Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, BI Rate, bulan lalu semestinya tak membuat industri perbankan buru-buru mengerek suku bunga kredit. Apalagi, jika bank-bank tetap berharap performa penyaluran kredit tahun ini tak seret. Selain likuiditas yang masih melimpah, sejumlah ‘jamu’ pelancar kredit dari otoritas moneter seharusnya bisa menahan kenaikan serta merta suku bunga kredit. Jika dilihat dari rasio alat likuid/noncore deposit (AL/NCD), misalnya sampai Maret 2024 masih menyentuh 121,05%, atau lebih dari dua kali lipat threshold sebesar 50%. Demikian halnya jika melihat rasio alat likuid/DPK (AL/DPK) yang masih mumpuni sebesar 27,18%, hampir tiga kali lipat dari threshold 10%. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tidak buruk. Per Maret 2023, DPK tumbuh 7,44% secara tahunan menjadi Rp8.601 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor pertumbuhan terbesar. Contohnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui perluasan cakupan sektor prioritas. 

Penguatan KLM bakal memberikan tambahan likuiditas perbankan hingga Rp81 triliun. Adapun sampai akhir tahun ini, tambahan likuiditas dari KLM diprakirakan tembus Rp115 triliun, sehingga total jenderal insentif mencapai Rp280 triliun. Berbagai upaya itu mestinya dapat mendorong pertumbuhan kredit utamanya di sektor properti dan kendaraan yang selama ini menjadi salah satu pilar penopang kinerja kredit bank. Selain inisiatif dari pemangku kebijakan, terobosan bank dalam meracik strategi penyaluran kredit juga bakal menentukan. Apakah dengan memilah sektor prioritas sesuai kualitas kredit, atau justru menambah exposure ke berbagai sektor anyar yang menjanjikan. 

Atau barangkali mentok dengan menaikkan suku bunga kredit demi mencegah margin bunga melorot. Sejatinya ada momentum bagus penyaluran kredit oleh perbankan sepanjang kuartal pertama tahun ini. Per Maret 2024, kredit tumbuh 12,40% secara tahunan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yakni 12,30%. Capaian itu diimbangi pula dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio nonperforming loan (NPL) nett dan NPL gross masing-masing sebesar 0,77% dan 2,25%.

Berakhirnya program restrukturisasi kredit dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi tantangan bagi industri perbankan pada tahun ini. Mengawali tahun ini, bank menghadapi risiko kenaikan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Alhasil, upaya perbankan dalam menjaga kinerja sepanjang 2024 diperkirakan penuh tantangan. Selain membersihkan sisa tunggakan kredit dalam program restrukturisasi yang masih sangat besar, industri ini menghadapi gejolak ketidakpastian akibat konflik geopolitik.

Risiko kredit perbankan di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin meningkat. Kondisi ini ditandai oleh kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di kuartal I-2024. Mengacu pada data BI, rasio NPL kredit UMKM industri perbankan terus meningkat sejak 2022 hingga Februari 2024, meski outstanding tumbuh baik. Bahkan, bank-bank besar yang mencatat penurunan rasio NPL secara keseluruhan justru mengalami kenaikan NPL kredit UMKM pada kuartal I-2024. Rasio NPL kredit UMKM perbankan per Februari 2024 mencapai 4,09%, naik dari 3,84% pada Desember 2023 dan 3,41% pada Februari 2022. Secara nilai, NPL kredit UMKM hingga Februari mencapai Rp 59,7 triliun, bertambah Rp 5,53 triliun hanya dalam dua bulan. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, kenaikan NPL UMKM terutama disebabkan suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas harga komoditas. “Ini mulai berdampak terhadap daya beli dan kemampuan bayar masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya, belum lama ini. Kondisi suku bunga tinggi yang diperkirakan berlangsung lebih lama akan menambah risiko memburuknya kualitas kredit UMKM. 

Bank Indonesia (BI) di pertemuan terakhir telah mengerek naik suku bunga acuan 25 basis poin ke level 6,25%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatatkan rasio NPL UMKM tertinggi di jajaran bank pelat merah. Per Maret, NPL mencapai 5,03%, naik dari 4,27% di Maret tahun sebelumnya. Padahal, NPL konsolidasi BNI turun dari 2,8% ke level 2%. Rinciannya, NPL kredit kecil mencapai Rp 3,29 triliun, sekitar 4% dari outstanding.NPL segmen menengah sebesar Rp 5,82 triliun atau 5,9% dari total portofolio. Rinciannya, rasio NPL kredit kecil dan menengah  Bank Mandiri tercatat 1,02% atau senilai Rp 800 miliar, naik dari 0,93% pada Maret 2023 atau sebesar Rp 640 miliar. 

Sedangkan rasio NPL kredit mikro naik menjadi 1,65% atau senilai Rp 1,77 triliun, dari 1,15% atau senilai Rp 1,77 triliun. Perinciannya, rasio NPL mikro BRI naik dari 2,2% pada Maret 2023 ke level 2,69%, atau secara nilai meningkat dari Rp 10,04 triliun menjadi Rp 13,46 triliun. Rasio NPL kredit segmen kecil naik ke 5,4%, senilai Rp 12,5 triliun, dari 4,5% atau Rp 9,94 triliun. Rasio NPL kredit menengah bengkak dari 2,1% jadi 2,2%. Tapi, Direktur Utama BRI Sunarso menilai kualitas aset BRI secara keseluruhan tergolong baik. Rasio loan at risk (LAR) telah turun dari 16,39% pada kuartal I-2023 jadi 12,7% pada triwulan pertama tahun ini. BRI sudah melakukan pencadangan LAR sebesar Rp 12,3 triliun. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan, pihaknya tetap berhati-hati menyalurkan kredit, dengan mempertimbangkan kondisi global.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) menjalankan berbagai strategi agar pertumbuhan kredit tetap moncer pada tahun ini, di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) ke level 6,25%. Bank Danamon mencatatkan kinerja kredit dan trade finance yang tumbuh 18% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp179,7 triliun pada kuartal I/2024, didorong oleh pertumbuhan dari seluruh segmen bisnis. Meski begitu, BI telah menaikan suku bunga acuannya dalam agenda Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 23-24 April 2024. BI Rate pun kini menyentuh level 6,25%, naik 25 basis poin (bps) setelah sebelumnya tertahan pada level 6% sejak Oktober 2023. 

Direktur Risk Management Bank Danamon Dadi Budiana mengatakan di tengah kondisi perekonomian saat ini dan adanya peningkatan suku bunga acuan oleh BI sebesar 25 bps, Bank Danamon pun berkomitmen untuk mempererat hubungan dengan nasabah yang sudah ada dan mengakuisisi nasabah baru melalui ekosistem serta kolaborasi yang kuat dengan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG). Selain itu, Bank Danamon mendukung kebijakan BI perihal perluasan sektor cakupan insentif kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kredit pada berbagai sektor yang berpotensi besar dalam memacu pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Akses permodalan di daerah terus membaik seiring dengan moncernya penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sepanjang kuartal pertama tahun ini. Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang paling banyak mendapatkan kredit di Sulawesi Selatan pada 3 bulan pertama 2024. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan mencatat penyaluran KUR di provinsi tersebut sepanjang kuartal I/2024 mencapai Rp4,15 triliun. Angka itu meroket 154,97% dibandingkan dengan periode sama 2023 yang sebesar Rp1,63 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan Supendi mengatakan bahwa lonjakan penyaluran KUR pada 3 bulan pertama tahun ini disebabkan oleh realisasi pada kuartal I/2023 yang relatif kecil. Pada tahun lalu, KUR di Sulawesi Selatan baru bisa disalurkan pada Maret karena menunggu perubahan aturan ihwal penyaluran fasilitas tersebut. 

“Tahun lalu penyaluran KUR baru mulai [disalurkan] Maret, karena Januari—Februari masih menunggu aturan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru terbit pada Februari sehingga [KUR] baru disalurkan Maret 2023,” katanya, Selasa (30/4). Program percepatan penyaluran KUR pada kuartal terakhir 2023 juga turut mengakselerasi realisasi pemberian fasilitas itu di awal 2024. Supendi menjelaskan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menjadi yang paling banyak menerima penyaluran KUR pada kuartal I/2024 dengan nilai mencapai Rp1,59 triliun. Selanjutnya, ada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan yang menempati posisi kedua dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,58 triliun. Adapun sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya mendapat kucuran KUR senilai Rp373,69 miliar pada kuartal I/2024. 

Kemudian, sektor industri pengolahan sebesar Rp203,68 miliar, perikanan Rp169,86 miliar, dan sektor lainnya Rp212,51 miliar. Dari Rp4,15 triliun KUR yang direalisasikan pada kuartal I/2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi yang paling banyak menyalurkannya, dengan nilai Rp3,39 triliun untuk 65.603 debitur. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menempati posisi kedua dengan mendistribusikan KUR senilai Rp384,66 miliar kepada 2.773 debitur, dan di posisi ketiga ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang menyalurkan KUR senilai Rp98,13 miliar untuk 388 debitur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Taukhid mengatakan bahwa realisasi penyaluran kredit berbasis program terdiri atas KUR senilai Rp8,8 triliun kepada 167.467 debitur, dan UMi sebesar Rp167,58 miliar kepada 39.214 debitur. 

Pada perkembangan lainnya, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit tersebut makin memperkuat bukti bahwa UMKM merupakan fondasi perekonomian daerah yang kuat serta tahan uji, meski ekonomi nasional dihadapkan pada situasi geopolitik yang memanas dan berimbas pada perlambatan laju ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan berkelanjutan untuk UMKM yang fokus kepada sertifi kasi usaha dan produk akan dengan sendirinya memperluas akses pada pasar maupun sumber daya permodalan. Di Nusa Tenggara Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Pelaku UMKM untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha. Kepala OJK Nusa Tenggara Barat Rico Rinaldy menjelaskan bahwa model pembiayaan di pasar modal yang bisa diakses UMKM adalah securities crowdfunding. 

Saat ini, di Nusa Tenggara Barat tercatat terdapat dua perusahaan yang memanfaatkan Securities Crowdfunding sebagai sumber pendanaan usaha, dengan total penghimpunan dana sebesar Rp2,71 miliar dari 313 single investor identification (SID). Selain itu, penyaluran KUR lewat program Percepatan Penyaluran KUR Kabupaten Pasuruan (Cukur Kapas) dengan tujuan untuk memperkuat pembiayaan UMKM Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah mencapai outstanding Rp228,93 miliar pada triwulan I/2024.“Ada 7.213 debitur telah memanfaatkan program tersebut,” kata Plt. Kepala Kantor OJK Malang Ismirani Saputri. Selanjutnya, program Terang Tani (Sosialisasi & Edukasi Literasi Keuangan untuk Petani) Kabupaten Pasuruan yang berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) telah diberikan kepada 1.227 petani milenial.

Risiko kredit perbankan berpotensi meningkat di tengah kenaikan bunga acuan Bank Indonesia (BI) ke level 6,25% serta faktor sentimen ekonomi global dan domestik. Untuk mengantisipasi risiko ini, perbankan melakukan penguatan pencadangan. Kenaikan suku bunga dan potensi kenaikan inflasi bisa berdampak pada likuiditas perbankan. Penurunan likuiditas akan membuat perebutan dana semakin sengit, yang akhirnya meningkatkan biaya dana dan menurunkan kualitas aset perbankan. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit tersebut, BRI terus memantau tingkat kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) dan terus melakukan simulasi stress test secara berkala. Per Maret 2023, nilai NPL BRI mencapai Rp 40,6 triliun, dengan rasio terhadap kredit sebesar 3,11%. Untuk itu, BRI telah melakukan pencadangan hingga 214,2%. Di akhir tahun, BRI menargetkan NPL turun ke bawah level 3%. 

Sementara jumlah kredit berisiko alias loan at risk (LAR) BRI mencapai Rp 166,2 triliun atau 12,7% dari total kredit. Ini termasuk kredit dalam perhatian khusus Rp 74,4 triliun dan restrukturisasi kredit Rp 51,1 triliun. Jumlah LAR tersebut meningkat dari Rp 157,9 triliun pada Maret 2023. Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) bahkan memupuk pencadangan lebih tinggi, masing-masing dengan rasio 318% dan 330,2%. Ini dilakukan meski kualitas aset keduanya membaik. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan, perbaikan kualitas aset tidak hanya terlihat dari NPL. Rasio LAR bank ini juga telah menyusut dari 16,3% pada Maret 2023 menjadi 13,3%. Ia bilang, kualitas kredit akan terus diperbaiki agar biaya kredit susut. Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengatakan, BCA akan terus mengkaji nilai CKPN sesuai perkembangan kualitas aset dan kondisi perekonomian.

Industri perbankan diharapkan tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan kredit 10-12 % pada 2024, mengingat likuiditas akan semakin melimpah seiring dengan penerapan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM terhadap sektor yang memiliki daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi. Kepala Grup Sektor Keuangan Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Nugroho Joko Prastowo mengatakan, fundamental ekonomi perekonomian Indonesia masih tetap terjaga di tengah tantangan ketidakpastian global. Kondisi tersebut, ditopang oleh ketahanan sistem keuangan, pertumbuhan kredit, serta pembiayaan inklusif dan berkelanjutan yang tetap terjaga.

Pada Maret 2024, penyaluran kredit perbankan telah memenuhi target pertumbuhan 10-12 %, yakni sebesar 12,4 % secara tahunan. Kontribusi pertumbuhan kredit ini utamanya berasal dari sektor pengangkutan, perdagangan, industri, listrik, gas, air, serta sektor konsumsi. ”Pertumbuhan kredit diharapkan tidak turun karena nanti pada Juni 2024 akan ada tambahan likuiditas,” katanya dalam Pelatihan Jurnalis di Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, Senin (29/4). Tambahan likuiditas tersebut, kata Joko, berasal dari perluasan serta peningkatan KLM pada sejumlah sektor pendukung program pemerintah dan memiliki daya ungkit terhadap perekonomian.

Besaran insentif likuiditas yang akan diterima oleh perbankan maksimal 4 % dari giro wajib minimum (GWM). Sebagaimana diketahui, setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang dihimpunnya di BI sebagai GWM sebesar 9 %. Melalui KLM, bank akan memperoleh kelonggaran penyimpanan dananya maksimal sebesar 4 % sehingga GWM yang wajib disetorkan oleh bank menjadi 5 %. Sebelumnya, KLM tersebut meliputi sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, pembiayaan inklusif, pembiayaan ultra mikro, serta pembiayaan hijau. Adapun perluasan sektor KLM akan mencakup sektor otomotif, perdagangan, listrik, gas, air, serta jasa sosial. (Yoga)

Ruang akselerasi penyaluran kredit korporasi terbuka sejalan dengan permintaan kredit yang masih tinggi pada Hasil Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh BI (BI) pada Maret 2024 yang dirilis kemarin. Berdasarkan survei tersebut, Senin (29/4), BI memproyeksikan permintaan kredit korporasi 3 bulan mendatang atau pada Juni 2024 masih tetap tinggi, tercermin dari SBT 36,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode Mei 2024 dengan saldo bersih tertimbang (SBT) 36,2%. Peningkatan kebutuhan pembiayaan pada Juni 2024 diperkirakan terjadi pada lapangan usaha pertambangan, perdagangan, serta reparasi mobil dan motor. Pertumbuhan pembiayaan korporasi terutama digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan membayar kewajban jatuh tempo yang tidak bisa diakumulasikan atau rollover. 

Adapun, pembiayaan korporasi pada Maret 2024 terindikasi meningkat tecermin dari SBT pembiayaan korporasi sebesar 25,3%, meningkat pesat dibandingkan SBT 11,1% pada Februari 2024. Kondisi itu ditopang oleh kebutuhan pembiayaan pada sektor perdagangan, industri, pengolahan, serta konstruksi. Hasil survei itu memberikan ekspektasi kinerja kredit korporasi yang kokoh setelah bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke 6,25% pada pekan lalu. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan secara umum, kinerja kredit korporasi bakal tertahan di tengah iklim suku bunga tinggi. 

Dari kalangan perbankan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya tetap menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial, tentunya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perkonomian domestik maupun global. EVP Corporate Communication & Social Responsibility Bank Central Asia Hera F. Haryn menyebutkan pihaknya terus mengupayakan menyalurkan kredit secara hati-hati dengan menerapkan manajemen risiko. Sebagai informasi, BCA mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 17,1% YoY menjadi Rp835,7 triliun per Maret 2024. Dari realisasi itu, perusahaan menyalurkan kredit korporasi sebesar Rp389,2 triliun atau naik 22,1% Yo Y. Selain BCA, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) turut memanfaatkan insentif likuiditas BI untuk menggenjot penyaluran kredit korporasi. 

Direktur Utama Bank BTN Nixon L. P. Napitupulu mengatakan kebijakan itu bisa membantu penyaluran kredit di tengah likuiditas perbankan yang mengetat. Sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) terbesar di Tanah Air, dia menilai pengaruh kenaikan suku bunga atas permintaan kredit, utamanya konstruksi tidaklah signifi kan. Pada saat dihubungi terpisah, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman memproyeksikan kinerja kredit korporasi tumbuh di tengah kenaikan suku bunga. Perusahaan pun selektif menyalurkan kredit sesuai dengan insentif KLM bank sentral. Sebagai informasi, kredit korporasi BJTM mengalami kenaikan 17,97% pada kuartal I/2024. Berdasarkan presentasi perusahaan, Bank Jatim paling banyak menyalurkan pembiayaan ke Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, disusul konstruksi, industri pengolahan. Selanjutnya, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan hingga perantara keuangan.

Sejumlah kalangan mengusulkan agar masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 15 juta per bulan dapat ikut mengakses subsidi rumah. Untuk itu, mereka mendorong skema subsidi selisih bunga untuk pembiayaan perumahan. Program subsidi perumahan yang berlaku saat ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan bulanan Rp 8 juta-Rp 10 juta menurut zonasi. Adapun harga rumah tapak bersubsidi dipatok Rp 166 juta hingga Rp 240 juta, menurut zonasi. Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Hirwandi Gafar mengemukakan, subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 15 juta per bulan dan skema subsidi selisih bunga kini dalam tahap pembahasan dengan pemerintah.

BTN mengusulkan cakupan subsidi rumah diperluas hingga menyasar masyarakat berpenghasilan tanggung, dengan batasan harga rumah maksimal Rp 300 juta per unit yang bertujuan mendorong pasokan rumah bersubsidi tidak terlalu jauh dari kota serta memiliki ukuran bangunan lebih luas. Ia mencontohkan, harga unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jabodetabek saat ini maksimum Rp 180 juta. Namun, pasokan hunian bersubsidi itu berlokasi jauh dari pusat kota. Luas bangunan rata-rata hanya 27 meter persegi. ”Rumah bersubsidi diharapkan bisa dibangun di dekat-dekat kota, tidak terlalu jauh,” kata Hirwandi, akhir pekan lalu, di sela-sela rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 Realestat Indonesia (REI) diLabuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. (Yoga)

Penyaluran kredit baru pada kuartal II-2024 diperkirakan tetap tumbuh meski tidak setinggi kuartal I-2024. Hal tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT)  diperkirakan penyaluran kredit  baru kuartal II-2024 sebesar 57,6%, sedikit lebih rendah dari 60,8% pada triwulan sebelumnya. Sejumlah bank juga menurunkan target  pertumbuhan kreditnya tahun ini. "Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada triwulan II-2024 masih sama dengan periode-periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi," jelas Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono.  Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) atau kredit pemilikan apartemen (KPA) masih menjadi prioritas utama, diikuti kredit multiguna  dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Berdasarkan sektor, penyaluran kredit baru pada triwulan II-2024 terbesar pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran  serta sektor perantara keuangan. (Yetede)