Pemanfaatan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai masih dominan dalam penjualan rumah tapak (landed house) pada 2024. tahun lalu, hingga kuartal ketiga 2023, pemanfaatan KPR mencapai 75,5% dari total skema pembayaran dalam memberi properti. Di sisi lain, pembeli rumah dari kalangan milenial yang memanfaatkan skema KPR cukup besar. "Saat ini, berkisar 70-80% pembelian properti memakai skema KPR, karena itu peran bank penting untuk menggerakkan sektor properti. Pemanfataan KPR akan terus meningkat karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia," ujar Ade Lukito, vice president Consumer Loan PT Bank Central Asia. Dari sisi konsumen, skema pembiayaan utama dalam pembelian rumah primer adalah KPR, dengan pangsa 75,50% dari total pembiayaan. Menurut Ade Lukito, saat ini pasar digerakkan oleh konsumen kalangan muda. Salah satu pemicunya adalah kemudahan informasi sehingga kaum muda terdorong membeli rumah. "Di sisi lain, tren generasi membeli rumah melalui KPR kian terasa dalam tiga tahun terakhir," katanya. (Yetede)

Prospek saham-saham perbankan tahun ini terbilang kondusif. Meski begitu sejumlah sentimen masih akan mempengaruhi perkembangan saham sektor perbankan ini.  Analis NH Korindo Sekuritas, Leonardo Liu melihat aliran dana asing sudah mulai nampak lagi ke pasar saham dan mulai rotasi ke big bank.  Kinerja perbankan secara tahunan alias year on year (yoy) juga masih bertumbuh masif. Kredit perbankan di November 2023 tumbuh sekitar 9,7% yoy mencapai Rp 6.930 triliun dibanding Oktober 2023 yang 9% yoy. Namun, ada satu perhatian Leonardo, yakni pemilu. Menurutnya, laju pertumbuhan kredit kemungkinan sedikit melambat tahun ini. Lantaran pasar masih menunggu hasil pemilu. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis memprediksi, kredit perbankan besar akan tumbuh moderat tahun ini. Pertumbuhan kredit empat bank besar, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI diperkirakan naik 8,8% di tahun 2024 dari 10,7% pada 2023. Tak ketinggalan, sentimen pemilu juga mempengaruhi pertumbuhan kredit perbankan di semester I-2024. Meski pertumbuhan kredit diprediksi melambat, keempat bank tersebut diyakini akan terus membukukan pertumbuhan laba bersih. Kenaikan laba bersih diperkirakan sebesar 8,7% year on year pada 2024, ternormalisasi dari kenaikan 2023 yang mencapai 21,6%. Pertumbuhan laba bersih ini didukung peningkatan rasio biaya terhadap pendapatan sebesar 32,3%-43,8% pada 2023 menjadi 31,8%-43,0% pada tahun 2024. 

"Kami memperkirakan, pertumbuhan pinjaman yang melambat dan cost of fund yang lebih tinggi mengakibatkan pertumbuhan laba bersih melambat jadi 8,7% di 2024, sebelum meningkat 11,1% di tahun 2025," tutur kedua analis tersebut. BRI Danareksa Sekuritas yakin keempat bank ini akan tetap memiliki posisi baik di pasar. Ini didukung kekuatan penetapan harga dan current account saving account (CASA) selama kenaikan suku bunga. Di tengah kenaikan suku bunga, BBNI memiliki keuntungan terbesar karena memiliki porsi pinjaman dengan suku bunga mengambang tertinggi, yakni 82% dari pinjaman. BBCA juga diuntungkan karena rasio dana murah (CASA) tertinggi sebesar 80%. Dalam riset 8 Januari 2024, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Handiman Soetoyo dan Abyan H. Yuntoharjo menambahkan, sentimen positif lain saham perbankan berasal dari pembagian dividen. Sebagian besar bank besar diprediksi akan membagikan dividen menarik di musim pembagian dividen mendatang. Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan BRI Danareksa Sekuritas menetapkan rekomendasi overweight untuk sektor perbankan. Risikonya pertumbuhan pinjaman yang lebih rendah dari prediksi dan cost of fund yang lebih tinggi dari ekspektasi.

Lahir sebagai motor perekonomian serta menopang usaha mikro kecil dan menengah, peran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR masih tergolong kerdil dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya.Besarnya jumlah BPR di Tanah Air yang beroperasi hingga ribuan unit, memunculkan tantangan tersendiri baik dalam tata kelola maupun pengawasan. Belum lagi, berbagai masalah dalam pengelolaan BPR yang sebagian besar akibat mismanagement dan fraud. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh regulator mestinya bisa membawa ekosistem di industri BPR menjadi lebih baik.

Lahir sebagai motor perekonomian serta menopang usaha mikro kecil dan menengah, peran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR masih tergolong kerdil dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya.Besarnya jumlah BPR di Tanah Air yang beroperasi hingga ribuan unit, memunculkan tantangan tersendiri baik dalam tata kelola maupun pengawasan. Belum lagi, berbagai masalah dalam pengelolaan BPR yang sebagian besar akibat mismanagement dan fraud. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh regulator mestinya bisa membawa ekosistem di industri BPR menjadi lebih baik.

Semenjak bank perkreditan rakyat berganti nama menjadi bank perekonomian rakyat pada Mei 2023, angin perubahan ke arah bisnis yang lebih baik justru tak kunjung berembus. BPR/BPRS justru terus menemui tantangan cukup berat. Masalah yang melilit bisnis ini tiada habisnya.Masalah yang paling disorot oleh Harian ini adalah BPR di Indonesia sebagian besar tak memiliki standar tata kelola bisnis yang baik, kompetensi SDM yang kurang, dan aspek pengembangan digitalisasi yang minim investasi serta inovasi. Harus disadari bahwa mengelola BPR/BPRS, alias bank yang fokus pada pelayanan kepada segmen ekonomi masyarakat menengah ke bawah, membawa sejumlah tantangan yang wajib diatasi untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional.Masalah tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) di BPR adalah kunci untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional. Beberapa aspek utama tata kelola yang baik di BPR melibatkan struktur organisasi, transparansi, manajemen risiko, dan perlindungan hak pemegang saham. Ada pula kita jumpai di salah satu BPR yang dirutnya juga memasukkan anaknya bekerja di kantor yang sama. Hal ini rentan memicu kecemburuan di antara karyawan lainnya karena anak sang dirut akan mendapat privilese lebih besar daripada karyawan yang merintis karier dari bawah.

Tak jarang anak petinggi di BPR memperoleh lompatan karier yang cemerlang dan tak jarang menggunakan kekuasaan orang tuanya melakukan tindakan tangan besi kepada bawahannya. Peraturan ketenagakerjaan terkait anggota keluarga yang bekerja di BPR yang sama, tidak diatur secara tegas berdasarkan merit system. Malah ada di salah satu BPR yang jajaran direksinya hanya ada tiga posisi, yaitu seorang dirut dan dua orang direktur. Saat seorang direktur meninggal, tidak ada penggantian posisi sehingga BPR tersebut berjalan hanya tinggal dua direksi. Tidak ada direktur kepatuhan atau pengawasan, sehingga jajaran pimpinan BPR rentan menyalahgunakan kewenangan mereka. Dengan dinamika yang terjadi BPR belakangan ini, tak ayal membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian sangat istimewa di industri ini, lebih-lebih BPR yang dirundung masalah berat. OJK mencatat hingga Oktober 2023, jumlah BPR di Indonesia tinggal 1.410 entitas. Angka itu sudah berkurang cukup banyak dibandingkan dengan posisi pada 2015 yang masih mencapai 1.636 entitas. Harian ini berpandangan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan revitalisasi BPR dan BPRS, setelah berganti jubah perekonomian pada Mei 2023, harus lebih serius dan presisi. Sebab, di pundak BPR tersemat tugas suci sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Jangan berhenti sebatas konsolidasi dan merger. Semua pihak harus saling memberikan dukungan dan bantuan konkret.

Perbankan optimistis penyaluran personal loan atau kredit tanpa agunan (KTA) tahun ini akan tumbuh positif, melanjutkan pertumbuhan baik yang diraih sepanjang 2023. Optimisme tersebut sejalan dengan proyeksi kenaikan konsumsi tahun ini. Bank Central Asia (BCA) misalnya, yakin tren pertumbuhan personal loan tahun ini tumbuh baik. Untuk mencapai target pertumbuhan, BCA akan memperluas jangkauan daerah pemasaran. Selain itu, BCA juga menawarkan suku bunga yang disesuaikan dengan jangka waktu yang dibutuhkan nasabah, yakni mulai dari 1% per bulannya. "BCA melihat, faktor pendorong pertumbuhan personal loan tahun ini karena adanya peningkatan kebutuhan nasabah seiring pemulihan ekonomi nasional," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera F Haryn kepada KONTAN, Jumat (12/1). Dengan demikian, pembayaran cicilannya akan otomotis terpotong atau autodebet rekening. Dengan begitu, kualitasnya bisa dijaga. Per November 2023, KTA BCA mencapai sekitar Rp 10,6 miliar, atau tumbuh 47% secara tahunan. Hera menyebut rasio kredit bermasalah (NPL) KTA terjaga baik. Alhasil, rasio NPL BCA secara keseluruhan ada di level 2%. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan, penyaluran KTA berkontribusi 60% terhadap total kredit bank daerah ini, dengan rasio NPL di level 0,2% di akhir 2023. "Kami melihat permintaan personal loan tahun ini akan tumbuh positif, seiring dengan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator  Bidang Perekonomian RI telah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 300 triliun di 2024. Perbankan nasional meyakini dapat memenuhi target penyaluran kredit kepada segmen usaha UMKM tahun ini. Sebagai bank portfolio UMKM terbesar di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mendapatkan alokasi KUR terbesar untuk tahun 2024, yakin senilai Rp 165 triliun. Jatah tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan target  tahun 2023 sebesar Rp 194,4 triliun. "Ya karena target nasionalnya juga turun," ujar Direktur Bisnis mikro BRI Supari kepada Investor Daily, Jumat (12/1/2024). Supari mengungkapkan bahwa alokasi KUR harus senilai  dengan pagu anggaran subsidi  KUR 2024  dari APBN. Senilai Rp 47,7 triliun.  BRI berkomitmen untuk dapat memenuhi target tersebut  mengingat  saat ini BRI sudah memiliki infrastruktur  yang memadai serta sumber pertumbuhan baru melalui  ekosistem ultramikro bersama PT Pegadaian Nasional Madani (PNM). (Yetede)

Prospek penyaluran kredit industri perbankan biasanya mengikuti tren bisnis sektor tertentu atau follow the business. Selama ini, angin berembus menyusuri sektor pertambangan yang dinilai mampu menciptakan nilai tambah lewat hilirisasinya. Sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, salah satu penggerak agar Indonesia mampu menjadi negara maju sekaligus terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah adalah reindustrialisasi, terutama sektor manufaktur. Sebab, sektor manufaktur merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Meski secara keseluruhan perbankan optimistis jika sektor manufaktur prospektif pada 2024, peyaluran kredit tidak lepas dari faktor permintaan, utamanya pada sektor riil itu sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, penyaluran kredit perbankan pada sektor industri pengolahan terus bertumbuh. Pada 2022, penyaluran kredit sektor manufaktur tercatat Rp 1.067 triliun atau tumbuh 12,19 % dibandingkan periode 2021. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai BUMN, telah menyalurkan kredit manufaktur sebesar Rp 149,96 triliun per akhir November 2023, setara 15 % total penyaluran kredit manufaktur periode 2022.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman secara tertulis menyampaikan, pihaknya terus berfokus membidik penyaluran kredit manufaktur guna mempercapat laju pertumbuhan ekonomi nasional. ”Penyaluran kredit manufaktur itu paling banyak kami salurkan kepada subsektor industri makanan dan minuman, industri dan perdagangan besar logam, industri pupuk dan obat hama, industri pulp and paper, serta industri kimia,” katanya, Kamis (4/1/2024). Teuku menambahkan, pihaknya akan melakukan ekspansi kredit sesuai dengan alat ukur yang digunakan, yakni loan portfolio guideline (LPG) untuk mengidentifikasi sector-sektor yang prospektif dengan risiko yang rendah. Selain itu, juga dilakukan penyeleksian calon debitor melalui industry acceptance criteria guna dan secara aktif menjaga eksposur kredit agar sesuai dengan batasan limit sectoral yang telah ditetapkan dalam industry limit. (Yoga)

Selain ketidakpastian ekonomi global hingga tren suku bunga tinggi, industri perbankan di Tanah Air masih menghadapi tantangan dalam upaya memacu fungsi intermediasi. Bank tak akan lagi menerima relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Sebelumnya, melalui relaksasi ini, bank-bank dizinkan untuk memperhitungkan kredit debitur yang direstrukturisasi akibat Covid-19 sebagai kredit dalam kategori lancar. Dampaknya memang baik bagi industri perbankan. Bank jadi lebih leluasa untuk memberikan fasilitas restrukturisasi karena bebas dari persyaratan administratif kredit berisiko. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah beberapa kali memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19. Terakhir, kebijakan stimulus ini kembali diperpanjang dari yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2023, menjadi 31 Maret 2024. Bagi OJK, industri perbankan sudah siap untuk beroperasi tanpa insentif ini, meskipun risiko kredit bakal membesar. Selama ini, bank-bank memang sudah teruji dengan berbagai krisis ekonomi. Risiko kredit bermasalah hingga kredit macet memang berhasil dimitigasi melalui kebijakan otoritas maupun instrumen seperti pencadangan/CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai).

Berdasarkan data OJK, rata-rata rasio CKPN perbankan ber ada di atas 56%. Bahkan, banyak bank yang mencatatkan CKPN di atas 60%. Data kredit restrukturisasi yang terus turun ini menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Tentu kita mendukung kebijakan OJK ini sebagai upaya untuk memperkuat confidence para bankir untuk tetap mengedepankan aspek kehatihatian dan tak hanya sekadar mengandalkan insentif untuk mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Secara umum, bisnis bank pun tumbuh subur, terlihat dari nilai penyaluran kredit yang terus meningkat. Per November 2023, laju penyaluran kredit tumbuh 9,74% YoY, terus membaik sejak Juni 2023 yang tumbuh 7,76% Yo Y. Bank-bank yang belum memiliki permodalan yang kuat tentu harus segera menerapkan langkah antisipasi ketika tak akan menerima lagi stimulus dari otoritas. Bank dengan modal kecil itu dikhawatirkan terdampak berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 dari OJK, karena memiliki pencadangan minim dalam mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Apalagi pencadangan puluhan bank dalam Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I yang bermodal inti antara Rp3 triliun—Rp6 triliun, belumlah kuat-kuat benar.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KU Alsintan) sebagai salah satu upaya memberikan daya dorong terhadap perekonomian. Optimalisasi penyaluran KU Alsintan dilakukan dengan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pada tahun ini target penyaluran KU Alsintan sebesar Rp 100 miliar. Target tersebut, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari petani dan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga. Adapun KU Alsintan merupakan program pembiayaan  untuk pengadaan alat dan mesin pertanian yang diusahakan sebagai Taksi Alsintan. Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran KUA yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian di mana basis data tersebut merupakan  petani atau kelompok tani binaan dari kementerian tersebut. (Yetede)