Bank Indonesia (BI) memang sudah menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) jadi 6,25% April lalu. Tapi, perbankan tidak lantas ikut menaikkan suku bunga kreditnya. Malah, jika menilik laporan BI, suku bunga kredit baru perbankan per April 2024 justru tercatat mengalami penurunan. Suku bunga kredit baru turun sebesar 46 bps dibandingkan bulan sebelumnya, dari 9,79% menjadi 9,33%. Penurunan ini juga tercermin pada Rata-Rata Bergerak (RRB) tiga bulan untuk suku bunga kredit baru, yang turun sebesar 8 bps, dari 9,82% ke 9,73%. Meski demikian, tren penurunan ini belum tercermin pada suku bunga kredit secara agregat yang masih stabil di level 9,25%. Pengamat Ekonomi Perbankan Binus University Doddy Arifianto menilai, penurunan bunga kredit yang terjadi di empat bulan pertama tahun ini merupakan efek persaingan industri. Dalam periode tersebut, banyak korporasi menahan mengambil kredit.

Doddy menilai, penurunan bunga kredit kemungkinan tidak berlanjut. Di sisi lain, ia melihat bank belum akan menaikkan bunga kredit. Apalagi, kenaikan suku bunga acuan di April lalu lebih sebagai respons atas penguatan kurs dollar AS. Sependapat, Direktur Bisnis Bank Banten Rodi Judo menyebut, kenaikan suku bunga acuan BI tidak serta-merta membuat bank langsung menaikkan bunga kreditnya. Kenaikan bunga kredit akan bergantung pada kondisi likuiditas masing-masing bank. Di Bank Banten sendiri, Rodi memaparkan, penentuan bunga kredit disesuaikan dengan target net interest margin (NIM) yang ingin dicapai. Tahun ini target NIM dari Bank Banten bisa mendekati 5%, dari kisaran 3,8% saat ini. Di Bank Mandiri, hingga April 2024, suku bunga dasar kredit (SBDK) pada seluruh segmen masih berada di level yang sama sejak Desember 2022. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo menuturkan, dalam menentukan suku bunga kredit, bank ini mempertimbangkan suku bunga pasar, tingkat likuiditas, tingkat permintaan, struktur biaya dana, dan arah kebijakan regulator.

Calon pembeli rumah memiliki lebih banyak pilihan kredit perumahan. Sejumlah bank di Tanah Air kini mulai menawarkan KPR Hijau. Berbeda dengan KPR konvensional, skema baru ini menawarkan bunga yang lebih murah. Tapi ada syarat untuk bisa mendapatkan KPR Hijau. Rumah yang dibeli harus dari proyek perumahan yang sudah memiliki sertifikat bangunan ramah lingkungan. Baru-baru ini, BCA, OCBC, CIMB Niaga, Bank Mandiri dan Bank Permata bekerjasama dengan Sinarmas menyalurkan KPR hijau. Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto melihat potensi KPR hijau di Indonesia besar. Ini sejalan meningkatnya kesadaran pentingnya lingkungan dan keberlanjutan. Bunga KPR hijau yang ditawarkan Bank Mandiri mulai dari 2,7% fixed 3 tahun hingga 3,7% tetap untuk 5 tahun pertama.

Aquarius bilang, bunga tersebut lebih murah dari KPR konvensional. Namun, ini hanya berlaku untuk pencairan hingga pada 30 Juni 2024. Ia menambahkan, Bank Mandiri akan mendukung program pemerintah yang menargetkan pembangunan 1 juta rumah hijau pada 2030 serta terwujudnya 100% rumah bebas emisi karbon pada 2050. Ke depan, bank pelat merah ini akan meningkatkan penyaluran KPR hijau. EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko melihat potensi KPR hijau akan berkembang. Tapi untuk saat ini, ia melihat potensinya masih terbatas, karena belum banyak perumahan punya sertifikat hijau. Welly mengungkapkan, outstanding KPR hijau BCA per Maret 2024 sudah mencapai Rp 1,14 triliun. Porsinya terhadap total KPR BCA masih kecil, yakni 1%-2%. Untuk saat ini, kata Welly, bunga yang ditawarkan BCA untuk KPR hijau dan KPR masih sama. Pasalnya, bank swasta ini masih memiliki program promo untuk produk KPR secara keseluruhan. "Saat ini kami menawarkan bunga mulai dari 3.95% fixed 3 tahun pertama," ujar Welly.

Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) akan semakin marak tahun ini, salah satunya dengan adanya dukungan likuiditas dari bank sentral bagi bank yang aktif menyalurkan  kredit pada sektor tertentu. Total tambahan likuiditas yang akan ditambah Bank Indonesia (BI) sekitar Rp115 triliun hingga akhir tahun ini. Selain itu, sejumlah program juga  akan diselenggarakan perbankan untuk mendorong minat masyarakat membeli rumah KPR.

Berdasarkan data Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit properti mencapai Rp 1.351,1 triliun, tumbuh  7,8% secara tahunan (year on year/yoy). Untuk kredit pemilikan rumah, apartemen (KPR/KPA) tumbuh 14,2% (yoy) menjadi Rp 734,7 triliun per April 2024. Angka pertumbuhan ini cenderung flat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan positif pada bisnis KPR. Pada tahun ini, Bank Mandiri telah menyiapkan beberapa program yang diharapkan  dapat menjadi magnet untuk menarik minat masyarakat untuk mengajukan KPR. (Yetede)

Isu mahalnya biaya pendidikan tinggi mencuat kembali, menyusul adanya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, yang mencapai 300 % lebih. Di Universitas Riau, ma- hasiswa yang mengkritik kebijakan rektor menaikkan UKT justru diadukan ke polisi oleh rektornya meski kemudian dicabut setelah mendapat respons keras dari masyarakat. Dasar penetapan UKT adalah biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah. Uang kuliah naik sebetulnya suatu kewajaran. Sudah sering terjadi sejak dulu. Masalahnya; Pertama, persentase kenaikannya tidak proporsional, di atas 200 % hingga mengagetkan mahasiswa, mengingat pendapatan orangtua tidak naik. Kedua, pengelolaan anggaran kurang transparan. Baik dosen maupun mahasiswa tidak pernah memperoleh penjelasan, fasilitas  yang akan diperbaiki dengan kenaikan uang kuliah itu.

Yang merasakan deraan terbesar dari kenaikan uang SPP di PTN/PTNBH adalah mahasiswa golongan kelas menengah, yang pendapatan orangtuanya Rp 5.000.000-Rp 7.500.000 sebulan, sekitar 40 % dari total jumlah mahasiswa. Dilematik karena mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan I dan II, yang uang kuliahnya antara Rp 500.000 dan Rp 1.000.000, serta tak memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa bidik misi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Namun, kalau tidak ditolong dengan beasiswa bidik misi/ KIPK atau keringanan yang kuliah, mereka terancam putus kuliah, mengingat kebutuhan kuliah tak hanya SPP, tetapi juga tempat tinggal (kos), makan, transportasi, dan komunikasi.

Di tengah riuh soal UKT, OJK mendorong pelaku jasa keuangan menyediakan kredit mahasiswa (student loan). Pemerintah punya pengalaman mengelola program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), saat Dr Daoed Joesoef menjadi Mendikbud. KMI itu diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Besaran KMI Rp 250.000-Rp 750.000. Jaminannya, ijazah saat lulus S-1, tapi dihentikan pertengahan 1990 karena gagal. Banyak peminjam yang tak mengembalikannya. Kegagalan yang sama akan terjadi jika student loan diterapkan lagi di Indonesia dengan alasan sama. Liputan utama Kompas (20-21/5/2024) tentang sulitnya gen Z dapat pekerjaan di sektor formal bisa menjadi pertimbangan. Apabila dipaksakan harus mencicil, mungkin mereka akan menunda pernikahan, atau menunda memiliki rumah.

Student loan bukan jawaban, melainkan persoalan baru. Solusi keluar dari masalah uang kuliah yang makin mahal adalah pertama, stop privatisasi PTN-PTN kecil menjadi PTNBH. Karena begitu menjadi PTNBH, subsidi dari negara berkurang dan beban akan ditimpakan kepada mahasiswa. Kedua, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi (dikti) harus dinaikkan, minimal 10 % dari sekarang. Apalagi janji presiden terpilih Prabowo Subianto saat kampanye adalah menggratiskan PTN. Alihan anggaran dari kementerian/lembaga yang kurang mendesak untuk membiayai dikti. Ketiga, efisiensikan penggunaan anggaran dikti agar tepat sasaran. Meningkatkan komitmen negara untuk menambah anggaran bagi dikti, dan mengefisienkan penggunaan anggaran dikti lebih menjawab persoalan uang kuliah yang makin mahal dibandingkan memberikan student loan. (Yoga)

Di tengah geliat kebutuhan dana jumbo korporasi, kalangan perbankan menggulirkan kredit sindikasi yang menyasar segmen keberlanjutan atau sustainability. Terbaru, PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) memberikan kredit sindikasi kepada anak usaha di Indomobil Group, PT IMG Sejahtera Langgeng (IMGSL) senilai US$450 juta atau Rp7,3 triliun (asumsi kurs Rp16.231 per dolar AS). Kredit sindikasi ini memiliki beberapa tranche dalam penggunaan dananya, salah satunya yaitu tranche pembiayaan hijau senilai US$225,8 juta atau Rp3,66 triliun yang akan digunakan untuk mendukung upaya transisi menuju ekonomi hijau melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Dalam sindikasi yang melibatkan 32 kreditur ini, Bank BTPN dan SMBC berperan sebagai coordinating mandated lead arranger and bookrunner dan juga lead green loan coordinator, agen fasilitas, agen jaminan, serta account bank. Head of Wholesale, Commercial, and Transaction Banking Bank BTPN Nathan Christianto mengatakan Bank BTPN dan SMBC berkomitmen memfasilitasi pembiayaan yang mendukung upaya keberlanjutan bisnis di Indonesia. Sebagai anak usaha PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS), IMGSL akan memanfaatkan fasilitas kredit sindikasi untuk memperkuat pengembangan ekosistem dan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. 

“Kredit sindikasi ini juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan korporasi lainnya,” ujar Business Development Director Indomobil Group Andrew Nasuri. Senada, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$845 juta pada kuartal I/2024. Adapun, kredit sindikasi tersebut terutama menyasar sektor terkait baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Mengacu laporan Bloomberg Table League, dari sisi mandated lead aranger (MLA), total nilai kredit sindikasi yang disalurkan oleh lembaga keuangan di Indonesia pada kuartal I/2024 telah mencapai US$3,42 miliar. Sementara itu, Bank Mandiri mencatatkan pangsa pasar paling dominan yakni 24,7% dari total volume kredit sindikasi di Indonesia tersebut. Langkah serupa ditempuh Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) yang menyalurkan kredit sindikasi sebesar US$200 juta dan Rp7,5 triliun untuk PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN). Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyoroti bahwa prospek kredit sindikasi akan jauh lebih baik pada kuartal II/2024 dengan sektor seperti infrastruktur, konstruksi, properti, dan pertambangan yang menjadi pendorong. “Sindikasi ataupun korporasi ini kan sekali disbursement cukup besar, dan ini akan berpengaruh signifikan dalam menurunkan NPL,” ucapnya.

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan kredit di akhir tahun ini akan berada di batas atas dari target 10-12%. Hal ini didukung oleh insentif yang diberikan kepada perbankan lewat kebijakan likuiditas makropudensial (KLM) dengan penambahan sektor tertentu. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, per 1 Juni dampak kebijakan terhadap tambahan likuiditas  sebesar Rp 81 triliun. Sementara, sampai akhir tahun akan ada tambahan Rp 115 triliun, sehingga secara total insentif likuiditas yang diberikan menjadi Rp 280 triliun. "Kami perkirakan dengan tambahan KLM ini pertumbuhan kredit akan di batas atas 10-12%. Secara whole year bisa mencapai 12%, itu kira-kira," tutur Juda. Per April 2024, kredit tumbuh tinggi sebesar 13,09% (yoy) didorong oleh pertumbuhan kredit di banyak sektor, seperti sektor industri, jasa dunia usaha, dan perdagangan, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

Perbankan nasional dalam empat bulan pertama menyalurkan kredit UMKM tumbuh 8,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dari posisi Maret 2024 yang sebesar 8,7% (yoy). Bank Indonesia (BI) mencatat, dari skala usahanya, kredit mikro melambat dari 22,7% (yoy) per Maret 2024 menjadi Rp 12,8% (yoy) per Aprirl 2024 menjadi Rp639,4 triliun. Sementara itu, kredit kecil tumbuh 4,1% (yoy) menjadi Rp429,8 triliun, angka tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,7% (yoy). Pada kredit menengah juga tumbuh lebih tinggi dari 2,8%  (yoy) per maret 2024 dengan nilai Rp 4,5% (yoy) dengan nilai Rp 304,5 triliun. "Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada April 2024 dipengaruhi oleh kredit investasi naik 4,1%," ungkap Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. (Yetede)

PT BRI Multifinance Indonesia mengklaim telah berhasil menurunkan tingkat kredit macet atau non performing financing (NPF) di Maret 2024. Jika pada Februari 2024, NPF BRI Finance sebesar 1,79%, pada Maret 2024 posisi NPF turun menjadi 1,66%. BRI Finance menyebut, rasio NPF tersebut masih di bawah NPF gross multifinance secara industri, sebesar 2,45% pada Maret 2024. "Ini mencerminkan komitmen kami untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan mempertahankan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya," kata Ari Prayuwana, Direktur Manajemen Risiko BRI Multifinance dalam keterangan tertulis yang dirilis Jumat (24/5). Untuk menjaga kualitas pembiayaan, Ari menyebut, pihaknya telah menerapkan prinsip kehati-hatian, selektif menyalurkan pembiayaan, serta scoring yang lebih spesifik untuk pembiayaan pada segmen konsumer. Ke depan, BRI Finance mengklaim berniat memperbesar portofolio pembiayaan pada segmen high yield segment, yakni kendaraan seken dan refinancing.

Industri perbankan kembali mencatatkan pertumbuhan positif dari sisi intermidiasi. Kredit yang disalurkan per April 2024 meningkat 13,09% secara tahunan (year on year/yoy), tertinggi dalam lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 12,4% (yoy), terjadi pertumbuhan kredit yang lebih tinggi. Hal itu menunjukkan dunia usaha kembali bergeliat pasca pemilihan umum (Pemilu) dan juga hari Raya Idulfitri. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kredit tumbuh tinggi didorong oleh pertumbuhan di banyak sektor, seperti sektor industri, jasa dunia usaha dan perdagangan, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tingginya permintaan kredit dipengaruhi oleh sisi penawaran, sejalan dengan terjaganya appetite perbankan yang didukung oleh tingginya permodalan, berlanjutnya strategi relokasi kredit ke aset oleh perbankan, dan diterapkannya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang menjaga kecukupan likuiditas perbankan. (Yetede)

Sektor-sektor yang berbasis pada pasar domestik diperkirakan dapat menjadi penopang penyaluran kredit perbankan pada 2024. Meski perbankan kini mulai lebih berhati-hati, penyaluran kredit akan tetap tumbuh dalam sasaran target 9-11 %. Penyalurankredit perbankan pada Maret 2024 tercatat Rp 7.245 triliun atau tumbuh 12,4 % secara tahunan. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yakni 14,83 % secara tahunan, sedangkan nominal terbesar ada pada kredit modal kerja yang mencapai Rp 3.273,27 triliun atau tumbuh 12,3 % secara tahunan. Di sisi lain, likuiditas perbankan yang tecermin dari indikator alat likuid per noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak (AL/DPK) tetap solid, masing-masing sebesar 121,05 % dan 27,18 %. Selain itu, risiko kredit perbankan tetap terjaga rendah tecermin dari rasio nonperforming loan (NPL) sebesar 2,25 %.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan, pertumbuhan kredit tersebut tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang meningkat pada kuartal I-2024 dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 % secara tahunan. Meningkatnya konsumsi masyarakat didorong oleh momentum Ramadhan dan aktivitas belanja terkait kegiatan pemilu. ”Kami melihat sektor-sektor berbasis pasar domestic yang sifatnya non-cyclical dan tidak sensitif terhadap suku bunga, seperti industri makanan dan minuman, sektor perdagangan, dan sektor-sektor jasa, seperti informasi dan komunikasi, serta transportasi dan akomodasi memiliki prospek untuk penyaluran kredit tahun ini,” katanya, Jumat (17/5). Selain itu, permintaan kredit juga akan didorong oleh aktivitas investasi dan produksi produk dari berbagai industri, seiring ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 yang diperkirakan 5,0-5,1 %. (Yoga)