;

PERTAMBANGAN, Hilirisasi Menjadi Prioritas Negara

Ekonomi Yoga 01 Jul 2023 Kompas
PERTAMBANGAN, Hilirisasi Menjadi Prioritas Negara

Kementerian Investasi mempertegas penerapan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah tetap menjadi prioritas negara meskipun menuai pro dan kontra di dunia internasional. Hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral mentah diyakini sebagai upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus bentuk kedaulatan negara. ”Langit runtuh pun, hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara. Larangan ekspor akan tetap dipertahankan. Kalau mau (gugat) ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), ke WTO saja,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/6). Pernyataan Bahlil tersebut merespons pernyataan Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023, Article IV Consultation with Indonesia, yang dirilis Senin (26/6), IMF menyambut baik kebijakan hilirisasi Indonesia sebagai upaya transformasi ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah, menarik investasi asing, dan transfer teknologi.

Namun, kebijakan itu harus didasari analisis biaya-manfaat dan pertimbangan untuk meminimalkan limpahan lintas batas. Menurut Bahlil, laporan IMF itu mengandung standar ganda dalam menilai kebijakan hilirisasi Indonesia. Meski mendukung tujuan hilirisasi di satu sisi, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena dapat  mengurangi penerimaan dan berdampak negatif bagi negara lain.Bahlil menambahkan, hilirisasi dan larangan ekspor mineral justru memberikan banyak manfaat. Berkaca dari nikel, nilai ekspor produk nikel meningkat 10 kali lipat dari tahun 2017 sebesar 3,3 miliar USD menjadi 29 miliar USD pada tahun 2022. Di sisi lain, imbuh Bahlil, investor global masih percaya kepada arah kebijakan Pemerintah Indonesia. Hal ini tampak dari penanaman modal asing pada triwulan I-2023 mencapai Rp 328,9 triliun atau tumbuh 16,5 persen secara tahunan. (Yoga)


Download Aplikasi Labirin :