Geliat dunia usaha pada tahun depan diprediksi tak lebih moncer dibandingkan dengan tahun ini. Hal itu tercermin dalam target Pajak Penghasilan Nonmigas pada 2023 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan outlook pada 2022. Panitia Kerja (Panja) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati target Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas senilai Rp873,6 triliun. Target itu lebih rendah 4,23% dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang mencapai Rp912,2 triliun. Estimasi PPh Nonmigas pada tahun ini pun melejit hingga 21,78% dibandingkan dengan target dalam APBN 2022 Perubahan. Hal itu merefleksikan optimisme pemerintah yang cukup tinggi pada tahun ini. Sebaliknya, lebih rendahnya target PPh Nonmigas menggambarkan bahwa 2023 masih menjadi tahun yang penuh tantangan. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Mudah Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan, pengaruh dari luar negeri yakni ketidakpastian akibat perang Rusia-Ukraina berisiko mereduksi aktivitas ekonomi. “Ada pengaruh perang, sehingga lebih rendah dibandingkan dengan pada tahun ini,” kata dia kepada Bisnis, Kamis (15/9).

Di tengah ancaman inflasi dan dinamika ekonomi global yang semakin sulit diprediksi tahun depan, pemerintah dan DPR menargetkan penerimaan pajak yang relatif tinggi pada tahun 2023. Target ini hanya bisa terpenuhi apabila konsumsi rumah tangga menggeliat sejalan dengan terkendalinya tingkat inflasi. Berdasarkan postur sementara APBN 2023 yang disepakati Panja Badan Anggaran (Banggar) DPR, target penerimaan perpajakan tahun 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun, lebih besar Rp 4,3 triliun dibandingkan RAPBN 2023 yang sebesar Rp 2.016,9 triliun. Perubahan angka terjadi di sejumlah komponen penerimaan, antara lain PPN dari Rp 740,1 triliun dalam RAPBN 2023 menjadi Rp 743 triliun dalam kesepakatan Panja Banggar; bea masuk dari Rp 47,3 triliun dalam RAPBN 2023 menjadi Rp 47,5 triliun dalam kesepakatan Panja Banggar; serta bea keluar dari Rp 9 triliun menjadi Rp 10,2 triliun. Terkait penerimaan PPN, apabila dibandingkan dengan outlook penerimaan PPN tahun 2022 di angka Rp 599 triliun, target 2023 melonjak 24,04 %.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Kamis (15/9) mengatakan, target penerimaan PPN pada tahun depan akan terpenuhi selama target pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dipatok pada tahun 2023 juga terpenuhi. Dalam kesepakatan yang terjalin antara Kemenkeu dan Panja Banggar DPR, pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3 % dengan tingkat inflasi 3,6 %. Fajry mengingatkan, penyesuaian harga BBM yang terjadi di triwulan III-2022 dapat berkorelasi erat pada melesatnya indeks harga konsumen (IHK) sehingga berimplikasi pada seretnya setoran pajak dari konsumsi masyarakat. Jika konsumsi terus tertekan karena tingginya inflasi, kinerja penerimaan PPN akan turut tertekan. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, target penerimaan pajak pada tahun depan memiliki pijakan pada asumsi maksimal normalisasi ekonomi. Oleh karena itu, sejalan dengan pemulihan aktivitas perekonomian di tahun 2023, PPN akan menjadi salah satu komponen penerimaan negara yang berpotensi besar mencatatkan pemulihan. ( Yoga)

Total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perdagangan atau layanan digital sejak Juli 2020 hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp 8,2 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, 2021 Rp 3,9 triliun, dan 2022 sebesar Rp 3,5 triliun. Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, Jumat (9/9). (Yoga)

Ini bisa jadi kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor jika terwujud kelak. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengusulkan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak progresif kendaraan bermotor. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, usulan penghapusan ini bertujuan untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. "Kami usulkan agar balik nama dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat mau semua bayar pajak", kata Yusri, Jumat (26/8).

JAKARTA, ID — Anggaran negara, APBN dan APBD, harus dibelanjakan untuk membeli produk buatan dalam negeri, bukan produk impor. Semua kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah harus menghentikan kebiasaan membeli produk impor dengan anggaran negara. Penggunaan anggaran negara untuk membeli produk dalam negeri mampu menggerakkan ekonomi nasional. “Sangat lucu sekali, APBN yang kita collect dari pajak, dari PNBP, dari royalti masuk ke APBN. Kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor. Waduh, bodoh banget kita kalau terus-terusan begitu, ndak,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022). Hadir mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Yetede)

Penerimaan pajak pada tahun depan lebih landai. Pemerintah berharap pada perbaikan ekonomi, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) serta harga komoditas untuk memenuhi target pajak di tahun depan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.715,1 triliun. Angka ini hanya tumbuh 6,7% dari outlook APBN 2022 Rp 1.608,1 triliun. Target ini jauh di bawah pertumbuhan tahun ini sebesar 25,8% year on year (yoy). Hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, harga komoditas 2022 menambah penerimaan pajak Rp 279,8 triliun. Karena itu tahun depan, pajak dari komoditas bisa menambah penerimaan pajak sebesar Rp 211 triliun. Tahun depan tambahan penerimaan pajak terbesar dari; Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) yakni Rp 59,4 triliun dari outlook tahun ini atau 8,73% menjadi Rp 740 triliun. Kedua, dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas, naik 43,2 triliun atau tumbuh 5,2% menjadi Rp 873,6 triliun. PPh nonmigas ini mengandalkan pada harapan ekonomi dalam negeri tumbuh sehingga perusahaan mencetak laba. Ketiga, dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dipungut pemerintah pusat, ditargetkan naik 49,8% atau setara Rp 10,4 triliun menjadi Rp 31,3 triliun. Kenaikan yang signifikan ini bukan karena kenaikan tarif PPB. Melainkan tingginya setoran PBB migas.

JAKARTA, ID – Penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2023 ditargetkan mencapai Rp 2.016,9 triliun, tumbuh 4,8% dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 1.924,9 triliun. Target penerimaanmperpajakan yang tembus lebih dari Rp 2.000 triliun ini merupakan pertama kali dalam sejarah Indonesia Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, pertumbuhan target penerimaan perpajakantahun depan yang sebesar 4,8% memang tercatat relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di tahuntahun sebelumnya. Seperti tahun ini, penerimaan perpajakan diprediksi tumbuh 24,4% dari Rp 1.547,8 triliun pada 2021 menjadi Rp1.924,9 triliun. Bahkan, penerimaan perpajakan pada 2021 yang sebesar Rp 1.547,8 triliun juga tumbuh mencapai 20,4% dibandingkan pada 2019 yang sebesar Rp 1.285,1 triliun. “Tahun 2023 hanya tumbuh 4,8%. Kenapa kami berikan estimasi pertumbuhan yang modest? Karena penerimaan pajak di 2021-2022 ada windfall dari komoditas,” ujar Sri
Muyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022). (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi penerimaan negara hingga Juli 2022 sebesar Rp 1.213,5 triliun. Kinerja tersebut sudah mencapai 68% dari target setoran di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun. Angka ini tumbuh 25,8% yoy dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun lalu. Perincian penerimaan negara ditopang oleh penerimaan pajak dan juga penerimaan dari kepabeanan dan cukai. 

Pertumbuhan penerimaan pajak paruh kedua 2022 diproyeksi melandai terimpit oleh meningkatnya risiko perlambatan ekonomi global. Meski pertumbuhan penerimaan pajak akan berada di level moderat, otoritas fiskal optimistis target penerimaan pajak tahun ini dapat tercapai. Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, otoritas fiskal tengah mewaspadai meningkatnya risiko perlambatan ekonomi dunia yang dapat memberi dampak perlambatan kepada aktivitas ekonomi domestik.

Kemenkeu mencatat total penerimaan pajak sepanjang semester I-2022 mencapai Rp 868,3 triliun, naik 55,7 % dibandingkan dengan penerimaan pajak negara pada semester I-2021, yakni Rp 557,8 triliun. Dalam UU APBN 2022, pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 1.265 triliun. Kemudian melalui Perpres No 98 Tahun 2022 tentang RAPBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah merevisi penerimaan pajak tahun ini menjadi Rp 1.485 triliun. (Yoga)

Belum ada tanda-tanda stimulus Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) mobil yang berakhir September mendatang bakal diperpanjang. Jika tidak ada kebijakan perpanjangan salah satu yang bisnis terancam adalah multifinance. Padahal hingga kuartal kedua tahun ini, meski ada PPnBM DTP, masih saja multifinance terkoreksi.