Industri pertambangan nasional ternyata masih dianggap kurang kompetitif di tengah hingar bingar optimasi sumber daya mineral yang dibutuhkan untuk pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Tanah Air. Kurang kompetitifnya industri pertambangan nasional tecermin dari minimnya investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi sepanjang tahun lalu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, dari US$5,69 miliar investasi yang dibenamkan sepanjang tahun lalu, alokasi untuk eksplorasi hanya US$261,36 juta. Artinya, meski target investasi subsektor mineral dan batu bara (minerba) pada 2022 mampu menembus target yang ditetapkan US$5,01 miliar, tetapi hanya sekitar 4,58% yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Arya Rizki Darsono, Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia, mengatakan ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha pertambangan menjadi alasan utama minimnya investasi untuk kegiatan eksplorasi. “Faktor penyebab tidak selalu terkait dengan biaya, tetapi faktor di lapangan, seperti isu lahan, sosial dan lingkungan, serta banyaknya sumber daya yang ada di kawasan hutan,” katanya, dikutip Senin (20/2). Pemerintah pun dinilai perlu membuat regulasi yang tidak hanya memuat kewajiban pelaku usaha pertambangan melakukan kegiatan eksplorasi, tetapi juga mengatur kemudahan dan menghilangkan hambatan yang ada di lapangan.

Di tengah gembar-gembor proyek hilirisasi tambang, muncul kabar: pemerintah akan melonggarkan larangan ekspor mineral mentah yang seharusnya mulai berlaku pada Juni tahun 2023 ini. Informasi yang dihimpun KONTAN menyebutkan, Kementerian ESDM memanggil beberapa petinggi perusahaan mineral. Pemerintah ingin mendengar progres proyek smelter masing-masing perusahaan. Penelusuran KONTAN menyebut mayoritas pengusaha mineral juga tak keberatan jika ada tambahan pengenaan bea keluar tambahan ketimbang ekspor distop. Larangan ekspor 100% akan membuat mereka kesulitan melanjutkan proyek smelter. Selama ini, para penambang memang membayar bea keluar mineral, sesuai progres smelter sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010.2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar. Hanya, saat dikonfirmasi ihwal relaksasi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan pemerintah tetap menjalani kebijakan larangan ekspor mineral mentah tahun ini. "Sejak 2018 diberikan waktu sampai 2023. Jika tak bisa penuhi (membangun smelter), tak boleh ekspor," tandas dia, Jumat (10/2) lalu.

Entah sudah berapa kali, Presiden Joko Widodo dalam setiap sambutan di depan umum, menyinggung soal penghiliran. Ketika menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan pada Senin (6/2), Kepala Negara bicara soal penghiliran industri laut. Lima hari sebelumnya, bicara di depan para investor yang menghadiri ajang Mandiri Investment Forum, Presiden Jokowi menyinggung soal penghiliran industri pertambangan. Menurut Presiden, kebijakan penghiliran tambang yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil. Dia mencontohkan, larangan ekspor nikel sejak Januari 2020 yang diikuti dengan penghiliran produk nikel di Tanah Air, mendorong nilai ekspor nikel dari US$1,1 miliar menjadi US$30 miliar—US$33 miliar pada 2022. Presiden juga meminta dukungan dari semua pihak, termasuk pelaku industri keuangan untuk mendukung arah penghiliran yang disusun pemerintah. Nikel merupakan satu dari empat komoditas utama penghiliran di industri tambang. Dalam kerangka penghiliran industri berbasis mineral tambang milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin), empat komoditas utama penghiliran selain nikel yakni besi baja, aluminium, dan tembaga. Dalam roadmap penghiliran milik Kemenperin 2016—2025, tergambar di komoditas baja, misalnya, industri manufaktur untuk pengolahan produk slab, strip, roof, dan tube, belum tersedia di dalam negeri. Untuk komoditas nikel, pembangunan sarana pemurnian dapat memotong rantai produksi pengolahan. Namun, produk lanjutannya seperti baterai, nickel alloy, atau stainless steel billet, juga belum ada di Tanah Air.

Arah kebijakan penghiliran di Indonesia, masih menyisakan sejumlah persoalan klasik. Keterbatasan industri manufaktur yang menjadi penghubung antara hulu dan hilir, butuh solusi konkret untuk dipenuhi. Dengan ketersediaan bahan baku yang memadai, kebijakan penghiliran mestinya dapat meningkatkan daya saing dan berkontribusi optimal bagi perekonomian dalam negeri. Apalagi, sejak kebijakan penghiliran beberapa komoditas tambang dijalankan, nilai ekonomi yang diperoleh negara meningkat tajam.

JAKARTA, ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, progres kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tetap menjadi syarat izin ekspor mineral. Hal ini seiring dengan rencana penerapan larangan ekspor mineral mentah dan olahan pada Juni mendatang. Larangan ekspor merupakan amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan semangat hilirisasi mineral sudah lama digaungkan melalui UU Minerba sejak 2009 silam. Bahkan dalam perpanjangan operasi perusahaan tambang berlisensi Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun memuat ketentuan hilirisasi. Artiannya pembangunan smelter maupun larangan ekspor bukan hal yang baru dikemukakan pemerintah. “Undang-Undang Minerba kan mensyaratkan hilirisasi, terutama untuk misalnya perpanjangan dari KK menjadi IUPK, syaratnya harus bangun pabrik pemrosesan [smelter],” kata Arifin di Jakarta, Jumat (10/2). (Yetede)

Harapan Indonesia untuk mengibarkan proyek hilir pertambangan, termasuk ekosistem kendaraan listrik, masih terbentur kendala. Selain masalah teknologi dan mitra bisnis, proyek hilirisasi di Tanah Air masih minim dukungan pendanaan. Presiden Joko Widodo buka suara terkait dukungan pendanaan untuk hilirisasi pertambangan. Dia kerap menerima keluhan dari pengembang smelter yang merasa kesulitan meraih pendanaan. Padahal, pemerintah sedang gencar menggelar hilirisasi berbagai sumber daya alam mineral dan batubara. Itulah sebabnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya dukungan terhadap proyek hilirisasi. Kendala pendanaan dalam pengembangan smelter diamini Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey. "Iya, pendanaan eksternal untuk proyek smelter nikel lebih sulit didapat belakangan ini," kata dia, Rabu (8/2), tanpa memerinci proyek yang kesulitan pendanaan. Ada pula proyek smelter Mempawah yang masih mandek. Proyek ini dikelola PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), anak usaha PT Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). "Progres proyek smelter ini mencapai 22%," kata Direktur Utama Mind Id, Hendi Prio Santoso. Isu terkendalanya proyek smelter Mempawah terkait hal teknis. Misalnya, ada dispute mengenai pembagian kerja di antara anggota konsorsium kontraktor yakni sisa pekerjaan dari porsi PTPP di Inalum plant yang akan dimasukkan ke dalam scope China Almunium International Engineering Co Ltd (Chalieco). Proyek smelter ini telah tertunda selama 16 bulan dan berpotensi rugi sekitar US$ 450 juta atau rata-rata US$ 28 juta per bulan.

JAKARTA, ID – PT Aneka Tambang Tbk (Antam/ANTM) siap melanjutkan negosiasi kerja sama proyek pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan LG Energy Solution (LGES). Artinya, LG Energy Solution dipastikan tidak menarik diri di proyek tersebut. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie menyampaikan, perseroan telah menyelesaikan proses spin off konsesi nikel kepada anak usaha. Selanjutnya, tambang itu akan dikerjasamakan bersama LGES dalam proyek pengembangan baterai EV. Menurut Faisal, saat ini, terdapat diskusi di internal konsorsium LGES mengenai komposisi partisipasi antaranggota di setiap lini rantai industri baterai EV. “Sebab, industri EV battery yang akan dikembangkan mencakup proses yang holistik, dari hulu ke hilir atau dari tambanghingga battery recycling,” kata Faisal kepada Investor Daily Selasa (7/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai global key player industri hilirisasi berbasis komoditas seiring dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia dalam jumlah besar. Untuk itu, pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang mineral, dan industri berbasis migas dan batu bara. “Pemerintah terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima, akhir pekan lalu. Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.(Yetede)

PT Freeport Indonesia optimistis dapat memenuhi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh pemerintah di tengah sentimen larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun RKAB dengan target yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Targetnya, perusahaan bisa memproduksi setidaknya 1,6 miliar pon tembaga, dan sekitar 1,8 juta ounce emas. Target produksi itu juga diikuti dengan target penjualan tembaga dan emas yang bisa direalisasikan dengan optimal pada tahun lalu. Dengan begitu, Freeport Indonesia bisa meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi kembali rencana penyetopan ekspor untuk tembaga.“Pemerintah sedang mengevaluasi dalam bulan-bulan ini,” kata Airlangga.

Tekad Pemerintah Indonesia menyetop ekspor sejumlah komoditas pertambangan rupanya sudah bulat. Langkah itu selaras dengan kebijakan penghiliran pertambangan yang tengah dipacu. Kemarin, Rabu (1/2), dalam ajang Mandiri Investment Forum 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan segera mengumumkan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul pelarangan nikel yang telah berlaku, serta bauksit mulai Juni nanti. Presiden menegaskan pelarangan ekspor tembaga mentah dilandasi oleh progres yang baik dari pembangunan smelter di Tanah Air. Menurut catatan Bisnis, pembangunan smelter di Nusa Tenggara Barat milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah mencapai 50%, sedangkan yang dikembangkan oleh PT Freeport Indonesia sudah lebih dari 51%. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan penghiliran pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Konsistensi dalam menjalankan kebijakan penghiliran, kata Presiden, akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Jika ditengok, berdasarkan Undang-Undang No. 3/2020, tenggat larangan ekspor mineral mentah memang akan dimulai pada Juni 2023. 

Pesan lebih terbuka justru disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah bakal mengkaji penerapan formula khusus untuk smelter tembaga yang dikerjakan oleh Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara jelang larangan ekspor mineral mentah yang efektif dan berlaku menyeluruh pada pertengahan 2023. Bahlil berdalih kemajuan pengembangan smelter dari Freeport dan Amman Mineral sudah lebih 50%. Saat ini, pihaknya telah memberikan laporan dan informasi utuh terkait dengan persoalan pembangunan smelter Freeport, termasuk pandemi Covid-19 yang menyebabkan proyek di hampir semua sektor, termasuk industri pertambangan terhambat. Ditjen Minerba pun telah melakukan kajian untuk mengetahui kendala apa saja yang terkait langsung dengan Covid-19 dalam pembangunan smelter Freeport. Dari situ, pemerintah bakal memutuskan bagaimana nantinya kelanjutan nasib Freeport saat ekspor mineral mentah diberlakukan.