PT Freeport Indonesia optimistis dapat memenuhi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh pemerintah di tengah sentimen larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun RKAB dengan target yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Targetnya, perusahaan bisa memproduksi setidaknya 1,6 miliar pon tembaga, dan sekitar 1,8 juta ounce emas. Target produksi itu juga diikuti dengan target penjualan tembaga dan emas yang bisa direalisasikan dengan optimal pada tahun lalu. Dengan begitu, Freeport Indonesia bisa meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi kembali rencana penyetopan ekspor untuk tembaga.“Pemerintah sedang mengevaluasi dalam bulan-bulan ini,” kata Airlangga.

Tekad Pemerintah Indonesia menyetop ekspor sejumlah komoditas pertambangan rupanya sudah bulat. Langkah itu selaras dengan kebijakan penghiliran pertambangan yang tengah dipacu. Kemarin, Rabu (1/2), dalam ajang Mandiri Investment Forum 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan segera mengumumkan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul pelarangan nikel yang telah berlaku, serta bauksit mulai Juni nanti. Presiden menegaskan pelarangan ekspor tembaga mentah dilandasi oleh progres yang baik dari pembangunan smelter di Tanah Air. Menurut catatan Bisnis, pembangunan smelter di Nusa Tenggara Barat milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah mencapai 50%, sedangkan yang dikembangkan oleh PT Freeport Indonesia sudah lebih dari 51%. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan penghiliran pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Konsistensi dalam menjalankan kebijakan penghiliran, kata Presiden, akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Jika ditengok, berdasarkan Undang-Undang No. 3/2020, tenggat larangan ekspor mineral mentah memang akan dimulai pada Juni 2023. 

Pesan lebih terbuka justru disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah bakal mengkaji penerapan formula khusus untuk smelter tembaga yang dikerjakan oleh Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara jelang larangan ekspor mineral mentah yang efektif dan berlaku menyeluruh pada pertengahan 2023. Bahlil berdalih kemajuan pengembangan smelter dari Freeport dan Amman Mineral sudah lebih 50%. Saat ini, pihaknya telah memberikan laporan dan informasi utuh terkait dengan persoalan pembangunan smelter Freeport, termasuk pandemi Covid-19 yang menyebabkan proyek di hampir semua sektor, termasuk industri pertambangan terhambat. Ditjen Minerba pun telah melakukan kajian untuk mengetahui kendala apa saja yang terkait langsung dengan Covid-19 dalam pembangunan smelter Freeport. Dari situ, pemerintah bakal memutuskan bagaimana nantinya kelanjutan nasib Freeport saat ekspor mineral mentah diberlakukan.

Minimnya jumlah smelter yang beroperasi di Tanah Air tidak menyurutkan tekad pemerintah untuk melarang ekspor mineral mentah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 3/2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, kewajiban melakukan pengolahan pemurnian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 3/2020. Un tuk itu, pemerintah bakal tegas melaksanakan larangan ekspor seluruh mineral mentah mulai pertengahan tahun ini.“Intinya per 10 Juni tidak boleh lagi ekspor washed, semua mineral sesuai dengan UU,” kata Idris, Rabu (25/1). Sebagian pelaku usaha pun diketahui menyampaikan komitmen pembangunan smelter hanya untuk mendapat fasilitas ekspor. Saat ditinjau ke lapangan, kata dia, tidak ada kemajuan pembangunan smelter yang riil dicapai. Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk berinvestasi lebih intensif pada pembangunan smelter bijih bauksit menjelang moratorium ekspor bahan baku aluminium itu.Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan, investasi pemerintah pada lini pengolahan bijih bauksit itu penting di tengah kurangnya kepercayaan investor dan lembaga pemberi pinjaman untuk ikut berinvestasi.

Maju pantang mundur! Bertekad melakukan hilirisasi, pemerintah menambah deretan komoditas yang akan diolah di dalam negeri. Lewat delapan sektor prioritas, ada 21 komoditas yang akan dihilirisasi. Kekalahan gugatan di WTO atas larangan ekspor nikel tak menyurutkan rencana pemerintah untuk memperluas hilirisasi. Meski belum melakukan penyetopan ekspor secara rinci, pemerintah menyebut berdasarkan peta jalan alias roadmap kebijakan hilirisasi delapan sektor prioritas akan menciptakan peluang investasi US$ 545,3 miliar atau Rp 8.200 triliun (kurs Rp 15.200 per US$) hingga 2035. Perinciannya: dari sektor mineral dan batubara atau minerba akan mendatang dengan peluang investasi US$ 427,1 miliar. Adapun dari minyak dan gas bumi US$ 67,6 miliar, perkebunan, kelautan, perikanan, dan perhutanan US$ 50,6 miliar. "Bila komoditas ini dihilirisasi, ini berdampak pada penerimaan negara dan peningkatan neraca perdagangan," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers secara online di Davos, Swiss, Selasa (17/1).

GRESIK, ID — Setelah pembangunan konstruksi rampung akhir tahun 2023, smelter atau pabrik pemurnian tembaga yang dibangun PT Freeport Indonesia (FI) di Kawasan Industri Java Integrated Industrial & Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur ditargetkan beroperasi Mei 2024. Dengan dana investasi US$ 3 miliar, setara Rp 45 triliun, pabrik smelter single line terbesar di dunia ini dijadwalkan berproduksi komersial akhir 2024. Saat itu, tidak ada lagi konsentrat tembaga yang diekspor PT FI. Pada akhir 2024, Freeport tidak lagi mengekspor konsentrat yang saat ini mencapai 3 juta ton (dry metric ton— Red) setahun,” kata Presiden Direktur PT FI Tony Wenas saat bersama sejumlah pemimpin redaksi nasional meninjau pembangunan smelter di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/01/2023). Hingga akhir Desember 2022, pembangunan smelter di atas lahan 100 hai tu sudah mencapai 51,7% dan investasi yang sudah digelontorkan US$ 1,6 miliar, setara Rp 25 triliun. Selama ini, 40% konsentrat yang dihasilkan PT FI sekitar 3 juta ton (dmt) setahun dikirim ke PT Smelting Gresik, 15% ke Jepang, 9% ke Tiongkok, 7% ke Korsel, 6% ke Taiwan, 6% ke India, 6% ke Malaysia, Filipina 2%, dan Bulgaria 2%. Sisanya, sekitar 7%, ke berbagai negara. Tidak ada ekspor konsentrat tembaga ke AS. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Freeport Indonesia yang merupakan subholding BUMN Pertambangan, MIND ID, menyatakan pihaknya berpegang pada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bahwa perusahaan dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga beroperasinya smelter baru. Adapun smelter yang tengah dibangun, diperkirakan rampung pada akhir 2023 dan akan beroperasi Mei 2024. Mining Industry Indonesia (MIND ID) adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk. Dalam IUPK PT Freeport Indonesia disebutkan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga paling lambat lima tahun sejak ditandatangani. IUPK tersebut diteken pada akhir 2018 silam. Merujuk pada hal tersebut akhir 2023 ini merupakan batas waktu pembangunan smelter. (Yetede)

Larangan ekspor bijih bauksit tak lama lagi bakal berlaku. Namun, pemerintah dan pelaku usaha masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah, antara lain menggenjot ekosistem penghiliran komoditas mineral tersebut. Faktanya, hingga kini baru ada tiga smelter bauksit yang beroperasi dengan total kapasitas input sekitar 5,06 juta ton bijih bauksit. Ketiga smel­ter itu pun menghasilkan produk yang berbeda, yakni smelter grade alu­mina (SGA), chemical grade alumina (CGA), serta aluminium ingot dan billet. Tak pelak, sejumlah kalangan pun khawatir, penyetopan ekspor bauksit mulai Juni mendatang bakal kontraproduktif jika tak diimbangi dengan kehadiran ekosistem yang mendukung. Kapasitas minim input bijih bauksit di ketiga smelter tersebut dinilai dapat mengancam keberlanjutan industri hulu pertambangan, khususnya komoditas bauksit. Namun, untuk membangun smelter juga tidak mudah, karena kendala pendanaan yang dihadapi oleh pelaku industri. Saat ini, pengusaha kesulitan mendapatkan akses pendanaan karena perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya mulai mengurangi portofolio yang berbasis energi fosil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun sempat dibuat kaget ketika menemui fakta di lapangan bahwa ada perkembangan proyek smelter yang tidak sesuai dengan harapan. Padahal, kebijakan penghiliran bauksit menjadi salah satu hal strategis yang diupayakan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional. Otoritas energi dan mineral melaporkan, terdapat tujuh proyek pembangunan smelter yang mengalami kendala serius dengan capaian konstruksi di bawah 50%. Malah, sebagian besar komitmen proyek pa­brik pemurnian itu belum menunjukkan aktivitas konkret di lapangan. “Iya memang ada beberapa yang ini, pokoknya kita lagi diskusikan lah, ada yang di bawah 50%, tiga di antaranya sudah jadi yang jelas,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno, Senin (9/1).

Lonjakan harga batu bara acuan pada Januari 2023 tidak serta-merta membuat pelaku usaha senang. Tahun ini dianggap masih cukup menantang karena sejumlah persoalan.Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan kenaikan harga batu bara pada awal tahun umum terjadi karena tingginya permintaan saat musim dingin, tetapi di sisi lain pasokan terhambat cuaca buruk. “Kemungkinan tahun ini rerata harga batu bara diprediksi akan lebih rendah dibandingkan dengan 2022,” katanya, Selasa (3/1). Selain itu, kenaikan tarif royalti di tengah lebarnya disparitas antara indeks harga batu bara nasional dan Australia juga masih jadi tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan indeks harga batu bara tersebut membuat pelaku usaha membayar royalti lebih tinggi dari harga jual aktual. Tidak hanya itu, ketentuan denda dan kompensasi untuk pemenuhan domestic market obligation (DMO) juga menjadi persoalan tersendiri di tahun ini. Belum lagi pelaku usaha harus menyesuaikan kegiatannya dengan aturan baru saat Badan Layanan Umum (BLU) Batu Bara terbentuk.

Lagi, pemerintah berencana menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Belajar dari penghentian ekspor bijih nikel sejak 2020, nilai ekspor produk turunan nikel meningkat pesat dari 1,1 miliar USD pada 2014 menjadi 20,9 miliar USD pada 2021. Hal serupa diharapkan terjadi pada komoditas bauksit. Tujuan  pemerintah adalah untuk menaikkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pengekspor ”Tanah Air” dalam arti yang sebenarnya. Hasil galian tambang, seperti nikel, bauksit, tembaga, timah, dan batubara, diekspor dalam bentuk mentah (bijih) untuk meraup devisa. Dengan melarang ekspor bijih tambang, maka pelaku usaha tambang diwajibkan untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. Syaratnya, harus terbangun smelter. Amanat mengolah dan memurnikan mineral hasil tambang sebenarnya sudah diatur UU No 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian direvisi lewat UU Nomor 3 Tahun 2020. Kendati sudah 13 tahun lalu diamanatkan peningkatan nilai tambah mineral, fakta menunjukkan bahwa mewujudkannya tidak mudah. Pelarangan ekspor bijih mineral pernah sempat maju mundur: dilarang, dibolehkan, dan kembali lagi dilarang.

Alasannya selalu sama, selain smelter yang belum siap, tingginya harga komoditas mineral mampu merelaksasi pelarangan ekspor bijih. Padahal, sudah jelas bahwa pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri mampu mendongkrak harga. Contohnya, bijih nikel yang diolah menjadi feronikel nilainya naik hingga 10 kali lipat. Nilai nikel kian meroket sampai 19 kali lipat apabila feronikel diolah menjadi stainless steel. Begitu pula bijih bauksit yang diolah dan dimurnikan menjadi alumina, akan bernilai delapan kali lipat. Alumina yang ditingkatkan menjadi aluminium akan bernilai 30 kali lipat dibandingkan saat masih berupa bijih bauksit. Begitu pula dengan batubara. Sebagai negara pengekspor batubara terbanyak di dunia, Indonesia tengah berusaha keras agar batubara memiliki nilai tambah di dalam negeri, salah satunya lewat program gasifikasi, yaitu mengolah batubara menjadi dimetil eter sebagai pengganti elpiji. Gasifikasi batubara di Sumatera Selatan sedang dimulai dengan melibatkan PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero). Pemerintah harus memastikan akselerasi pembangunan smelter agar pelarangan ekspor bijih bauksit tidak menjadi sia-sia lantaran belum bisa diolah dan dimurnikan seluruhnya di dalam negeri. Kesiapan dan kendala yang dihadapi industri untuk membangun smelter harus diperhatikan dan dibantu dicarikan jalan keluarnya. (Yoga)

Kementerian Perindustrian ikut memacu kegiatan penghiliran di dalam negeri dengan menetapkan lima komoditas yang menjadi fokus dalam upaya meningkatkan nilai tambah dari sektor industri berbasis tambang dan mineral.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kegiatan penghiliran di dalam negeri terbukti telah membawa multiplier effect bagi perekonomian nasional, mulai dari meningkatkan nilai tambah bahan baku, menarik investasi masuk ke Tanah Air, menghasilkan devisa ekspor, hingga menambah jumlah serapan tenaga kerja.Hal itu pun membuat Kementerian Perindustrian memacu kebijakan penghiliran industri di tiga sektor, yakni agro, bahan tambang dan mineral, serta minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.Terkait dengan pengembangan industri berbasis tambang dan mineral, Kementerian Perindustrian sedang berupaya memacu nilai tambah pada lima komoditas, yakni bijih tembaga, bijih besi dan pasir besi, bijih nikel, bauksit, serta logam tanah jarang.