Eksportir SDA wajib membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri resmi seiring berlakunya PP Nomor 1/2019 tanggal 10 Jaanuari 2019. Tak hanya wajib membawa pulang duit hasil ekspor, aturan ini juga disertai sanksi bagi eksportir yang melanggar kewajiban tersebut. Sanksi berupa denda administratif, tidak boleh melakukan ekspor, hingga pencabutan izin usaha.
Sanksi diberikan kepada pelanggar dengan tiga kriteria. Pertama, para eksportir tidak membawa pulang DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia. Kedua, eksportir menggunakan DHE SDA di luar ketentuan yang diperbolehkan. Ketiga, eksportir tidak membuat maupun memindahkan escrow account dari luar negeri ke dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah juga akan memberikan insentif PPh final atas bunga deposito DHE. Insentif ini akan diberikan melalui revisi PMK Nomor 26/2016. DHE SDA harus dibawa pulang pada bulan ketiga setelah keluarnya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Aturan ini diprotes Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) disebabkan beberapa perusahaan sudah terikat perjanjian dengan pembeli untuk menempatkan dana di bank yang sudah disepakati bersama.

Meski harga batubara cenderung turun, hal tersebut tidak menyurutkan PT Bukit Asam (PTBA) untuk mengerek produksi batubara sebanyak 27,3 juta ton. Tak hanya itu, PTBA tetap mempertahankan porsi penjualan terbesarnya ke pasar domestik meski harga dalam negeri dipatok US$ 70 per ton. Porsi DMO PTBA diperkirakan berkisar 55%-60% dari total produksi. Mayoritas produksi batubara PTBA berasal dari tambang Air Laya, Muara Tiga Besar, dan Blanko Barat yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
Dari sisi pengembangan bisnis, PTBA tengah melakukan pengkajian atas tambang-tambang yang akan menjadi sasaran akuisisi. Dalam melakukan akuisisi, PTBA mempertimbangkan kualitas batubara, akses, serta harganya.

Kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan batu bara Indonesia rawan terkoreksi akibat tren perlambatan ekonomi China. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri mengatakan, perlambatan ekonomi yang terjadi di Negeri Panda secara langsung akan berdampak besar ke Indonesia. Pasalnya, raksasa ekonomi Asia Timur itu merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar bagi Indonesia. komoditas ekspor andalan Indonesia yang akan langsung terdampak pelemahan ekonomi China adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan selama ini para pengusaha kesulitan memacu ekspornya ke mitra dagang nontradisional lantaran produk-produk asal Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang dari negara-negara kompetitor. Dia menyebutkan, kondisi itu terutama terjadi kepada produk-produk manufaktur dan olahan bernilai tambah. Untuk itu, dia berharap pemerintah bersedia meningkatkan insentif terhadap sektor manufaktur dalam negeri, terutama yang berbasis ekspor.

Permendag nomor 80/2018 mengatur mengenai penggunaan asuransi nasional untuk ekspor impor barang tertentu seperti minyak kelapa sawit dan batubara. Namun, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai juknis aturan tersebut belum disosialisasikan kepada pihak terkait. APBI menyebutkan bahwa skema ekspor batubara selama ini menggunakan free on board (FOB). Artinya pihak buyer (importir) yang menunjuk atau memilih perusahaan asuransi dan penyedia kapal. Jika aturan ini diterapkan, dapat dimungkinkan terjadi additional cost dan double insurance.

Harga batu bara berhasil berbalik positif dan bergerak pada zona hijau serta berpotensi untuk melanjutkan reli penguatan seiring dengan proyeksi mengetatnya pasokan. Analis Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar mengatakan, melonjaknya harga batu bara tertopang oleh sentimen pengetatan regulasi keselamatan aktivitas tambang batu bara China akibat kecelakaan penambangan. Akibatnya, pasar mengindikasikan adanya penurunan jumlah pasokan batu bara dunia. Deddy mengatakan, dengan sentimen dan kondisi permintaan dan pasokan saat ini, harga batu bara diprediksi tetap menguat pada kuartal I/2019.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memastikan studi kelayakan (feasibility study/FS) atas dua proyek hilir batu bara perseroan yakni di Peranap dan Tanjung Enim (Sumatera Selatan) selesai pada awal Maret 2019. Khusus proyek di Peranap, perseroan akan mendirikan perusahaan patungan (joint venture/JV) pada Maret-April 2019 dan pabriknya ditargetkan rampung pada 2021. Adapun rekanan Bukit Asam untuk proyek hilir batu bara di Peranap adalah PT Pertamina dan Air Product and Chemical Inc. Sementara untuk proyek hilir batu bara di Tanjung Enim, Bukit Asam juga menggandeng PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

Pemerintah bersiap menerbitkan aturan DHE dari kegiatan pengelolaan SDA. Kelak, pengusaha di sektor SDA wajib melaporkan dan memasukkan DHE ke dalam Sistem Keuangan Indonesia. Beleid baru ini menawarkan insentif pajak dan sanksi tegas. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai, insentif yang ditawarkan lebih menarik dari aturan sebelumnya, namun belum cukup efektif mengubah devisa ke rupiah dan menahan DHE di sistem keuangan Indonesia. Alasannya, para pengusaha perlu dana untuk membayar sejumlah kewajiban.

Volume penyerapan batubara domestik (DMO) hanya mencapai 115,09 juta ton dari target 121 juta ton. Dari jumlah itu, terdapat 34 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25% dari total produksi. Sesuai ketentuan, Kementerian ESDM akan menjatuhkan sanksi pada 34 perusahaan tadi. Sanksi berupa pemangkasan produksi 2019. Perhitungannya, target produksi 2019 dipatok empat kali realisasi DMO masing-masing perusahaan.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan penetapan target 25% DMO mernjadi tantangan di tengah melemahnya pasokan dalam negeri, Terlebih, kebanyakan produsen batubara tidak memenuhi DMO karena spesifikasi batubara yang diminta PT PLN tidak sesuai produksi batubara yang dimiliki produsen. Alhasil, sebagian perusahaan melakukan transfer kuota dengan membeli batubara sesuai harga pasar, namun dijual dengan harga pasar yang dipatok US$ 70 per ton.

Sejumlah emiten pertambangan bersiap untuk mengatur ulang strategi bisnis pada 2019 untuk mengantisipasi risiko koreksi harga batu bara akibat pemangkasan volume impor China. Berbagai strategi yang disiapkan emiten sebagai antisipasi, antara lain mendiversifikasi pasar ekspor, memacu produksi produk premium, dan mempertimbangkan kembali bisnis trading. Pengembangan produk high calorie value (High CV) dan mengoptimalkan pasar domestik menjadi strategi emiten batu bara pada 2019. Harga batu bara kalori rendah diproyeksi lebih tertekan sentimen pembatasan impor China.