Tambang emas liar Gunung Botak di Pulau Buru, Maluku telah dikosongkan oleh aparat keamanan lima bulan terakhir. Kawasan sekitar 250 ha itu akan dikelola profesional oleh perusahaan yang berpengalaman. Masalah penambangan liar itu terpantau sejak Februari 2015. Merkuri dan Sianida digunakan penambang untuk mengolah emas. Menurut hasil penelitian Universitas Pattimura dan internal komando militer XVI/Pattimura, sejumlah warga sudah terpapar merkuri.

Oktober 2011, Gunung Botak mulai dirambah. Jumlah penambang pernah lebih dari 20.000 orang. Namun hingga 2016 lebih dari 1.500 orang tewas karena sering terjadi pembunuhan, perampokan, longsor. Upaya penutupan Gunung Botak sering gagal. 

Deputi III Kementerian koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan perwakilan dari anak usaha BUMN, yakni PT Aneka Tambang dan PT Timah. Mereka menilai, Gunung Botak berpotensi untuk dieksploitasi. Pengelolaan tambang harus sesuai mekanisme tata kelola pertambangan profesional. Karena itu, pemerintah akan memberikan hak pengelolaan emas di Gunung Botak kepada perusahaan berpengalaman dan punya reputasi baik.

Kementerian ESDM mewajibkan seluruh perusahaan tambang memasukkan data produksi dan penjualan ke dalam aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNBP. Sejak diluncurkan pada 2 November 2018 hingga 19 Maret 2019 jumlah perusahaan yang registrasi mencapai 1.181 perusahaan dengan jumlah transaksi PNBP sebesar Rp 4,2 Triliun. Aplikasi ini diharapkan dapat memonitor kegiatan produksi dan penjualan produk pertambangan secara real time.

Kuota ekspor Freeport dan Amman tahun ini kompak menurun. Tak ayal, penerimaan bea keluar kedua perusahaan tersebut bakal menyusut. Adapun kuota ekspor Freeport menciut karena alasan internal. Freeport sedang dalam masa transisi dari penambangan terbuka menjadi bawah tanah. Selama masa transisi, Freeport akan lebih banyak menjual hasil galian ke dalam negeri. Senada dengan Freeport, penurunan kuota ekspor Amman karena imbas operasional tambang. Tambang Batu Hijau tengah berada dalam fase 7, mencakup pengupasan tanah dan batuan, dan pengolahan batuan bijih dari stockpile.

Kementerian ESDM mengungkapkan kegiatan penambangan tanpa izin (Peti) berada di 23 konsesi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Barubara Kementerian ESDM megnatakan, kegiatan peti salah satunya berada di konsesi milik PT Freeport Indonesia. Namun kegiatan itu tidak berlangsung di area tambang Grassberg, Mimika, melainkan di tailing alias aliran sisa tambang yang berada di sungai Timika. Ada upaya penolakan dan perlawanan dari para penambang ilegal ini.

Jatah saham PT Freeport Indonesia untuk pemda Papua sebesar 10% masih tarik menarik. Terkait polemik itu, Kementerian BUMN menyerahkan penyelesaiannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Mengacu dokumen perjanjian induk pada Januari tahun lalu, Pemprov Papua mendapatkan jatah 3% saham dan Pemkab Mimika 7% saham Freeport. Sebelum ini, Pemprov Papua mengeluarkan Perda Nomor 7/2018 yang menyebutkan Pemprov Papua mendapatkan saham 5,9% dan Pemkab Mimika hanya 3,1%. Kementerian BUMN berharap polemik ini tak berlarut-larut, sehingga BUMD bisa terbentuk pada tahun ini.

Tiga anggota Holding BUMN Industri Pertambangan menyiapkan investasi sekitar Rp12 triliun pada tahun ini, untuk melanjutkan capaian kinerja pada 2018 yang berhasil menyentuh level tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, pendapatan PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk. pada tahun lalu mencapai rekor tertinggi sejak 2014. Pada 2018 pendapatan tiga emiten tersebut mencapai Rp57,45 triliun atau naik 38,98% dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar Rp41,34 triliun. Aneka Tambang yang mencetak lompatan paling signifikan, yaiut mencatat pendapatan sebesar Rp25,24 triliun atau naik sebesar 99,48% dari tahun sebelumnya. Aneka Tambang juga mencatat laba bersih sebesar Rp874,42 miliar atau naik 540,60% secara tahunan.

Kelanjutan industri tambang nasional akan berjalan lebih kokoh, menyusul kesiapan PT Bukit Asam Tbk. menerapkan penghiliran batu bara melalui teknologi gasifikasi di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. Teknologi penghiliran tersebut, melalui dukungan empat pabrik, diproyeksikan beroperasi pada November 2022. PTBA siap membangun empat pabrik penghiliran di areal seluas 300 hektare meliputi pabrik gasifikasi, pabrik urea, pabrik dimethyl ether (DME), dan pabrik polypropylene. Kawasan penghiliran batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim, yang menggunakan teknologi gasifikasi, dapat menjadi kawasan industri baru. Apabila nanti dapat menjadi KEK, pemerintah siap memberikan berbagai kemudahan bagi industri yang melakukan kegiatan di kawasan itu. Pemerintah telah memberikan dukungan berupa fasilitas tax holiday bagi kawasan yang ditaksir menelan investasi sebesar US$1,2 miliar di Kawasan Bukit Asam Coal Based Special Economic Zone.

Holding industri pertambangan PT Inalum (Persero) telah merampungkan akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Inalum tak kurang menggelontorkan US$3,85 miliar untuk meningkatkan kepemilikan di PTFI. Namun banyak pertanyaan menyertai manfaat yang akan didapatkan Inalum, terlebih ketika PTFI baru akan membagikan dividen di 2021.
Emas di tambang Grasberg, Mimika, diperkirakan tidak akan habis hingga 2070. Inalum memandang, selain manfaat finansial, juga ada manfaat strategis dari akuisisi ini, yaitu keahlian yang didapat Indonesia dalam mengelola tambang bawah tanah terumit di dunia. Terkait tuduhan harga yang terlalu mahal, Inalum menilai akuisisi terjadi pada harga yang sangat murah. Inalum telah menunjuk Danareksa, PwC dan Morgan Stanley untuk melakukan kajian keuangan, pajak, dan valuasi harga saham dan hak partisipasi Rio Tinto melalui metode Discounted Cash Flow (DCF).
Salah satu pembahasan yang cukup alot adalah hak partisipasi sebesar 40% yang dimiliki Rio Tinto di PTFI. Hak partisipasi, intinya pemberian hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai dengan 2022, dengan batasan produksi tertentu (metal strip). Mulai tahun 2023 Rio Tinto akan mendapat hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi tanpa batasan tertentu hingga 2041.

Pemerintah mengerak estimasi kebutuhan batubara dalam negeri atau domestic market obligation menjadi 128 juta ton pada tahun ini. Proyeksi ini tumbuh 5,79% ketimbang target kebutuhan batubara tahun lalu sebanyak 121 juta ton. Kenaikan itu menyesuaikan permintaan batubara dalam negeri oleh PLN yang akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dirjen Minerba menyebutkan pemerintah sudah merestui RKAB seubsektor minerba sepanjang tahun 2019. Dalam RKAB tersebut, target produksi batubara nasional mencapai 489,12 juta ton atau naik 0,85% dibanding target tahun lalu. Namun estimasi ini turun 7,36% dibanding realisasi produksi sepanjang tahun lalu. Volume batubara tahun ini akan terserap oleh kebutuhan PLTU, metalurgi, industri pupuk, industri semen, tekstil, kertas dan briket.

Pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan minerba yang lamban dan malas membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) di dalam negeri. Kementerian ESDM sedang menyiapkan Kepmen tentang tata cara penerapan sanksi berupa denda dan jaminan kesungguhan pembangunan (smelter). Poin penting sanksi tersebut adalah denda 20% dari total penjualan dalam hal perusahaan tidak mencapai progres pembangunan 90% dari rencana. Ihwal kewajiban membangun smelter, pemerintah telah menjatuhkan sanksi pencabutan sementara rekomendasi ekspor kepada dua perusahaan, yaitu PT Surya Saga Utama dan PT Lobindo Nusa Persada.
Selain denda 20%, beleid baru nanti akan mengatur tentang dana jaminan kesungguhan membangun smelter. Dana jaminan akan disetorkan per enam bulan, sama dengan periode evaluasi smelter. Jika pembangunan smelter sudah mencapai progres tertentu, dana itu akan dikembalikan ke perusahaan.