Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1338 )

Kebijakan Upah Buruh Jadi Ujian Awal bagi Prabowo

HR1 22 Oct 2024 Kontan (H)

Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menuntut kenaikan UMP sebesar 8% hingga 10%, serta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, aksi demonstrasi besar-besaran direncanakan pada akhir Oktober 2024.

Ekonom Eliza Mardian dari Core Indonesia menyoroti lemahnya pengendalian harga bahan pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Abdullah Mansuri dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dan Sutrisno Iwantono dari Apindo juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap penurunan daya beli, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dalam 100 hari pertama, pemerintah akan fokus menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga kesehatan fiskal dengan defisit APBN yang diproyeksikan lebih dari Rp 600 triliun pada 2025, serta utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun. Apindo berharap pemerintah memiliki solusi inovatif untuk mengatasi persoalan ini.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Anggaran Besar untuk Gaji Kabinet Merah Putih

HR1 22 Oct 2024 Kontan

Dampak finansial dari pembentukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Kabinet ini terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan lima kepala badan setingkat menteri, total 109 orang, jauh lebih besar dibandingkan kabinet sebelumnya di era Presiden Joko Widodo.

Achmad Hanif Imaduddin dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik gemuknya kabinet Prabowo yang dapat memicu pemborosan fiskal dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Ia juga menyebut bahwa meski gaji menteri relatif kecil, posisi ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan nilai saham perusahaan milik para menteri karena akses kekuasaan.

Sementara itu, Kamrussamad dari Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa anggaran tambahan untuk kabinet tidak akan membengkakkan APBN 2025 karena telah diantisipasi dalam perencanaannya. Berdasarkan estimasi Celios, total anggaran untuk gaji, tunjangan, dan operasional menteri dan wakil menteri dalam lima tahun mencapai sekitar Rp 4,9 triliun, belum termasuk pengeluaran tambahan untuk fasilitas baru.

Ekonomi

Industri Properti Butuh Peran Swasta untuk Program 3 Juta Rumah

HR1 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan segera direalisasikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Maruarar Sirait diusulkan sebagai menteri untuk Kementerian Perumahan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp51 triliun di tahun pertama untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Perumahan, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian di pedesaan dan perkotaan. Program ini akan melibatkan berbagai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari PT Bank Tabungan Negara (BTN), dengan fokus pada rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan hunian vertikal di daerah urban.

Dari perspektif perumahan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga ditekankan, agar program ini dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Ekonomi

Prabowo Memberi Arahan Kepada Calon Menteri Mengenai Ketahanan Pangan

KT1 17 Oct 2024 Investor Daily (H)

Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan kepada calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10/2024), diantaranya mengenai kemandirian dan ketahanan pangan. "Hal yang juga terkesan adalah pengarahan dari Presiden Terpilih menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung kemandirian atau ketahanan pangan," ungkap Supratman Andi Agtas, kader Partai Gerindra yang merupakan salah satu calon menteri dan saat ini menjabat menteri Hukum dan HAM. Selain itu, kata dia, Prabowo memberikan pembekalan tugas pada para calon menteri mengenai cara mengelola energi dan air. "Karena itu, presiden terpilih menanyakan apapun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," kata Supratman. Para calon menteri juga diminta menggunakan APBN agar tepat sasaran ketika telah ditetapkan sebagai menteri. Meski begitu, hingga akhir acara pembekalan, Prabowo belum menentukan setiap tokoh yang hadir bakal menempati posisi manteri yang mana saja. (Yetede)

Ekonomi

Digitalisasi di Sektor Pertanian Terus Digalakkan oleh Pemerintah

KT1 16 Oct 2024 Investor Daily (H)

Modernisasi digital yang diterapkan di berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan menjadi prioritas pemerintah Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam peningkatan produktivitas. Hal ini pula yang diyakini akan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program yang dicanangkan pemerintah Prabowo Subianto di masa mendatang. Direktur Eksekutif ICT sekaligus Pengamat Ekonomi Digital, Heru Sutadi mengatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8%. target ini tidak mudah untuk dicapai. Untuk mewujudkan target tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan ekonomi digital. Perlu langkah extra ordinary untuk mencapai target pertumbuhan 8%, salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan lebih tinggi," kata Heru. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Meninjau Konsep Twin Cities di Ibu Kota Baru

HR1 16 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Usulan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) mengenai konsep kota kembar antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Daerah Khusus Jakarta telah mendapatkan respons positif dari pemerintah. Bambang Susantono, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menyatakan bahwa Nusantara akan dikembangkan sebagai kota baru sementara Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam konsep twin cities ini, masing-masing kota akan memiliki peran tertentu, dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan Nusantara sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintah nasional de facto. Konsep kota kembar ini merupakan praktik global yang telah diterapkan di berbagai negara dan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi kedua kota secara bersamaan.

Politik dan Birokrasi

Pemanggilan Calon Menteri Kabinet Prabowo

KT3 15 Oct 2024 Kompas (H)

Susunan kabinet presiden-wakil presidenterpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terang setelah Prabowo memanggil para calon menteri dan calon wakil menterinya. Penyelesaian segera formasi kabinet bisa jadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk tancap gas mewujudkan visi, misi, dan programnya. Namun, di sisi lain, tantangan yang tidak ringan bakal dihadapi dengan gemuknya kabinet Prabowo. Prabowo memanggil para calon menteri/calon wakil menteri ke kediamannya, di Jakarta, mulai sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (14/10). Sejumlah figur calon bergantian datang hingga sekitar pukul 21.30 WIB. Total ada 49 calon yang dipanggil.

Calon menteri yang jumlahnya lebih dari 40 memungkinkan setelah DPR dan pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian sebanyak 32. Seusai pemanggilan, Prabowo mengatakan, proses seleksi calon menteri/calon [11.19, 20/10/2024] YeteDe: menteri sudah berjalan lama sebelum setiap calon dipanggil. ”Hari ini (kemarin) hanya mengonfirmasi kesediaan mereka dan alhamdulillah semua sanggup,” ujarnya. Pemanggilan calon itu, lanjutnya, belum berakhir dan akan dilanjutkan hari ini karena ada sejumlah calon yang masih di luar Jakarta. Prabowo juga tidak menutup kemungkinan ada kader dari PDI-P yang dipanggil untuk masuk kabinet. Terkait belum adanya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipanggil, Prabowo mengatakan, PKS dan sejumlah partai politik (parpol) lain ada yang menyodorkan figur dari kalangan profesional daripada kader partainya.

”Jadi, mungkin Anda tidak perhatikan, yang diajukanitu oleh partaiA, partai B karena yang mereka ajukan justru orang teknokrat,” ucapnya. Berdasarkan pantauan Kompas, di antara para calon yang dipanggil, sebagian merupakan figur yang saat ini menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Di luar itu, tak sedikit politisi dari parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dipanggil dan dari parpol di luar koalisi parpol pengusung, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selain itu, banyak juga figur dari kalangan profesional. Di kediamannya, Prabowo mengajak berbincang empat mata setiap calon selama 15 menit hingga 30 menit. Selain menanyakan kesiapan untuk membantu pemerintahan Prabowo, sejumlah calon juga diberikan arahan yang menjurus pada tugas pokok dan fungsi kementerian tertentu meski pos persis kementeriannya belum diberi tahu. (Yoga)

Ekonomi

Warga Asing Pemegang Izin Tinggal di Singapura dapat Berkunjung ke Kepri tanpa Visa

KT3 15 Oct 2024 Kompas

Warga negara asing pemegang izin tinggal di Singapura kini dapat berkunjung ke Kepulauan Riau tanpa visa. Pemerintah menilai keabsahan izin tinggal mereka sudah teruji sehingga tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong pariwisata berkualitas. Warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal (permanent resident) di Singapura kini dapat berkunjung ke beberap tempat di Kepri dengan bebas visa. Keputusan initertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01 Tahun 2024. Sebelumnya, regulasi soal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024.

Perwakilan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Anggit Suhandono, mengatakan, sebagai wisatawan, para pemegang izin tinggal Singapura dapat bebas masuk dan keluar dari delapan pelabuhan di Batam, Bintan, dan Karimun. Durasi tinggal tak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan sehingga mereka hanya dapat masuk dan keluar dari Kepri. Apabila wisatawan ingin keluar dari wilayah Kepri, pemegang izin tinggal harus kembali ke Singapura dan mengurus izin masuk secara terpisah. Relaksasi kebijakan ini diharapkan membawa nilai tam-bah bagi pariwisata. ”Kami berikan (bebas visa) ke 13 negara ditambah satu pemegang izin tinggal Singapura. Pemegang izin diberikan karena sudah terakreditasi Pemerintah Singapura. Buat apalagi kami periksa atau cek?” ujar Anggit dalam konferensi pers mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ), di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Bebas visa diberikan kepada 13 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Sebelumnya, Dirjen Imigrasi membuka gerbang bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Jumlah WNA yang mengunjungi Indonesia melalui Kepri memang menurun hingga 29 persen pada 1 Oktober 2024 dibandingkan pada 2019. Hal ini dinilai justru berdampak positif bagi pariwisata Kepri. ”Saat ini, kami batasi sebanyak 13 negara, tetapi dampaknya yang terjadi dapat menjaring quality tourism dan quality travelers,” kata Anggit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah baru memberikan fasilitas bebas visa bagi WNA pemegang izin tinggal di Singapura. Belum ada daerah lain yang direncanakan untuk mengikuti kebijakan ini. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Usulan Twin Cities untuk Jakarta dan IKN

KT1 15 Oct 2024 Investor Daily (H)

Konsep twins cities antara Jakarta dan IKN yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) akan segera diajukan ke pemerintahan Jokowi dan juga pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN Bambang Susanto mengatakan, pihaknya telah menerima empat skenario pemindahan Jakarta ke IKN yang merupakan hasil kajian dari ASPI. "ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya, lalu mengusulkan empat skenario pembangunan IKN. Semua bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar on the track sesuai dengan misi dan visi pada awalnya," kata Bambang. Melalui konsep Twins Cities, kata bambang, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Hal tersebut sesuai dengan skenario yang nantinya akan dipilih. Dengan konsep twin cities, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota yang lainnya menjalankan kegiatan administratif pemerintahan nasioonal (de facto), dan masing-masing kota di desain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. (Yetede)

Ekonomi

Politik Luar Negeri

KT1 15 Oct 2024 Tempo

Di masa awal kepemimpinannya pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan akan lebih berfokus ke persoalan dalam negeri, karena hal itu adalah “keahliannya”. Dari pernyataan itu, Lowy Institute for International Policy memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pun akan lebih banyak dijalankan oleh orang-orang di sekitar Presiden. Kala itu, Presiden dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani masalah luar negeri.

Faktanya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir sangat "beraroma" Jokowi. Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia menunjukkan personalisasi sang Presiden: pragmatis, populis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi teguh menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk kepentingan dalam negeri. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara masif adalah fokus perhatian pemerintahan Jokowi. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia pun dikerahkan untuk mendukung fokus tersebut.

Salah satu kecenderungan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada hubungan bilateral, yang biasanya berhubungan dengan kerja sama konkret dan hasilnya bisa dirasakan cepat. Masalah untung dan rugi sebagaimana orientasi pelaku usaha menjadi kalkulasi utama dalam perumusan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Adapun masalah hubungan multilateral atau bahkan plurilateral yang biasanya menekankan pada pembangunan nilai-nilai “agung” tampak bukan jadi prioritas utama, kecuali untuk isu tertentu. (Yetede)