PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID masih berminat jadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk. ”Dengan jadi pemegang saham pengendali, kami yakin dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan industri pertambangan dan mineral di Indonesia, terutama di nikel,” kata Kepala Divisi Relasi Institusional MIND ID Selly Adriatika, Kamis (6/7/2023). (Yoga)

Kompetisi emiten-emiten sektor pertambangan logam di Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal makin panas. Minat tinggi investor untuk mengoleksi saham di sektor ini tecermin dari suksesnya gelaran penawaran perdana saham bernilai jumbo pada tahun ini. Teranyar, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) telah merampungkan initial public offering (IPO) terbesar sepanjang tahun berjalan 2023 senilai Rp10,72 triliun dan dijadwalkan melantai di BEI pada Jumat (7/7). Dalam penawaran umum perdana, 6,32 miliar saham yang dilepas AMMN laris manis hingga mengalami kelebihan permintaan. Mewakili penjamin pelaksana emisi IPO Amman Mineral, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana mengungkapkan kelebihan permintaan atau oversubscription mencapai 13,6 kali dengan jumlah investor lebih dari 27.000 orang. Presiden Direktur Merdeka Battery Minerals Devin Ridwan mencatat kelebihan permintaan dalam porsi penjatahan terpusat IPO MBMA mencapai 19,9 kali. Respons positif investor yang mendorong oversubscribed dalam periode penawaran umum juga disampaikan Presiden Direktur Trimegah Bangun Persada Roy A. Arfandy. Menurut Roy, oversubscribed dalam IPO emiten Grup Harita Nickel itu menggambarkan kepercayaan investor terhadap prospek cerah industri pengolahan nikel perseroan. Tiga emiten pendatang baru itu memperpanjang daftar emiten di BEI yang terjun ke bisnis pertambangan dan pengolahan mineral logam, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya. (Lihat Infografik) Sebagai emiten debutan, Direktur Utama Amman Mineral Internasional Alexander Ramlie mengatakan IPO merupakan salah satu langkah strategis untuk mengembangkan bisnis AMMN yang berkelanjutan di era transisi energi, yang akan mendorong permintaan komoditas tembaga di masa mendatang.

Dana jumbo senilai Rp10,72 triliun bakal digunakan AMMN untuk tiga pos besar. Pertama, setoran modal Rp1,79 triliun ke PT Amman Mineral Industri (AMIN) yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membia­yai pengeluaran modal atas proyek smelter dan pemurnian logam mulia AMIN di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kedua, AMMN akan melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan smelter sebesar Rp3,05 triliun. Ketiga, sisa dana IPO akan digunakan AMMN untuk penyetoran modal kepada AMNT untuk proyek ekspansi pabrik konsentrator dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Sumbawa Barat, NTB. Presiden Direktur Merdeka Copper Gold Albert Saputro sebelumnya menargetkan peningkatan produksi emas dan tembaga pada 2023. Induk usaha MBMA itu juga menyiapkan capital expenditure (capex) dan investasi US$750 juta pada 2023 yang akan dialirkan ke proyek acid iron metal US$250 juta, US$90 juta untuk Sulawesi Cahaya Mineral, US$110 juta untuk Pani, dan US$130 juta untuk Zhao Hui Nickel. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Juan Harahap dalam risetnya menyoroti rencana ekspansi smelter AMMN sebagai salah satu katalis positif kinerja perseroan ke depan. Valuasi saham AMMN kompetitif mencapai 7,4 kali P/E 2022, diskon 17,7% dari rata-rata industri. Sementara itu, Analis CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Ryan Winipta berpendapat koreksi saham NCKL sejalan dengan perubahan pandangan investor menjadi bearish terhadap penambang komoditas dan nikel di tengah penurunan harga. Pada 2023, harga rata-rata FeNi NCKL diperkirakan sebesar US$14.900 per ton dan harga MHP sebesar US$16,8 per ton. Saham NCKL mendapat rekomen­­dasi akumulasi dengan target harga sebesar Rp1.200.

Teori menyebutkan, negara dengan sumber daya alam melimpah, seperti Indonesia, cenderung tak dapat memanfaatkan sumber daya alam itu untuk meningkatkan perekonomian. Meski hilirisasi dapat menjadi solusi, pemerintah perlu fokus pada salah satu komoditas yang berpotensi jadi unggulan dan bijak dalam mengelolanya. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) bertajuk ”Larangan Ekspor Mineral dan Implikasinya” menyebut kebijakan hilirisasi tambang seakan-akan dilakukan untuk mematahkan kutukan negara yang memiliki kekayaan sumber daya (resource curse). Professor Emeritus of Economic Geography Lancaster University Richard Auty pada 1993 menggunakan istilah ”kutukan sumber daya” untuk menggambarkan ketidakmampuan negara-negara yang kaya akan sumber daya mineral memanfaatkan kekayaan itu untuk meningkatkan perekonomiannya. Peneliti makroekonomi LPEM UI, Nauli Desdiani, mejelaskan, salah satu persoalan yang dialami negara dengan sumber daya melimpah adalah kebergantungan pada komoditas sebagai sumber pendapatan.

Pengolahan bahan mentah melalui kebijakan hilirisasi dapat mendatangkan nilai tambah agar teori kutukan sumber daya itu terpatahkan. ”Kebijakan hilirisasi pemeintah saat ini sebetulnya sudah tepat, terutama supaya bisa mendorong nilai tambah ekspor. Selama ini, kita sangat bergantung pada komoditas mentah untuk meningkatkan posisi Indonesia di rantai pasok global,” kata Nauli saat di- hubungi, Sabtu (1/7). Ragnar Torvik dalam penelitiannya, ”Why do some resource-abundant countries succeed while others do not?” (2009), menyebut, terdapat beberapa faktor yang membuat suatu negara dapat berhasil terlepas dari kutukan sumber daya, antara lain sistem pemerintahan, kualitas kelembagaan, jenis sumber daya, dan upaya industrialisasi/hilirisasi. Nauli menambahkan, setidaknya dibutuhkan waktu empat tahun bagi Indonesia dalam menerapkan larangan ekspor mineral mentah untuk bisa menarik investasi guna mendorong hilirisasi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan komoditas mana yang bisa didorong untuk menjadi produk unggulan. (Yoga)

Kementerian Investasi mempertegas penerapan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah tetap menjadi prioritas negara meskipun menuai pro dan kontra di dunia internasional. Hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral mentah diyakini sebagai upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus bentuk kedaulatan negara. ”Langit runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara. Larangan ekspor akan tetap dipertahankan. Kalau mau (gugat) ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), ke WTO saja,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6). Pernyataan Bahlil tersebut merespons pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023, Article IV Consultation with Indonesia, yang dirilis Senin (26/6), IMF menyambut baik kebijakan hilirisasi Indonesia sebagai upaya transformasi ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah, menarik investasi asing, dan transfer teknologi.

Namun, kebijakan itu harus didasari analisis biaya-manfaat dan pertimbangan untuk meminimalkan limpahan lintas batas. Menurut Bahlil, laporan IMF itu mengandung standar ganda dalam menilai kebijakan hilirisasi Indonesia. Meski mendukung tujuan hilirisasi di satu sisi, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena dapat  mengurangi penerimaan dan berdampak negatif bagi negara lain.Bahlil menambahkan, hilirisasi dan larangan ekspor mineral justru memberikan banyak manfaat. Berkaca dari nikel, nilai ekspor produk nikel meningkat 10 kali lipat dari tahun 2017 sebesar 3,3 miliar USD menjadi 29 miliar USD pada tahun 2022. Di sisi lain, imbuh Bahlil, investor global masih percaya kepada arah kebijakan Pemerintah Indonesia. Hal ini tampak dari penanaman modal asing pada triwulan I-2023 mencapai Rp 328,9 triliun atau tumbuh 16,5 persen secara tahunan. (Yoga)

Pemerintah berkukuh menjalankan penghiliran bahan mentah meskipun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia meninjau ulang pelarangan ekspor komoditas. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah melarang ekspor konsentrat bijih nikel. Lalu di Juni 2023 menyetop ekspor bauksit. Rencananya pada tahun depan, pemerintah akan menghentikan ekspor konsentrat tembaga. Ke depan, fokus industri penghiliran komoditas akan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, serta industri berbasis migas dan batu bara seperti proyek coal to methanol. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pelarangan ekspor bertujuan mendorong proses penghiliran di dalam negeri. Upaya ini telah membuat nilai tambah komoditas Indonesia semakin menjulang. “IMF mengatakan negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya, dari mana dia bilang rugi? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu menciptakan nilai tambah sangat tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/6). Dia membantah keterangan IMF yang menyebut penghiliran dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain. Selain itu, penghiliran juga memberikan efek signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Contohnya, neraca perdagangan Indonesia – China yang kini surplus US$1,3 miliar pada kuartal I/2023, dari sebelumnya defisit US$18 miliar pada 2016-2017. Berdasarkan Dokumen Konsultasi Staf IMF, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk tidak memperluas kebijakan larangan ekspor ke komoditas lain. IMF menilai reformasi struktural sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan harus sejalan dengan kebijakan diversifikasi ekonomi. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menuturkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan bertemu dengan Managing Director IMF akhir Juli atau awal Agustus ini.

Save Sangihe Island, gerakan perlawanan masyarakat Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sangihe, Sulut mengadukan Kepala Sub Direktorat Pembinaan Ketertiban Sosial Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Ajun Komisaris Besar Robert Karepowan, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Senin lalu. Robert diduga melanggar etika karena dianggap terang-terangan mendukung PT Tambang Mas Sangihe (TMS), perusahaan tambang emas di Sangihe yang berkonflik dengan warga setempat. “Kami juga menduga dia mempunyai saham di PT TMS,” kata inisiator gerakan Save Sangihe Island, Jull Takaliun, saat ditemui di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Selasa, 27 Juni 2023. 

Ia menyebutkan Robert memiliki saham di PT Sangihe Pratama Mineral, anak usaha PT Tambang Mas Sangihe. Sesuai dengan akta PT Sangihe Pratama Mineral per 16 Maret 2022, Robert tercatat memiliki enam lembar saham perusahaan senilai Rp 6 juta. Saat ini PT Tambang Mas Sangihe berkonflik dengan masyarakat Sangihe. Warga sudah berkali-kali menentang rencana perusahaan menambang emas di pulau seluas 73 ribu hektare tersebut. Tapi perusahaan tetap berkukuh melakukan penambangan. Perusahaan tengah membangun infrastruktur jalan ke lokasi tambang, yang luas konsesinya mencapai 42 ribu hektare.

Kejaksaan Tinggi Sultra mengungkap seluas 157 hektar kawasan hutan di konsesi nikel PT Antam Tbk di Konawe Utara, Sultra, ditambang tanpa izin. Kejaksaan menyidik penambangan ilegal itu. Asisten Intelijen Kejati Sultra Ade Hermawan menyebutkan, kasus pertambangan di lahan PT Antam di Blok Mandiodo terus disidik. Saat ini, empat  orang telah ditetapkan menjadi tersangka, termasuk GM PT Antam UPBN Konawe Utara, HW. Meski telah ada empat tersangka, kasus ini diduga kuat melibatkan banyak pihak lain. ”Setelah dua kali pemanggilan, hari ini kami tahan saudara HW setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dia berperan besar dalam kerja sama antara PT Antam dengan PT Lawu dan Perusda Sultra yang menyebabkan penambangan ilegal di Blok Mandiodo,” kata Ade di kantor Kejati Sultra, Jumat (23/6) malam.

Selain HW, tiga orang yang menjadi tersangka adalah GL, pelaksana lapangan PT Lawu Agung Mining; AA, Direktur PT Kabaena Kromit Pratama; dan OS, Direktur Utama PT Lawu Agung Mining. Mereka diduga terlibat dalam pertambangan dan penjualan deposit bijih (ore) ilegal di konsesi milik PT Antam. Tidak hanya menggarap kawasan hutan, para pihak dalam penambangan di Blok Mandiodo ini juga menjual bijih nikel secara ilegal. Nikel yang seharusnya dijual ke PT Antam, sebagian besar diselundupkan keluar. Pelaku memakai dokumen perusahaan lain, salah satunya ialah PT KKP, dan menyamarkan bijih nikel tersebut sebagai hasil penambangan di tempat lain. (Yoga)

PT Hillcon Tbk., perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pekerjaan sipil dan pertambangan, mengumumkan kerja sama dengan SAP Indonesia dan TMS Consulting. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, dan menjadikan Good Corporate Governance (CGG) bisnis Hillcon semakin baik. Untuk memuluskan kerja sama ini, Hillcon dan TMS Consulting telah melakukan pertemuan pada 19 Juni 2023. Turut dihadiri Head of Mid market SAP Indonesia, Anastasia Siada. Chief Commercial Officer of TMS Consulting, Albert Juanda, mengatakan kerja sama ini mencakup pembelian lisensi dan implementasi serta support teknologi RISE with SAP S/4 HANA Mining Package on Cloud4C yang nantinya akan di implementasikan seluruh anak usaha Hillcon

Untuk jangka pendek, Hillcon akan menerapkan di anak usahanya, PT.Hillconjaya Sakti yang bergerak di sektor kontraktor pertambangan. Proses implementasi teknologi ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan ditambah extra 1 bulan berupa dukungan (support) dari SAP Indonesia, dengan TMS Consulting sebagai implementator. Dengan penerapan teknologi SAP, Hillcon berharap bisa mencapai perkembangan standar operasional yang efisien dan berkelanjutan. Sistem SAP ini diyakini juga memperkuat Hillcon di bisnis sektor pertambangan. "Kami yakin melalui penerapan solusi teknologi SAP ERP dengan bantuan TMS, HILLCON dapat melangkah dan berinovasi lebih jauh, dalam meningkatkan efisiensi sistem operasional secara berkelanjutan. Apalagi, TMS  telah berpengalaman dengan klien dari sektor tambang," ucap Direktur Hillcon, Stanley Qiu. (Yetede)

Pemberlakuan larangan ekspor bijih bauksit berpotensi mendorong langkah proteksionisme dari negara mitra dagang utama Indonesia. ”Pemerintah perlu berhati-hati karena setiap komoditas punya karakteristik tersendiri. Jika Indonesia bukan pemain utama untuk  komoditas yang akan dihilirisasi, sulit untuk bisa bersaing dengan produk negara lain,” kata Wakil Direktur Utama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Jahen Fachrul Rezki, Jumat (16/6/2023). (Yoga)

Investasi yang berhasil direalisasikan untuk hilirisasi hasil tambang perlu dipastikan sejalan dengan penguatan pasar domestik. Kedua hal ini mesti diupayakan berlangsung secara paralel sehingga tak terjadi ketimpangan. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, total investasi Rp 328,9 triliun per triwulan I-2023, setara 23,5 % target Presiden Jokowi, yakni Rp 1.400 triliun. Sebanyak Rp 177 triliun berasal dari penanaman modal asing dan Rp 151,9 triliun dari penanaman modal dalam negeri. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, upaya pemerintah yang gencar menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri, harus diapresiasi. Sebab, kebijakan hilirisasi hasil tambang membutuhkan modal besar untuk bertahan dalam jangka panjang.

”Hilirisasi ini tidak terbatas pada nikel, ada juga komoditas lainnya, seperti timah, tembaga, emas, dan lainnya,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (9/6). Pemanfaatan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, butuh dana besar. Smelter yang telah beroperasi akan terus bertambah dalam waktu dekat. Kendati begitu, pekerjaan rumah yang tersisa  adalah penguatan pasar domestik untuk menampung olahan tambang mineral. Hal itu mesti berjalan paralel dengan investasi untuk hilirisasi hasil tambang. ”Hulu yang berupa investasi tetap dicari. Pada saat bersamaan, hilirnya, yakni pembeli atau pasar, juga disiapkan,” ujarnya. (Yoga)