Pembayaran uang kuliah melalui pinjol ramai diperbincangkan dan berawal dari cuitan akun @itbfess di media sosial X sejak Kamis (25/1). Cuitan itu berbunyi, ”Anjaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapkan SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA”. Aplikasi pinjol yang menawarkan layanan itu bernama Danacita. Hingga Senin (29/1) petang, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 15.000 pengguna X dan dicuitkan kembali sebanyak 2.308 kali. Rata-rata respons warganet negatif. Kebanyakan menyayangkan adanya tawaran semacam itu. Usut punya usut, Danacita juga mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain. Salah satunya, UGM.

Intan Putri Dahlia (27), mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, tak tahu kampusnya menjalin kerja sama dengan layanan pinjol. ”Memang bisa membantu, tapi seharusnya pinjamannya tidak menggunakan bunga, sebab bukan untuk keperluan konsumtif,” kata Intan. Bagi Intan, mekanisme pinjaman daring malah berpotensi memberatkan para mahasiswa di kemudian hari. Pasalnya, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan sewaktu mencicil angsuran setiap bulan.

Kompas mencoba menggunakan simulasi pinjaman Danacita sebesar Rp 16 juta, sesuai biaya uang kuliah tunggal (UKT) milik Intan per semester.Hasilnya, angsuran yang harus dibayarkan Rp 1,65 juta per bulan selama 12 bulan. Dengan pinjaman itu, mahasiswa mengeluarkan uang sebesarRp 19,84 juta untuk satu semester. Mahasiswa justru membayar Rp 3,84 juta lebih banyak dibandingkan dengan seharusnya. Biaya tambahan berasal dari biaya bulanan platform senilai 1,75 % dan biaya persetujuan 3 %.

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, perjanjian kerja sama antara FEB UGM dan Danacita dilakukan sejak Juni 2022. Tawaran itu bisa dipakai oleh semua mahasiswa UGM. ”Sebanyak 33 orang yang menggunakan itu, 80 % adalah mahasiswa pascasarjana dan sudah bekerja,” kata Andi. Opsi pinjaman daring juga tidak diwajibkan. Jalur itu menjadi pilihan terakhir jika ada permasalahan uang kuliah. ”UGM juga punya anggaran sendiri untuk teman-teman yang kesulitan. Kami mengalokasikan 5 % dari SPI atau sumbangan pengembangan institusi,” kata Andi. (Yoga)

Biaya kuliah,termasuk di perguruan tinggi negeri, secara umum dinilai masih memberatkan. Jumlah mahasiswa yang mengajukan permohonan keringanan uang kuliah tunggal setiap tahun tinggi. Pembayaran uang kuliah tunggal tertinggi yang diharapkan jadi sumber subsidi silang hanya berkisar 2-5 %. Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, Senin (29/1) mengatakan, per tahun selalu ada mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT). Dalam setahun, 50 mahasiswa mendapat fasilitas keringanan UKT di UNP. Menurut Ganefri, di UNP dibentuk unit pengumpul zakat yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Setiap dosen dan tenaga kependidikan UNP yang Muslim wajib mengeluarkan zakat minimal Rp 50.000 per bulan. Dari unit ini terkumpul dana lebih dari Rp 1 miliar untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. ”Kami tidak ingin mahasiswa sampai terjerat kredit daring yang tidak jelas sumbernya dan menyebabkan mahasiswa dirugikan. Karena itu, kami menyambut jika pemerintah bisa memberikan kredit mahasiswa yang membutuhkan dengan syarat tertentu dan dibuatkan aplikasinya,” kata Ganefri. Universitas Indonesia (UI) menerapkan mekanisme biaya operasional pendidikan berkeadilan (BOPB) yang memungkinkan mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai kemampuan ekonomi orangtua, wali, atau penangung biaya pendidikannya. Setiap tahun rata-rata 30 % mahasiswa baru mengajukan BOPB, 10 % diantaranya mendapat kemudahan membayar biaya kuliah, mulai dari Rp 0 hingga Rp 1 juta per semester.

Sementara Institut Teknologi Bandung (ITB) memberi opsi mahasiswanya mengajukan pinjaman daring guna membayar UKT. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB Naomi Haswanto, pada Desember 2023, sebanyak 1.800 mahasiswa telah mengajukan keringanan UKT, 1.492 mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mencicil biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP), 184 mahasiswa diberikan kebijakan penurunan besaran UKT untuk satu semester, dan 124 mahasiswa diberikan penurunan besaran UKT secara permanen sampai yang bersangkutan lulus dari ITB. Kebijakan menggandeng platform pinjaman daring oleh ITB itu diprotes sejumlah mahasiswa mengingat bunga yang dibebankan dinilai terlalu memberatkan. (Yoga)

Praktisi properti dan perbankan menilai bahwa sektor properti masih cukup cerah pada 2024. Faktor pendorong pertumbuhan tahun ini selain masih tingginya kebutuhan hunian, juga dipicu oleh sejumlah stimulus yang digulirkan pemerintah dan otoritas perbankan. Menurut Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Oni pihaknya optimisme sektor properti cerah dan dapat memberikan kontribusi  banyak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut ditunjang dengan masih dilanjutkannya sejumlah stimulus yang dilakukan pemerintah untuk mendorong permintaan rumah sejak 2023, seperti pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan  Properti menjadi maksimal 100% untuk semua jenis properti. "Besarnya dukungan pemerintah ini dapat terlihat  pada pertumbuhan KPR Nasional hingga triwulan III/2023 telah tumbuh mencapai 12,66% yoy, sehingga pertumbuhan KPR hingga triwulan III/2023 telah tumbuh mencapai 12,66% yoy, sehingga pertumbuhan KPR terus mencapai dua digit sejak triwulan II/2023. Hal ini menjadikan sektor properti pada 2024 masih menjadi sektor  yang dapat memberikan kontribusi  besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia," kata Oni Febriarto di Jakarta. (Yetede)

Wacana masa kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 35 tahun dimunculkan untuk memperingan konsumen dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan kepemilikan tempat tinggal. Respons generasi muda kebanyakan menolak. KPR 35 tahun ini tak menarik karena otomatis masa utang menjadi lebih lama, bunga yang dibayar makin banyak, dan tak manusiawi. Apalagi dalam waktu 35 tahun, spending kita bukan cuma rumah, justru akan lebih besar karena ada tanggungan, dari anak sampai orangtua. Selama ini, saya memutuskan belum beli rumah karena harga rumah yang mahal dan ketakutan terhadap utang. Kalau kondisinya seperti ini, saya lebih baik ngontrak agar tak terikat utang dan bisa fokus, ujar Theresia Yoslin Tambunan (26), Karyawan Swasta di Jakarta

Menurut Rakhmat Nur Hakim (34) Praktisi Komunikasi di Jakarta, skema ini tidak menarik. Memperpanjang tenor sama dengan mempermahal total biaya KPR. Pemerintah semestinya bangun rusun khusus seperti di Singapura di tengah kota. Rusunawa untuk masyarakat menengah-bawah, rusunami untuk masyarakat menengah tetapi dengan harga wajar. Bukan dengan harga dan skema KPR. Saat ini, kontrak rumah di Jakarta masih menjadi opsi karena ongkos untuk bekerja dan beraktivitas di pusat kota tidak besar. Angela Shinta Dara (27) Karyawan Swasta di Jakarta Rasa, mengatakan, untuk punya komitmen berutang jangka panjang 35 tahun itu menyeramkan. Secara pribadi, selama belum bisa beli rumah tunai, tidak masalah untuk kontrak (rumah) dulu. Lebih takut komitmen utang jangka panjang karena belum ada pasokan rumah terjangkau. Pernah tertarik KPR, tetapi dengan pertimbangan tadi, rasanya urung. (Yoga)

Mendekati berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit akibat Covid-19, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus mencatatkan loan at risk (LAR) dan kredit macet (non performing loan/NPL) yanag membaik. Hal ini didukung dari pencadangan yang telah dipupuk jauh-jauh hari. Seperti pada BCA, total LAR per Desember 2023 sebesar Rp52,2 triliun, turun 24,8% dibandingkan posisi Desember 2022 yang senilai Rp69,4 triliun. Menurutnya kredit yang berisiko tersebut juga turut memperbaiki rasio LAR menjadi 6,9% pada 2023, turun 3,5% dari LAR 2022 di level 10,4%. Di sisi NPL, bank swasta terbesar di Indonesia ini mencatat Rp 14,1 triliun kredit macet sepanjang 2023 atau dengan rasio NPL gross 1,9%. Apabila dibandingkan dengan 2022, ada sedikit kenaikan NPL BCA dari 1,7%. Perseroan juga membentuk NPL coverage sebesar 234,1%, lebih rendah dari 286,9% pada 2022. (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen mendukung UMKM dengan memberikan pembiayaan. Salah satu yang dilakukan adalah bekerja sama dengan perusahaan financial technology (fintech) dan perusahaan digital untuk menyalurkan kredit yang tidak bisa dijangkau. Hasilnya, sampai dengan Desember 2023, total penyaluran kredit Bank Mandiri melalui kerja sama dengan perusahaan digital dan fintech peer to peer (P2P) lending telah mencapai Rp3,58 triliun kepada lebih dari 266 ribu debitur. Terbaru, Bank Mandiri menyiapkan fasilitas kredit talangan kepada pelaku UKM yang menjadi costumer Meratus Group berkolaborasi dengan perusahaan fintech PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat) menjalin kerja sama Tripartit dalam menyediakan solusi keuangan bagi pelaku industri transportasi laut. (Yetede)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara konsolidasi menutup tahun 2023 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp48,66 triliun, meningkat 19,41% dibandingkan periode 2022 sebesar Rp 40,75 triliun. Tahun ini perseroan menyiapkan startegi untuk menjaga profitabilitas yang terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Dari sisi profitabilitas , laba tersebut didorong dari pendapatan bunga bersih (net income interest/NII) yang tumbuh 17,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 23,9 triliun, sehingga total pendapatan operasional tercatat sebesar Rp 99,3 triliun atau naik 14,4% (yoy). Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, struktur dari dana pihak ketiga (DPK) setiap bank berbeda, BCA sendiri mengandalkan dana murah (current account saving account/CASA) yang saat ini sebesar 80,3% dari total DPK yang sebesar Rp 1.101,7 triliun sepanjang 2023. (Yetede)

Skema kredit pemilikan rumah dengan tenor hingga 35 tahun dinilai menjadi solusi pembiayaan untuk menjangkau rumah yang semakin mahal. Saat ini, generasi Z dan milenial mendominasi pasar perumahan. Pemerintah melalui Kementerian PUPR tengah menggodok skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan jangka waktu hingga 35 tahun, yang ditujukan terutama bagi kalangan gen Z dan milenial untuk bisa membeli rumah. CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai, tenor KPR yang semakin panjang memberikan manfaat lebih besar bagi konsumen karena angsuran pinjaman menjadi lebih ringan. Konsumen dengan daya beli dan pendapatan terbatas berpeluang menjangkau rumah idaman.

”KPR tenor 35 tahun membuka peluang masyarakat untuk bisa punya rumah. Selama bisa punya rumah, jangka waktu tidak masalah. Rumah menjadi aset masa depan dengan kenaikan nilai properti yang semakin tinggi,” kata Ali, saat dihubungi, Selasa (23/1). Di negara tetangga seperti Singapura, hunian yang dibangun pemerintah melalui Housing & Development Board (HDB) dapat dimiliki melalui KPR dengan tenor hingga 30  tahun. Sementara tenor KPR di Australia mencapai 40 tahun. Perumahan HDB mendapatkan kucuran dana pembangunan yang cukup besar dari Pemerintah Singapura. Hunian murah itu diperuntukkan bagi warga negara dengan sejumlah kriteria.

Meski demikian, skema KPR berjangka 35 tahun di Indonesia perlu mempertimbangkan sumber dana jangka panjang. Diperlukan bauran anggaran, meliputi APBN, dana kelolaan Tabungan Perumahan Rakyat, hingga optimalisasi sumber dana dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF melalui pasar pembiayaan sekunder perumahan. Skema cicilan perlu ditetapkan dengan matang dan mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan. Beberapa opsi di antaranya suku bunga tetap (fix rate) selama beberapa tahun dan selanjutnya diikuti suku bunga mengikuti pasaran (floating rate), di samping itu pola cicilan berjenjang. ”Kuncinya di dana pembiayaan jangka panjang. Skema pembiayaan dan sumber dana perlu disusun matang oleh lintas kementerian serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ali. (Yoga)