Bank Dunia mengeluarkan laporan tentang prospek harga komoditas dunia, ada komoditas yang berpotensi memberi untung dan membuat bunting Indonesia. Dalam Commodity Markets Outlook Edisi April 2024 yang dirilis 25 April 2024, Bank Dunia menyebutkan, kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik geopolitik, terutama Iran-Israel dan Rusia-Ukraina, berpotensi memicu kenaikan harga komoditas dunia. Namun, kenaikannya tidak setinggi saat pandemi Covid-19 dan kala pertama kali perang Rusia-Ukraina meledak. ”Di tengah masih melemahnya pertumbuhan ekonomi global, harga komoditas pada 2024 dan 2025 kemungkinan besar akan tetap lebih tinggi dibandingkan setengah dekade sebelum pandemi Covid-19,” kata Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia Ayhan Kose melalui siaran pers.

Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas dunia pada 2024 dan 2025 masing- masing 105,3 dan 101,6, lebih rendah dari indeks pada 2022 dan 2023 di 142,5 dan 108. Namun, indeks pada 2024 dan 2025 ini masih lebih tinggi dari indeks pada 2021 yang sebesar 100,9. Bank Dunia juga menyatakan, kendati harga komoditas tidak akan naik terlalu tinggi, dampaknya tetap berpotensi menahan laju penurunan inflasi global. Negara-negara yang bergantung pada komoditas impor juga bakal terbebani, apalagi di tengah tergerusnya nilai tukar mata uang lokal terhadap USD. Harga minyak mentah, misalnya, bakal bergantung pada skala konflik di Timur Tengah. Pada awal April 2024, harga minyak mentah Brent melonjak menjadi 91 USD per barel. Jika tidak ada gangguan pasokan akibat konflik, harga rerata minyak mentah itu diperkirakan 84 USD per barel pada 2024 dan 79 USD per barel pada 2025. Namun, jika konflik di Timur Tengah terus meningkat dan mengganggu pasokan minyak, harga reratanya bisa jadi 92 USD per barel pada 2024.

”Dalam skenario terburuk, harga minyak mentah bisa mencapai 102 USD per barel. Jika itu terjadi, inflasi global pada 2024 bisa meningkat 1 %,” sebut Bank Dunia dalam laporan itu. Indonesia sebagai negara importir minyak mentah bakal buntung apabila konflik di Timur Tengah semakin meruncing. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, RI bakal di hadapkan pada dilema menaikkan atau mempertahankan harga BBM bersubsidi. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, konsekuensinya adalah inflasi tinggi dan menggerus daya beli masyarakat. Sebaliknya, apabila harga BBM dipertahankan, anggaran subsidi energi bakal membengkak dan defisit fiskal semakin melebar. ”Apabila harga minyak mentah di kisaran 95-100 USD per barel atau di atas asumsi makro APBN, butuh Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun untuk tambahan subsidi BBM,” ujarnya. (Yoga)