Pemerintah sedang mengkaji pengurangan tenor atau jangka waktu kredit pemilikan rumah atau KPR bersubsidi. Pengurangan tenor subsidi KPR dari 20 tahun menjadi 10 tahun diharapkan mendorong perguliran dana lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, jangka waktu KPR bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menurut rencana diperpendek menjadi 10 tahun. Skema baru itu masih dalam pembahasan dan diharapkan dapat diterapkan mulai tahun 2025. ”Masih di simulasi, perkiraan (tenor subsidi KPR) di angka 10 tahun. Kami berharap (kebijakan itu) bisa diimplementasikan mulai tahun depan,” kata Haryo saat dihubungi, Kamis (15/2).

KPR-FLPP saat ini memiliki suku bunga tetap (fixed rate) sebesar 5 % per tahun dengan jangka waktu atau tenor hingga 20 tahun. Kuota penyaluran KPR-FLPP pada tahun 2024 mencapai 166.000 unit rumah atau senilai Rp 21,04 triliun. Menurut Haryo, dengan skema baru itu nantinya KPR-FLPP bisa tetap berjangka waktu 20 tahun. Namun, subsidi KPR hanya berlaku untuk masa 10 tahun dan setelahnya tingkat suku bunga akan ditinjau kembali. Jika nasabah sudah mampu, dikenai suku bunga KPR mengambang (floating rate). Penyaluran kuota FLPP pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah 166.000 unit rumah atau senilai Rp 21,04 triliun, lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran FLPP tahun 2023, yakni 229.000 unit. Untuk tahun 2024, batasan maksimum harga jual rumah tapak bersubsidi yang bebas PPN dipatok menjadi Rp 166 juta-Rp 240 juta per unit menurut zonasi. (Yoga) 

Tren permintaan kredit pemilikan rumah atau KPR masih menggeliat dan diperkirakan meningkat seiring dengan tingginya animo masyarakat untuk membeli rumah. Berkaca dari tren sebelumnya, penurunan tingkat suku bunga acuan disinyalir akan menjadi faktor pendorong permintaan KPR pada 2024. Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, KPR masih menjadi motor penggerak utama kinerja bisnis bagi BTN. Pada 2023, KPR tumbuh 10,4 % secara tahunan menjadi Rp 257,92 triliun. Dari total pertumbuhan KPR tersebut, penyaluran KPR bersubsidi tercatat tumbuh 10,9 % secara tahunan menjadi Rp 161,74 triliun. Sementara KPR nonsubsidi tercatat tumbuh 9,5 % menjadi Rp 96,17 triliun pada 2023.

”Jadi, total KPR tumbuh untuk pertama kalinya double digit setelah pandemi Covid-19 dan mudah-mudahan angka ini bisa dipertahankan sekaligus menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan pada segmen KPR bersubsidi membuktikan bahwa permintaan rumah di masyarakat bawah masih tumbuh karena kebu tuhan dasar,” katanya dalam Konferensi Pers Kinerja BTN 2023, di Jakarta, Senin (12/2). Dari total penyaluran KPR bersubsidi oleh industri perbankan, BTN memiliki pangsa pasar 83 %. Secara keseluruhan, pangsa pasar penyaluran KPR oleh BTN mencapai 39,1 % dari total penyaluran KPR oleh industri perbankan. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2023 oleh BPS, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta unit. Backlog merupakan kesenjangan antara jumlah rumah terbangun (supply) dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (demand). BTN optimistis animo masyarakat untuk memiliki rumah akan terus meningkat. (Yoga)

Rata-rata rasio kredit macet alias tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di industri fintech peer to peer (P2P) lending di bawah batas ketentuan. Namun menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2023, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi dengan rasio TWP90 tertinggi yakni 5,79%. Sementara itu, kredit macet rerata industri di 2,81%. Meski begitu beberapa pemain menyebut rasio kredit macet di semua daerah masih aman. Di Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia misalnya, TWP90 ada di 0,44% dan dipertahankan tak lebih dari 1% sejak 2020. Founder dan Group CEO Akseleran Ivan Nikolas Tambunan bertutur, kunci mempertahankan TWP90 rendah yaitu assessment pinjaman dengan kehati-hatian. "Tidak ada cara lain. Di Akseleran kami buat kehati-hatian ini sebagai budaya. Apalagi produk pinjaman kami cashflow based lending product, yang tidak punya fixed asset sebagai jaminan,” ujar dia. Akseleran memastikan cashflow calon debitur memadai untuk membayar pinjaman dan memastikan underlying pinjaman, seperti invoice, kontrak hingga inventory sesuai. "Kami juga pastikan calon debitur punya histori pinjaman baik," terang Ivan. Astra Welab Digital Arta, yang mengusung merek Maucash, juga menyebut rasio kredit macet di berbagai daerah tidak ada yang terlalu tinggi. Tapi Maucash mengakui tetap hati-hati karena rerata usia peminjam di Maucash saat ini di bawah 25 tahun. "Kami bilang cukup rata dan ideal karena kami menggunakan credit scoring sangat baik sampai hari ini dan tidak terjadi lonjakan TWP90 di wilayah satu maupun lainnya," kata Direktur Marketing Maucash, Indra Suryawan. Sementara Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyebut kredit macet tinggi di perusahaannya rata-rata terjadi di kota besar, karena populasi debitur di wilayah tersebut lebih tinggi. Brand Manager AdaKami Jonathan Krissantosa menuturkan, pihaknya juga akan memperbaiki penilaian kelayakan kredit dari pengguna pinjaman. 

Penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perbankan di sepanjang 2023 masih melaju kencang. Contoh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di 2023, portofolio kredit UMKM BRI mencapai Rp 1.068,7 triliun, tumbuh 10,7% secara tahunan.Secara porsi, BRI mencatat kredit UMKM sebesar 84,4% dari total kredit. Outstanding kredit UMKM BRI di segmen mikro sebesar Rp 496,6 triliun di 2023, naik dari Rp 449,6 triliun pada 2022. Pertumbuhan kredit mikro BRI ditopang kredit non subsidi. Asal tahu saja, kredit mikro subsidi BRI adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedang kredit mikro non subsidi BRI terdiri dari kredit Kupedes dan Briguna. Nah, pada 2023, total kredit mikro non subsidi BRI mencapai Rp 276,6 triliun, lebih tinggi dari kredit subsidi Rp 219,9 triliun. Jika ditelisik, outstanding KUR BRI di 2023 terkoreksi 12,6% secara tahunan.Sementara kredit mikro non subsidi, semisal Kupedes, penyalurannya naik 64,3% jadi Rp 212,3 triliun. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy bilang, kredit mikro masih jadi penopang utama kredit UMKM bank ini pada 2024. "Kami optimistis penyaluran kredit tahun ini bisa lebih baik dibandingkan 2023," ujar Hendy, Rabu (7/2). Pertumbuhan kredit mikro juga dibukukan PT Bank Mandiri Tbk. Tahun lalu, kredit mikro Bank Mandiri mencapai Rp 168 triliun. Dari jumlah ini, kredit mikro Bank Mandiri dari non subsidi naik 32,9% secara tahunan jadi Rp 20,5 triliun di 2023. Sedikit berbeda, kredit mikro PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) turun 12,6% menjadi Rp 84,9 triliun pada tahun lalu. Kredit mikro BNI non subsidi terkoreksi lebih kecil dibanding KUR. Outstanding KUR BNI di 2023 tercatat Rp 44,1 triliun, turun 16,3% secara tahunan Adapun, kredit mikro non subsidi BNI hanya turun 8,3% jadi Rp 40,8 triliun. General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Sunarna Eka bilang, kredit mikro non subsidi memiliki keunggulan fleksibilitas. Nilai kredit yang disalurkan juga bisa melebihi plafon KUR. "Kalau KUR terbatas plafonnya hanya sampai Rp 500 juta," terang dia. Ekonom senior dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai, KUR sejatinya lebih menguntungkan bagi bank.

Penyaluran kredit korporasi bank-bank besar sepanjang tahun 2023 cukup ekspansif. Pertumbuhan outstanding kredit korporasi bahkan mampu melampaui pertumbuhan total kredit. Tahun ini, perbankan optimistis penyaluran kredit korporasi tetap tumbuh positif meski ada perhelatan politik. Namun, lajunya diproyeksi lebih landai, karena para pebisnis akan cenderung menunggu dan melihat dulu hasil pemilihan presiden. Optimisme salah satunya datang dari Bank Mandiri. Bank pelat merah ini mengakui konstelasi politik bisa mempengaruhi prilaku pebisnis dalam melakukan investasi. Namun, perseroan ini meyakini akan selalu ada peluang pertumbuhan pada beberapa sektor industri. "Peluang pertumbuhan kredit korporasi akan ada di beberapa sektor, seperti industri makanan minuman dan manufaktur, seiring dengan naiknya permintaan," papar Susana Indah Kris Indriati, Direktur Korporasi Bank Mandiri, Selasa (6/2). Sementara itu, Bank Mandiri menargetkan total kredit bisa tumbuh sekitar 13%-15% tahun ini. Tahun lalu, kredit bank ini tumbuh 16,3% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh segmen korporasi, yang berhasil meningkat agresif sebesar 18,3%. BCA juga optimistis permintaan kredit korporasi tahun ini tetap besar meski ada Pilpres. Ini ditandai oleh total pertumbuhan kredit BCA di kuartal IV yang naik 5,8% dari kuartal sebelumnya. Kenaikan ditopang kredit investasi. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, menyebut, capaian di kuartal IV ini menjadi penanda bahwa peluang bisnis di tahun politik tetap ada. "Kami melihat peluang bisnis masih besar,"ujarnya. Hera F Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyebut, kontributor terbesar pertumbuhan berasal dari sektor jasa keuangan, transportasi dan logistik. NPL kredit korporasi masih terjaga baik sehingga NPL BCA secara keseluruhan ada di 1,9%.

Konsep pinjaman biaya pendidikan APBN tengah dirumuskan oleh Kemenkeu bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemungkinan akan seperti student loan di AS. Wacana ini menguat setelah muncul polemik mahasiswa yang membayar biaya kuliah menggunakan pinjaman daring. Tanggapan warga dan mahasiswa beragam. Bayyu Putra Hadhiana (29) Karyawan swasta sekaligus mahasiswa S-1 mengatakan, Aku setuju student loan, yang memudahkan orang berpenghasilan bulanan rendah bisa mendapat pendidikan yang sama. Aku setuju kalau skemanya tak berbunga karena selama ini yang bikin berat adalah bunganya. Kalau ada bunga, bisa jadi uang kuliah tunggal (UKT) jauh lebih mahal pada akhir perhitungan. Skema lainnya, jangka waktu pelunasan tak ditentukan, tetapi peminjam bisa mengembalikan setelah memiliki pendapatan tertentu.

Elisabeth Dian Selvita (24) Karyawati swasta di Jakarta mengatakan, buat aku yang punya impian untuk studi Psikologi Profesi, setuju saja dan mendukung adanya program student loan. Apalagi sekarang kondisi finansial orangtua sudah enggak seperti dulu dan studi Psikologi Profesi itu juga enggak bisa disambi kerja. Perlu ada asesmen lewat background checking seperti orang mau ambil kredit di lembaga keuangan supaya tepat sasaran dan benar-benar uangnya bisa dikembalikan. Carolus Arya Pandu Yasa (26), Karyawan swasta di Jakarta, sepakat denganprogram student loan untuk pendidikan. Cuma, harus ada pengawasan yang ketat. Pemerintah sebaiknya selektif dalam memilih orang-orangnya, juga profil universitasnya, yang berkualitas dan tepercaya, serta pastikan penerimanya bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai ketika sudah dapat student loan, nanti si penerima justru kesulitan mengembalikan karena susah cari kerja.  (Yoga)

Tantangan penyaluran kredit yang muncul seiring transisi iklim suku bunga mahal tak membuat optimisme kalangan perbankan surut. Bank-bank jumbo bahkan tetap memancangkan target pertumbuhan hingga dua digit pada tahun ini. Jika ditelusuri, target itu sejatinya selaras dengan proyeksi Bank Indonesia (BI), yakni di kisaran 10%—12% pada tahun ini, dan 11%—13% pada tahun depan. Sasaran itu bakal dicapai melalui penerapan kebijakan makroprudensial yang longgar. Faktanya, empat bank terbesar di Tanah Air, yakni PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) percaya diri dapat menyalurkan kredit secara agresif. BBCA menyebut pertumbuhan penyaluran kredit industri pada 2024 sebesar 8%—10% secara tahunan (year-on-year/YoY). Adapun, tiga bank jumbo lain, yakni BBNI memproyeksi pertumbuhan kredit 9%—11%, BBRI 11%—12%, dan BMRI 13%—15%. Bila dibandingkan dengan kinerja tahun ini, proyeksi BBCA, BBRI, dan BMRI lebih moderat sedangkan BBNI lebih ekspansif. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan proyeksi kinerja kredit bertolak pada prospek pertumbuhan ekonomi RI pada 2024 sebesar 5% yang memberikan ruang pertumbuhan intermediasi perbankan. Industri seperti makanan minuman, kesehatan, pertanian dan perkebunan serta segmen terkait environmental, social, and governance (ESG) turut menjadi incaran perusahaan.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan bahwa industri perbankan menghadapi tantangan likuiditas yang ketat pada 2023. Di sisi lain, BBRI membuka ruang penyesuaian suku bunga kredit dan deposito seiring dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga acuan pada tahun ini. Direktur Utama BBRI Sunarso memprediksi suku bunga global turun pada akhir kuartal II/2024. Dengan demikian, ada peluang suku bunga acuan BI ikut turun. Menurutnya, penyesuaian itu berlaku setidaknya pada paruh kedua sehingga perusahaan harus bertahan di era likuiditas ketat dan suku bunga mahal. Dengan demikian, dia berharap bisa mencapai pertumbuhan kredit melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fokus di sektor ini juga melibatkan optimalisasi Holding Ultramikro (UMi). Optimisme serupa sebelumnya disampaikan Direktur Keuangan BBNI Novita Widya Anggraini. Dia memproyeksikan penyaluran kredit tahun ini tumbuh hingga dobel digit berkat kinerja ekonomi yang mendorong permintaan kredit. Lalu, Presiden Direktur BBCA Jahja Setiaatmadja mengatakan ekspansi industri perbankan masih ada. Perusahaan turut membuka ruang untuk melakukan penyesuaian suku bunga ke depan. “Kami akan terus memperkuat bauran kebijakan, moneter tetap pro stability sambil melihat celah-celah pada semester II/2024 apakah ada ruang untuk penurunan suku bunga, menstabilkan kurs,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (31/1). Dihubungi terpisah, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyebut transisi kebijakan moneter bakal berdampak pada kinerja kredit dan NIM, terutama pada kuartal IV/2024.

Menanggapi ramainya isu pinjaman daring untuk membayar biaya kuliah akhir-akhir ini, pemerintah merencanakan pemberian pinjaman kepada mahasiswa melalui dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Desain besarnya masih digodok agar dalam jangka panjang tidak menjerumuskan mahasiswa dalam jerat utang. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, konsep pinjaman biaya pendidikan melalui APBN yang saat ini sedang dirumuskan bersama Dewan Pengawas LPDP itu kemungkinan akan menyerupai program student loan yang diterapkan di AS. Di sejumlah negara maju, seperti AS, konsep student loan diberikan kepada mahasiswa untuk membiayai keperluan selama kuliah. Pembayaran pinjaman itu dicicil saat mahasiswa sudah lulus dan bekerja.

”Saat ini, LPDP sedang membahasnya,” kata Sri Mulyani, Selasa (30/1) di Jakarta. Meski demikian, rencana itu masih dikaji dengan saksama agar program tersebut tidak justru membebani mahasiswa. Berkaca dari praktik student loan di AS, pinjaman itu justru bisa membebani mahasiswa secara jangka panjang setelah mereka lulus kuliah. ”Kita harus tetap waspada. Nanti kita akan melihat bagaimana keterjangkauan dari pinjaman itu agar tidak memberatkan pelajar, tetapi juga tetap bisa mencegah moral hazard dan memberi afirmasi bagi kelompok tidak mampu. Itu semua kombinasi yang akan kita capture dalam desain student loan,” kata Sri Mulyani.

Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan, persoalan dana untuk biaya kuliah sudah ada sejak lama. Peran lembaga jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan uang kuliah pun sudah ada sejak dulu. Pada zaman Orde Baru, namanya Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Namun, saat itu manajemen risiko skema tersebut lemah sehingga banyak kredit macet. Banyak mahasiswa yang setelah lulus kuliah malah tidak mengangsur kreditnya. Akhirnya program itu pun dihentikan. Ryan mengusulkan bagi mahasiswa yang kepepet perlu membayar uang kuliah bisa mengakses kredit multiguna perbankan. (Yoga)

Pembayaran uang kuliah melalui pinjol ramai diperbincangkan dan berawal dari cuitan akun @itbfess di media sosial X sejak Kamis (25/1). Cuitan itu berbunyi, ”Anjaaay, disuruh pinjol sama itb! Kami segenap civitas akademik ITB mengucapkan SELAMAT MEMBAYAR CICILAN BESERTA BUNGANYA”. Aplikasi pinjol yang menawarkan layanan itu bernama Danacita. Hingga Senin (29/1) petang, cuitan tersebut telah disukai lebih dari 15.000 pengguna X dan dicuitkan kembali sebanyak 2.308 kali. Rata-rata respons warganet negatif. Kebanyakan menyayangkan adanya tawaran semacam itu. Usut punya usut, Danacita juga mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi lain. Salah satunya, UGM.

Intan Putri Dahlia (27), mahasiswa Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, tak tahu kampusnya menjalin kerja sama dengan layanan pinjol. ”Memang bisa membantu, tapi seharusnya pinjamannya tidak menggunakan bunga, sebab bukan untuk keperluan konsumtif,” kata Intan. Bagi Intan, mekanisme pinjaman daring malah berpotensi memberatkan para mahasiswa di kemudian hari. Pasalnya, terdapat bunga pinjaman yang harus dibayarkan sewaktu mencicil angsuran setiap bulan.

Kompas mencoba menggunakan simulasi pinjaman Danacita sebesar Rp 16 juta, sesuai biaya uang kuliah tunggal (UKT) milik Intan per semester.Hasilnya, angsuran yang harus dibayarkan Rp 1,65 juta per bulan selama 12 bulan. Dengan pinjaman itu, mahasiswa mengeluarkan uang sebesarRp 19,84 juta untuk satu semester. Mahasiswa justru membayar Rp 3,84 juta lebih banyak dibandingkan dengan seharusnya. Biaya tambahan berasal dari biaya bulanan platform senilai 1,75 % dan biaya persetujuan 3 %.

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, perjanjian kerja sama antara FEB UGM dan Danacita dilakukan sejak Juni 2022. Tawaran itu bisa dipakai oleh semua mahasiswa UGM. ”Sebanyak 33 orang yang menggunakan itu, 80 % adalah mahasiswa pascasarjana dan sudah bekerja,” kata Andi. Opsi pinjaman daring juga tidak diwajibkan. Jalur itu menjadi pilihan terakhir jika ada permasalahan uang kuliah. ”UGM juga punya anggaran sendiri untuk teman-teman yang kesulitan. Kami mengalokasikan 5 % dari SPI atau sumbangan pengembangan institusi,” kata Andi. (Yoga)