Pemerintah serius mempelajari kemungkinan pelarangan ekspor pasir kuarsa yang menjadi salah satu bahan baku penting dalam pengembangan panel surya. Pelarangan ekspor komoditas tersebut diharapkan bisa memasifkan pengelolaannya di dalam negeri, karena selama ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku kaca. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengukur dampak dari pelarangan ekspor pasir kuarsa yang dibutuhkan untuk pengembangan panel surya. Hal itu dilakukan dengan mengumpulkan data yang terkait dengan produksi dan penjualan komoditas tersebut. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari berapa banyak jumlah pasir kuarsa dari dalam negeri yang dilepas ke pasar global. Dari situ, nantinya akan dirumuskan kebijakan lanjutan mengenai pengembangan pasir kuarsa di dalam negeri. M Wafid, Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pun menegaskan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan larangan ekspor pasir kuarsa ada di Kementerian ESDM. Akan tetapi, hingga kini dirinya belum menerima perintah untuk melarang ekspor pasir kuarsa.  Wacana pelarangan ekspor pasir kuarsa pertama kali digulirkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil membocorkan rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan untuk menyetop ekspor pasir kuarsa. Alasannya, cadangan pasir kuarsa Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dan komoditas itu sangat diperlukan untuk pengembangan panel surya. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia Ady Indra Pawennari mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya bukan pemain utama pasir kuarsa secara global, karena komoditas tersebut banyak tersebar di berbagai belahan dunia. Dia pun menyarankan pemerintah untuk mendorong percepatan pertumbuhan industri dalam negeri yang menggunakan pasir kuarsa, termasuk microchip dan panel surya. Dengan begitu, pasar domestik pasir kuarsa kualitas tinggi Indonesia menjadi lebih terbuka yang pada ujungnya bisa mempercepat proses alih teknologi modern. Kementerian Perindustrian pun sempat memaparkan bahwa Indonesia membutuhkan modal besar untuk mengembangkan sumber daya pasir kuarsa menjadi panel surya. Belum memadainya industri pendukung di dalam negeri membuat pengembangannya harus dimulai dari tahap awal.

Pertambangan nikel yang tumbuh pesat di Sulteng di satu sisi membawa investasi modal triliunan rupiah dan menghasilkan aktivitas ekonomi luar biasa. Di sisi lain, tingkat kemiskinan bertambah pula. Darma Kusuma (32), warga Desa Bente, Kabupaten Morowali, Sulteng, mengaku sejak beberapa bulan terakhir harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak tinggi, harga elpiji ukuran 3 kg Rp 70.000 per tabung, jauh di atas harga normal sekitar Rp 20.000 per tabung. ”Bahkan, pernah sampai Rp 100.000 per tabung. Sayur-mayur, seperti kangkung dan bayam, sebelumnya Rp 10.000 per tiga ikat, sekarang seikat kecil Rp 5.000. Harga mulai tinggi sejak kenaikan harga BBM,” katanya. Darma mengaku, walau kondisinya demikian, hingga saat ini hampir setiap hari gelombang pencari kerja selalu berdatangan. Keberadaan industri nikel membuat orang-orang dari luar Morowali, bahkan luar Sulteng, berdatangan mencari kerja. ”Rumah-rumah kos penuh. Setiap hari di lokasi proyek orang-orang antre memasukkan lamaran kerja. Banyak yang berdatangan walau tidak serta-merta mereka diterima bekerja,” ujarnya.

Pemprov Sulteng menyatakan, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, hingga belum tuntasnya penyaluran bantuan sosial adalah penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Intervensi kebijakan penguatan UMKM sebagai upaya pemulihan pascabencana dan pandemi Covid-19 juga belum mampu mendorong produktivitas sumber daya di kawasan perdesaan. Hal itu dikatakan Kepala Bappeda Sulteng Christina Shandra Tobondo, Jumat (21/7), ”Ada banyak faktor penyebab naiknya angka kemiskinan, di antaranya kinerja perekonomian daerah Sulteng triwulan I-2023 tumbuh minus 0,79 %. Selain itu, progres penyaluran bantuan sosial untuk program sembako tahap I-2023 baru 88,2 %,” katanya. Berdasarkan data BPS, penduduk miskin di Sulteng pada Maret 2023 sebesar 395.660 orang, bertambah 5.950 orang dibandingkan dengan September 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41 %, naik 0,11 % ketimbang September 2022, dan naik 0,08 % daripada Maret 2022. (Yoga)

Ironi angka kemiskinan yang meningkat di wilayah sentra penghasil serta pengolah nikel, seperti Sulawesi dan Maluku, menyisakan pekerjaan rumah besar. Pemerintah menyadari beberapa kendala yang perlu diatasi untuk memperbaiki strategi hilirisasi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Naiknya angka kemiskinan di Sulawesi dan Maluku terekam dalam data Profil Kemiskinan di Indonesia Edisi Maret 2023 yang dirilis BPS awal pekan lalu. Kemiskinan tercatat naik di daerah penghasil dan pengolah nikelterbesar, seperti Sultra, Sulteng, Sulsel, dan Maluku Utara.

Ketimpangan ekonomi juga meningkat di daerah tersebut. Di Sultra, tingkat ketimpangan yang digambarkan lewat rasio gini per Maret 2023 adalah 0,371, naik 0,005 poin dibandingkan rasio gini September 2022 sebesar 0,366. Hal serupa terlihat di Sulsel, dengan rasio gini 0,377, naik dari 0,365. Peningkatan kemiskinan itu kontras dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai daerah-daerah tersebut sejak tahun lalu. Contoh, ekonomi Sulteng pada 2022 tumbuh dua digit sebesar 15,17 % dan pada triwulan I-2023 sebesar 13,18 %. Sementara ekonomi Sultra tumbuh 5,53 % pada 2022 dan 6,48 % pada triwulan I-2023. Demikian pula ekonomi Maluku Utara tumbuh 22,94 % (2022) dan 16,5 % (triwulan I-2023).

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, Jumat (21/7) mengatakan, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu ditangani pemerintah untuk membuat dampak multiplier dari hilirisasi lebih terasa ke masyarakat setempat. Hilirisasi saat ini, ujarnya, belum cukup inklusif untuk menaikkan taraf hidup warga di sekitar lokasi pertambangan. Selain melalui penciptaan lapangan kerja di sejumlah smelter, pemerintah juga mengupayakan kerja sama inklusif antara perusahaan dan UMKM lokal untuk membentuk rantai pasok yang lebih inklusif. Praktik ini diupayakan melalui pendampingan dari pemerintah meski sejauh ini hasilnya belum optimal. (Yoga)

Setelah dilanda gundah gulana lantaran pemerintah tak kunjung memberikan izin ekspor konsentrat logam, pelaku usaha pertambangan kini bisa menghela napas dengan lega. Pemerintah akhirnya memilih ‘jalan tengah’ dengan membuka pintu ekspor sehingga dunia usaha pertambangan kembali menggeliat, tetapi dengan mengenakan bea keluar yang lebih tinggi sehingga dapat menyokong pendapatan negara. Pembukaan gerbang ekspor itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2023 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 39/2022 tentang Penepatan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Memang, dalam beleid yang diundangkan 14 Juli 2023 itu, pelaku usaha dibebani oleh tarif bea keluar yang lebih tinggi dan syarat yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Secara rata-rata, rentang tarif yang berlaku dalam PMK No. 71/2023 itu mencapai 2,5%—10% yang berlaku pada 14 Juli 2023—31 Desember 2023, dan 5%-15% berlaku sejak 1 Januari 2024—31 Mei 2024. Tarif bea keluar itu pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PMK No. 39/2022 yang hanya di kisaran 0%—5%. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan ada empat komoditas barang logam yang tercakup dalam beleid itu, yakni konsentrat besi laterite, konsentrat timbal, konsentrat seng, serta konsentrat tembaga. Adapun, pengetatan tarif dan prosedur penahapan pembangunan smelter merupakan respons otoritas fiskal atas masukan dari pihak terkait, termasuk pelaku usaha. Namun, pemerintah berargumen penambahan waktu ekspor atau relaksasi sementara diperlukan dalam rangka memastikan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter milik pemegang izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus (IUP/IUPK) dan menghindari adanya pengurangan tenaga kerja yang cukup besar. VP Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati, terus berharap pihaknya bisa segera memperoleh izin ekspor, sehingga konsentrat tembaga yang diproduksinya tidak menumpuk di gudang penyimpanan. Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan tersebut merupakan solusi jitu yang mampu mendukung misi penghiliran SDA di dalam negeri, mendorong dunia usaha untuk lebih aktif di pasar global, dan membuka keran penerimaan negara lebih lebar.

Penolakan terhadap kebijakan pasir laut masih bergulir. Sejumlah kalangan meminta pemerintah mencabut PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut yang membuka keran ekspor pasir laut. Aturan itu memungkinkan pemanfaatan sedimen berupa pasir laut dan lainnya untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur, hingga ekspor. PP itu mencabut larangan ekspor pasir laut yang diatur dalam Kepres No 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan rancangan Permen turunan PP No 26/2023. Menurut Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho, nelayan telah menghadapi sejumlah masalah terkait eksploitasi perikanan, privatisasi perairan, dan perubahan iklim. Namun, problem yang berdampak pada kehancuran penghidupan nelayan adalah pengerukan pasir laut.

Ia mencontohkan kasus pengerukan pasir laut di Surabaya untuk reklamasi Teluk Lamong pada 1983-2002. Penambangan pasir laut itu menyebabkan air laut makin keruh serta menyapu terumbu karang dan padang lamun sehingga merusak tempat hidup ikan dan menyebabkan nelayan kian sulit mencari ikan. Jaring nelayan juga kerap tersangkut kapal penyedot pasir. Sugeng menambahkan, nelayan saat ini tengah berjuang menghadapi dampak perubahan iklim yang mengancam penghidupan dan keselamatannya. Nelayan terus berusaha melaut di tengah gangguan ombak besar dan angina kencang yang tak terprediksi. ”Pengambilan pasir laut akan menyebabkan kembali terjadi peristiwa yang menyengsarakan kehidupan nelayan,” ujarnya dalam seminar ”Urgensi Dikeluarkannya PP No 26 Tahun 2023”, secara hibrida, Sabtu (15/7). (Yoga)

IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan yang tertuang dalam dokumen "IMF Executive Board Concludes 2023" itu menyebutkan kebijakan penghiliran, terutama untuk nikel, harus berlandaskan analisis biaya dan manfaat lebih lanjut. Presiden Jokowi melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 dengan tujuan mendapatkan nilai tambah melalui program penghiliran dengan mengolahnya di dalam negeri. Setelah nikel, larangan ekspor juga berlaku untuk bijih bauksit, bahan baku aluminium, mulai tahun ini. Hasilnya, nilai ekspor produk nikel Indonesia mencapai US$ 30 miliar (Rp 450 triliun) pada 2022, melonjak sepuluh kali lipat lebih ketimbang perolehan pada 2013. Fasilitas peleburan nikel dikembangkan di banyak tempat dan pembangunan pabrik pembuat baterai kendaraan listrik disiapkan. 

Kendati nilai ekspor naik drastis, tujuan utama program penghiliran mineral tidak serta-merta sepenuhnya tercapai. Sebab, Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengkaji data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan masih masifnya penyelundupan bijih nikel dari Indonesia ke Cina. Sepanjang Januari 2020-Juni 2022, satuan tugas itu mencatat ekspor bijih nikel ilegal lebih dari 5 juta ton. Fakta lain, lonjakan drastis nilai ekspor produk nikel tidak berdampak pada cadangan devisa Indonesia. Terbukti, nilai cadangan devisa merosot US$ 7,7 miliar pada 2022 dibanding pada tahun sebelumnya. Maraknya tambang nikel ilegal di sejumlah daerah, dan mudahnya barang “haram” itu dikirim ke luar negeri, dicurigai menjadi penyebab gagalnya kita mendapat berkah dari naiknya permintaan global atas komoditas tersebut. Belum lagi jika menghitung kerugian besar berupa kerusakan lingkungan, seperti dampak pencemaran dari limbah tailing dan pembukaan hutan serta sisa lubang tambang dari eksploitasi penambangan mineral di banyak daerah di Indonesia. (Yetede)

Provinsi Jawa Timur mulai mengimplementasikan sistem pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berbasis elektronik guna mencegah kebocoran penerimaan pajak sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.Sistem pembayaran pajak digital e-Pasir Stockpile Terpadu ini diimplementasikan di tempat penampungan sementara (stockpile) pasir terpadu di Desa Sumbersuko, Lumajang. Stockpile Pasir Terpadu seluas 11,4 ha ini dibangun sejak Februari 2022. Saat ini, stockpile itu mampu mewadahi 13 pemilik Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (IUP-PP) dan menampung 37 pemilik stockpile (non IUP OP).Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa dalam prosesnya, setiap truk pasir yang masuk ke stockpile akan melakukan tap kartu yang berisikan saldo. Sistem akan otomatis memindahbukukan saldo di dalamnya untuk melakukan pembayaran pajak pasir. Menurutnya, jika fungsi stockpile ini bisa dimaksimalkan, proses monitoring dari manajemen pengelolaan penambangan pasir dan distribusinya juga akan terdata dengan baik. Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim sebagai pihak yang menerbitkan izin stockpile terpadu dalam IUP-PP juga perlu terus menguatkan sinergi dengan Pemkab Lumajang.

JAKARTA,ID-MIND ID belum  memiliki hak pengendali dengan mengakuisisi 14% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan Investor Rights Agreement (IRA), dengan menambah kepemilikan 14% maka MIND ID akan  menambah kuota perwakilan pada dewan komisaris Vale Indonesia. Keputusan strategis seperti penentuan proyek hilirisasi, struktur pendanaan dividen kepada pemegang saham, diluar kendali MIND ID. "Akuisisi penambah kepemilikan 14% di PT Vale Indonesia tanpa adanya perubahan struktur tata kelola, tidak menambah nilai strategis bagi MIND ID," kata Kadiv Institusional Relation MIND ID selly Adriatika kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (11/07/2023). Sellly mengatakan akuisisi 14% tidak sebanding antara nilai yang dibayarkan dengan manfaatnya. Menurutnya porsi 14% itu tidak akan menambah kendali MIND ID atas keputusan strategis sehingga dari investasi akuisisi 14% saham Vale Indonesia. Pelepasan saham 14% Vale diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, akhir pekan lalu. Arifin menuturkan kewajiban divestasi Vale  sebenarnya hanya 11% guna memenuhi ketentuan  kepemilikan nasional 51%. (Yetede)

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID masih berminat jadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk. ”Dengan jadi pemegang saham pengendali, kami yakin dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan industri pertambangan dan mineral di Indonesia, terutama di nikel,” kata Kepala Divisi Relasi Institusional MIND ID Selly Adriatika, Kamis (6/7/2023). (Yoga)

Kompetisi emiten-emiten sektor pertambangan logam di Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal makin panas. Minat tinggi investor untuk mengoleksi saham di sektor ini tecermin dari suksesnya gelaran penawaran perdana saham bernilai jumbo pada tahun ini. Teranyar, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) telah merampungkan initial public offering (IPO) terbesar sepanjang tahun berjalan 2023 senilai Rp10,72 triliun dan dijadwalkan melantai di BEI pada Jumat (7/7). Dalam penawaran umum perdana, 6,32 miliar saham yang dilepas AMMN laris manis hingga mengalami kelebihan permintaan. Mewakili penjamin pelaksana emisi IPO Amman Mineral, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana mengungkapkan kelebihan permintaan atau oversubscription mencapai 13,6 kali dengan jumlah investor lebih dari 27.000 orang. Presiden Direktur Merdeka Battery Minerals Devin Ridwan mencatat kelebihan permintaan dalam porsi penjatahan terpusat IPO MBMA mencapai 19,9 kali. Respons positif investor yang mendorong oversubscribed dalam periode penawaran umum juga disampaikan Presiden Direktur Trimegah Bangun Persada Roy A. Arfandy. Menurut Roy, oversubscribed dalam IPO emiten Grup Harita Nickel itu menggambarkan kepercayaan investor terhadap prospek cerah industri pengolahan nikel perseroan. Tiga emiten pendatang baru itu memperpanjang daftar emiten di BEI yang terjun ke bisnis pertambangan dan pengolahan mineral logam, baik secara langsung maupun melalui anak usahanya. (Lihat Infografik) Sebagai emiten debutan, Direktur Utama Amman Mineral Internasional Alexander Ramlie mengatakan IPO merupakan salah satu langkah strategis untuk mengembangkan bisnis AMMN yang berkelanjutan di era transisi energi, yang akan mendorong permintaan komoditas tembaga di masa mendatang.

Dana jumbo senilai Rp10,72 triliun bakal digunakan AMMN untuk tiga pos besar. Pertama, setoran modal Rp1,79 triliun ke PT Amman Mineral Industri (AMIN) yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membia­yai pengeluaran modal atas proyek smelter dan pemurnian logam mulia AMIN di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kedua, AMMN akan melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan smelter sebesar Rp3,05 triliun. Ketiga, sisa dana IPO akan digunakan AMMN untuk penyetoran modal kepada AMNT untuk proyek ekspansi pabrik konsentrator dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Sumbawa Barat, NTB. Presiden Direktur Merdeka Copper Gold Albert Saputro sebelumnya menargetkan peningkatan produksi emas dan tembaga pada 2023. Induk usaha MBMA itu juga menyiapkan capital expenditure (capex) dan investasi US$750 juta pada 2023 yang akan dialirkan ke proyek acid iron metal US$250 juta, US$90 juta untuk Sulawesi Cahaya Mineral, US$110 juta untuk Pani, dan US$130 juta untuk Zhao Hui Nickel. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Juan Harahap dalam risetnya menyoroti rencana ekspansi smelter AMMN sebagai salah satu katalis positif kinerja perseroan ke depan. Valuasi saham AMMN kompetitif mencapai 7,4 kali P/E 2022, diskon 17,7% dari rata-rata industri. Sementara itu, Analis CGS-CIMB Sekuritas Indonesia Ryan Winipta berpendapat koreksi saham NCKL sejalan dengan perubahan pandangan investor menjadi bearish terhadap penambang komoditas dan nikel di tengah penurunan harga. Pada 2023, harga rata-rata FeNi NCKL diperkirakan sebesar US$14.900 per ton dan harga MHP sebesar US$16,8 per ton. Saham NCKL mendapat rekomen­­dasi akumulasi dengan target harga sebesar Rp1.200.