Bank Pembangunan Daerah atau BPD terus memacu kolaborasi dengan sejumlah bank-bank besar guna meningkatkan aktivitas transaksi nontunai. PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua, misalnya, menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). BNI akan meningkatkan operasional pelayanan Bank Papua melalui pemanfaatan sejumlah produk. Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan, kolaborasi ini mencakup kerja sama co-branding Tap-Cash, layanan tarik tunai ATM, Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan program pengembangan kurikulum peningkatan kapabilitas SDM. Sementara itu, Dirut Bank Papua F Zendrato mengatakan, Bank Papua terus proaktif meningkatkan kapabilitas digital melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut Zendrato, kerja sama dengan BNI akan membuat Bank Papua makin lincah pada era digitalisasi.

Penaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) yang berimbas pada kenaikan suku bunga simpanan, rupanya tak serta merta membuat bank buru-buru mengerek bunga kredit. Bahkan, kelompok bank besar, yang menjadi magnet bagi nasabah perbankan, diperkirakan masih menahan suku bunga kredit, meskipun biaya dana mulai meninggi. Tak ayal, strategi tersebut diprediksi membuat profitabilitas bank-bank besar pada akhir tahun ini tetap moncer. Apalagi, permintaan kredit diramal tetap tinggi kendati risiko lonjakan inflasi membayangi. Gelagat itu sejatinya sudah terlihat dari kinerja industri perbankan sejauh ini. Hingga semester I/2022 saja, total laba industri bank tembus Rp97,2 triliun, atau melonjak 43,95% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan laba itu menjadi indikasi bahwa bank, terutama di kelompok bank papan atas, berhasil mengelola selisih atau spread antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Faktanya, selama ini kontribusi laba bank-bank besar terhadap total laba industri selalu dominan. Jika dilihat pada Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 saja, laba per semester I/2022 tembus Rp68,94 triliun, atau hampir 70% dari total industri. Saat dimintai tanggapan, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Supari mengatakan bahwa laba yang dibukukan perseroan pada tahun ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun lalu.

Tenggat waktu pemenuhan ketentuan modal inti minimun perbankan sudah semakin mepet. Sebagian besar bank kecil yang harus menambah modal akan menempuh aksi rights issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Adapun sebagian lainnya memilih private placement atau melalui injeksi modal secara langsung yang dilakukan pemilik saham maupun investor baru. Bank Ina Perdana Tbk (BINA), misalnya, memilih jalur rights issue. BINA akan menerbitkan saham baru sebanyak 296,85 juta saham atau 4,76% dari total saham yang ditempatkan. Per Juni 2022, modal inti Bank Ina tercatat Rp 2,27 triliun. Jika seluruh saham rights issue terserap modal inti BINA akan melebihi Rp 3 triliun. Daniel Budirahaju, Direktur Utama Bank Ina mengatakan, perseroan akan mengembangkan superapp. "Setelah mendapat izin digital banking dari OJK, kami akan mengembangkan unit digital bank," kata Daniel, Rabu (12/10). Sementara Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) akan menggelar private placement dengan menerbitkan saham baru sekitar 19,9 miliar unit saham. Saham baru ini bakal diserap oleh Capital Global Investama, pengendali saham eksisting. Bank Ganesha Tbk (BGTG ) juga akan rights issue dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 120 per saham. Sehingga berpeluang meraup dana Rp 900 miliar. Modal inti Bank Ganesha per Juni 2022 sebesar Rp 2,1 triliun.

Bisnis layanan cash management atau pengelolaan kas yang dijalankan perbankan mengalami pertumbuhan pesat, seiring digitalisasi layanan di segmen nasabah non ritel. Peningkatan ini mendorong pendapatan berbasis komisi bagi bank sekaligus mendorong pertumbuhan dana murah. Salah satu bank yang menorehkan pertumbuhan di bisnis pengelolaan kas adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Bank ini mencatatkan volume transaksi cash management system sebesar Rp 3.755 triliun hingga September 2022 atau tumbuh 27% secara year on year (yoy). Adapun frekuensi transaksinya mencapai 33,6 juta.

Lembaga perbankan merupakan urat nadi perekonomian yang harus selalu solid. Sebab, perbankan yang kacau dan tidak berfungsi justru bisa memperdalam krisis. Oleh karena itu, perbankan harus diawasi ketat agar tidak bangkrut. Akan tetapi, saat bank bangkrut, tetap ada acara untuk membuatnya fungsional, yakni dengan intervensi pemerintah. Demikian argumentasi Profesor John Hassler, anggota Komite Hadiah Nobel Ekonomi, saat pengumuman pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2022 di Stokcholm, Swedia, Senin (10/10). Para pemenang kali ini adalah Ben S Bernanke, mantan Gubernur Bank Sentral AS (2006-2014) dan kini anggota senior untuk studi ekonomi di The Brookings Institution; Douglas W Diamond dari University of Chicago, AS; dan Philip H Dybvig dari Washington University St Louis, AS. Tiga pemenang Nobel itu diganjar hadiah ”Untuk riset tentang bank dan krisis keuangan.” Hassler mengatakan, Diamond dan Dybvig menunjukkan peran vital perbankan. Oleh karena itu, perbankan sendirilah yang harus menjaga kepercayaan nasabah dengan memelihara likuiditas agar terhindar dari serbuan nasabah.

Perbankan harus menjaga agar dana-dana jangka pendek tidak ditempatkan pada aset yang menghasilkan dalam jangka panjang. Meski ditempatkan pada pinjaman berjangka panjang, perbankan harus mengukur kelayakan pendanaan dan permodalan guna menjaga kekuatan keuangan. Diamond dalam jumpa pers melalui telekonferensi video mengatakan, ”Kini perbankan dalam posisi lebih solid ketimbang menjelang krisis ekonomi AS 2008.” Pencegahan kebangkrutan harus dilakukan seketat mungkin dan sedini mungkin agar tidak berdampak pada kekacauan ekonomi. ”Andaikan Lehman Brothers pada 2008 bisa dicegah agar tidak bangkrut, kekacauan perekonomian bisa dihindari,” kata Diamond. Riset mereka memperkuat pentingnya lembaga penjamin simpanan, termasuk asuransi deposito. Di dalam kekacauan perbankan, ketakutan nasabah bisa memicu krisis perbankan lebih mendalam. Lembaga penjamin simpanan berperan mengurangi kepanikan nasabah sehingga tidak merunyamkan peran intermediasi perbankan. (Yoga)

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi pusat produk dan destinasi halal dunia. Atas hal tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen mendukung penuh akselerasi sertifikasi halal dan inisiatif-inisiatif penguatan ekosistem Global Halal Hub. Pada Rakor Tingkat Tinggi Akselerasi Sertifikasi Halal dan Penguatan Ekosistem Global Halal Hub, disepakati inisiatif program strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk dan destinasi halal dunia tahun 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inisiatif itu menunjukkan semangat penguatan kolaborasi. BI bersama Kementerian atau Lembaga yang hadir berkomitmen membentuk suatu ekosistem terintegrasi yang akan mengoptimalkan potensi untuk menjadi produsen produk halal dan memperkuat perannya sebagai pelaku usaha global. 

 Menurut Perry Warjiyo, Pertama, program-program strategis tersebut antara lain, berjamaah untuk memperkuat Global Halal Hub, fokus pada produk fashion dan makanan halal dengan pasar Timur Tengah, mempersiapkan misi dagang Bersama, memperbanyak aggregator dan akses global, serta digitalisasi proses dan penguatan kapasitas SDM. Menurut Dirut BSI Hery Gunardi, inisiatif strategis tersebut selaras upaya BSI yang  mengembangkan Islamic ecosystem. “BSI mendukung inisiatif program tersebut dan berkomitmen memperkuat sinergi dengan BI serta berbagai Lembaga/institusi lain untuk mendukung akselerasi sertifikasi halal dan penguatan ekosistem Global Halal Hub sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Hery Gunardi. (Yoga)

Kendati ada rencana memperpanjang restrukturisasi kredit yang akan menyasar debitor dari sektor ekonomi dan geografis tertentu, hasil pemeriksaan OJK menunjukkan, industri perbankan sudah mempersiapkan mitigasi risiko selesainya restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit terkait dengan dampak pandemi Covid-19 dijadwalkan berakhir Maret 2023. Mengutip data OJK, sampai Agustus 2022, nilai restrukturisasi kredit mencapai Rp 543,45 triliun, menurun Rp 16,77 triliun dibandingkan Juli 2022. Jumlah itu jauh menyusut 34,56 % dari titik puncaknya, yakni Rp 830,47 triliun pada Agustus 2020. Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aestika Oryza Gunarto menyampaikan, pihaknya menyiapkan tiga skenario mitigasi risiko menjelang  selesainya program restrukturisasi. Pertama, melakukan monitoring ketat terhadap debitor yang memiliki kualitas kredit bermasalah untuk mengantisipasi kredit macet. Kedua, BRI akan lebih selektif dalam melakukan restrukturisasi kredit, khususnya restrukturisasi berulang. ”Terakhir, melakukan upaya penyelesaian bagi nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar serta melakukan pembentukan pencadangan yang memadai. Strategi pencadangan harus dipupuk dari sekarang untuk mengantisipasi tantangan ekonomi di masa depan,” ujar Aestika, Rabu (5/10), di Jakarta. (Yoga)

PermataBank menandatangani perjanjian pembiayaan syariah kepada PT Link Net Tbk (LINK) dengan total keseluruhan fasilitas sebesar Rp 1,5 triliun. Pembiayaan investasi kepada LINK menggunakan produk pembiayaan syariah dengan akad musyarakah mutanaqisoh (MMQ) dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.

Pandemi Covid-19 menimbulkan masalah aset busuk di perbankan. Salah satunya pada properti high rise atau apartemen. Seperti rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) yang tinggi pada segmen ini. Walhasil bank BUMN itu harus menjual aset busuk tersebut untuk memperbaiki kualitas keseluruhan aset. Kredit apartemen BTN masuk pada segmen kredit konstruksi. NPL segmen ini mencapai 23,11% per Juni 2022, naik dari 21,29% dari akhir tahun lalu. NPL di segmen ini mulai meningkat tinggi sejak 2018 menjadi 7,13%, lalu naik 18,71% pada 2019 dan 19,58% pada 2020. Sedangkan NPL kredit komersial mencapai 10,88% per Juni 2022, turun dari 15,26% pada akhir 2021. Elisabeth Novie Riswanti, Direktur Remedial & Wholesale Risk Bank BTN pernah bilang, rasio tinggi NPL di kedua segmen tersebut didominasi pada segmen high rise.

Saat ini beberapa bank masih belum memenuhi ketentuan jumlah saham beredar di publik atau free float sebesar 7,5%. Di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS), Bank Permata Tbk (BNLI), dan Bank BTPN Tbk (BTPN). Namun, ketiga bank yang masuk dalam daftar bank beraset jumbo di Tanah Air itu menyatakan sudah siap untuk memnuhi kebutuhan tersebut. BTPN saat ini tercatat baru memiliki free float 5,25%. Artinya, perseroan itu masih harus mengalirkan minimal 2,25% saham ke publik guna memenuhi aturan. Selebihnya sebesar 92,43% digenggam oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Direktur Kepatuhan BTPN, Dini Herdini mengatakan, terkait pemenuhan aturan, BTPN saat ini mengalihkan saham treasury atau saham-saham yang dibeli kembali (buyback) bank sebelumnya.  Adapun Bank Permata saat ini baru mencatatkan free float 1,29%. Sedangkan 98,71% saham dimiliki oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Direktur Keuangan Bank Permata, Lea Kusumawijaya mengatakan, sejak Bangkok Bank menyelesaikan kewajiban tender offer setelah mengakuisisi Bank Permata dari Astra dan Standard Chartered Bank, jumlah saham beredar BNLI memang sangat kecil.