Minimnya jumlah smelter yang beroperasi di Tanah Air tidak menyurutkan tekad pemerintah untuk melarang ekspor mineral mentah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 3/2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, kewajiban melakukan pengolahan pemurnian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 3/2020. Un tuk itu, pemerintah bakal tegas melaksanakan larangan ekspor seluruh mineral mentah mulai pertengahan tahun ini.“Intinya per 10 Juni tidak boleh lagi ekspor washed, semua mineral sesuai dengan UU,” kata Idris, Rabu (25/1). Sebagian pelaku usaha pun diketahui menyampaikan komitmen pembangunan smelter hanya untuk mendapat fasilitas ekspor. Saat ditinjau ke lapangan, kata dia, tidak ada kemajuan pembangunan smelter yang riil dicapai. Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk berinvestasi lebih intensif pada pembangunan smelter bijih bauksit menjelang moratorium ekspor bahan baku aluminium itu.Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan, investasi pemerintah pada lini pengolahan bijih bauksit itu penting di tengah kurangnya kepercayaan investor dan lembaga pemberi pinjaman untuk ikut berinvestasi.

Maju pantang mundur! Bertekad melakukan hilirisasi, pemerintah menambah deretan komoditas yang akan diolah di dalam negeri. Lewat delapan sektor prioritas, ada 21 komoditas yang akan dihilirisasi. Kekalahan gugatan di WTO atas larangan ekspor nikel tak menyurutkan rencana pemerintah untuk memperluas hilirisasi. Meski belum melakukan penyetopan ekspor secara rinci, pemerintah menyebut berdasarkan peta jalan alias roadmap kebijakan hilirisasi delapan sektor prioritas akan menciptakan peluang investasi US$ 545,3 miliar atau Rp 8.200 triliun (kurs Rp 15.200 per US$) hingga 2035. Perinciannya: dari sektor mineral dan batubara atau minerba akan mendatang dengan peluang investasi US$ 427,1 miliar. Adapun dari minyak dan gas bumi US$ 67,6 miliar, perkebunan, kelautan, perikanan, dan perhutanan US$ 50,6 miliar. "Bila komoditas ini dihilirisasi, ini berdampak pada penerimaan negara dan peningkatan neraca perdagangan," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers secara online di Davos, Swiss, Selasa (17/1).

GRESIK, ID — Setelah pembangunan konstruksi rampung akhir tahun 2023, smelter atau pabrik pemurnian tembaga yang dibangun PT Freeport Indonesia (FI) di Kawasan Industri Java Integrated Industrial & Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur ditargetkan beroperasi Mei 2024. Dengan dana investasi US$ 3 miliar, setara Rp 45 triliun, pabrik smelter single line terbesar di dunia ini dijadwalkan berproduksi komersial akhir 2024. Saat itu, tidak ada lagi konsentrat tembaga yang diekspor PT FI. Pada akhir 2024, Freeport tidak lagi mengekspor konsentrat yang saat ini mencapai 3 juta ton (dry metric ton— Red) setahun,” kata Presiden Direktur PT FI Tony Wenas saat bersama sejumlah pemimpin redaksi nasional meninjau pembangunan smelter di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/01/2023). Hingga akhir Desember 2022, pembangunan smelter di atas lahan 100 hai tu sudah mencapai 51,7% dan investasi yang sudah digelontorkan US$ 1,6 miliar, setara Rp 25 triliun. Selama ini, 40% konsentrat yang dihasilkan PT FI sekitar 3 juta ton (dmt) setahun dikirim ke PT Smelting Gresik, 15% ke Jepang, 9% ke Tiongkok, 7% ke Korsel, 6% ke Taiwan, 6% ke India, 6% ke Malaysia, Filipina 2%, dan Bulgaria 2%. Sisanya, sekitar 7%, ke berbagai negara. Tidak ada ekspor konsentrat tembaga ke AS. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Freeport Indonesia yang merupakan subholding BUMN Pertambangan, MIND ID, menyatakan pihaknya berpegang pada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bahwa perusahaan dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga beroperasinya smelter baru. Adapun smelter yang tengah dibangun, diperkirakan rampung pada akhir 2023 dan akan beroperasi Mei 2024. Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk. Dalam IUPK PT Freeport Indonesia disebutkan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga paling lambat lima tahun sejak ditandatangani. IUPK tersebut diteken pada akhir 2018 silam. Merujuk pada hal tersebut akhir 2023 ini merupakan batas waktu pembangunan smelter. (Yetede)

Larangan ekspor bijih bauksit tak lama lagi bakal berlaku. Namun, pemerintah dan pelaku usaha masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah, antara lain menggenjot ekosistem penghiliran komoditas mineral tersebut. Faktanya, hingga kini baru ada tiga smelter bauksit yang beroperasi dengan total kapasitas input sekitar 5,06 juta ton bijih bauksit. Ketiga smel­ter itu pun menghasilkan produk yang berbeda, yakni smelter grade alu­mina (SGA), chemical grade alumina (CGA), serta aluminium ingot dan billet. Tak pelak, sejumlah kalangan pun khawatir, penyetopan ekspor bauksit mulai Juni mendatang bakal kontraproduktif jika tak diimbangi dengan kehadiran ekosistem yang mendukung. Kapasitas minim input bijih bauksit di ketiga smelter tersebut dinilai dapat mengancam keberlanjutan industri hulu pertambangan, khususnya komoditas bauksit. Namun, untuk membangun smelter juga tidak mudah, karena kendala pendanaan yang dihadapi oleh pelaku industri. Saat ini, pengusaha kesulitan mendapatkan akses pendanaan karena perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya mulai mengurangi portofolio yang berbasis energi fosil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun sempat dibuat kaget ketika menemui fakta di lapangan bahwa ada perkembangan proyek smelter yang tidak sesuai dengan harapan. Padahal, kebijakan penghiliran bauksit menjadi salah satu hal strategis yang diupayakan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional. Otoritas energi dan mineral melaporkan, terdapat tujuh proyek pembangunan smelter yang mengalami kendala serius dengan capaian konstruksi di bawah 50%. Malah, sebagian besar komitmen proyek pa­brik pemurnian itu belum menunjukkan aktivitas konkret di lapangan. “Iya memang ada beberapa yang ini, pokoknya kita lagi diskusikan lah, ada yang di bawah 50%, tiga di antaranya sudah jadi yang jelas,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno, Senin (9/1).

Lonjakan harga batu bara acuan pada Januari 2023 tidak serta-merta membuat pelaku usaha senang. Tahun ini dianggap masih cukup menantang karena sejumlah persoalan.Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan kenaikan harga batu bara pada awal tahun umum terjadi karena tingginya permintaan saat musim dingin, tetapi di sisi lain pasokan terhambat cuaca buruk. “Kemungkinan tahun ini rerata harga batu bara diprediksi akan lebih rendah dibandingkan dengan 2022,” katanya, Selasa (3/1). Selain itu, kenaikan tarif royalti di tengah lebarnya disparitas antara indeks harga batu bara nasional dan Australia juga masih jadi tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan indeks harga batu bara tersebut membuat pelaku usaha membayar royalti lebih tinggi dari harga jual aktual. Tidak hanya itu, ketentuan denda dan kompensasi untuk pemenuhan domestic market obligation (DMO) juga menjadi persoalan tersendiri di tahun ini. Belum lagi pelaku usaha harus menyesuaikan kegiatannya dengan aturan baru saat Badan Layanan Umum (BLU) Batu Bara terbentuk.

Lagi, pemerintah berencana menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Belajar dari penghentian ekspor bijih nikel sejak 2020, nilai ekspor produk turunan nikel meningkat pesat dari 1,1 miliar USD pada 2014 menjadi 20,9 miliar USD pada 2021. Hal serupa diharapkan terjadi pada komoditas bauksit. Tujuan  pemerintah adalah untuk menaikkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pengekspor ”Tanah Air” dalam arti yang sebenarnya. Hasil galian tambang, seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, dan batubara, diekspor dalam bentuk mentah (bijih) untuk meraup devisa. Dengan melarang ekspor bijih tambang, maka pelaku usaha tambang diwajibkan untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. Syaratnya, harus terbangun smelter. Amanat mengolah dan memurnikan mineral hasil tambang sebenarnya sudah diatur UU No 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian direvisi lewat UU Nomor 3 Tahun 2020. Kendati sudah 13 tahun lalu diamanatkan peningkatan nilai tambah mineral, fakta menunjukkan bahwa mewujudkannya tidak mudah. Pelarangan ekspor bijih mineral pernah sempat maju mundur: dilarang, dibolehkan, dan kembali lagi dilarang.

Alasannya selalu sama, selain smelter yang belum siap, tingginya harga komoditas mineral mampu merelaksasi pelarangan ekspor bijih. Padahal, sudah jelas bahwa pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri mampu mendongkrak harga. Contohnya, bijih nikel yang diolah menjadi feronikel nilainya naik hingga 10 kali lipat. Nilai nikel kian meroket sampai 19 kali lipat apabila feronikel diolah menjadi stainless steel. Begitu pula bijih bauksit yang diolah dan dimurnikan menjadi alumina, akan bernilai delapan kali lipat. Alumina yang ditingkatkan menjadi aluminium akan bernilai 30 kali lipat dibandingkan saat masih berupa bijih bauksit. Begitu pula dengan batubara. Sebagai negara pengekspor batubara terbanyak di dunia, Indonesia tengah berusaha keras agar batubara memiliki nilai tambah di dalam negeri, salah satunya lewat program gasifikasi, yaitu mengolah batubara menjadi dimetil eter sebagai pengganti elpiji. Gasifikasi batubara di Sumatera Selatan sedang dimulai dengan melibatkan PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero). Pemerintah harus memastikan akselerasi pembangunan smelter agar pelarangan ekspor bijih bauksit tidak menjadi sia-sia lantaran belum bisa diolah dan dimurnikan seluruhnya di dalam negeri. Kesiapan dan kendala yang dihadapi industri untuk membangun smelter harus diperhatikan dan dibantu dicarikan jalan keluarnya. (Yoga)

Kementerian Perindustrian ikut memacu kegiatan penghiliran di dalam negeri dengan menetapkan lima komoditas yang menjadi fokus dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari sektor industri berbasis tambang dan mineral.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kegiatan penghiliran di dalam negeri terbukti telah membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional, mulai dari meningkatkan nilai tambah bahan baku, menarik investasi masuk ke Tanah Air, menghasilkan devisa ekspor, hingga menambah jumlah serapan tenaga kerja.Hal itu pun membuat Kementerian Perindustrian memacu kebijakan penghiliran industri di tiga sektor, yakni agro, bahan tambang dan mineral, serta minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.Terkait dengan pengembangan industri berbasis tambang dan mineral, Kementerian Perindustrian sedang berupaya memacu nilai tambah pada lima komoditas, yakni bijih tembaga, bijih besi dan pasir besi, bijih nikel, bauksit, serta logam tanah jarang.

Emiten pengelola pertambangan masih terus berekspansi, seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk dan PT Transcoal Pacific Tbk. Kedua emiten tersebut melakukan sejumlah aksi korporasi untuk meningkatkan kinerja perseroan. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk melalui anak usahanya, PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI), menandatangani kerja sama perjanjian bersyarat dengan Aumay Mining Pte Ltd dan PT Cita Mineral Investindo Tbk untuk membangun smelter aluminium yang merupakan upaya diversifikasi Adaro. Smelter ini akan menghasilkan komponen utama bagi industri baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan. KAI akan  mengembangkan proyek smelter aluminium yang dilakukan dalam tiga tahap. 

Kapasitas smelter tersebut diperkirakan 1,5 juta ton hingga 2 juta ton per tahun. Tahap pertama diharapkan selesai pada 2025 dan dapat menghasilkan 500.000 ton. Untuk membiayai pembangunan smelter tersebut, KAI akan menerbitkan 925.748 saham baru senilai Rp 925,8 miliar, yang akan diserap Aumay Mining dan Cita Mineral Investindo. Setelah perjanjian ini, kepemilikan Adaro Minerals Indonesia di KAI mencapai 65  %, sementara Aumay 22,5 % dan Cita 12,5 %. ”Melalui proyek ini, kami dapat melakukan ekspansi usaha serta diversifikasi  pendapatan melalui proyek peningkatan nilai produksi aluminium Indonesia serta berkontribusi terhadap upaya Indonesia menjadi pusat kendaraan listrik,” ujar Presdir Adaro Minerals Indonesia Christian Ariano Rachmat dalam keterangannya, Jumat (23/12). (Yoga)

Pemerintah mendorong agar pembangunan delapan smelter pengolahan dan pemurnian bauksit rampung pada Juli 2023. Dengan demikian, saat pelarangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 berlaku, bauksit yang ada dapat terserap. Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Jumat (23/12) mengatakan, produksi bauksit saat ini 25 juta ton dan 90 % di antaranya diekspor. Adapun smelter (mengolah bauksit menjadi alumina) yang sudah beroperasi ada empat unit. Adapun delapan unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. ”Empat smelter (yang beroperasi) pun baru tergunakan separuh dari kapasitas sehingga penyerapan (bauksit) bisa ditambah 20 %. Sementara delapan smelter lain, jika selesai dibangun, nantinya (total) dibutuhkan 40 juta ore (bijih). Sekarang, kan, baru 25 juta. Pada 2023 bisa selesai. Pembangunan ini juga sudah diverifikasi surveyor,” katanya. Arifin menjelaskan, selama ini perusahaan-perusahaan itu dibolehkan ekspor bijih bauksit, salah satunya untuk membiayai smelter.

Dibolehkannya ekspor hingga Juni 2023 sudah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya. Ada perjanjian untuk pembangunan smelter, dengan tahapan progresnya. Sempat terhambat pandemi, kini pembangunannya didorong dipercepat. Tenggat ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 sudah sesuai UU No 4 Tahun 2009, yang diubah menjadi UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral  dan Batubara. Menurut Arifin, pelarangan ekspor bauksit harus dilihat secara menyeluruh. Selama ini, kebutuhan aluminium, produk turunan bauksit, diperkirakan 1 juta ton dan lebih dari separuhnya impor. Nilai impor itu jauh lebih besar daripada ekspor bijih bauksit sehingga keuntungan yang jauh lebih besar akan didapat negara jika hilirisasi dijalankan. Ke depan, industri yang bisa menyerap produk turunan bauksit pun bakal tumbuh. ”Dalam memasuki energi bersih, pasti butuh infrastruktur, pasti butuh material, termasuk ba han-bahan mineral. Tembaga butuh, juga alumina (turunan bauksit), dan produk-produk isolatornya,” katanya. (Yoga)