Rencana PT Vale Indonesia (INCO) melepas 11% saham kepada Pemerintah Indonesia lewat skema divestasi terus bergulir. Langkah divestasi 11% saham dari milik Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd ini, merupakan bagian dari kewajiban emiten pertambangan nikel ini untuk memenuhi syarat pengalihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Vale beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968 lewat KK pertama. Tahun 2014, KK INCO diperpanjang hingga 28 Desember 2025. Artinya, dua tahun ke depan, KK INCO di Indonesia akan berakhir. Agar bisa terus beroperasi di Indonesia, INCO harus dapat IUPK. Syaratnya, INCO harus divestasi saham 51% kepada pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha milik daerah atau investor swasta. Syarat ini sesuai titah Undang-Undang (UU) No 3/2020 Pasal 112 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Saat ini mayoritas saham INCO milik Vale Canada Limited 44,3%, Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) 15%. Lalu, 20,18% milik Inalum (Mind ID). Sisanya 20,7% dikuasai publik di pasar modal. Head of Communications Vale Indonesia, Bayu Aji Suparam mengungkapkan, INCO telah memenuhi kewajiban divestasi sebesar 40%, ke Pemerintah Indonesia dan publik. Vale masih perlu melakukan divestasi tambahan sesuai UU sebanyak 11%. Dengan begitu, divestasi INCO tanpa memperhitungkan saham publik, baru mencapai 20,1%, Artinya INCO masih harus melepas sekitar 31% untuk divestasi 51%.

Pemerintah menyiapkan aturan turunan menyoal perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua. Kepastian lebih cepat terkait dengan keberlanjutan kontrak setelah 2041 menjadi krusial bagi PTFI untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral yang masih melimpah di tambang Bumi Cenderawasih itu. Pemerintah juga mewajibkan PTFI untuk membangun smelter baru di Papua selain pembangunan yang dilakukan di Gresik, Jawa Timur sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, dalam undang-undang diatur sepanjang sumbernya masih ada dan fasilitas smelter sudah terintegrasi untuk menjaga kesinambungan. Kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2%, sedangkan sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Sebagai bagian kesepakatan divestasi saham PTFI kepada Pemerintah Indonesia melalui MIND ID pada 2018, PTFI telah mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041. Pihak Freeport McMoran menyatakan, kesediaannya untuk memberi saham tambahan di PTFI. Sementara itu, seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Selasa (17/5), Freeport McMoran menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari kontrak baru setelah 2041.

Pemerintah akhirnya membuat keputusan: melonggarkan ekspor mineral mentah untuk lima perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedianya, ekspor mineral mentah harusnya distop Juni 2023 nanti. Perpanjangan izin ekspor mineral mentah diberikan ke lima perusahaan hingga 24 Mei 2024. Sebagai kompensasi atas pelonggaran ekspor tersebut, kelima perusahaan harus membayar denda akibat keterlambatan pembangunan smelter, yang harusnya selesai Juni 2023. Perusahaan yang mendapat relaksasi ekspor adalah PT Freeport Indonesia untuk ekspor konsentrat tembaga, PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores untuk komoditas besi, PT Kapuas Prima Citra untuk komoditas timbal, dan PT Kobar Lamandau Mineral untuk komoditas seng. Izin ekspor terbit setelah pemerintah berkunjung langsung ke lapangan guna melihat perkembangan pembangunan smelter milik lima perusahan tambang tersebut. "Dari hasil kunjungan, kami mengambil kesimpulan lima perusahaan ini betul-betul melakukan pelaksanaan proyek pembangunan smelter yang disyaratkan," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (24/5). Namun, kata Arifin, proses pembangunan smelter molor dari waktu yang ditetapkan. Fasilitas pemurnian mineral itu harusnya kelar di tahun ini, sesuai UU Nomor 3 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). "Sesuai Pasal 170 A UU Minerba, batas penjualan mineral ke luar negeri maksimal tiga tahun setelah UU Minerba terbit (2020)," ujar Arifin.Larangan ekspor mineral mental bahkan dipertegas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid itu secara tegas menyebut, penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu dilakukan paling lama sampai 10 Juni 2023. 

Relaksasi ekspor konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan pasir anoda bakal disertai dengan sanksi denda administratif, karena pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus terlambat menyelesaikan smelter sesuai ketentuan peraturan perundangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa penambahan waktu ekspor akan tetap dijalankan sesuai aturan dan mengenakan denda terhadap badan usaha. Denda tersebut berupa penempatan jaminan kesungguhan 5% dari total penjualan pada periode 16 Oktober 2019—11 Januari 2022 dalam bentuk rekening bersama. “Apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan disetorkan kepada kas negara,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (24/5). Pemerintah memang bakal memberikan relaksasi terhadap konsentrat tembaga, besi, timbal, seng, dan pasir anoda setelah larangan ekspor mineral mentah berlaku pada 10 Juni 2023. Alasannya, larangan ekspor mineral mentah terhadap badan usaha yang serius menyelesaikan smelternya bisa berdampak kepada arus kas perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi dari verifikator independen, terdapat lima badan usaha yang telah memiliki kemajuan fasilitas pemurnian konsentrat di atas 51%. Lima badan usaha tersebut adalah PT Freeport Indonesia (tembaga), PT Amman Mineral Nusa Tenggara (tembaga), PT Sebuku Iron Lateritic Ores (besi), dan dua smelter milik PT Kapuas Prima Coal, yakni PT Kapuas Prima Citra (timbal) dan PT Kobar Lamandau Mineral (seng). Bila diperinci, kemajuan fisik konstruksi proyek smelter Freeport senilai US$3 miliar pada Januari 2023 telah mencapai 54,52% dengan realisasi investasi mencapai US$1,68 miliar dan smelter Amman Mineral senilai US$983 juta telah mencapai 51,63% dengan realisasi investasi US$507,53 juta.

Rapat umum pemegang saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk, Kamis (11/5/2023), menyepakati pembagian dividen senilai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14 triliun. Angka itu setara 40,11 persen laba tahun lalu. Presiden Direktur Adaro Energy Garibaldi Thohir menyatakan, Adaro harus dapat bertahan hingga 50-100 tahun sehingga harus menyeimbangkan dividen dengan biaya pengembangan. (Yoga)

Sebagai dampak pandemi Covid-19, progres pembangunan smelter tembaga yang baru milik PT Freeport Indonesia atau PTFI di Gresik, Jatim, baru 60 % dari seharusnya rampung tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk menunda rencana kebijakan pelarangan ekspor tembaga mentah atau konsentrat tembaga. PTFI dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara masih diizinkan ekspor tembaga mentah hingga pertengahan 2024.

”Nah, sampai progresnya, komitmennya menyelesaikan (smelter tembaga) dan enggak boleh lebih dari pertengahan tahun depan,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif seusai mengikuti rapat terbatas terkait ekspor tembaga yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/4). Arifin berencana segera meninjau progres pembangunan smelter PTFI dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara pada pekan depan. ”Itu di sana ada juga Amman. Kan, yang ada (tambang) tembaga cuma dua, Amman dan Freeport. Progresnya sampai berapa dulu, ini akan ditinjau minggu depan,” ucapnya. (Yoga)

Bisnis tambang emas akan membuat kinerja PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) lebih berkilau pada tahun ini. Emiten tambang ini mendapat angin segar dari tuntasnya pabrik pengolahan emas kedua di Palu, Sulawesi Tengah. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Juan Harahap, menuliskan dalam laporan risetnya, BRMS menargetkan volume produksi emas akan melebihi 20.000 troi ons pada tahun ini. Angka ini naik sebesar 269,3% secara tahunan. Kenaikan produksi ini berasal dari tambahan kapasitas produksi pabrik pengolahan emas kedua BRMS yang selesai pada kuartal III-2022. Ke depan, BRMS memperkirakan kapasitas produksi emas tahunan bahkan bisa melebihi 70.000 ons troi setelah selesainya pabrik pengolahan emas ketiga dan keempat di Palu dan Gorontalo. BRMS juga akan mendapat sentimen positif dari kenaikan harga emas sepanjang kuartal pertama tahun ini, akibat krisis perbankan di Amerika Serikat (AS). Analis Sucor Sekuritas Andreas Yordan Tarigan mengatakan, harga emas tahun ini bisa menyentuh level US$ 2.300 per troi ons, naik 28% dari harga US$ 1.800 per troi ons di tahun 2022. Sentimen positif dari kenaikan harga emas itu sudah cukup terlihat pada kinerja keuangan emiten penambang komoditas mineral ini di kuartal pertama lalu. BRMS mampu mencetak pertumbuhan kinerja cukup fantastis. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, tren kenaikan produksi emas BRMS bisa berlangsung hingga 2025. Tambah lagi, Nafan menilai, bergabungnya Grup Salim dengan Bakrie juga dilihat dapat menjadi katalis positif bagi kinerja BRMS di tahun ini.

KPK dan sejumlah organisasi masyarakat sipil sejak lama menyoroti besarnya potensi korupsi dalam tata kelola bisnis pertambangan. Perizinan ekspor hasil tambang dinilai menjadi salah satu celah praktik lancung tersebut. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan celah korupsi di pertambangan berkutat pada tiga masalah krusial di sektor usaha ini, yaitu kepatuhan perpajakan, pemenuhan kewajiban pasokan pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), dan legalitas area tambang. Besarnya potensi korupsi di tiga urusan tersebut, kata dia, selama ini disebabkan oleh tak adanya pengintegrasian database ke dalam satu sistem tata kelola pertambangan.

Pahala mencontohkan, Kementerian ESDM semestinya sejak lama mengintegrasikan data izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus clean and clear dengan data lain, seperti nama pemegang izin, peta izin, cadangan tambang, realisasi produksi, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, karena antara data satu dan lainnya tidak sinkron, kata Pahala, celah korupsi pun menganga. “Selama ini tata kelolanya tidak jelas. Anggarannya, pengawasannya, dan integrasi datanya juga tidak jelas karena Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara nyaman (merasa) enggak perlu integrasi,” kata Pahala kepada Tempo, Senin, 17 April lalu. (Yetede)

Setelah sempat memudar, emiten yang bergerak di bisnis tambang emas mulai mendapat sentimen positif. Harga emas kini dalam tren penguatan. Harga emas di pasar spot Rabu (5/4) berada di US$ 2.031,07 per ons troi, mendekati level tertinggi harga emas sepanjang masa pada 6 Agustus 2020 di posisi US$ 2.063 per ons troi. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai, krisis likuiditas perbankan global meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar dan membuat emas kembali menjadi aset safe haven yang diburu. Felix menilai, kenaikan harga komoditas emas akan berpengaruh positif terhadap sejumlah emiten tambang. Misalnya PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Direktur Utama ANTM Nicolas D Kanter mengatakan, di segmen tambang emas, ANTM juga terus berupaya menambah cadangan emas dengan membidik tambang baru. "Tambang Pongkor yang menjadi sumber utama tambang emas ANTM semakin menipis cadangannya," kata Nicolas, Rabu (5/4). Analis MNC Sekuritas Alif Ihsanario memprediksi, tahun ini harga emas berpotensi melampaui US$ 2.000 per ons troi. Berkilaunya harga emas juga bakal menguntungkan MDKA. Segmen emas MDKA bisa berkontribusi sekitar 16% dari total pendapatan MDKA tahun 2023. Alif memperkirakan, pendapatan MDKA dari segmen emas akan tumbuh 24% secara tahunan menjadi US$ 265 juta. Di sisi lain, volume produksi emas PT United Tractors Tbk (UNTR) diprediksi masih terkoreksi karena penurunan kadar emas di tambang Martabe. Kepala Riset Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hariyanto Wijaya menilai, hal ini akan menjadi faktor yang tidak menguntungkan bagi kinerja keuangan UNTR tahun ini. Hariyanto pun merekomendasikan hold UNTR dengan target harga Rp 29.600.

Larangan ekspor mineral mentah yang berlaku efektif pada 10 Juni tahun ini tidak menyurutkan langkah PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk meningkatkan produksinya. Pemerintah diketahui telah menyetujui rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara tahun ini yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas terang-terangan menyebut perusahaan yang menjadi bagian dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID itu juga telah mendapat persetujuan ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton. Kendati, persetujuan ekspor hanya berlaku hingga Juni 2023. “Kami telah mendapatkan rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM untuk jumlah sesuai dengan RKAB, yakni 2,3 juta ton, namun dengan jangka waktu sampai dengan Juni 2023,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (27/3). Rekomendasi itu dikeluarkan setelah tim verifikator independen memeriksa kemajuan pembangunan smelter konsentrat tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur yang menunjukkan realisasi 100% untuk periode Agustus 2022 hingga Januari 2023. Hasil verifikasi tersebut pun telah diselesaikan pada pekan ketiga Maret 2023 untuk kemudian diserahkan kepada otoritas perdagangan sebagai salah satu pertimbangan dikeluarkannya izin ekspor pada tahun ini. “Kemajuannya sampai dengan akhir Januari ini 54,5%, dan itu adalah lebih dari 100% dari rencana, karena rencananya adalah 52,9%,” tuturnya. Dia pun menilai rekomendasi ekspor 2,3 juta ton yang diberikan pemerintah mustahil untuk dipenuhi dengan batas waktu Juni 2023. Hal itu membuat dirinya makin yakin diperlukan moratorium larangan ekspor konsentrat tembaga pada tahun ini. Presiden Direktur Amman Mineral Industri Rachmat Makkasau menjelaskan bahwa capaian pada periode Januari 2023 membuktikan komitmen perusahaan untuk terus melanjutkan konstruksi megaproyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).