Kredit
( 575 )PERFORMA PERBANKAN : AMBISI BANK KEREK KREDIT KONSUMSI
Di balik kinerja penyaluran kredit industri perbankan yang moncer pada Desember 2023, kredit konsumsi justru tumbuh lebih landai. Melansir laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), nilai kredit bank pada Desember 2023 tumbuh 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 9,7% YoY. Kondisi ini pun berkontribusi mengerek jumlah uang beredar M2 sebesar 3,5% YoY ke Rp8.824,7 triliun.
“Perkembangan tersebut sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit pada debitur korporasi 11,6% YoY,” tulis BI, Senin (22/1). Pertumbuhan penyaluran kredit korporasi pada Desember 2023 lebih pesat dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau November 2023 sebesar 10 % Yo Y. Kredit konsumsi yang disalurkan perbankan mencapai Rp1.998,3 triliun pada Desember 2023 atau tumbuh sebesar 8,9% YoY pada Desember 2023. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) permintaan terhadap kredit konsumsi masih cukup baik, dan tumbuh dengan positif.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menyebut, sampai dengan November lalu tumbuh 6,5% YoY. Menariknya, perseroan memprediksi permintaan yang akan melambat adalah kredit investasi. Hal ini, kata Yuddy karena sikap wait and see sejalan dengan penyelenggaraan pemilu. Senada dengan BJBR, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mencatatkan sampai dengan akhir 2023 secara persentase consumer loan mengalami peningkatan lebih dari 100% bila dibandingkan dengan akhir 2022.
Akan tetapi, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengingatkan, secara volume angka tersebut masih terbilang sangat kecil apabila disandingkan dengan total consumer loan perbankan di Indonesia.
Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, kredit konsumer di BTN lebih didominasi oleh KPR. Adapun, untuk pertumbuhan KPR BTN pada 2023 masih dalam perkirakan double digit. Terdapat sejumlah peluang pertumbuhan moncer kredit konsumer, terutama di jenis KPR pada 2024.
Menanti KPR dengan Tenor Hingga 35 Tahun
OJK Dukung Penyaluran KUR Menggunakan ”Credit Scoring”
OJK mendukung penyaluran kredit usaha rakyat menggunakan
penilaian kredit atau credit scoring. Dukungan tersebut diberikan melalui
mekanisme regulatory sandbox yang kini telah menghasilkan dua prototipe
penyelenggara model bisnis inovasi penilaian kredit di sektor jasa keuangan.
Pemerintah tengah mencanangkan program penyaluran KUR melalui skema credit
scoring berbasis data alternatif. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada
2025 sehingga diharapkan dapat mempercepat sekaligus memperluas penyaluran KUR,
terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan perbankan
(unbanked). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset
Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya
masih terus berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait lainnya, seperti
Kemenkopi dan UKM untuk mendukung program pemerintah tersebut.
”Kami sedang melakukan koordinasi dalam rangka
mengintegrasikan platform credit information/scoring yang ada, seperti SLIK
(Sistem Layanan Informasi Keuangan), LPIP (Lembaga Pengelola Informasi
Perkreditan), dan Innovative Credit Scoring (ICS), serta beberapa platform
lainnya yang dikelola oleh industri guna meningkatkan pelayanan sekaligus mempercepat
penyaluran KUR kepada sektor UMKM,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu
(21/1). Hasan menambahkan, saat ini, terdapat sejumlah platform di sektor
keuangan yang berkecimpung di bidang credit scoring. Platform tersebut dapat menjadi
solusi atas masalah akses pendanaan UMKM, terutama yang bergerak di sektor
informal atau unbanked apabila didesain dengan baik secara kredibel dan
efisien. (Yoga)
Segmen Korporasi Dongkrak Kredit Perbankan Akhir 2023
Permudah Saluran KUR lewat ”Credit Scoring”
Kemenkop UKM tengah menyiapkan skema penilaian kredit atau
credit scoring berbasis data alternatif. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah
pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan tanpa agunan. Deputi Bidang Usaha
Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, tidak adanya agunan dan kemampuan yang
memadai untuk mengakses pembiayaan menjadi salah satu hambatan yang dialami
pelaku UMKM. Dengan skema credit scoring, para pelaku UMKM dapat memperoleh
akses kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan. ”(UMKM) sering ditolak oleh perbankan
karena perbankan hanya menghitung dari data, misalnya neraca pembukuan usaha,
pinjaman sebelumnya, dan sebagainya. Dengan memakai credit scoring, berbasis data
alternatif, pihak perbankan dapat menyalurkan kredit ke UMKM tanpa agunan,”
ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/1).
Usulan mengenai credit scoring tersebut mengemuka dalam Rapat
Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tahun lalu. Saat
itu, Presiden memberikan arahan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti BI
dan OJK, agar meningkatkan akses KUR melalui skema credit scoring. Sebagai
informasi, credit scoring merupakan sistem penilaian untuk menghitung kemampuan
seseorang dalam membayar kewajibannya yang dilakukan oleh lembaga penilai kredit.
Penerapan credit scoring tersebut diharapkan mulai berlaku pada 2025. Pada
skema credit scoring yang tengah disiapkan, basis data alternatif akan diambil
dari berbagai macam transaksi, seperti jaminan sosial (BPJS), transaksi
lokapasar, pembayaran listrik, pajak, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik (online single submission), serta transaksi QRIS. Seluruh data
tersebut akan diproses dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. (Yoga)
BRI Targetkan Salurkan KUR RP 165 Triliun
Bisnis KPR Perbankan Tumbuh Makin Tinggi
Sinergi Pengembang dan Bank Gairahkan Perekonomian
Sinergi pengembang properti dengan bank bisa menggairahkan perekonomian nasional mengingat dampak turunan sektor properti yang cukup luas. Menurut Alvin Andronicus, chief marketing officer Elevee Condominium, properti memilki sifat efek berganda (mulitplier effect) yang cukup besar terhadap kegiatan industri lainnya. Selain itu, kata dia, juga mencipatkan lapangan pekerjaan serta pendapatan baru dan pajak daerah hingga memberikan peningkatan nilai properti di sekitarnya. "Dengan perencanaan yang matang dan konsep yang kuat, sebuah proyek yang township akan memiliki nilai yang memberikan rasa nyaman untuk hunian, dan juga sebagai kawasan bisnis. dan untuk mewujudkan produk properti yang ada seperti hunian, maka diperlukan perbankan dalam pembiayaan kepada masyarakat," jelas Alvin. Dia menambahkan, sinergi bank dengan pengembang setidaknya mencakup kredit konstruksi dan kredit pemilikan rumah/apartemen. Bank memberikan pembiayaan kepada pengembang dalam pembangunan konstruksi proyek, sedangkan pembiayaan kepada konsumen bisa berupa KPR atau KPA. (Yetede)
Kredit Perbankan Meningkat 10,38%
Menekan Kredit Macet Anak Muda
Besarnya jumlah usia produktif menjadi pasar potensial di sektor finansial. Beragam produk ditawarkan secara masif, dari investasi hingga konsumtif. Akses pendanaan pun makin mudah dan diklaim murah.Sayangnya, di tengah triliunan dana yang mengalir ke anak-anak muda, tidak semuanya termanfaatkan dengan baik. Sebagian besar bahkan dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Peminjam pun banyak yang sekadar ikut-ikutan tanpa melihat kemampuan membayar.Akibatnya, kredit macet banyak terjadi. Data PT Pefindo Biro Kredit menyebutkan bahwa kalangan usia muda masih yang paling besar pemupuk utang paling tinggi dalam layanan keuangan seperti buy now pay later dan peer-to-peer (P2P) lending.Per November 2023, pada layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL), tingkat kolektibilitas (kol) 3 hingga 5 disumbang paling banyak oleh kelompok usia 20—30 tahun, yang mencapai 39,2%. Kelompok ini disusul oleh grup usia 30—40 tahun yang mencapai 35,84% terhadap kredit bermasalah.
Hal serupa diungkapkan oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa kredit bermasalah pada layanan finansial peer-to-peer (P2P) lending juga disumbang lebih banyak oleh peminjam umur 19—34 tahun.
Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan generasi muda yang pada masanya akan menjadi calon-calon nasabah industri keuangan akan lebih mahir dalam memilih produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga risiko kredit macet pun dapat berkurang. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah memperketat aturan main bagi perusahaan yang akan masuk pada industri ini. Mengawasi dengan ketat kegiatan operasional masing-masing institusi. Tidak memberikan ruang bagi aksi tipu-tipu. Memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar.
Membatasi calon nasabah penerima, tidak hanya baik bagi nasabah tetapi juga bagi industri itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan kualitas pinjaman akan lebih baik lagi sehingga angka-angka kredit macet dapat berkurang dengan sendirinya. Perusahaan teknologi finansial tentunya tidak menghendaki ratusan miliar hingga triliunan dana yang sudah diberikan menguap dengan sendirinya yang dapat berakibat pada operasional perusahaan. Industri P2P memiliki ruang cukup besar untuk bertumbuh, untuk itu ekosistem yang sehat harus dihadirkan.
Pilihan Editor
-
Orang Kaya Singapura Akan Dikenai Pajak
19 Feb 2022 -
Membabat Para Penentang
19 Feb 2022 -
Euforia Bank Digital Mendongkrak Kekayaan Taipan
21 Feb 2022 -
Tiga Bisnis yang Dibutuhkan Dimasa Depan
02 Feb 2022









