Penurunan harga batubara berimbas ke kinerja PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Produsen batubara ini di semester I-2023 mengalami penurunan laba bersih 33,39%. Laba bersih menjadi US$ 306,94 juta dibandingkan keuntungan pada semester I-2022. Sejalan dengan penurunan laba bersih, pendapatan ITMG juga melorot 8,45% menjadi US$ 1,3 miliar. Padahal di semester I-2022, pendapatan ITMG menembus US$ 1,42 miliar. Mengutip laporan ITMG yang dipublikasi Rabu (16/8), harga rata-rata penjualan alias average selling price (ASP) batubara ITMG pada separuh pertama tahun ini sebesar US$ 130,6 per ton. Mulianto, Direktur Utama Indo Tambangraya Megah mengatakan, pencapaian ini melampaui target yang dipasang manajemen perusahaan itu. Penyebab lain adalah kondisi cuaca yang bersahabat dan manajemen operasional yang baik. Lantas volume penjualan ITMG di periode serupa sebanyak 9,9 juta ton. Realisasi ini naik 22% dari volume penjualan periode serupa 2022 yang hanya 8,1 juta ton. Batubara ini dipasarkan ke China sebanyak 3,6 juta ton, disusul pasar Indonesia sebanyak 2,2 juta ton, Jepang sebanyak 900.000 ton, Filipina sebanyak 800.000 ton, Thailand sebanyak 5000.000 ton. Sisanya dijual ke negara-negara lain. Di tahun 2023, ITMG menargetkan volume produksi antara 16,6 juta ton sampai 17 juta ton. Adapun volume penjualan di rentang 21,5 juta ton sampai 22,2 juta ton. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan dan Abyan Habib Yuntoharjo menilai, pendapatan ITMG pada periode tersebut masih sejalan dengan estimasi. Yakni mewakili 47% dari perkiraan Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan 50% dari estimasi konsensus.

Pandemi Covid-19 membuat terjadinya Commodity superCycle atau Supercycle Komoditas, membuat harga komoditas melambung tinggi. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun depan.  Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan  dampak positif nya dengan melakukan redistribusi kesejahteraan.  Mantan Menteri Perdagangan Gita Wrijaman mengatakan, berapa lama durasi terjadinya supercycle komoditas sangat berkolerasi dengan secepat apa terjadinya  herd immunity yang signifikan di mancanegara. "Di negara-negara maju itu sudah mencapai  herd immunity tetapi negara-negara berkembang belum tentu  bisa mencapainya di Kuartal III atau Kuartal IV tahun ini. Mungkin bisa menunggu tahun depan," ucap Gita kepada Investor Daily, Selasa (26/4).  Gita menilai supercycle komoditas memberikan dampak positif pada perdagangan, ruang fiskal dan juga ruang moneter Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah dapat  meredistribusikan surplus tersebut untuk kepentingan, kesejahteraan masyarakat luas. (Yetede)

Kelompok negara maju yang tergabung dalam Group of Seven (G7) menyuarakan rencana menghentikan pembiayaan di sektor pertambangan batubara. Produsen batubara nasional mengaku tak mencemaskan rencana kelompok G7. Sebelumnya Kelompok G7 menyebutkan pembangkit listrik berbasis batubara merupakan penyebab terbesar emisi gas rumah kaca.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, produsen batubara memiliki banyak opsi untuk menghimpun pendanaan eksternal di dalam negeri. Beberapa opsi yang bisa dijajaki seperti pinjaman perbankan dalam negeri, penggalangan dana di pasar modal, dan lain-lain.

APBI tak menampik bahwa sikap G7 bisa berdampak terhadap ekspor batubara Indonesia dalam jangka panjang. Permintaan komoditas energi tersebut masih akan tumbuh hingga beberapa tahun ke depan. Apalagi, PLTU existing yang sudah beroperasi umumnya memiliki usia operasi yang tidak pendek, yaitu sekitar 25 tahun. Kalau kami melihat permintaan batubara, rasanya masih cukup bagus.

Head of Corporate Communication PT Indika Energy Tbk (INDY), Ricky Fernando mengemukakan, Indika menjadikan aspek environmental, social and governance (ESG) sebagai prioritas dalam beroperasi. Sumber pendanaan utama Indika Energy berasal dari kas perusahaan, pinjaman bank, dan obligasi internasional. Berdasarkan catatan INDY, mereka memiliki pinjaman kepada Bank Mandiri, Bank Permata, HSBC, Bank Woori Saudara dan Citibank.

Sementara Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin Sudirman mengatakan, GEMS selama ini mengandalkan pinjaman dari perbankan lokal untuk urusan pendanaan eksternal. Saat ini Golden Energy mengandalkan fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri. Ke depan, GEMS lebih banyak mengandalkan kas internal dan pinjaman bank lokal.

Pemerintah akan berupaya memperluas objek pajak. Salah satunya dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi hasil pertambangan. Saat ini, pengenaan PPN hasil tambang baru dilakukan pada hasil tambang komoditas batubara 10%.

Rencana perluasan PPN hasil tambang tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini sejatinya bakal dibahas tahun ini dan pemerintah berharap bisa berlaku tahun depan. Selain memperluas cakupan hasil tambang, pemerintah juga mengusulkan bisa mengerek tarif PPN hasil tambang tersebut dari sebelumnya 10% menjadi 12%.

Ia tidak merinci besaran tarif pasti PPN hasil tambang. Terkait tarif, saya tidak bisa mendahului sebab masih ada pembahasan yang harus sama sama kami ikuti. Neilmaldrin memaparkan perluasan pengenaan PPN hasil tambang tersebut karena cakupan PPN yang ada saat ini baru mencapai 60% dari potensi aktivitas ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani khawatir rencana perluasan PPN hasil tambang bisa menjadi beban baru bagi perekonomian dalam negeri. Apalagi kalau kebijakan itu diterapkan dalam waktu dekat seperti tahun depan. Kami berharap pemerintah lebih fokus pada penguatan pengendalian pandemi di masyarakat serta mendistribusikan stimulus yang sudah dianggarkan.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Sapton menilai, tarif PPN sebesar 12% layak diterapkan untuk barang hasil pertambangan. Pengenaan PPN diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya sektor pertambangan yang kini masih terkontraksi. Misal penerimaan pajak tambang 2020 sebesar Rp 28,9 triliun atau minus 43,72% yoy. Namun, pajak bisa dilakukan jika ekonomi membaik.

Seiring dengan pelimpahan kewenangan kekuasaan ke daerah, pemerintah pusat juga melakukan perbantuan keuangan bagi pemerintah daerah otonom baru atau DOB melalui transfer dana ke daerah. Pemerintah pusat ingin DOB yang terbentuk tidak mengalami ketertinggalan setelah berpisah dari kabupaten induknya. Meskipun, semangat awal pemekaran dilandasi oleh pertimbangan daerah memiliki kemampuan ekonomi yang dapat diandalkan untuk berdiri sendiri. Jumlah dana yang ditransfer ke daerah sejak tahun 2000 hingga tahun ini tumbuh rata-rata 13 persen per tahun. Jika pada tahun 2000 jumlah transfer ke daerah sebesar Rp 33,1 triliun, tahun 2021 jumlahnya menjadi Rp 795,5 triliun. Angka ini sudah termasuk Dana Desa yang pengalokasiannya dimulai sejak 2015. Di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran Dana Desa masuk dalam pos anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD). Sayangnya, hingga dua dekade berlalu, daerah yang terbentuk dari hasil pemekaran belum menunjukkan kemajuan ekonomi dan kemandirian fiskal yang diharapkan.

Dari analisis Litbang Kompas, DOB yang sudah cukup baik kemampuan keuangan daerahnya dilihat dari indikator pendapatan asli daerah (PAD) dengan kategori tinggi baru sebanyak 2 kota, yaitu Kota Batam (Kepulauan Riau) dan Kota Tangerang Selatan (Banten). Kedua kota ini menghasilkan PAD yang mencapai 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2019, porsi PAD Kota Batam dibandingkan dengan APBD-nya adalah sebesar 44,7 persen. Sementara itu di Kota Tangerang Selatan, porsi PAD-nya mencapai 46,5 persen dari total APBD tahun yang sama. Secara nominal, PAD Kota Batam tahun 2019 adalah Rp 1,147 triliun. Sedangkan PAD Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 1,817 triliun. Mayoritas kabupaten/kota DOB memiliki kemampuan menghasilkan PAD yang rendah, yaitu kurang dari 10 persen dari total APBD. Jumlahnya mencapai 186 kabupaten/kota atau 86 persen. Selebihnya, sebanyak 28 kabupaten/kota DOB masuk dalam kemampuan menghasilkan PAD kategori sedang, yaitu antara 10 persen hingga 40 persen.

Di sisi lain, ketergantungan daerah hasil pemekaran terhadap dana dari pusat terutama Dana Alokasi Umum (DAU) masih tinggi, yang porsinya mencapai lebih dari 40 persen dari total APBD. Jumlahnya mencapai 169 kabupaten/kota atau 78 persen. Sebanyak 90 kabupaten/kota DOB bahkan tergantungannya sangat tinggi, mencapai 50 persen hingga lebih dari 70 persen. Sebanyak 40 kabupaten/kota masuk dalam kategori ketergantungan DAU sedang, yaitu antara 20-40 persen. Adapun daerah yang ketergantungannya rendah terhadap DAU, dengan porsi kurang dari 20 persen dari APBD-nya adalah sebanyak 7 daerah. Ketujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang (ketiganya di Kalimantan Timur), Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat), serta Kota Tangerang Selatan (Banten).

Daerah-daerah seperti ini umumnya memiliki sumber daya alam atau komoditas yang berlimpah di sektor kehutanan serta batubara, minyak, dan gas bumi, sehingga mendapat bagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam yang lebih besar dibandingkan DAU. Dari mendapat bagian DBH sumber daya alam tersebut, porsi total dana perimbangan yang diterima daerah-daerah ini cukup besar yang mencapai kisaran 57-70 persen. Kecuali Kota Tangerang Selatan yang tidak memiliki sumber daya alam, sehingga porsi dana perimbangannya hanya 23 persen. Meski demikian, Kota Tangerang Selatan merupakan satu-satunya DOB yang memiliki kemampuan fiskal yang baik, dalam artian PAD-nya tinggi dan ketergantungannya terhadap DAU tergolong rendah. Porsi DAU Kota Tangerang Selatan dibandingkan APBD-nya hanya sebesar 15,6 persen. Kota Batam yang juga masuk kategori tinggi dalam kemampuan PAD, ketergantungannya terhadap DAU termasuk kategori sedang, dengan persentase 25,7 persen. Adapun Kota Bontang menjadi DOB dengan ketergantungan terhadap DAU yang paling kecil, yaitu sebesar 13,4 persen. Namun, kemampuan PAD-nya masuk dalam kategori sedang, yaitu 12,6 persen. Kondisi agak mirip dialami Kabupaten Siak, dengan DAU 13,8 persen, namun PAD hanya 10,5 persen.

Dengan kondisi yang buruk ini di mana 86 persen kabupaten/kota DOB kemampuan PAD-nya kecil dan 78 persen sangat bergantung pada DAU, situasi daerah pemekaran makin didera yang diakibatkan oleh korupsi kepala daerahnya. Di 70 kabupaten/kota DOB, ditemukan 78 bupati/walikota yang ditangkap KPK karena kasus korupsi dalam rentang 2004 hingga April 2021. Meski demikian, di daerah yang ketergantungannya terhadap DAU rendah, bukan berarti pula bebas dari korupsi yang melibatkan kepala daerah. Dari 7 kabupaten/kota DOB yang ketergantungan DAU-nya rendah, 5 di antaranya memiliki catatan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Siak, Penukal Abab Lematang Ilir, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang. Daerah-daerah ini memiliki APBD cukup besar yang bersumber dari DBH, baik DBH pajak maupun DBH sumber daya alam.

Bisnis batubara di Indonesia dinilai masih menguntungkan, dan makin membara. Pasalnya, harga batubara disebut makin naik, di pasar internasional.

Merujuk data Bloomberg, harga batubara ICE Newcastle untuk kontrak September 2021 telah berada di level USD 107 atau Rpl, 5 juta per ton pada perdagangan Jumat (28/5). Level tersebut merupakan yang tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Jika harga tersebut bisa bertahan, atau malah masih menguat, tentu akan mendorong kinerja emiten batubara pada kuartal II-2021.

Sementara itu, analis Phillip Sekuritas Indonesia Michael Filbery memperkirakan, harga acuan batubara pada tahun ini akan berada di level USD 75,0 per ton.

Salah satu sentimen datang dari larangan China atas impor batubara asal Australia. Kebijakan tersebut membuat ketersediaan batubara berkalori menengah berkurang. Hal ini pada akhirnya bisa menjadi katalis positif bagi pasar batubara Indonesia.

Sejumlah produsen batubara bersiap merespons langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menaikkan kuota produksi batubara pada tahun ini. Kebijakan pemerintah itu bertujuan menggenjot volume ekspor batubara di tengah tren menguatnya harga dan permintaan komoditas energi ini.

Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin Sudirman mengatakan, GEMS sedang menunggu persetujuan Kementerian ESDM atas revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) yang telah diajukan.

Jika nanti proposal disetujui, GEMS akan mengirim tambahan produksi batubara ke target pasar existing seperti China, India dan negara di kawasan ASEAN. Namun Sudin enggan membeberkan berapa kuota produksi tambahan yang diajukan GEMS. "Kami belum bisa menyampaikan karena sedang proses revisi RKAB, tunggu persetujuan dulu, " ujar dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara tahun ini sebesar 550 juta ton. Kini, proyeksi itu naik menjadi 625 juta ton. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No.255.K/30/MEM/2020 tentang

Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021. Adapun penambahan 75 juta ton dikhususkan untuk pasar ekspor.

PT Harum Energy Tbk (HRUM) juga berencana mengerek produksi batubara di sepanjang tahun ini. jika semula HRUM mematok pertumbuhan produksi sebesar 25% year-on-year (yoy), kini mereka mengejar pertumbuhan 30% dibandingkan realisasi produksi tahun lalu.

Ekonom Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, Minggu (2/5/2021), mengatakan, krisis kesehatan di sejumlah negara akibat ledakan kasus Covid-19 tidak hanya berpotensi melumpuhkan tenaga-tenaga kesehatan. Hal itu juga dapat berimbas pada krisis kesehatan para pekerja di sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan industri.

Di India, misalnya, ledakan kasus positif Covid-19 saat ini bukan sekadar membuat tenaga kesehatan kewalahan. Hal itu juga membuat aktivitas ekonomi terhambat oleh karantina wilayah di sejumlah wilayah. Para pekerja penggerak ekonomi pun kian luas terjangkit virus korona baru.

IHS Market mencatat, PMI manufaktur India pada Maret 2021 turun menjadi 55,4. Meski masih di ambang batas ekspansi, angka ini lebih rendah daripada PMI manufaktur pada Januari dan Februari 2021 yang masing-masing sebesar 57,7 dan 57,5. Fithra memperkirakan, lonjakan kasus Covid-19 akan membuat PMI manufaktur India turun sekitar 4 poin pada April 2021. Pada Mei 2021, indeks tersebut bisa lebih turun lagi di ambang batas ekspansi, yaitu menjadi sekitar 50.

Menurut Fithra, jika Indonesia membuka aktivitas ekonomi secara berlebihan dan membiarkan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran tahun ini, akan ada guliran ekonomi dari aktivitas tersebut berkisar Rp 50 triliun-Rp 80 triliun. Simulasi hitungan tersebut sudah memperhitungkan masih lemahnya daya beli dan masih sedikit terbatasnya pergerakan masyarakat.

Krisis kesehatan di India, diyakini Fithra, tidak akan berpengaruh signifikan atau hanya sedikit saja mereduksi ekspor Indonesia, terutama minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batubara, ke negara itu. Pasalnya, Indonesia dapat memanfaatkan pasar-pasar lain, terutama AS, China, dan sejumlah negara di Eropa yang mampu mengendalikan Covid-19 dan ekonominya mulai pulih. ”Namun, yang perlu diwaspadai adalah pasokan vaksin Indonesia yang diproduksi di India diperkirakan bakal terhambat,” kata Fithra.

Kementerian Perdagangan mencatat, total perdagangan Indonesia-India pada 2020 senilai 14,18 miliar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia masih surplus 6,65 miliar dollar AS dari India. Produk ekspor utama Indonesia ke India adalah batubara, CPO, tembaga, karet, dan pupuk kimia. Sementara impor utama Indonesia dari India adalah daging kerbau beku, kacang, hidrokarbon siklik, produk baja, dan gula.

Pada 2020-2021, kapal yang membawa barang ekspor Indonesia ke India didominasi kapal tanker untuk barang curah cair, misalnya CPO, dan tongkang untuk barang curah padat seperti batubara. Untuk produk jenis itu umumnya bongkar muat tidak perlu banyak kontak fisik dengan awak kapal.

Atase Perdagangan Indonesia untuk New Delhi, India, Bona Kusuma menuturkan, Pemerintah India tetap mempertahankan pelayanan publik, salah satunya pelayanan kegiatan ekspor dan impor, meskipun pelayanan tersebut tidak berjalan secara penuh. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan untuk memastikan proses karantina di seluruh pelabuhan muat, terutama di Pelabuhan Dumai, Riau. Proses tersebut hanya dilakukan terhadap awak kapal dan bukan terhadap kapal dan muatan.

Penerimaan pajak sektor pertambangan serta informasi dan komunikasi masing-masing tumbuh 9,29% yoy dan 8,68% yoy. Kedua sektor itu telah berada pada zona pertumbuhan positif, baik secara akumulatif maupun bulanan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pencapaian penerimaan pajak sektor pertambangan akibat melonjaknya penyerahan batu bara yang mulai terutang pajak pertambahan nilai (PPN) sejak November 2020.

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan kinerja terutama di bulan Maret didorong adanya transaksi penjualan dan penyewaan kembali atau sales and lease back atas menara telekomunikasi salah satu Wajib Pajak (WP) operator seluler. la pun optimistis sektor informasi dan komunikasi masih bisa tumbuh di era pandemi, seiring masih dibutuhkannya layanan teknologi informasi di masa pandemi.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai setoran pajak sektor pertambangan akan kembali meningkat di kuartal II-2021, mengingat harga komoditas andalan dalam negeri sedang melonjak, seperti batu bara dan nikel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan target produksi batubara nasional dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton pada tahun ini. Keputusan itu memompa semangat sejumlah produsen batubara untuk memacu produksi pada tahun ini.

Langkah menaikkan target produksi itu merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021.

Dengan adanya kebijakan itu, PT ABM Investama Tbk (ABMM) berencana mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta mendongkrak produksi batubara pada tahun ini.

Direktur ABM Investama, Adrian Erlangga mengungkapkan, rencana meningkatkan produksi didorong oleh harga komoditas batubara yang terus membaik. "ABMM sendiri berencana menambah produksi dan RKAB, tapi tidak sampai 10%," ujar dia kepada KONTAN, Selasa (13/4).

Sedangkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) memilih tetap menjaga tingkat produksi sesuai panduan awal. “Sampai saat ini belum ada perubahan panduan tahun 2021,” ujar Head of Corporate Communication Division PT Adaro Energy Tbk, Febriati Nadira, Rabu (14/4).

ADRO saat ini masih mempertahankan target produksi batubara di kisaran 52 juta hingga 54 juta ton pada 2021.