Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah (Kemenkop UKM) menyadari bahwa implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, harus dilakukan sejumlah pembenahan agar penyaluran KUR bisa memberikan daya dorong terhadap kinerja perekonomian nasional. Pada tahun lalu pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 297 triliun, tetapi hanya tersalurkan Rp 260,26 triliun kepada 4,64 triliun debitur. "Tahun lalu KUR juga tidak mencapai target. Kami sudah melihat ada gejala, stagnasi dalam penyaluran KUR ini.

Oleh sebab itu, perlu ada terobosan-terobosan," kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Riza Damanik. Dia menungkapkan, ada tiga hal yang bisa dijalankan untuk mendongkrak realisasi penyaluran KUR. Pertama, mendorong terlaksananya sistem credit scoring. Kedua, melakukan pendekatan KUR klaster dan ketiga adalah dengan terobosan metode hibrida terutama dalam pengembangan khusus terkait dengan korporatisasi petani dan nelayan. (Yetede)

Kementerian Keuangan meminta Pusat Investasi Pemerintah mulai mengubah model bisnis dengan mengakomodasi pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan permintaan itu disampaikan kepada Badan Layanan Usaha (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) guna menjangkau jutaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum mendapatkan akses pembiayaan. “Kita selalu mengatakan jumlah UMKM ada 64 juta, yang bisa akses kredit berapa persen, yang belum mendapatkan akses sekian persen, itu jumlahnya jutaan,” tuturnya dalam sambutan Peresmian Kantor Baru PIP di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (17/5).

Sri Mulyani menegaskan bahwa sebelumnya PIP telah menyampaikan bisnis model baru, tetapi belum konklusif seperti harapannya. Di sisi lain, dirinya menekankan dalam menentukan bisnis model, perlu melihat kapasitas PIP, hubungan dengan lembaga intermediari atau langsung ke UMKM, dan kemampuan dari manajemen risiko PIP. Sri Mulyani telah mengungkapkan UMKM belum memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi karena banyak yang belum mampu melakukan ekspor akibat terbentur masalah pembiayaan. Menkeu mencatat setidaknya terdapat 29,2 juta UMKM yang tidak mampu mengakses pembiayaan. Per Kamis (16/5) pukul 14.00 WIB, PIP telah penyaluran kredit ultra mikro (UMi) mencapai Rp37,63 triliun. Jumlah tersebut naik Rp620 juta dari periode 28 April 2024 yang kala itu mencapai Rp37,31 triliun.

Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah masih menjadi tantangan perbankan di Tanah Air dalam mendorong pertumbuhan kredit konsumsi. Gejala itu sudah terlihat. Ini tercermin dari data Mandiri Spending Index per Mei 2024. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro mencatat, indeks belanja kelas menengah turun ke level 122, dengan indeks tabungan merosot ke level 94,2 dibandingkan Mei 2023 di kisaran 100. Penurunan ini dipicu lesunya daya beli kelas menengah akibat melonjaknya inflasi bahan pangan sebesar 9,63% secara tahunan per April 2024. Catatan Mandiri Spending Index selaras dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di kuartal pertama tahun ini, OJK mencatat, kredit konsumsi tumbuh paling lambat di antara segmen lainnya, yaitu hanya 10,22% secara tahunan. Direktur Konsumer CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengakui, kucuran kredit konsumer di awal tahun ini sedikit melambat.

Di tiga bulan pertama tahun ini, kredit konsumsi CIMB Niaga hanya tumbuh 6,9% secara tahunan menjadi Rp 72,87 triliun. Kredit konsumsi itu melambat dibanding kuartal I-2023 yang tumbuh 9,4% secara tahunan. Tak hanya CIMB Niaga, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengalami perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi. Per kuartal I-2024, pembiayaan konsumsi BSI tumbuh 14,89% secara tahunan menjadi Rp 135 triliun. Pertumbuhan pembiayaan konsumsi BSI tersebut juga lebih rendah dibandingkan kuartal I-2023 yang masih tumbuh 24% secara tahunan. Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Anton Sukarna melihat, melambatnya pertumbuhan pembiayaan konsumsi seiring banyaknya hari libur di sepanjang tahun berjalan ini. Penyaluran kredit konsumsi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tumbuh. Per Maret 2024, kredit konsumsi BCA tumbuh 14,9% secara tahunan jadi Rp 201,6 triliun.

Kalangan ekonom memproyeksi realisasi penyaluran kredit sepanjang tahun ini tak akan menyempit kendati Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada bulan lalu. Seperti diketahui, bank sentral mengeluarkan amunisi terakhirnya dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada Oktober 2023. Kebijakan yang sama pun ditempuh pada bulan lalu untuk melindungi kinerja rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sehingga suku bunga acuan menyentuh 6,25%. Setelah kebijakan yang mengejutkan itu, Senior Economist Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra mengatakan meski suku bunga masih tinggi, kinerja kredit akan moncer. 

Alasan pertama, suku bunga kredit perbankan tidak serta merta naik di tengah kenaikan BI Rate. Kedua, di tengah kenaikan BI Rate, likuiditas masih memadai. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang agresif sehingga memberikan ruang penyaluran kredit perbankan. Senada, Kepala Ekonom BCA Group David Sumual mengatakan kinerja penyaluran kredit tahun ini masih moncer. Menurutnya, ada sejumlah alasan yang memengaruhi pertumbuhan target kredit. Dari sisi likuiditas, menurutnya, masih aman sehingga industri perbankan masih mampu melakukan ekspansi kredit meski pada Oktober 2023 BI menaikkan suku bunga acuan. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit perbankan pada Maret 2024 tumbuh 12,4% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Februari 2024, 11,28%. Pertumbuhan kredit bank pada Maret 2024 juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau Maret 2023 di level 9,93%. Kemudian, dia menuturkan pertumbuhan kredit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana The Fed diperkirakan masih menahan suku bunga hingga akhir tahun. Kemudian, dia menuturkan pertumbuhan kredit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana The Fed diperkirakan masih menahan suku bunga hingga akhir tahun. 

David pun optimistis terhadap peluang bisnis perbankan tahun ini yang didukung oleh ruang realisasi pertumbuhan kredit sebesar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 5%. Senada, Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan apabila dieksplorasi lebih dalam, pertumbuhan kredit perbankan itu didorong oleh segmen korporasi. “Dari sisi kualitas aset juga terkendali. Jumlah kredit restrukturisasi terus menunjukan penurunan,” kata Mandiri Macro and Market Brief-Thriving Through Transition.

OJK mencatat dalam lima tahun terakhir, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 7 days Reserve Repo Rate (BI-7DRRR) tidak langsung ditransmisikan pada suku bunga kredit. Pun demikian tahun ini, terlebih situasi global sedang bergejolak, bank memilih menjaga kualitas kreditnya. Adanya respons kenaikan suku bunga kredit perbankan tentunya akan berdampak terhadap tingkat kemampuan bayar debitur bank. Hal ini yang akan memengaruhi rasio kredit macet (non performing loan/NPL) perbankan yang bisa naik. Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edianan Rae mengatakan, setiap bank memiliki penyesuaian yang berbeda-beda terhadap kebijakan BI. "Data lima tahun terakhir, penaikan bunga acuan tidak serta merta menaikkan bunga kredit. Karena bank juga memperhatikan kemampuan bayar debitur, adjustment sendiri apakah ada kenaikan dengan risiko pengembalian?," jelas Dian. 

Kredit perbankan yang tergabung dalam himpunan bank-bank milik negara (Himbara) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalir deras di sepanjang kuartal I-2024. Pertumbuhan kredit bank pelat merah ke korporasi BUMN lebih besar jika dibandingkan dengan aliran kredit ke perusahaan-perusahaan swasta. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, kredit bank anggota Himbara terbesar ke BUMN dicatatkan oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pada kuartal I-2024, kredit Bank Mandiri ke BUMN mencapai Rp 236,39 triliun, tumbuh 21,06% secara tahunan. Namun, kontribusi kredit ke BUMN masih mini, sekitar 16,47% dari total kredit BMRI. Secara bank only, pertumbuhan penyaluran kredit BMRI ke BUMN dan entitas perusahaan anak mencapai 17,55% secara tahunan. Sedang kredit BMRI ke sektor swasta naik 20,59% secara tahunan di kuartal I-2024. "Permintaan swasta lebih besar," kata Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Jumat (10/5).

Meski membidik pertumbuhan kredit, Bank Mandiri tetap memperhatikan portfolio guideline dan fokus pada strategi yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya, menyalurkan kredit melalui penguatan core competence Bank Mandiri di segmen wholesale. Guyuran kredit ke perusahaan BUMN dan swasta juga dilakukan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Di kuartal I-2024, penyaluran kredit BNI ke perusahaan BUMN tumbuh sekitar 23,14% secara tahunan menjadi Rp 102,7 triliun. Sedangkan pertumbuhan kredit BNI kepada korporasi swasta mencapai 13,94% secara tahunan. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menyebut, dalam menyalurkan kredit korporasi, BNI melakukan seleksi ketat pemilihan debitur. Strategi ini akan tetap dilakukan BNI ke depannya.

Kondisi perekonomian global yang tidak kondusif terus berlangsung  yang akan berdampak pada perekonomian domestik. Hal ini juga membuat permintaan kredit tidak semasif tahun lalu yang membuat bank yang diprediksi melakukan revisi rencana bisnis bank (RBB). Hal ini juga mulai terefleksi dari bank yang menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini, meskipun masih di awal tahun. Padahal OJK memberikan waktu kepada perbankan untuk melakukan revisi RBB hingga Juni. OJK sendiri memasang target pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dimana kredit diperkirakan tumbuh 9-11% secara (year on year/yoy). Angka ini juga lebih rendah dibandingkan  dengan proyeksi BI yang sebesar 10-12% yoy. Melihat kondisi awal tahun ini, Ekonom Senior dan Asociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tahun ini  pertumbuhan kredit diproyeksikan lebih rendah dari tahun lalu. Mengingat perbankan membuat RBB pada tahun lalu, dimana belum memprediksi adanya tensi geopolitik  yang terjadi saat ini dan ke depan. (Yetede)

Di tengah turbulensi ekonomi, kenaikan suku bunga KPR tidak hanya meningkatkan beban angsuran masyarakat, tetapi juga memicu pelemahan pasar properti. Mayoritas masyarakat selama ini menggunakan skema KPR ataupun kredit pemilikan apartemen (KPA) dalam pembiayaan perumahan. Survei Harga Properti Residensial BI per Triwulan IV-2023 memperlihatkan skema pembiayaan utama pembelian rumah primer adalah melalui KPR, yakni 75,89 % dari total pembiayaan. Langkah BI menaikkan suku bunga acuannya atau BI Rate sebesar 25 basis poin, yakni dari 6 % menjadi 6,25 % pada April 2024, diyakini sejumlah analis belum berdampak dalam jangka pendek (3-6 bulan mendatang). Namun, bila langkah BI itu diikuti perbankan dengan kenaikan suku bunga kredit, hal itu diprediksi bakal menurunkan minat penyerapan rumah karena biaya pembelian dan cicilan properti bakal lebih tinggi.

Platform Properti Rumah123.com dan 99.co mencatat korelasi pergerakan BI Rate terhadap pertumbuhan KPR/KPA. Saat suku bunga acuan turun, terjadi lonjakan pertumbuhan pemberian KPR/KPA secara tahunan dan saat suku bunga acuan meningkat, pertumbuhan kredit melambat. Tren historis memperlihatkan, terdapat jeda 6-12 bulan setelah suku bunga acuan meningkat, terjadi kenaikan suku bunga KPR/KPA. Kenaikan suku bunga kredit diikuti pertumbuhan pinjaman yang cenderung melambat. Menurut Head of Research Rumah123 Mariska Jaya, di tengah tantangan kondisi perekonomian yang tidak menentu, hadirnya kebijakan insentif dari pemerintah serta program promosi pembelian hunian oleh para pengembang dan perbankan dinilai cukup mampu menjaga geliat permintaan properti.

Masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijaksana dalam melakukan perencanaan keuangan untuk membeli property serta lebih jeli membandingkan program KPR dari sejumlah bank. Selain itu, juga jeli memanfaatkan insentif pemerintah ataupun promo dari pengembang agar cicilan pembelian hunian tetap terjangkau. Bagi masyarakat yang sedang mencicil KPR dan menghadapi kenaikan suku bunga mengambang (floating rate), program pindah KPR bisa menjadi opsi. Pemindahan KPR ke bank lain (take over) yang menawarkan promo suku bunga KPR akan meringankan beban angsuran. Meskipun, pemindahan KPR ke bank lain itu juga menimbulkan biaya-biaya seperti halnya pengajuan awal KPR.

Ayunita (37), warga Bogor, menuturkan, ia telah mengalami tiga kali kenaikan suku bunga kredit selama 13 tahun menjadi nasabah KPR pada sebuah bank swasta. Terhadap kenaikan suku bunga KPR itu, ia pun selalu mengajukan keringanan cicilan kepada pihak bank. Tiga kali pengajuan keringanan angsuran tersebut dikabulkan pihak bank. Ia mencontohkan, ketika suku bunga KPR naik dan angsuran bulanannya meningkat dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 2,4 juta, pihak bank menyepakati penurunan cicilan menjadi Rp 2,3 juta per bulan. Sewaktu suku bunga KPR kembali naik dan besar angsuran bertambah menjadi Rp 2,7 juta per bulan, ia meminta keringanan sehingga angsuran bulanan dikurangi menjadi Rp 2,5 juta. Demikian pula, ketika angsuran KPR naik lagi menjadi Rp 2,8 juta per bulan, ia berhasil negosiasi dengan pihak bank sehingga angsuran turun menjadi Rp 2,6 juta per bulan. (Yoga)

Penyaluran kredit konsumer perbankan menunjukkan tren positif memasuki kuartal II-2024. Hal itu didukung  dari momentum Idulfitri dan konsumsi masyarakat yang mengalami peningkatan. Bank Indonesia mencatat, kredit konsumer yang disalurkan perbankan sebesar Rp2.047,1 triliun, tumbuh 10% secara year on year (yoy) per Maret 2024. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 9,4% (yoy). Pertumbuhan yang lebih tinggi juga didukung dari akselerasi kredit pemilik rumah (KPR) yang tumbuh tinggi 14,2% (yoy) pada tiga bulan pertama menjadi Rp 740,4 triliun. Kemudian, kredit multiguna sebesar Rp1.170 triliun naik 7,2% (yoy), lebih tinggi dari 7,1% (yoy) per Februari. Sedangkan, kredit kendaraan bermotor mengalami perlambatan dari 12,7% (yoy) pada Februari menadi 12,7% (yoy) pada Februari menjadi 12,4% (yoy) dengan nilai kredit Rp 136,7 triliun. Menanggapi hal tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyatakan kredit konsumer menjadi salah satu segmen engine pertumbuhan kredit BNI setelah segmen corporate top tier, Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggarini mengungkapkan, terlihat dari kinerja kredit konsumer BNI pada kuartal pertama tahun ini yang menunjukkan pertumbuhan double digit, mencapai 13,6% (yoy). (Yetede)

AKHIRNYA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan program restrukturisasi kredit perbankan per 1 April lalu. Penghentian program ini akan menimbulkan sejumlah risiko terhadap bank. Meski begitu, ada sejumlah alternatif solusi untuk menekan risiko tersebut. Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan oleh bank kepada debitor yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Sejatinya, program restrukturisasi kredit diakhiri pada April dua tahun lalu. Namun OJK memperpanjang program ini sampai dua kali, yakni hingga 31 Maret 2023 dan 31 Maret 2024.

Upaya restrukturisasi kredit itu dilakukan, antara lain, melalui penurunan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Meski membantu debitor, bagi bank, restrukturisasi kredit dapat mendorong risiko kenaikan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).

Selama ini, dalam perbankan dikenal kualitas kredit berdasarkan penilaian prospek usaha, kinerja debitor, dan kemampuan membayar. Terdapat lima kualitas kredit. Pertama, kredit lancar atau kolektibilitas 1 (dengan cadangan minimal satu persen dari aktiva). Lalu kredit dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2 (minimal 5 persen dari aktiva setelah dikurangi nilai agunan). Kemudian kredit kurang lancar atau kolektibilitas 3 (minimal 15 persen dari aktiva setelah dikurangi nilai agunan). Berikutnya, kredit diragukan atau kolektibilitas 4 (minimal 50 persen dari aktiva setelah dikurangi nilai agunan) serta kredit macet atau kolektibilitas 5 (minimal 100 persen dari aktiva setelah dikurangi nilai agunan). Kolektibilitas kredit yang masuk kategori 3, 4, dan 5 sudah bisa dianggap sebagai NPL. (Yetede)