Kredit
( 575 )Bank Mandiri Mencatatkan Kerja Berkilau
Aturan Bunga Kredit Segera Terbit
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan beleid terkait transparansi suku bunga akan terbit dalam waktu dekat. Aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini diharapkan mampu mengatur margin bunga bersih (NIM) perbankan di Tanah Air yang dinilai masih terlalu tinggi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, Peraturan OJK Transparansi Suku Bunga sudah dalam tahap harmonisasi dan akan segara dirilis. "Dalam waktu dekat akan terbit, paling hitungan minggu," ujar Dian, Senin (29/7). Alhasil, konsumen bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menguntungkan saat memilih layanan perbankan. Ujungnya, persaingan bunga kredit antarbank bakal lebih kompetitif. Tapi, bankir menilai aturan ini belum akan berdampak signifikan dalam menekan margin bunga bank di Indonesia, yang saat ini disebut lebih tinggi dibanding dengan bank di negara kawasan regional.
Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah mengamini kebijakan transparansi ini akan membantu nasabah mendapat informasi memadai untuk memilih penawaran suku bunga yang kompetitif. Efdinal menyebutkan, SBDK juga tidak menjadi acuan bagi nasabah untuk mendapatkan bunga kredit yang sama. Menurut dia, besarnya suku bunga yang dikenakan kepada debitur berbeda-beda, tergantung dari risiko kredit debitur. Semakin kecil profil risikonya, maka potensi bunga yang didapatkan akan semakin rendah. Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkap, tingkat suku bunga bukan satu-satunya hal yang menjadi pertimbangan nasabah dalam mengambil kredit. Dari sisi bunga kredit, Sigit menegaskan kenaikan suku bunga acuan tak langsung dibebankan kepada debitur lewat bunga kredit. Namun, Bank Mandiri juga memperhatikan kapasitas kemampuan bayar dari debitur, untuk menghindari potensi adanya pemburukan kualitas kredit akibat kondisi keuangan debitur yang menurun.
BNI Expo 2024
MENGUNGKIT BISNIS KARTU KREDIT
Kendati instrumen beli sekarang bayar nanti alias paylater belakangan naik daun, kalangan perbankan rupanya tidak kehilangan asa di bisnis kartu kredit. Sejumlah bank menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan bisnis kartu kredit sebagai salah satu mesin cuan bank, beriringan dengan bisnis paylater yang juga mereka jalankan. Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Jahja Setiaatmadja, mengatakan bahwa meskipun sudah memiliki bisnis paylater, BCA tetap mengandalkan kartu kredit sebagai kontributor terbesar di segmen personal loan. Buktinya, per Juni 2024, segmen personal loan perseroan tumbuh 20,2% year on year (YoY) menjadi Rp17,8 triliun. Di segmen ini, paylater baru menyumbang sekitar Rp250 miliar, selebihnya dari kartu kredit dan kredit perorangan lainnya. “Bagi kami, ini bukan produk yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Ini sarana bagi masyarakat yang membutuhkan belanja barang, tetapi kemampuan tunai belum ada, sehingga dibantu dengan mekanisme paylater,” katanya, Rabu (24/7). PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), misalnya. Setelah mengakuisisi portofolio konsumer Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) pada akhir 2023 lalu, perseroan optimistis bisnis kartu kreditnya bisa tumbuh 15%-20% tahun ini. Consumer Lending Business Head of Bank Danamon Enriko Sutarto mengatakan bahwa Danamon juga manfaatkan ekosistem pemegang saham pengendalinya dari Jepang yakni Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menggunakan strategi kemitraan dengan Samsung dan menerbitkan Co-Branding Kartu Kredit BRI-Samsung. Perseroan meyakini strategi ini bisa mengerek pertumbuhan transaksi hingga double digit dengan pengguna tembus 100.000 nasabah. Card, Digital Lending & Asset Product Development Division Head BRI Dewi Andjarsari mengatakan BRI sudah menikmati pertumbuhan bisnis kartu kredit hingga 30% pada pertengahan tahun ini. Hal ini didorong oleh daya beli masyarakat yang membaik. Memang menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi kartu kredit sempat anjlok 30,28% YoY menjadi Rp239 triliun saat pandemi 2020. Namun, pada 2023, nilainya sudah mencapai Rp405 triliun, atau tumbuh rata-rata 19,2% dalam 3 tahun terakhir. Pada periode Januari hingga Mei 2024, nilai transaksinya sudah naik 8,54% YoY menjadi Rp175 triliun, dari Rp161 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, volume transaksi melonjak 15,86% YoY menjadi 180,96 juta transaksi. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menilai bisnis pembiayaan belanja konsumtif masih akan bertahan dalam jangka panjang. Alhasil, baik alat pembayaran maupun skema model bisnisnya akan terus berkembang sesuai zaman.
Semester I, Kredit Konsumsi Tembus Rp 2.000 Triliun
TEKAN KREDIT MACET KUR RESTRUKTURISASI DITAWARKAN
Gagal bayar kredit usaha rakyat (KUR) yang mendaki nampaknya menjadi fokus perhatian pemerintah. Upaya menekan kredit macet mulai dilakukan, pasca relaksasi restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berakhir Maret lalu. Salah satu opsi yang dikaji adalah memberikan restrukturisasi khusus bagi KUR. Opsi tersebut dilontarkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam unggahan Instagram setelah memimpin Rakortas terkait KUR, pekan lalu. Airlangga mengungkapkan, kondisi perbankan cukup kuat untuk menjalankan program KUR. Alhasil, pemerintah akan melanjutkan program KUR 2024 dan sekaligus menawarkan kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan, restrukturisasi khusus untuk KUR tak ada kaitannya dengan restrukturisasi Covid-19.
Dian juga mengatakan, OJK bersama pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap para bank penyalur KUR.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio kredit bermasalah (NPL) di segmen UMKM menunjukkan tren peningkatan. Kredit macet kredit mikro per April 2024 naik ke level 3,14% dari 2,65% pada Desember. Adapun, NPL kredit usaha kecil naik dari 4,24% menjadi 4,96%.
General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank BNI, Sunarna Eka Nugraha, menyebut ada kenaikan NPL KUR. Tanpa merinci besar kenaikannya, ia menyebut NPL KUR BNI per Juni ada di level 3,2%.
Senada, Direktur Pemasaran BPD DIY Agus Tri Murjanto menyebutkan terjadi pemburukan kualitas KUR. NPL gross KUR BPD DIY per Juni ada di level 2%, naik 50 bps secara tahunan. “Kalau ada regulasi baru terkait restukturisasi , kami tunduk dan harus menjalankannya,” ujar Agus.
Sementara, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengklaim NPL KUR BRI terjaga baik di kisaran 2%. “Strategi BRI menjaga NPL KUR di antaranya melalui penyaluran kredit secara selektif, mendorong recovery rate, serta melakukan pengawasan,” ujarnya.
Danamon Targetkan KPR dan Kartu Kredit Tumbuh 15 %
Intermediasi Perbankan Tumbuh Ditopang Kredit Investasi
Pada enam bulan pertama tahun ini, Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 12,36% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila dibandingkan dengan Mei 2024 yang naik 12,15% (yoy), kredit terlihat tumbuh lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 sedikit menyusut. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 15,09% (yoy) per Juni 2024, lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2024 yang naik 14,83% (yoy). Kemudian, kredit modal kerja pada kuartal II tumbuh 11,68% (yoy) melambat dari kuartal II tumbuh 11,68% (yoy) melambat dari kuartal I yang meningkat 12,3% (yoy), serta kredit konsumsi tumbuh lebih tinggi dari 10,22% (yoy) pada kuartal I menjadi 10,8% (yoy). (Yetede)
KREDIT BERMASALAH : LAMPU KUNING NPL UMKM
Kredit macet di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat usai relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak pandemi berakhir. Kondisi berpotensi memburuk jika tanpa langkah antisipasi yang tepat. OJK mencatat kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) bagi debitur UMKM naik lagi menjadi 4,27% pada Mei 2024, dari bulan sebelumnya 4,26%. NPL kredit wong cilik ini sudah menembus level 4% sejak memasuki tahun ini dan cenderung memburuk setelah relaksasi restrukturisasi kredit berakhir Maret 2024 lalu. Seiring dengan naiknya NPL, laju kredit untuk UMKM pun terlihat melambat, menandakan perbankan mulai mengerem penyaluran ke segmen ini. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit UMKM per Mei 2024 adalah 7,3% year-on-year (YoY), lebih rendah dibanding April 2024 8,1% YoY. Indikasi pemburukan kualitas kredit juga dialami pada segmen kredit usaha rakyat (KUR), yang juga merupakan bagian dari kredit UMKM. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah perusahaan yang menjamin KUR telah minta tambahan premi. Artinya, terdapat potensi adanya kredit yang bermasalah dialami penerima KUR. Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Supari mengatakan ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Airlangga sempat mengungkapkan bahwa pemerintah bakal mengkaji cara lain untuk memperbaiki portofolio kredit seiring dengan OJK yang belum memutuskan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit jadi dilakukan atau tidak. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan untuk mengusulkan ke OJK agar relaksasi restrukturisasi kredit yang berakhir pada Maret 2024 lalu dapat diperpanjang hingga 2025. Sementara itu, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) juga mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun. Tambahan modal ini ditujukan untuk memperkuat program KUR yang dikelola oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai penjamin. Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko menjelaskan kedua perusahaan ini menanggung risiko sebesar 70% setelah KUR disalurkan oleh bank, dengan menerima imbal jasa sebesar 1,5% hingga 2%.
BRI Telah Kucurkan KUR Rp 76,4 T
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen UMKM di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, tercatat BRI berhasil menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, nilai tersebut setara dengan 46,33% dari total penyaluran KUR BRI untuk 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun. "Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan.
Hal tersebut tercermin dari NPL (non performing loan) KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%," imbuh Supari. Ke depan, BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi mendatang. (Yetede)
Pilihan Editor
-
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022 -
Peran Kematian Ferdy Sambo dalam Kematian Yosua
10 Aug 2022 -
The Fed Hantui Pasar Global
26 Jul 2022 -
Transaksi QRIS Hampir Menembus Rp 9 Triliun
28 Jul 2022









