Kredit
( 575 )Paylater Terdepan Bisa Jadi Ancaman Kredit Macet
Kredit Konsumtif: Semakin Menarik bagi Perbankan
Jumlah utang konsumtif masyarakat Indonesia di perbankan tercatat mengalami tren kenaikan laju pertumbuhan pasca pandemi Covid-19 hingga pertengahan 2024. Peningkatan terjadi di saat fenomena banyak kelas menengah turun kasta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah masyarakat kelas menengah pada 2024 hanya mencapai 47,85 juta orang, menyusut 9,48 juta dari 2019. Kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran bulanan Rp 2,04 juta hingga Rp 9,9 juta.
Sementara itu, kredit konsumtif rumah tangga di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per Juli 2024 tumbuh 11,05% secara tahunan atau
year on year
(YoY), naik dari 10,64% pada Juni. Trennya meningkat sejak akhir 2023.
Sejumlah bankir tetap optimistis kredit konsumer punya prospek positif sampai akhir akhir tahun.
Wakil Direktur Utama Bank Mega, Lay Diza Larentie melihat potensi pertumbuhan kredit konsumsi masih terbuka lebar, terutama didorong aktivitas
traveling.
Tahun ini, Bank Mega optimistis kredit konsumer tumbuh sekitar 8%-10%. Untuk mencapai itu, perseroan gencar memberikan promo dan program menarik bagi nasabah lewat pameran, seperti Mega Travel Fair.
Senada, Bank Mandiri juga masih melihat potensi pada pertumbuhan kredit konsumsi hingga akhir tahun.
Corporate Secretary
Bank Mandiri, Teuku Ali Usman mengatakan, pihaknya menargetkan kredit secara keseluruhan tumbuh di kisaran 16%-18% tahun ini.
Per Juni 2024, Bank Mandiri mencatatkan
outstanding
kredit kosumer sebesar Rp 115,89 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 9,02% secara tahunan. Portofolio KPR bank ini tumbuh 16% jadi Rp 59,7 triliun dan kartu kredit melonjak 18,1% menjadi Rp 17,6 triliun.
Akselerasi Kredit Korporasi Menuju Pertumbuhan
Perubahan strategi perbankan Indonesia, terutama bank pelat merah, yang mengalihkan fokus sementara dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke sektor korporasi. Tokoh penting dalam perubahan ini adalah Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), yang menjelaskan bahwa BRI mengurangi porsi kredit untuk UMKM dan beralih ke sektor korporasi untuk menjaga kualitas kredit di tengah meningkatnya risiko kredit macet (NPL) pada UMKM. BRI tetap selektif dengan memilih korporasi yang terhubung dengan rantai pasokan UMKM.
Novita Widya Anggraini, Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), juga menyatakan bahwa BNI mulai fokus pada kredit korporasi, meskipun tetap berkomitmen untuk memperbaiki segmen UMKM dengan penguatan credit scoring. Sementara itu, Yuddy Renaldi, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BPD Jabar Banten), menyebutkan bahwa meski UMKM sering kali berisiko, sektor ini masih menjanjikan jika dikelola dengan selektif.
Di sisi lain, Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, justru melihat segmen UMKM masih menarik, dengan pertumbuhan kredit UMKM hampir 10% YoY dan kualitas kredit yang membaik. Pendapat ini didukung oleh Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk, yang menganggap UMKM sebagai pasar strategis dengan potensi pertumbuhan besar.
Meskipun ada pergeseran fokus ke korporasi, beberapa bank swasta tetap melihat UMKM sebagai segmen yang menjanjikan, sementara bank pelat merah lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan risiko kredit macet yang tinggi di sektor ini.
Bisnis UMKM: Jangan Lupakan Segmen 'Wong Cilik'
Pandemi Covid-19 membawa tantangan berat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, yang sempat terhenti aktivitasnya. Meskipun stimulus pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantu meringankan UMKM dengan kebijakan restrukturisasi kredit, kondisi bisnis mereka masih belum pulih sepenuhnya.
Stimulus Pemerintah: Stimulus tersebut mencakup perpanjangan tenor dan diskon suku bunga yang membantu bank mempertahankan laba positif, meskipun kredit macet meningkat. Namun, dengan berakhirnya kebijakan relaksasi ini pada tahun 2024, bank kini harus menambah pencadangan akibat naiknya rasio kredit bermasalah (NPL), yang tercermin dari NPL gross sebesar 2,27% pada Juli 2024.
OJK menolak perpanjangan kebijakan relaksasi kredit bermasalah kecuali untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun ada desakan dari bank pelat merah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Akibatnya, bank-bank besar mulai mengalihkan fokus mereka dari UMKM ke sektor korporasi yang dianggap lebih rendah risikonya.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam memberikan stimulus lebih lanjut dan memperkuat UMKM. Selain itu, bank harus berperan dalam mendampingi UMKM agar mereka dapat kembali pulih, bukan hanya mengambil keuntungan saat sektor ini menguntungkan.
Jerat Pinjaman Online: Ancaman Bagi Generasi Muda
Generasi Z dan Milenial, yang merupakan masa depan ekonomi Indonesia, menghadapi risiko finansial yang serius akibat penggunaan layanan pinjaman online (pinjol). Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hampir 40% kredit macet dari pinjol berasal dari kelompok usia 19-34 tahun. Pinjaman yang awalnya mempermudah akses ke pembiayaan justru menjadi jerat bagi mereka yang kurang memahami risiko keuangan, terutama dalam penggunaan untuk kebutuhan konsumtif tanpa pertimbangan kemampuan membayar.
Pada tahun 2023, kredit macet dari kelompok ini naik menjadi 38%, dan diperkirakan mencapai 40% pada tahun 2024. Untuk mengatasi masalah ini, OJK mendorong penerapan credit scoring, sebuah sistem penilaian kredit yang bisa mendeteksi risiko sejak awal. Pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa credit scoring berbasis data dapat membantu mengurangi kredit macet.
Tokoh penting seperti Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB, mendorong peningkatan literasi keuangan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kominfo juga berperan penting dalam edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pesantren, serta platform digital yang sering digunakan oleh generasi muda. Edukasi ini perlu ditingkatkan karena survei OJK menunjukkan rendahnya literasi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, generasi Z dan Milenial harus dibekali dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak terjebak dalam utang. Kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih tangguh secara finansial.
Kredit Apartemen Lesu, Apa Solusinya?
Penyaluran kredit kepemilikan apartemen (KPA) masih tumbuh mini, meski
outstanding
kredit kepemilikan hunian secara keseluruhan tumbuh pesat hingga pertengahan tahun. Ini sejalan dengan pasar apartemen yang masih mengalami tekanan.
Hendra Hartono, CEO Leads Property Services Indonesia, mengatakan, pasar apartemen hingga saat ini belum bergerak. Perbankan juga cenderung menutup diri dalam menyalurkan KPA.
Penyaluran kredit ke sektor apartemen baik, untuk kontruksi maupun KPA, sangat terbatas. Kalau pun bank mau membiayai KPA, mereka selektif, kecuali untuk pembeli
secondary
. Sebelum menyetujui kredit, bank juga sangat memperhatikan di mana calon lokasi nasabahnya, kata Hendra, Senin (9/9).
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit kepemilikan apartemen (KPA) masih rendah, jauh dari total pertumbuhan kredit kepemilikan hunian. Namun, laju KPA dalam tren naik.
Outstanding
KPA per Juni 2024 tercatat mencapai Rp 30,31 triliun, tumbuh 7,26% secara tahunan. Lajunya naik dari 4,76% pada Juni 2023 dan 5,75% di Desember.
Sebelumnya, SVP
Consumer Loan Group
Bank Mandiri Dessy Wahyuni mengatakan, permintaan KPA menurun karena pengembang memang lebih fokus pada penjualan rumah tapak dibanding apartemen.
Penyaluran Kredit Bank ke Sektor Tambang Meningkat Pesat
Kuncuran kredit perbankan ke sektor pertambangan masih deras, termasuk ke industri batubara. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit ke sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 302,2 triliun, tumbuh 33,2% secara tahunan. Bank Negara Indonesia (BNI) juga masih memberikan kredit ke sektor pertambangan. Terbaru, bank pelat merah ini memberi fasilitas kredit ke dua perusahaan tambang milik taipan Prajogo Pengestu. Rinciannya, sebesar Rp 2,3 triliun dikuncurkan kepada Petrosea Tbk (PTRO). Lalu sebesar Rp 775 miliar dialirkan ke Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Portofolio BNI di sektor batubara per Juni 2024 mencapai 4,1% dari total kredit sebesar Rp 727,0 triliun, atau sekitar Rp 29,8 triliun. Pada Desember 2023, portofolionya baru 3,8% dari total kredit senilai Rp 695,1 triliun. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengungkapkan, permintaan kredit di sektor energi masih tinggi. Permintaan terbesar berasal dari berasal energi pangan. Herry Hykmanto, Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank Danamon, mengatakan, sektor pertambangan masih menjadi sektor usaha yang dominan di Indonesia. Alhasil, kebutuhan pembiayaan di sektor ini masih besar.
Herry menyebut, bank juga masih sulit mengabaikan sektor tambang, mengingat Indonesia masih bergantung ke sektor tersebut. Misal, tambang nikel tengah digalakkan karena jadi bahan baku utama dalam memproduksi baterai untuk mobil listrik. Bank Mandiri juga mencatat pertumbuhan portofolio batubara. Mengacu pada paparan kinerjanya, kredit batubara bank ini per Juni 2024 sudah mencapai 4,34% dari total kredit secara bank only sebesar Rp 1.196 triliun. Artinya, portofolio batubara bernilai Rp 51,9 triliun, naik dari Desember 2023 yang masih 3,4% dari total kreditnya. EVP Corporate Communication Bank Central Asia Hera F. Haryn menyebut, kredit batubara BCA sekitar 2% dari total kredit sebesar Rp 850 triliun per Juni 2024.
Transaksi Kartu Kredit Terus Melonjak
Bisnis kartu kredit perbankan tetap tumbuh mekar meski layanan paylater menjamur. Transaksi kartu kredit di paruh pertama tahun ini tumbuh baik, disertai kualitas aset yang tetap rendah. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), volume transaksi kartu kredit perbankan sepanjang semester pertama 2024 mencapai 218,03 juta. Realisasi ini meningkat 15,9% secara tahunan. Nilai transaksinya juga meningkat 7,78% menjadi Rp 210,2 triliun. Bank Negara Indonesia (BNI) salah satu yang mencetak pertumbuhan solid bisnis kartu kredit. Per Juni, outstanding kartu kredit bank ini mencapai Rp 14,4 triliun, naik 9,9% secara tahunan.
GM Divisi Bisnis Kartu BNI Grace Situmeang mengatakan, transaksi di paruh pertama 2024 naik sekitar 6%. Ia tak merinci volume dan nilai transaksinya. Transaksi terkait
travel,
e-commerce
dan
dining
masih mendominasi transaksi kartu kredit BNI, ungkap Grace, Rabu (28/8).
Peningkatan transaksi juga ditorehkan Bank Central Asia (BCA). EVP
Corporate Communication
BCA Hera F. Haryn mengatakan, transaksi kartu kredit BCA di semester I-2024 mencapai Rp 58 triliun atau tumbuh 15%.
Senada, Direktur
Retail Banking
Bank Permata Djumariah Tenteram, mengatakan, pihaknya juga mencetak pertumbuhan bisnis kartu kredit. Transaksi kartu kredit meningkat hampir 20% pada paruh pertama.
Pertumbuhan transaksi kartu kredit Bank Permata disertai kualitas yang baik. "NPL masih di bawah 1,8%," ungkap Djumariah.
Grace menyebut kenaikan risiko tak bisa dihindari seiring peningkatan ekspansi portofolio. "Walau begitu, BNI akan menjaga NPL tetap di bawah 2%, dengan tetap hati-hati dalam pemberian kartu kredit," ujarnya.
Jangan Berharap Bunga Kredit Turun Cepat
Debitur perbankan tampak belum bisa terlalu berharap era penurunan suku bunga kredit akan segera datang. Meski, ada sentimen positif menuju kesana. Semisal, pertama, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) kemungkinan besar akan segera turun mengikuti langkah The Fed yang sudah memberikan sinyal akan memangkas suku bunga pada September mendatang. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan telah merilis aturan baru terkait transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK). Dengan beleid baru itu, bank-bank diwajibkan melaksanakan transparansi dalam mempublikasikan SBDK dengan melampirkan indikator dalam perhitungan SBDK, mulai dari biaya overhead , biaya dana, hingga margin yang ditetapkan bank. Namun dua faktor itu, kecil kemungkinan berdampak menurunkan bunga kredit dalam waktu dekat. Sebabnya, SBDK tak banyak mengalami kenaikan di era suku bunga tinggi. Malahan, SBDK tercatat sedikit menurun. Data BI mencatat rata-rata SBDK perbankan per Juni 2024 berada di level 8,80%, turun tipis dari posisi Desember 2023 sebesar 8,81%. Secara rinci, penurunan SBDK paling banyak terjadi di bank swasta, yakni dari 8,89% menjadi 8,84%.
Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, mengungkapkan bahwa penurunan suku bunga kredit ini tidak selalu proporsional. Memang, penurunan bunga acuan bisa mendorong penurunan bunga kredit karena biaya dana pasti akan turun juga.
Bank Oke terakhir menaikkan SBDK pada November 2023. Saat itu, SBDK naik 25 basis poin untuk semua segmen.
Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menyebut ada beberapa aspek yang dipertimbangkan Bank Mandiri dalam menentukan bunga kredit, terutama terkait likuiditas.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu menyebut, penurunan bunga kredit bergantung besaran penurunan suku bunga acuan. "Itu akan melihat seberapa besar impact penurunan terhadap biaya dana perbankan hari ini," ujarnya.
Target Penyaluran KUR Naik Menjadi Rp 313 Triliun
Meski subsidi bunga yang dianggarkan lebih rendah dibanding tahun lalu, target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada 2025 meningkat 4,3 % menjadi Rp 313 triliun. Pelaku UMKM mengharap prosedur pengajuan kredit dipermudah dan dapat menjaring lebih banyak debitor. Dalam Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi bunga KUR Rp 38,28 triliun, terbesar dalam pos subsidi bunga kredit program yang direncanakan Rp 44,23 triliun. Namun, porsi anggaran subsidi bunga KUR pada RAPBN 2025 lebih rendah Rp 9,5 triliun atau turun 24,82 % dari outlook 2024, di Rp 47,78 triliun. Dengan outlook tersebut, pemerintah sebelumnya menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 300 triliun pada 2024.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengatakan, anggaran subsidi bunga KUR tersebut sesuai pagu indikatif Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2025. Pagu anggaran ditetapkan dengan memperhitungkan target penyaluran KUR 2025. ”Target penyaluran KUR pada 2025 sebesar Rp 313 triliun, meningkat dari target 2024 di Rp 300 triliun. Jadi, sesuai dengan pagu indikatif tersebut, untuk tahun 2025 tidak ada pengurangan target penyaluran KUR,” kata Yulius, Senin (26/8). Berdasarkan nota keuangan yang telah disetujui, subsidi bunga KUR, antara lain, akan disalurkan tematik sesuai kebutuhan sektor produksi yang ditargetkan 60-65 %. Selain itu, KUR supermikro juga akan dikenai suku bunga 3 %, sedang KUR jenis lain 6 %. Adapun debitor KUR mikro dan kecil yang kembali menerima kredit akan dikenai suku bunga naik berjenjang. (Yoga)
Pilihan Editor
-
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022









