Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Digitalisasi di Sektor Pertanian Terus Digalakkan oleh Pemerintah

KT1 16 Oct 2024 Investor Daily (H)

Modernisasi digital yang diterapkan di berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan menjadi prioritas pemerintah Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam peningkatan produktivitas. Hal ini pula yang diyakini akan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program yang dicanangkan pemerintah Prabowo Subianto di masa mendatang. Direktur Eksekutif ICT sekaligus Pengamat Ekonomi Digital, Heru Sutadi mengatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8%. target ini tidak mudah untuk dicapai. Untuk mewujudkan target tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan ekonomi digital. Perlu langkah extra ordinary untuk mencapai target pertumbuhan 8%, salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan lebih tinggi," kata Heru. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Meninjau Konsep Twin Cities di Ibu Kota Baru

HR1 16 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Usulan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) mengenai konsep kota kembar antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Daerah Khusus Jakarta telah mendapatkan respons positif dari pemerintah. Bambang Susantono, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menyatakan bahwa Nusantara akan dikembangkan sebagai kota baru sementara Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam konsep twin cities ini, masing-masing kota akan memiliki peran tertentu, dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan Nusantara sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintah nasional de facto. Konsep kota kembar ini merupakan praktik global yang telah diterapkan di berbagai negara dan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi kedua kota secara bersamaan.

Politik dan Birokrasi

Pemanggilan Calon Menteri Kabinet Prabowo

KT3 15 Oct 2024 Kompas (H)

Susunan kabinet presiden-wakil presidenterpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terang setelah Prabowo memanggil para calon menteri dan calon wakil menterinya. Penyelesaian segera formasi kabinet bisa jadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk tancap gas mewujudkan visi, misi, dan programnya. Namun, di sisi lain, tantangan yang tidak ringan bakal dihadapi dengan gemuknya kabinet Prabowo. Prabowo memanggil para calon menteri/calon wakil menteri ke kediamannya, di Jakarta, mulai sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (14/10). Sejumlah figur calon bergantian datang hingga sekitar pukul 21.30 WIB. Total ada 49 calon yang dipanggil.

Calon menteri yang jumlahnya lebih dari 40 memungkinkan setelah DPR dan pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian sebanyak 32. Seusai pemanggilan, Prabowo mengatakan, proses seleksi calon menteri/calon [11.19, 20/10/2024] YeteDe: menteri sudah berjalan lama sebelum setiap calon dipanggil. ”Hari ini (kemarin) hanya mengonfirmasi kesediaan mereka dan alhamdulillah semua sanggup,” ujarnya. Pemanggilan calon itu, lanjutnya, belum berakhir dan akan dilanjutkan hari ini karena ada sejumlah calon yang masih di luar Jakarta. Prabowo juga tidak menutup kemungkinan ada kader dari PDI-P yang dipanggil untuk masuk kabinet. Terkait belum adanya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipanggil, Prabowo mengatakan, PKS dan sejumlah partai politik (parpol) lain ada yang menyodorkan figur dari kalangan profesional daripada kader partainya.

”Jadi, mungkin Anda tidak perhatikan, yang diajukanitu oleh partaiA, partai B karena yang mereka ajukan justru orang teknokrat,” ucapnya. Berdasarkan pantauan Kompas, di antara para calon yang dipanggil, sebagian merupakan figur yang saat ini menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Di luar itu, tak sedikit politisi dari parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dipanggil dan dari parpol di luar koalisi parpol pengusung, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selain itu, banyak juga figur dari kalangan profesional. Di kediamannya, Prabowo mengajak berbincang empat mata setiap calon selama 15 menit hingga 30 menit. Selain menanyakan kesiapan untuk membantu pemerintahan Prabowo, sejumlah calon juga diberikan arahan yang menjurus pada tugas pokok dan fungsi kementerian tertentu meski pos persis kementeriannya belum diberi tahu. (Yoga)

Ekonomi

Warga Asing Pemegang Izin Tinggal di Singapura dapat Berkunjung ke Kepri tanpa Visa

KT3 15 Oct 2024 Kompas

Warga negara asing pemegang izin tinggal di Singapura kini dapat berkunjung ke Kepulauan Riau tanpa visa. Pemerintah menilai keabsahan izin tinggal mereka sudah teruji sehingga tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong pariwisata berkualitas. Warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal (permanent resident) di Singapura kini dapat berkunjung ke beberap tempat di Kepri dengan bebas visa. Keputusan initertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01 Tahun 2024. Sebelumnya, regulasi soal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024.

Perwakilan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Anggit Suhandono, mengatakan, sebagai wisatawan, para pemegang izin tinggal Singapura dapat bebas masuk dan keluar dari delapan pelabuhan di Batam, Bintan, dan Karimun. Durasi tinggal tak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan sehingga mereka hanya dapat masuk dan keluar dari Kepri. Apabila wisatawan ingin keluar dari wilayah Kepri, pemegang izin tinggal harus kembali ke Singapura dan mengurus izin masuk secara terpisah. Relaksasi kebijakan ini diharapkan membawa nilai tam-bah bagi pariwisata. ”Kami berikan (bebas visa) ke 13 negara ditambah satu pemegang izin tinggal Singapura. Pemegang izin diberikan karena sudah terakreditasi Pemerintah Singapura. Buat apalagi kami periksa atau cek?” ujar Anggit dalam konferensi pers mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ), di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Bebas visa diberikan kepada 13 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Sebelumnya, Dirjen Imigrasi membuka gerbang bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Jumlah WNA yang mengunjungi Indonesia melalui Kepri memang menurun hingga 29 persen pada 1 Oktober 2024 dibandingkan pada 2019. Hal ini dinilai justru berdampak positif bagi pariwisata Kepri. ”Saat ini, kami batasi sebanyak 13 negara, tetapi dampaknya yang terjadi dapat menjaring quality tourism dan quality travelers,” kata Anggit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah baru memberikan fasilitas bebas visa bagi WNA pemegang izin tinggal di Singapura. Belum ada daerah lain yang direncanakan untuk mengikuti kebijakan ini. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Usulan Twin Cities untuk Jakarta dan IKN

KT1 15 Oct 2024 Investor Daily (H)

Konsep twins cities antara Jakarta dan IKN yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) akan segera diajukan ke pemerintahan Jokowi dan juga pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN Bambang Susanto mengatakan, pihaknya telah menerima empat skenario pemindahan Jakarta ke IKN yang merupakan hasil kajian dari ASPI. "ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya, lalu mengusulkan empat skenario pembangunan IKN. Semua bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar on the track sesuai dengan misi dan visi pada awalnya," kata Bambang. Melalui konsep Twins Cities, kata bambang, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Hal tersebut sesuai dengan skenario yang nantinya akan dipilih. Dengan konsep twin cities, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota yang lainnya menjalankan kegiatan administratif pemerintahan nasioonal (de facto), dan masing-masing kota di desain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. (Yetede)

Ekonomi

Politik Luar Negeri

KT1 15 Oct 2024 Tempo

Di masa awal kepemimpinannya pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan akan lebih berfokus ke persoalan dalam negeri, karena hal itu adalah “keahliannya”. Dari pernyataan itu, Lowy Institute for International Policy memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pun akan lebih banyak dijalankan oleh orang-orang di sekitar Presiden. Kala itu, Presiden dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani masalah luar negeri.

Faktanya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir sangat "beraroma" Jokowi. Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia menunjukkan personalisasi sang Presiden: pragmatis, populis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi teguh menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk kepentingan dalam negeri. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara masif adalah fokus perhatian pemerintahan Jokowi. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia pun dikerahkan untuk mendukung fokus tersebut.

Salah satu kecenderungan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada hubungan bilateral, yang biasanya berhubungan dengan kerja sama konkret dan hasilnya bisa dirasakan cepat. Masalah untung dan rugi sebagaimana orientasi pelaku usaha menjadi kalkulasi utama dalam perumusan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Adapun masalah hubungan multilateral atau bahkan plurilateral yang biasanya menekankan pada pembangunan nilai-nilai “agung” tampak bukan jadi prioritas utama, kecuali untuk isu tertentu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Prospek Properti Melonjak Berkat Penghapusan Pajak

HR1 15 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Rencana pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pembelian hunian diharapkan mampu meningkatkan penjualan properti di Indonesia. Wakil Presiden Komersial Sinar Mas Land, Christine N. Tanjungan, menjelaskan bahwa pembebasan pajak ini dapat mengurangi biaya hingga 16% dari total nilai pembelian rumah, sehingga masyarakat bisa memperoleh hunian dengan harga lebih terjangkau. Hal ini juga diyakini akan mendorong lebih banyak konsumen mengurus Akta Jual Beli (AJB), yang sebelumnya terkendala biaya BPHTB.

Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, menyambut baik kebijakan ini tetapi menyoroti perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat BPHTB adalah pajak daerah. Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, menegaskan komitmen Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memudahkan kepemilikan hunian, termasuk lewat rekomendasi pembebasan BPHTB. Selain itu, rencana kebijakan ini telah memberikan katalis positif pada saham properti, dengan indeks saham properti naik 3,04% pada 11 Oktober 2024.

Analis Bareksa memperkirakan stimulus ini dapat berdampak baik bagi sektor properti, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi mereka menyarankan investor untuk tetap berhati-hati dan menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan ini.

Politik dan Birokrasi

Royalti, Hak Musisi yang Masih Belum Terlindungi

KT3 14 Oct 2024 Kompas (H)

Tahun 2021 ketika pandemi melanda, Endah Widiastuti, personel Endah N Rhesa, kehilangan sebagian besar pemasukan dari panggung. Ia juga lebih banyak berada di rumah. Saat itulah ia berpikir untuk mencari sumber pendapatan lain. ”Panggilan manggung enggak ada, lalu aku berpikir soal potensi uang dari penjualan karya atau royalti,” ujarnya. Endah pun memikirkan regulasi yang ada soal hak cipta dan royalti, baik yang berlaku di Indonesia maupun global. ”Setelah dipelajari, ternyata rumit banget,” katanya sambiltertawa Kamis (3/10/2024). Dia pelan-pelan mempelajari berbagai aturan itu sambil bertanya kepada teman-temannya. Akhirnya, ia paham juga secara garis besar. Pemahaman itu sangat berguna ketika dia memilih dan berhadapan dengan penerbit.

Sejauh ini, Endah telah meluncurkan lima album. Album itu, antara lain, diterbitkan oleh penerbit administratif yang tugasnya hanya mencatat pendapatan dari lagu-lagunya di platform nondigital. Untuk digital, Endah memanfaatkan jasa agregator yang mengelola, memungut, dan membagikan royalti di ranah digital. Dari situ, ia mendapat royalti dalam jumlah banyak. Catatannya juga sangat rinci. ”Sampai sekarang aku dapat mechanical royalties dari publisher administration dan agregator dari lima album. Cukup gede,” ucap Endah yang sempat memperlihatkan sisa royalti lagu yang belum dia cairkan lewat sebuah situs. Jumlahnya setara dengan bayaran manggung Endah N Rhesa untuk 6-7 kali. Itu sisanya, lho. Endah dan Rhesa menikmati royalti yang cukup besar karena mereka adalah pencipta lagu, penyanyi, sekaligus produser lagu lagunya sendiri.

Sejauh ini, Endah justru belum menggali potensi royalti performance yang bisa ia peroleh di dalam negeri. Lagu-lagunya kebetulan kerap dimainkan di kafe. ”Aku belum daf tar ke LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) di Indonesia meski lagu-lagu aku dimainin di kafe. Jadi belum dapat performance,” tutur Endah. Soal royalti memang rumit. Apalagi bagi mereka yang semula hanya fokus pada kreativitas. Ini, misalnya, diutarakan vokalis band Efek Rumah Kaca (ERK), Cholil Mahmud. Di awal perjalanan kariernya, Cholil tak mau tahu-menahu soal perkembangan industri. Dia fokus kepada gelombang alternatif atau independen. Musisi dan band indie, sebutan untuk mereka yang melakukan segala aktivitas dari hulu ke hilir secara independen, seperti ERK, punya sistem sendiri untuk menjual karyanya. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Para Musisi Ramai-ramai Belajar Aturan Royalti

KT3 14 Oct 2024 Kompas (H)

Persoalan royalti lagu/musik di Indonesia masih seperti pita kaset yang kusut. Mesti diurai satu per satu. Sejauh ini, regulasi soal royalti lagu sudah ada, tetapi ruang lingkupnya masih terbatas dan pelaksanaannya di lapangan masih terkendala. Harian Kompas edisi Minggu (13/10/2024) mengangkat kisah pencipta lagu dangdut pantura era 1980-an hingga 2000-an, Carli Nuryaman (85), yang hidup sengsara di hari tua. Lima tahun terakhir tubuhnya digerogoti penyakit. Kini, ia hanya bisa terbaring lemah di rumahnya yang beratap terpal di Indramayu, Jawa Barat. Tak punya uang untuk berobat. Carli menghasilkan puluhan lagu dangdut selama 1980-an hingga awal 2000-an. Sebagian lagu ciptaannya populer dan masuk dapur rekaman di Jakarta. Namun, lagu-lagu itu tak menghasilkan royalti karena dulu ia menjualnya dengan sistem pembayaran sekali putus (flat pay) kepada label.

Lagu-lagunya masih kerap ditampilkan di panggung komersial dan media sosial sampai sekarang. Di Youtube, lagu ciptaannya, ”Awan Abang” dan ”Jam Siji Bengi”, yang dinyanyikan orang lain sudah dilihat ratusan ribu kali. Namun, tak sepeser pun uang mengalir ke kantongnya. Kisah Carli hanya satu dari sekian banyak kisah serupa yang menimpa pencipta lagu dan penampil. Indra Lesmana, pencipta dan penyanyi top Indonesia yang berkarier sejak 1978, menyaksikan dan mengalami sendiri ketidakadilan seperti itu. Dia menilai, urusan pembagian hak ekonomi bagi pencipta karya musik dari dulu sampai sekarang tidak beres-beres. ”Sepertinya (urusan royalti) ini sengaja dibuat ruwet. Indonesia sudah sangat terlambat mengatasi masalah ini,” kata Indra sebelum tampil dalam sebuah acara di Jakarta Selatan, Minggu (13/10).

Sumber ketidakberesan itu, pada 1980-an, lanjut Indra, adalah pembajakan. Dia menceritakan, salah satu album tenarnya, Aku Ingin, keluaran tahun 1990, dibungkus dengan sampul khusus agar tidak dibajak. Ternyata, album dengan cetakan biasa juga dijual di toko kaset resmi. Ia juga pernah mendapati albumnya dijual dalam kaset bekas. Persoalan lainnya, perusahaan rekaman atau label tidak transparan soal penjualan album. ”Label rekaman paling membiayai ongkos produksi di awal. Setelah jadi kaset atau CD, aku enggak pernah tahu persis berapa albumku yang terjual. Royalti juga enggak dihitung secara transparan. Ini sam kami (musisi) dibajak oleh label sendiri,” katanya. Mirisnya, label rekaman menguasai master album Indra. Dengan begitu, label berkuasa penuh atas pemanfaatan hak ekonominya. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Prabowo Berencana Rombak APBN 2025

KT1 14 Oct 2024 Tempo

PRABOWO Subianto berencana merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira. Menurut dia, kemungkinan besar Prabowo bakal menerbitkan APBN Perubahan untuk menyesuaikan anggaran dengan program-program yang ia janjikan saat berkampanye.

"Memang ada potensi pemerintahan Pak Prabowo menyesuaikan anggaran guna memenuhi program-program prioritas, seperti makan siang bergizi gratis," ucap Anggawira kepada Tempo, Ahad, 13 Oktober 2024. Beberapa penyesuaian anggaran itu di antaranya meliputi alokasi untuk ketahanan pangan, energi, dan subsidi. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu menyebutkan penyesuaian anggaran sejumlah pos turut mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan fiskal agar tetap sehat. "Perubahan ini bertujuan memastikan program unggulan dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, juga pernah mengungkapkan bahwa ada kemungkinan pemerintah mendatang akan menaikkan anggaran makan bergizi gratis. Adapun saat ini alokasi dana yang ditetapkan untuk program tersebut pada 2025 sebesar Rp 71 triliun. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance itu menilai Prabowo memiliki kebebasan menyesuaikan APBN 2025 yang sebelumnya ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Setelah tahu posturnya lebih rinci, pada 2025 kami lakukan perubahan," ujar Drajad di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024. (Yetede)