Kredit
( 575 )Oktober, Kredit Himbara Tumbuh 11,76%
Tanda-Tanda Likuiditas Bank Mulai Ketat
Kepemilikan perbankan atas surat berharga negara (SBN) mulai menyusut. Gejala ini terjadi sejalan dengan likuiditas bank yang tak selonggar tahun lalu. Likuiditas perlahan mulai mengetat, tercermin dari loan to deposit ratio atau rasio pinjaman (LDR) yang sudah naik ke level 83,92% per September dari 78,78% pada Desember 2022. LDR meningkat sejalan penyaluran kredit yang mengalir lancar, tumbuh 8,99% per Oktober 2023. Bandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK) hanya tumbuh 3,43%.
Menurut data Kementerian Keuangan, penempatan dana perbankan di SBN sampai 28 November 2023 mencapai Rp 1.571,20 triliun, turun 13,1% dari Rp 1.808,64 triliun di periode yang sama di 2022.
Direktur Treasury & Capital Market Bank CIMB Niaga John Simon menyebut, kepemilikan bank di SBN turun lantaran likuiditas memang sudah tak selonggar sebelumnya. LDR CIMB Niaga per September 2023 berada di level 86,4%.
"Kami memperkirakan penempatan dana di SBN ke depan akan stabil, kurang lebih sama dengan level sekarang. Kami akan atur supaya seimbang, tetapi penyaluran kredit pasti akan selalu kami jaga," kata John kepada KONTAN, Jumat (1/12).
Senada, penempatan Bank Mandiri pada surat berharga juga menurun. Per Oktober 2023, jumlah surat berharga yang dimiliki bank ini tercatat Rp 224 triliun, berkurang 13,85% secara tahunan.
VP Corporate Communications Bank Mandiri Ricky Andriano menuturkan, posisi LDR Bank Mandiri naik ke 87,33% per Oktober 2023, dari 80,04% pada periode yang sama tahun lalu. "Peran intermediasi keuangan Bank Mandiri semakin baik. Kami selalu mengedepankan penyaluran kredit," kata dia.
EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan, penempatan dana di surat berharga merupakan langkah menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan ekspansi kredit yang sehat.
Asuransi Kredit Meningkat Signifikan
Kinerja asuransi kredit pada kuartal III-2023 mengindikasikan
adanya tren peningkatan penyaluran kredit sekaligus perbaikan kualitas kredit.
Di sisi lain, perbankan tetap menjaga kualitas kredit yang diberikan dengan
mengedepankan prinsip kehati-hatian. Mengutip data Asosiasi Asuransi Umum
Indonesia (AAUI), premi dicatat industri asuransi umum pada lini asuransi
kredit, terutama kredit jangka panjang, meningkat signifikan sebesar 28,7 %
secara tahunan menjadi Rp 13,86 triliun pada kuartal III-2023. Di sisi lain,
klaim asuransi kredit juga meningkat 21,2 % secara tahunan menjadi Rp 9,81 triliun.SeniorResearchAssociate
IndonesiaFinancial Group (IFG) Progress Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan,
kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit UMKM menjadi segmen terbesar dalam
asuransi kredit.
”Sampai dengan kuartal III-2023, alokasi KUR utamanya pada
sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, dan jasa-jasa. Sementara itu, dari
sisi pelaku asuransi kredit, Askrindo (PT Asuransi Kredit Indonesia) dan
Askrida (PT Asuransi Bangun Askrida) memiliki proporsi yang besar,” katanya
saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (1/12). Berdasarkan data OJK, outstanding
penyaluran kredit oleh Bank Umum kepada segmen UMKM meningkat dari Rp 1.332 triliun
pada awal 2023 menjadi Rp 1.466 triliun pada September 2023. AAUI melaporkan,
rasio klaim lini asuransi kredit yang dibayar asuransi umum tercatat sebesar
70,8 %. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya, yakni 75,2 %. ”Artinya, kualitas kredit meningkat. Kemudian,
debitor juga mampu mengelola kredit yang diterima untuk keberlangsungan
aktivitas bisnisnya sehingga tidak bangkrut,” lanjut Ibrahim. (Yoga)
2024, Bankir Optimistis Kredit Tumbuh Dua Digit
Insentif Kartu Kredit Kembali Diperpanjang
Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang relaksasi kartu kredit hingga pertengahan tahun 2024. Ini sejalan dengan bisnis kartu kredit yang memang masih terlihat lesu.
BI mencatat, pada Oktober 2023, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp 664,87 triliun atau turun sebesar 3,53% secara tahunan atau year on year (yoy).
Adapun, perpanjangan relaksasi meliputi batas minimum pembayaran pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp 100.000.
GM Divisi Bisnis Kartu BNI Grace Situmeang bilang relaksasi tersebut cukup berdampak pada peningkatan nilai maupun volume transaksi hingga sepuluh bulan pertama tahun ini di kisaran 20% secara tahunan. Hanya saja, ia tak mau menyebut nilai pastinya.
Grace meminta perpanjangan relaksasi ini juga perlu diikuti dengan peninjauan ulang terkait kebijakan tingkat bunga kartu kredit yang kini maksimal 1,75%. Mengingat, tren suku bunga sudah mengalami kenaikan.
Sependapat, SVP Credit Cards Grup Bank Mandiri Erin Young juga optimistis bahwa pertumbuhan bisnis di segmen ini akan tetap tumbuh. Ini terbukti dari volume transaksi sudah meningkat hingga 30% secara tahunan.
EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menilai perpanjangan insentif itu merupakan upaya dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian domestik.
Ia menyebutkan hingga saat ini kartu kredit masih menjadi salah satu pembayaran andalan nasabah BCA. Per Septermber 2023, transaksi kartu kredit BCA mencapai Rp 78,5 triliun, naik 34% yoy.
Segmen Konsumsi Dorong Pertumbuhan Kredit Perbankan
Suku Bunga Meningkat, Bank Jaga Kualitas Kredit
Ditengah tren kenaikan suku bunga saat ini, industri
perbankan cenderung akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit agar
kualitasnya terjaga. Ke depan, reindustrialisasi sektor manufaktur diperkirakan
mampu menjadi motor baru penggerak laju pertumbuhan industri perbankan. ”Bagi
masyarakat yang memiliki kemampuan finansial mencukupi, tren kenaikan suku
bunga ini disambut dengan antusias. Sebaliknya, mereka yang memiliki pinjaman,
bebannya akan bertambah sehingga berpotensi macet. Tentu saja, setiap bank memiliki preferensi
tersendiri, tergantung dari cost of fund (biaya bunga) dan margin keuntungannya
dalam mengambil risiko kredit,” kata Komisaris Bank Jago Anika Faisal di
sela-sela kegiatan Media Gathering Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas),
di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (24/11).
Oleh sebab itu, ketersediaan data nasabah yang merekam berbagai
transaksi secara historis menjadi instrumen penting bagi industri perbankan dalam
menjaga kualitas kredit. Data tersebut tidak hanya memuat penghasilan nasabah
dan berbagai variabelnya, tetapi juga termasuk perilaku (behavior) setiap
nasabah dalam bertransaksi. Menurut Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk
atau BTN Winang Budoyo, era suku bunga tinggi sudah mencapai titik puncaknya
sebagaimana ekspektasi global. Dari sisi domestik, sentimen tahun politik 2024
dan dukungan kebijakan likuiditas makropudensial BI juga akan berdampak positif
bagi sektor keuangan. ”Intinya, kenaikan suku bunga mulai berhenti, akan
stabil, dan tinggal menunggu waktunya. Lalu, sepanjang tahun pemilu tentu
peredaran uang akan meningkat dan berkontribusiterhadap pertumbuhan ekonomi.
Ditambah lagi, BI menurunkan giro wajib minimum yang mulai berlaku Oktober 2023,”
ujarnya. Di tengah ketidakpastian tersebut, sektor industri manufaktur dapat
menjadi opsi untuk mendorong penyaluran kredit perbankan sekaligus memicu
pertumbuhan ekonomi melalui serapan tenaga kerja. (Yoga)
Kemkop UKM Usulkan Syarat Hapus Tagih UMKM
Pemerintah terus menggodok aturan hapus tagih kredit UMKM. Terbaru, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan tambahan potensi nilai hapus tagih mencapai Rp 10,96 triliun dari yang terdampak bencana.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berujar, nilai ini dihitung berdasarkan debitur yang mengalami bencana gempa bumi 2006 dan pandemi Covid-19. Hanya saja, hal ini belum dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Teten merinci, potensi dari bencana gempa bumi 2006 senilai Rp 30,22 miliar dengan 11 debitur. Nah, debitur tersisa ini berharap 100% kreditnya dihapus tagih. Teten menambahkan, pihaknya telah mengusulkan beberapa kriteria untuk memilih debitur yang bisa dilakukan hapus tagih UMKM. Di antaranya, piutang telah macet dengan masuk dalam golongan lima dan sudah dilakukan hapus buku. Minimal usia hapus buku sekitar 10 tahun.
Usul lainnya, debitur sudah membayar angsuran pertama dengan batas maksimal pinjaman Rp 500 juta. Dan, tidak ada agunan bernilai uang untuk dijual. Kriteria lain, debitur sudah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.
Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengaku belum bisa memproyeksikan berapa nilai kredit BTN yang bisa dihapus tagih. Per September 2023, BTN telah melakukan hapus buku kredit Rp 2,7 triliun. Sekitar Rp 300 miliar di antaranya kredit UMKM.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menimpali, implementasi hapus tagih perlu peraturan pelaksana. Ini untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapustagih.
Mereka yang Menikmati Manisnya Dana Pinjol untuk Pengembangan Usaha
Jasuta (55) dan Suryanah (53), menjalankan usaha membuat
tempe yang dirintis pada 2005 di Kelurahan Curug Manis, Serang, Banten.
”Orang-orang bilang, tempe saya ini lebih awet, 3-4 hari, setelah dibeli, Jadi
ya mungkin di cari orang,” kata Suryanah tersenyum, Jumat (10/11). Suryanah berkeinginan mengembangkan usahanya.
Pada 2015 ia mengajukan kredit usaha ke bank konvensional. Dua kali ia meminjam
dana Rp 10 juta dengan tenor masing-masing 1,5 tahun. Seingatnya, cicilannya Rp
700.000 per bulan. Tahun 2018, kampungnya dikunjungi Amartha yang kemudian
menawarkan pinjaman daring untuk kalangan UMKM. Suryanah pun tertarik. Berbekal
persetujuan keluarga, ia mengambil pinjaman pertama dari Amartha sebesar Rp 2
juta.
Sekarang ia tengah menyelesaikan pinjaman kelimanya dalam
lima tahun terakhir, senilai Rp 12 juta. Skema cicilan per minggu membuatnya
merasa nyaman. Siklus produksi dan penjualan tempenya yang harian membuat ia
lebih mudah menyisihkan dana untuk membayar cicilan mingguan ketimbang bulanan.
Suryanah mengakui penghasilan hariannya tak menentu. Jika target omzetnya per
hari Rp 1,5 juta-Rp 2 juta meleset, ia kekurangan modal untuk berproduksi
kembali. Harga kedelai berkisar Rp 13.000 per kg. Rata-rata ia butuh 40-80 kg
kedelai per hari sehingga setiap hari ia butuh Rp 500.000 sampaiRp 1 juta untuk
modal membuat tempe. ”Kalau ada duit pinjaman, saya bisa beli kedelai untuk
modal bikin tempe,” katanya. Suryanah tak berhenti memikirkan cara untuk
mengembangkan usahanya. Ia belajar cara pembuatan tahu. ”Kalau saya berhasil
mencoba bikin tahu, ya saya akan ngambil pinjaman lagi,” ujarnya semringah. (Yoga)
PINJAMAN DARING, Kredit Macet Tertinggi di Lima Provinsi
Data Statistik Tekfin Pendanaan dari OJK mengungkap,
pertumbuhan penyaluran pinjaman daring atau pinjol meningkat selama beberapa
tahun terakhir. Angkanya lebih tinggi disbanding lembaga pendanaan konvensional.
Pertumbuhan penyaluran kredit pinjol yang tajam sejalan dengan kenaikan kredit
macet. Jumlah kredit macet pinjol yang dikenal dengan istilah TWP 90 atau
tingkat wanprestasilebih dari 90 hari ini hampir berlipat ganda sejak Januari 2021.
Di tingkat provinsi, TWP 90 tertinggi ditemukan di NTB yang mencapai 6,7 % per
Juli 2023, disusul Banten 4,9 %, Jabar 4,1 %, Jatim 3,7 %, dan Jateng 3,3 %.
Hal serupa terlihat di periode Januari 2021 dan Juni 2023.
Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi NTB Ahmad Masyhuri
mengakui, pinjol menjadi salah satu persoalan di daerahnya. ”Tidak ada yang
bisa mengatakan telah tuntas kita perangi, kami mengharapkan pinjol tidak
menjalar ke mana-mana,” kata Masyhuri. Infrastruktur telekomunikasi menjadi
faktor pendorong warga mengenal keuangan digital. ”Untuk memasarkan pinjol atau
digitalisasi keuangan secara umum tidak menjadi soal. Tinggal konsumen yang memilih,”
kata Masyhuri. Sejalan dengan peningkatan kredit macet, angka penambahan utang
berjalan di lima provinsi itu juga meningkat. Utang berjalan di Jabar, per
Januari 2021-Juli 2023, meningkat 268 %, disusul Jatim 254 %, Jateng 238 %,
Banten 221 %, dan NTB 168 %. Total nilai utang berjalan secara nasional
mencapai Rp 56 triliun. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Awasi Distribusi Pupuk
31 Jan 2022 -
Waspada Robot Trading Berbasis MLM dan Ponzi
31 Jan 2022 -
BUMN Garap Ekosistem Kopi
31 Jan 2022 -
Pusat Data Kecerdasan Buatan Diluncurkan
04 Jan 2022









