Proyek strategis nasional (PSN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah dua instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, yang selanjutnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui dua kebijakan ini, investasi dan pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terakselerasi, melainkan juga lebih merata hingga menjangkau ke kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa. Pelaksanaan PSN yang dimulai sejak tahun 2016 difokuskan pada upaya untuk mengatasi defisit infrastructur stock Indonesia  hanya berada di level 38% dari PDB, sedangkan rata-rata negara maju berada di sekitar 70%. Melalui PSN ini, infrastruktur yang dibutuhkan  untuk pertumbuhan ekonomi didorong dengan diberi sejumlah fasilitas. Proyek yang termasuk dalam daftar SN diberikan berbagai fasilitas seperti percepatan perizinan, prioritas percepatan  penyiapan proyek, dan penyederhanaan proses birokrasi. Dalam pelaksanaannya, PSN tidak serta merta memotong persyaratan perizinan. Sehingga, persyaratan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan feasibility study tetap harus dipenuhi , namun proses pengajuan dokumen untuk itu dikawal langsung oleh pemerintah. (Yetede)

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatf (Kemenparekraft/Baparekraft) fokus mengembangkan 5 Destinasi Super Prioritas di Indonesia, yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, sejak 2021. Program yang merupakan salah satu instruksi Presiden Jokowi ini dinilai positif  untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia dan  mencipatakan ‘Bali Baru’ yang memiliki kualitas kelas dunia sehingga layak  untuk dikembangkan dan diteruskanlah pemerintahan mendatang.

Pembangunan 5 destinasi Super Prioritas termasuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) Indonesia untuk 5 tahun masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo. Untuk menyukseskan  program ini, telah banyak langkah yang  dilakukan Kemenparekraft seperti membangun dan memperbaiki infrastuktur, kualitas jaringan telekmunikasi, memasarkan produk ekonomi kreatif, hingga menyiapkan SDM unggulan setara Bali. Pembangunan Sirkuit Mandalika serta pelaksanaan MotoGP di kawasan tersebut juga salah satu langkah Kemeparekraft dalam mengembangkan program 5 Destenasi Super Prioritas. (Yetede)

Regulasi baru terkait impor plastik, yang diatur dalam Permendag No. 8/2024, menimbulkan kontroversi di antara pelaku industri. Dampaknya, impor plastik meningkat drastis sejak regulasi ini diterapkan, merugikan industri hulu, terutama sektor petrokimia. Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), menjelaskan bahwa akibat dari aturan ini, utilitas industri petrokimia menurun ke level 50%-60%, jauh di bawah batas aman 80%-85%. Ia menekankan bahwa jika tidak ada penyesuaian, sektor petrokimia bisa mengalami kerugian lebih besar, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Henry Chevalier, Sekjen Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), mengakui bahwa industri hilir justru diuntungkan oleh pembukaan keran impor ini, terutama karena kemudahan akses bahan baku dari luar negeri yang lebih murah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berimbang antara sektor hulu dan hilir agar tidak merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang.

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, pemerintah perlu segera mencari keseimbangan kebijakan yang mendukung kedua sektor ini. Industri petrokimia, sebagai salah satu "mother of industry," sangat penting bagi berbagai sektor lain, sehingga kebijakan yang mendukung pertumbuhannya harus diperhatikan agar industri dalam negeri tetap kompetitif di tengah membanjirnya produk impor.

Industri petrokimia di Indonesia saat ini mengalami tekanan akibat lonjakan impor bahan baku plastik yang dipicu oleh regulasi baru, yaitu Permendag No. 8/2024. Regulasi ini merelaksasi impor plastik, yang menyebabkan peningkatan signifikan impor bahan baku plastik dari 69.619 ton pada April 2024 menjadi 116.329 ton pada Mei 2024. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memperingatkan bahwa hal ini dapat mengancam industri hulu petrokimia, yang mengalami penurunan kapasitas produksi hingga hanya 50%-60%, jauh di bawah level ideal 80%-85%. Inaplas memperkirakan risiko kehilangan investasi sebesar US$27 miliar jika tidak ada perlindungan terhadap industri ini.

Inaplas mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan, seperti penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta penerapan domestic market obligation (DMO) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan domestik dan impor. Mereka juga meminta pemerintah untuk mengembalikan aturan verifikasi dan pertimbangan teknis seperti yang diatur dalam Permendag No. 36/2023.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyambut baik regulasi baru karena impor bahan baku plastik yang lebih mudah membantu meningkatkan efisiensi bisnis, terutama dalam produksi kemasan plastik yang mendukung UMKM dan pasar tradisional. Bagi mereka, harga bahan baku yang kompetitif sangat penting.

Meskipun regulasi ini menguntungkan sektor hilir, sektor hulu petrokimia terus merugi. Pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi komprehensif yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir dalam industri plastik.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memoles 100 hari pertamanya memimpin Indonesia dengan menggulirkan sederet program percepatan alias quick win. Program itu termasuk yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024. Setidaknya ada tujuh program quick win yang siap bergulir. Salah satunya program makan bergizi gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik. Alokasi anggarannya mencapai Rp 71 triliun dan akan dijalani lembaga anyar, yakni Badan Gizi Nasional. Ada pula program pemeriksaan kesehatan gratis, proyek rumah sakit lengkap di daerah, penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, hingga lumbung pangan nasional di daerah. Tujuh program quick win ini menelan total anggaran Rp 121 triliun. Anggaran ini bertambah lantaran lebih tinggi dibandingkan angka yang dipaparkan saat rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di awal September senilai Rp 113 triliun. 

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo memaparkan, anggaran quick win yang bertambah Rp 8 triliun tersebut digunakan untuk pengentasan penyakit menular TBC. "Perkembangan terkini saat pembahasan di Panja (panitia kerja) B DPR waktu itu ada aspirasi memunculkan salah satunya pengentasan penyakit TBC, anggarannya Rp 8 triliun," kata dia dalam forum media gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9). Adapun tambahan anggaran itu berasal dari relokasi anggaran belanja negara, yaitu berupa belanja lain-lain. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, program quick win tak efektif dari sudut pandang ekonomi. Program ini juga tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi yang akan diambil selama lima tahun. " Quick win l ebih merupakan konsumsi politik," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyarankan pemerintahan Prabowo menyusun mekanisme dan prioritas yang jelas dalam program quick win. Sebab, "Jika semuanya dibebankan dalam satu waktu, semakin kecil celah fiskal pembangunan," kata Nailul, Kamis (26/9).

Pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana untuk membentuk badan penerimaan negara yang baru, dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak yang saat ini hanya sekitar 10%, lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa badan ini akan memiliki menteri yang khusus menangani pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta unit yang fokus pada pendalaman keuangan.

Selain itu, ada rencana untuk memperkuat kelembagaan BUMN dan menciptakan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan. Burhanuddin menekankan bahwa implementasi program-program ini memerlukan anggaran yang memadai dan dukungan dari pemerintah.

Dalam diskusi yang sama, Dradjad Wibowo, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengingatkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dapat membebani perekonomian, terutama di tengah penurunan kelas menengah. Dia menekankan perlunya reformasi fiskal daripada hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa keputusan tentang penerapan tarif PPN akan berada di tangan presiden terpilih, Prabowo. Kesimpulannya, keberhasilan rencana penguatan kelembagaan dan reformasi perpajakan dalam pemerintahan mendatang sangat bergantung pada dukungan anggaran dan kapasitas implementasi.

TEPUK tangan dan yel-yel diserukan dengan penuh semangat oleh puluhan siswa salah satu kelas di Sekolah Dasar Negeri Kleco 1 Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 19 September 2024. Mereka menyambut kedatangan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Kehadiran mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tersebut di SDN Kleco 1 Solo pada hari itu bertujuan meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis.

Para siswa duduk di kelas dengan tertib. Di hadapan setiap siswa, ada satu kotak makanan berisi nasi, ayam goreng, sayur capcai, dan jeruk. Selain itu, ada susu kotak putih. Wiranto mempersilakan mereka menyantap makanan yang sudah disiapkan. Salah satu siswa memberi aba-aba untuk berdoa sebelum makan. Makan bergizi gratis rencananya dijalankan presiden terpilih Prabowo Subianto mulai tahun depan. Wiranto mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan susu untuk program ini bakal bergantung pada impor. Pasalnya, produksi domestik tak mencukupi.

Tahun lalu, jumlah produksi susu domestik bahkan hanya 837 ribu ton atau sekitar 20 persen dari total kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Sisanya disuplai dari impor. Saat ini pun Badan Pusat Statistik mencatat jumlah impor susu terus meningkat. Pada Agustus 2024, terjadi kenaikan signifikan impor susu sebesar 21,12 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). (Yetede)

Pemenuhan kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis masih akan bergantung pada impor. Angka impor susu terus melonjak. Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto mengatakan pemenuhan kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis masih akan bergantung pada impor. Sebab, tanpa ada program makan bergizi gratis pun, pasokan susu dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat produksi susu segar dalam negeri pada 2023 hanya 837 ribu ton atau 19 persen dari kebutuhan nasional sebesar 4,4 juta ton. Sedangkan sisanya atau 81 persen dipenuhi dari impor. Impor susu dalam negeri pun terus meningkat. Produksi susu segar dalam negeri hanya tumbuh rata-rata 1 persen dalam enam tahun terakhir.  Pertumbuhan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu yang tumbuh rata-rata 5,3 persen. (Yetede)