PT Pertamina Patra Niaga memastikan masih tetap menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan research octane number 90 sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pihaknya bakal terus mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan penyaluran Pertalite. Alasannya, Pertalite merupakan bahan bakar khusus penugasan yang penyaluran hingga harganya diatur dan ditetapkan langsung oleh pemerintah. Berdasarkan catatan Pertamina, penyaluran Pertalite secara nasional hingga April 2024 telah mencapai 9,9 juta kiloliter, dari total kuota tahun ini sebanyak 31,7 juta kiloliter. Untuk memastikan penyaluran Pertalite berjalan lancar dan subsidi yang diberikan pemerintah melalui Pertalite tepat sasaran, Pertamina juga mendorong digitalisasi dalam proses distribusinya. 

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk BBM jenis bensin dengan bauran bioetanol. Kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan RON 90 dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92.

Industri hulu minyak dan gas bumi terus ‘berjibaku’ untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri di tengah tingginya angka penurunan produksi secara alamiah atau natural decline sejumlah lapangan. Otoritas hulu minyak dan gas bumi (migas) memastikan bakal terus meningkatkan produksi gas bumi di dalam negeri untuk menjaga keberlanjutan pasokan untuk industri. Keberadaan sejumlah proyek onstreammenjadi andalan untuk mengompensasi lapangan migas yang mengalami penurunan produksi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi D. Suryodipuro mengatakan bahwa produksi gas bumi nasional bakal terus meningkat seiring dengan onstreamnya proyek Tangguh Train 3 dan Jambaran Tiung Biru. 

Berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh SKK Migas, produksi gas bumi pada tahun ini akan mencapai 5.544 BBtud, dan meningkat menjadi 5.799 BBtud pada 2025, 6.576 BBtud pada 2026, 7.083 BBtud pada 2027, serta 8.198 BBtud pada 2028. Peningkatan produksi gas bumi tersebut bakal ditopang oleh sejumlah proyek besar yang bakal onstream dalam waktu dekat, termasuk Geng North di Kalimantan Timur, Abadi Masela di Maluku, dan Asap Kido Merah (AKM) di Papua Barat. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, Hudi memastikan SKK Migas bakal mengutamakan pasokan gas domestik. Hal itu tecermin dari 4.109,6 BBtud gas dari total 5.567,7 BBtud yang diproduksi per Maret tahun ini dialokasikan untuk pasar domestik.“Sebanyak 77% [gas yang diproduksi] dialokasikan untuk pasar domestik, dan selebihnya 1.258,1 BBtud atau sekitar 23% akan diekspor. Hal ini mencerminkan bahwa pasokan gas bumi untuk domestik dipastikan aman,” ujarnya. Kemudian, pemanfaatan gas untuk domestik liquefied natural gas (LNG) sebanyak 11,69%, sedangkan untuk keperluan lifting minyak mencapai 3,26%. 

Pemanfaatan gas di dalam negeri lainnya antara lain untuk domestik liquefied petroleum gas (LPG), bahan bakar gas (BBG), gas kota. Salah satu pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan adalah kesiapan infrastruktur gas untuk mendistribusikan gas dari wilayah yang memproduksi gas ke kawasan yang banyak menggunakan komoditas tersebut. Keterbatasan infrastruktur gas bumi di dalam negeri telah lama menjadi problem yang tidak kunjung selesai. Bahkan, pemerintah harus mengambil alih pembangunan pipa Cirebon—Semarang agar bisa segera dieksekusi. Keterbatasan infrastruktur gas tersebut membuat pemanfaatan gas di dalam negeri tidak optimal, karena lapangan migas yang terhubung dengan pipa gas saat ini sudah mulai mengalami natural decline. Indonesia Gas Society (IGS) pun menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pemberlakuan harga khusus untuk LNG sebagai alternatif dalam mengatasi defisit pasokan gas pipa saat ini. 

Chairman IGS Aris Mulya Azof berpendapat bahwa pemerintah dapat memberlakukan subsidi atau insentif fiskal untuk mendorong penggunaan LNG sebagai alternatif bagi industri yang mengalami defisit pasokan gas. Sementara itu, pemerintah perlu investasi yang cukup masif dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi gas alam cair itu. Dengan demikian, akses dan adopsi pada LNG bisa lebih terjangkau untuk industri pengguna nantinya. Terlebih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah bakal melanjutkan program harga gas bumi tertentu atau HGBT pada tahun depan, sembari membangun dan memperkuat infrastruktur gas bumi di Tanah Air. Program HGBT belakangan memanas karena PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) harus mengatur pasokan gas untuk industri, karena penurunan produksi di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi atau migas.

Pemerintah menerapkan strategi preventif dengan membangun banyak sumur untuk menghadapi periode musim kemarau pada Mei hingga Agustus 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan strategi itu guna berperan dalam mengantisipasi kebutuhan pangan dari sisi hulu, yaitu dengan membangun sejumlah sumur pompa di titik daerah yang berpotensi kekurangan air. Kepala Negara menyatakan sumur pompa dibangun di sejumlah titik guna menopang sektor pertanian, terutama beras. Langkah itu dilakukan oleh Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Khusus beras, stok komoditas pangan utama itu tetap terjaga di Perusahaan Umum (Perum) Bulog berada di angka 1,6 juta ton, sehingga ketersediaan bahan pangan utama masyarakat diyakini tetap terkendali. 

Presiden juga menyoroti sejumlah harga pangan yang masih terpantau dalam keadaan aman. Kepala Negara memberikan contoh harga bawang merah sudah mencapai Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, dia juga menyoroti harga pangan lainnya, seperti bawang putih yang berkisar di Rp40.000 per kilogram dan beras lokal di harga Rp12.00—Rp13.000 per kilogram. Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat mayoritas komoditas pangan mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika (BMKG) telah memprediksikan sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu sebanyak 63,66% Zona Musim akan memasuki periode musim kemarau pada Mei hingga Agustus 2024.

Emas batangan bisa menjadi salah satu pilihan untuk investasi jangka panjang. Kadar emasnya yang tinggi membuat nilai emas batangan cenderung naik, terutama disimpan dalam jangka waktu yang lama. Lalu, apa yang harus diperhatikan saat membeli emas batangan untuk investasi?Dilansir dari Dataindonesia.id, berikut cara memilih emas batangan untuk investasi. Pertama, Tetapkan tujuan investasi, apakah dana tersebut akan dipakai dalam jangka waktu dekat atau 1—2 tahun, atau jangka menengah dan panjang lebih dari 3 tahun. Kedua, tentukan ukuran emas yang akan dibeli. Ketiga, pertimbangkan ketersediaan dan Keempat, cek tingkat kemurnian emas dengan kandungan 24 karat, 18 karat, dan 12 karat. 

Kelima, pertimbangkan tempat penyimpanan. Jika ingin menyimpan di rumah, kotak brankas dapat menjadi pilihan untuk penyimpanan. Namun, jika ingin menyimpan di lembaga keuangan, maka layanan Safe Deposite Box dengan biaya tahunan yang sudah ditentukan juga dapat dipertimbangkan. Keenam, tempat tepercaya. Beli lah emas di tempat tepercaya agar terhindar dari investasi bodong atau barang yang palsu. Cek kredibilitas tempat penjualan emas batangan di lembaga resmi atau lembaga keuangan yang diawasi OJK.

Industri hulu migas menaruh harapan pada pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, agar ada perbaikan berkelanjutan di sektor tersebut. Kendati terdapat sejumlah tantangan, industri hulu migas masih memegang peranan penting dalam keamanan energi. Besarnya potensi sumber daya, terutama gas bumi, mesti teroptimalkan. Dalam beberapa tahun terakhir, di tengah menguatnya tuntutan transisi energi, industri hulu migas masih menantang, termasuk belum optimalnya realisasi produksi siap jual (lifting) minyak bumi. Sementara target 1 juta barel minyak per hari pada 2030 sudah menanti. Namun, di sisi lain, ada harapan besar dengan ditemukannya sumber-sumber gas bumi jumbo pada 2023.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menilai capaian pemerintahan Presiden Jokowi di sektor hulu migas, secara umum, relatif baik. Karena itu, penting agar pemerintahan 2024-2029 meningkatkannya dari segala aspek. ”Saat ini antara lumayan baik dan baik. Jadi, (selanjutnya) jangan mundur, tetapi maju. Kami tahu membuat kebijakan dalam beberapa tahun ini tidaklah mudah. Tapi, itu tidak cukup. Sebab, negara lain bergerak terus (meningkatkan capaian). Mesti ada continues improvement,” kata Marjolijn di sela-sela konferensi pers Road to IPA Convention & Exhibition (Convex) 2024, di Jakarta, Selasa (7/5). Marjolijn menambahkan, pemerintahan berikutnya mesti diberi kesempatan.  

Peralihan pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran juga diharapkan berjalan dengan baik oleh para pelaku industri hulu migas. Salah satu upaya industri hulu migas dalam transisi energi ialah pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Pada awal 2024, terbit Perpres No 14 Tahun 2024 tentang CCS, melengkapi Permen ESDM No 2/2023 tentang Penyelenggaraan CCS dan CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. CCS pun akan menjadi salah satu bahasan yang akan didiskusikan dan diulas dalam IPA Convex 2024 yang akan digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 14-16 Mei 2024. (Yoga)

Sairan (72) petani, menunjukkan tanaman padinya yang rusak akibat terserang hama wereng batang coklat, di Desa Karangrau, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (7/5/2024). Banyak petani yang gagal panen dan merugi jutaan rupiah akibat serangan hama wereng tersebut. (Yoga)

Pertumbuhan tahunan produk domestik bruto atau PDB berdasarkan lapangan usaha di sektor pertanian tanaman pangan pada triwulan I-2024 terkontraksi sangat dalam, yakni -24,75 % secara tahunan, melanjutkan pertumbuhan negatif sektor tersebut sejak awal 2023. Pertanian tanaman pangan mencakup tanaman budidaya yang menghasilkan pangan untuk konsumsi yang mengandung karbohidrat dan protein, antara lain, padi, jagung, dan kedelai. BPS mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulanI (Januari-Maret) 2024 tumbuh 5,11 % secara tahunan. Seluruh lapangan usaha penopang ekonomi tumbuh positif, hanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh -3,54 % secara tahunan.

Pada triwulan I-2023 dan triwulan II-2023, sektor pertanian tanaman pangan tumbuh -3,01 % dan -3,26 %. Pada triwulan III-2023 dan IV-2023, pertumbuhannya juga masih terkontraksi, masing-masing -1,32 % dan -10,02 %. Dalam konferensi pers pada 6 Mei 2024, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terkontraksi akibat El Nino, yang menyebabkan penurunan produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Selasa (7/5) berpendapat, El Nino memang menjadi penyebab utama. Kendati begitu, ada sejumlah faktor lain yang membuat pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan anjlok drastis. Pada Januari-Maret 2024, data Kerangka Sampel Area BPS menunjukkan total produksi beras nasional sebanyak 5,78 juta ton, turun 37,98 % dibandingkan triwulan I-2023 di 9,32 juta ton. ”Untuk menambal penurunan produksi beras, pemerintah memutuskan mengimpor beras pada 2023 dan 2024. Mendatangkan beras dari luar negeri, input sektor tanaman pangan, khususnya padi, terhadap PDB menjadi sangat kecil,” kata Tauhid. (Yoga)

Buruh pikul tampak membawa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Gudang Bulog Utama, Cimahi, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, naiknya harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP dari Rp 10.500 menjadi Rp 12.500 per kilogram tersebut demi menjaga keberlangsungan petani Tanah Air. (Yoga)

Kebutuhan gas industri akan terus meningkat. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan industri yang juga terus naik. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita  mengatakan, setiap pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan industri. "Setiap pertumbuhan ekonomi itu kan didukung pertumbuhan industri. Kalau ekonomi kita 5-6% artinya kita ingin industri tumbuh di atas 6%. Artinya, kebutuhan gas industri akan semakin besar," kata dia. Menperin mengemukakan, kebutuhan gas industri meliputi gas oksigen sebesar 587 ribu ton per tahun, antara lain untuk memasok ke rumah sakit, bengkel, industri kecil, akukultur, produksi baja dan stainless steel. Sementara itu, gas nitrogen sebesar 673 ribu ton per tahun, antara lain untuk memasok ke rumah sakit, pendinginan, produksi stainless steel dan gas inert, pengeboran minyak  dan enhanced oil recovery. (Yetede)

Pemerintah menyiapkan pemberian relokasi maupun ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak persoalan 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyiapan relokasi maupun ganti rugi tersebut merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tidak dirugikan dalam proses pengerjaan proyek strategis IKN. Dalan kunjungannya ke IKN kali ini, dirinya berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono untuk segera menindaklanjuti penyelesaian lahan di IKN tersebut. "Pokoknya saya berharap semua harus selesai 27 Mei," kata Luhut. Lebih lanjut Menteri PURP Basuki menjelaskan pemberian relokasi maupun ganti rugi itu dilakukan melalui skema Penganan Sosial Dampak Masyarakat Plus. (Yetede)