Pemulihan dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya dialami masyarakat,terutama mereka yang berada pada kelas menengah bawah, tecermin dari rasio kredit macet sektor properti periode Januari 2024 yang meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Mengutip data Statistik Sistem Keuangan Indonesia yang dikeluarkan BI, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) sektor properti per Januari 2024 berada pada level 2,63 %. Tingkat kredit bermasalah tersebut meningkat, baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dengan periode Januari 2023, masing-masing 2,47 % dan 2,46 %.Peningkatan rasio kredit bermasalah itu terjadi di tengah bertumbuhnya penyaluran kredit sektor properti pada Januari 2024 sebesar 7,05 % secara tahunan menjadi Rp 856,31 triliun.

Dari jumlah tersebut, porsi terbesar penyaluran kredit sektor properti berasal dari kredit pemilikan rumah (KPR) tapak yang mencapai Rp 664,035 triliun atau 77,54 % total kredit properti. Pengamat perbankan Paul Sutaryono mengatakan, pe- ningkatan NPL sektor property terutama didorong oleh KPR dan kredit pemilikan apartemen. Hal ini disebabkan sesungguhnya masyarakat menengah ke bawah belum pulih benar pascapandemi Covid-19. ”Bahkan, mungkin ada nasabah yang terpapar pandemi, misalnya di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Artinya, misalnya, kini sudah mulai bekerja lagi, tetapi belum stabil untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan keluarga sehari-hari. Celakanya, ada nasabah yang belum dapat pekerjaan baru sehingga mereka makan tabungan dari pesangon yang diperoleh ketika di-PHK dulu,” katanya, Minggu (24/3). (Yoga)

Penyaluran kredit perbankan tercatat tumbuh rata-rata 11% selama dua bulan pertama 2024. Ini terutama di topang oleh kredit korporasi yang tetap tubuh tinggi. Data Uang Beredar dari Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, kredit yang disalurkan perbankan pada Februari 2024 tercatat sebesar Rp 7.074,1 triliun atau tumbuh 11% secara year on year (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,0% (yoy), relatif terjaga dibandingkan pertumbuhan sebelumnya  sebesar 11,5% (yoy)" ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta. Erwin mengatakan, pertumbuhan kredit perbankan tersebut sejalan dnegan penyaluran kredit pada debitur korporasi sebesar 13,3% dimana pertumbuhannya sama dengan bulan sebelumnya. (Yetede)

Peluang para konglomerat untuk kembali meraup untung jumbo dari kepemilikan bisnis bank pada tahun ini terbuka lebar. Dukungan ekosistem konglomerasi yang selaras dengan strategi dari masing-masing bank menjadi faktor pendorong.Mayoritas bank yang tergabung dalam grup konglomerasi telah mengumumkan kinerja keuangan 2023. Hasilnya, sebagian besar memperlihatkan peningkatan laba bersih yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2022.PT Bank Jago Tbk., misalnya, sukses mencetak pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan bank konglomerat lainnya. Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengatakan, pertumbuhan nasabah bertumpu pada konsistensi inovasi dan kolaborasi yang erat dengan ekosistem digital grup GoTo. Menurutnya, strategi ini menjadi keunggulan strategis perseoran. “Kolaborasi dengan mitra strategis kami, termasuk GoTo, menjadi pintu masuk nasabah untuk mengakses produk dan layanan perbankan Jago,” tuturnya, Jumat (22/3).Kinerja positif di lini perbankan digital turut dialami PT Bank Digital BCA. Bank yang dimiliki oleh keluarga Hartono atau Grup Djarum ini sukses membalikkan rugi sebesar Rp71,6 miliar pada 2022, menjadi laba Rp46,05 miliar pada 2023. Head of Corporate Planning BCA Digital Yoga Halim mengungkapkan, perseroan menargetkan pertumbuhan laba yang relatif konservatif pada tahun ini. “Target profi t pasti meningkat, tetapi kami tidak berani terlalu tinggi karena pada 2024 banyak tantangan. Pemilu juga baru selesai,” jelasnya.Sementara itu, induknya yakni PT Bank Central Asia Tbk., (BCA) berhasil meraih laba Rp48,64 triliun pada 2023, tertinggi di antara bank milik konglomerat lainnya. Angka ini melonjak hampir 20% Yo Y. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja optimistis, target pertumbuhan kredit hingga 11% pada tahun ini dapat dicapai. "[Likuditas] cukup untuk kredit growth, [untuk memenuhi] kebutuhan masyarakat juga cukup," tuturnya.Di tengah kinerja moncer tersebut, sayangnya tidak semua bank mengalami nasib yang sama. 

PT Bank Mega Tbk., milik pengusaha Chairul Tanjung justru mengalami penurunan laba. Pada 2023, laba Bank Mega turun 13,4% YoY menjadi Rp3,51 triliun. Corporate Secretary Bank Mega Christiana Damanik mengatakan, pada tahun ini perseroan bakal melakukan refocusing strategi bisnis untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pertama, dengan menggenjot dana pihak ketiga (DPK) yang menyasar nasabah ritel. Kedua, menyalurkan kredit dengan asas kehati-hatian untuk segmen korporasi, kartu kredit, dan pembiayaan multifi nance. Ketiga, Bank Mega turut menyasar perluasan basis pendapatan komisi (fee based income). Keempat, meningkatkan efi siensi melalui transformasi teknologi informasi. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai mengilapnya bisnis bank milik para taipan karena dukungan permodalan dan jaringan yang kuat. Sementara itu, ekonom Aviliani menyatakan perkembangan bank-bank milik konglomerat cukup baik lantaran saat ini terdapat kewajiban mengukur risiko terintegrasi. “Jadi, mau tidak mau harus dikonsolidasikan. Ini bagus untuk menjaga aktivitas di antara anak usaha,” katanya. Adapun, Analis Maybank Sekuritas Indonesia Jeffrosenberg Chenlim dan Faiq Asad, memproyeksikan kredit industri perbankan dapat tumbuh sebesar 10%, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yakni 10%—12%.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. melalui unit usaha syariah terus berupaya memacu kinerja agar tumbuh dobel digit salah satunya mengerek naik pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah. Direktur Syariah dan Sustainability Finance Bank Danamon Herry Hykmanto mengatakan pembiayaan KPR Syariah merupakan segmen baru tetapi ditargetkan bisa mencapai Rp1 triliun pada tahun ini atau tumbuh 100% dibandingkan dengan sepanjang 2023 senilai Rp500 miliar. “Secara umum, kalau KPR konvensional itu sudah ada sejak tiga tahun lalu. Sementara KPR syariah baru tahun lalu [2023], Kami melihat pembiayaan atas perumahan melalui syariah ini penting karena makin diminati,” ujarnya dalam Execlusive Interview di Jakarta, Kamis (21/3). Sebagai bagian dari Financial Group MUFG, Danamon Syariah mengandalkan jaringan global yang mampu memberikan solusi perbankan komprehensif dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah. Saat ini UUS Danamon telah bekerja sama dengan sejumlah asosiasi, di antaranya Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Dengan potensi cemerlang dari pembiayaan KPR syariah serta haji dan umrah tersebut, perseroan berharap kinerja pembiayaan dan aset Danamon Syariah bisa tumbuh dobel digit tahun ini masing-masing 20% dan 15% pada tahun ini.

Langkah Bank Indonesia menahan suku bunga acuan selama empat bulan beruntun pada 6% memberikan sinyal bahwa iklim suku bunga tinggi masih bertahan sehingga berpotensi mengadang kinerja penyaluran kredit hingga semester I/2024. Akan tetapi, para bankir optimistis performa penyaluran kredit kredit kembali solid mulai paruh kedua 2024 karena adanya ekspektasi penurunan suku bunga. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menilai laju kinerja penyaluran kredit perbankan per Februari 2024 belum optimal menyusul kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga tinggi yang diproyeksi hingga paruh pertama 2024, sehingga pertumbuhan penyaluran kredit lebih moderat. "Dengan kondisi itu, pertumbuhan kredit pada paruh pertama 2024 akan lebih mild,” kata Lani kepada Bisnis pada Kamis (21/3). Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (BI), kinerja penyaluran kredit pada 2024 masih tumbuh dobel digit kendati melambat. Pada Februari 2024, realisasi penyaluran kredit tumbuh melambat dibandingkan dengan Januari 2024 dari 11,83% ke 11,28%. Realisasi kredit tersebut sebagian besar dikontribusikan dari kredit investasi, modal kerja, dan konsumsi. Dengan demikian, target pertumbuhan kredit setahun penuh sebesar 8% dapat tercapai. Lani juga mengatakan terdapat sejumlah peluang yang bisa menjadi pendorong pertumbuhan kredit pada semester I/2024. 

Senada, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja mengatakan potensi kinerja kredit masih moncer kendati pada kuartal I/2024 secara historis melemah. Namun, menurutnya, kinerja penyaluran kredit pada Maret 2024 bakal positif sejalan dengan Ramadan dan Idulfitri. Prospek positif juga diharapkan datang dari pelaksanaan Pemilu 2024 satu putaran yang telah dikonfirmasi oleh pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari situ, Jahja berharap agar permintaan kredit menanjak karena investor mendapatkan kepastian investasi dan usaha. Pernyataan Jahja sejalan dengan survei BI tentang kebutuhan pembiayaan korporasi untuk 3 bulan yang akan datang atau pada Mei 2024 diprakirakan meningkat dengan saldo bersih tertimbang (SBT) 36,2% atau lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya, April 2024 dengan SBT 29,3%. Sejalan dengan prospek permintaan pembiayaan korporasi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Sunarso mengatakan akan melakukan antisipasi agar bisa tetap menyalurkan kredit secara agresif, terutama pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ultramikro. Dari sisi permintaan, dia mengakui bahwa ada potensi kredit korporasi melambat kala Pemilu. Namun, perusahaan terus memantau perkembangan kinerja penyaluran kredit secara umum. “Faktor demand dan likuiditas relatif lebih memengaruhi pertumbuhan kredit produktif dan konsumsi,” terang Sunarso. Dari kalangan perusahaan multifinance, iklim suku bunga tinggi diakui akan berdampak pada permintaan pembiayaan. Kendati demikian, Chief Marketing & Digital Officer Home Credit Sheldon Chuan mengatakan perusahaan melakukan negosiasi dengan bank mitra pendanaan agar mendapatkan bunga murah. Sementara itu, Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja menyebut perusahaan telah mengantisipasi langkah BI mempertahankan suku bunga. Namun, dia tak khawatir bahwa suku bunga mahal menggerus kinerja pembiayaan.

Menkeu Sri Mulyani, Senin (18/3) menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melaporkan indikasi penipuan atau penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disalurkan kepada empat perusahaan ekspor, yaitu PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. Kredit bermasalah sebesar Rp 2,5 triliun yang dialami empat perusahaan itu terindikasi memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan.

”Jumlah keseluruhan (kredit bermasalah) sebesar Rp 2,5 triliun. Itu tahap pertama,” ujar Burhanuddin seusai pertemuan. Awalnya, kredit bermasalah yang terindikasi penipuan/penyimpangan tersebut ditemukan tim gabungan BPKP, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, serta Inspektorat Jenderal Kemenkeu sejak 2019. Perkara tersebut kini diserahkan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung karena ditemukan indikasi penipuan atau penyimpangan. Jampidsus akan mendalami unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. (Yoga)

PT Bank Mandiri Tbk akan menggenjot penyaluran pembiayaan rumah subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024. Bank pelat merah itu ingin membantu pemerintah dalam mewujudkan Program Sejuta Rumah (PSR). “Pada 2024, untuk kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP, kami ditargetkan 1.000 unit tiap bulan, lebih banyak dari target tahun lalu. Pastinya kami terus mencoba menyalurkan lebih banyak lagi KPR FLPP untuk mendorong masyarakat meimliki rumah,” kata Ayu Pertiwi, Vice President Consumer Loan PT Bank Mandiri, baru-baru ini.

Ayu menambahkan, peran bank masih dibutuhkan untuk mendukung masyarakat memiliki rumah. “Apalagi data BI menyebutkan lebih dari 75 % pembelian rumah memakai KPR,” tutur dia. Ayu mengatakan, pada 2024, Bank Mandiri Menargetkan pertumbuhan penyaluran KPR 25 % lebih banyak dari tahun 2023. Bank pelat merah ini ingin tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan. (Yetede)

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berencana mengkaji kembali opsi pembiayaan perumahan dengan suku bunga kredit tetap selama 35 tahun. Skema flat itu dinilai akan memberikan kesempatan bagi generasi Z dan milenial memiliki rumah dengan cicilan kredit yang lebih terjangkau. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengemukakan, pihaknya akan mengkaji kembali skema kredit pemilikan rumah suku bunga tetap dengan tenor 35 tahun. Hal itu dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti PT Sarana Multigriya Finansial dan perbankan. Skema diarahkan agar lebih terjangkau untuk kepesertaan ke depan.

”Kami sedang mengkaji skema-skema yang lebih terjangkau dengan pelaku ekosistem perumahan. Kami belum ada target karena skema juga harus memperhatikan keberlanjutan pembiayaannya,” kata Heru, dalam konferensi pers seusai pelantikan Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera periode 2019-2024 di Jakarta, Rabu (13/3). Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, Sid Herdi Kusuma, menambahkan, skema KPR 35 tahun dengan suku bunga tetap memberikan kesempatan bagi kawula muda yang baru masuk kerja bisa memiliki rumah dengan cicilan kredit lebih terjangkau.

Skema tersebut bukan berarti debitor harus menunggu pelunasan dengan waktu sepanjang itu. ”Jika punya rezeki lebih bisa melakukan pelunasan sebagian atau pelunasan penuh lebih awal,” ujar Herdi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, KPR tenor 35 tahun dengan suku bunga tetap dapat bermanfaat untuk masyarakat umum. Suku bunga KPR tetap dinilai memudahkan karena biasanya suku bunga KPR cenderung berubah-ubah, bahkan naik selama masa tenor kredit. ”Suku bunga dibuat flat agar lebih terjangkau,” katanya. (Yoga)

Generasi milenial dan Z di wilayah perkotaan sulit memiliki hunian karena harga rumah melambung tinggi. Sebagian dari mereka terpaksa menguras gaji serta patungan bersama istri atau kekasih demi mencicil rumah. Mereka nekat membeli rumah di tengah keterbatasan pendapatan demi tinggal di ”istana” sendiri bersama keluarga kecil yang rata-rata baru terbangun kurang dari tiga tahun. Sejak dua tahun lalu, Antoni (31), salah satu pekerja swasta di Kota Bekasi, Jabar, membeli rumah tapak di Kota Bekasi seharga Rp 289 juta dengan skema kredit pemilikan rumah (KPR). ”Saya sisihkan gaji (untuk) beli rumah supaya ada tempat tinggal setelah menikah. Selama delapan tahun merantau, saya ngekos,” katanya, Rabu (13/3). Angsuran keseluruhan yang dia bayarkan ke bank untuk cicilan rumah Rp 3,7 juta per bulan.

Pengeluaran itu sekitar 30 % pendapatannya. Namun, terasa memberatkan karena dia juga menghabiskan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan untuk biaya hidup, transportasi, dan biaya tak terduga lain. Pengeluaran untuk membeli rumah yang menguras habis pendapatan juga dirasakan Andrianus (33). Pekerja swasta di Jakarta dengan penghasilan Rp 8 juta per bulan ini sejak akhir 2023 memutuskan membeli rumah di Tangerang, Banten, seharga Rp 570 juta. ”Cicilan saya setiap bulan hampir Rp 6 juta. Kemarin disetujui bank karena memiliki penghasilan ganda dengan istri. Kalau sendiri, tak mungkin karena pendapatan saya sudah minus,” ujarnya. Menurut Andrianus, meski keputusan membeli rumah bukan keputusan mudah, dia memilih opsi itu dan harus tersandera angsuran selama 15 tahun lantaran biaya mengontrak rumah di Jakarta tak murah. Pada awal menikah, biaya kontrakan rumah di Jakarta setiap tahun berkisar Rp 25 juta sampai Rp 35 juta. (Yoga)