Pembentukan Badan Karbon Untuk Mendukung Ekonomi Hijau
Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengadaptasi berbagai aturan perdagangan karbon untuk menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan yang mampu mengurangi emisi gas karbon. Melanjutkan upaya tersebut, pemerintahan Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon. Inisiatif tersebut tercetus sejak Agustus 2024 seusai tim ekonomi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden. Ide lembaga yang disebut juga sebagai Badan Karbon itu terus dimatangkan hingga selesai pada pertengahan Oktober 2024 menjelang pelantikan kepemimpinan nasional pada 20 Oktober 2024.
Bagian dari tim ekonomi Prabowo-Gibran, Ketua Umum Pengusaha Muda Nasional Anggawira, saat dihubungi akhir pekan lalu di Jakarta menyampaikan, pembentukan Badan Karbon merupakan komitmen dalam mengatasi perubahan iklim dan menangkap peluang ekonomi dari pasar karbon global yang semakin berkembang. Langkah ini juga sejalan dengan delapan misi Astacita Prabowo-Gibran, yaitu mendorong kemandirian bangsa, salah satunya melalui ekonomi hijau ”Badan Karbon akan menjadi regulator utama yang mengelola pasar karbon nasional. Ini termasuk pendaftaran proyek penurunan emisi, penerbitan sertifikat karbon, dan memastikan bahwa setiap transaksi karbon dilakukan sesuai dengan standar internasional," tuturnya.
Badan ini, lanjut Anggawira, akan mengawasi penghitungan, verifikasi, dan pelaporan penurunan emisi yang dilakukan oleh perusahaan berbagai sektor, seperti energi, industri berat, serta sektor kehutanan dan pertanian, yang berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar. Dalam mekanisme ini, izin emisi atau unit karbon dapat diperdagangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Badan Karbon juga akan menyediakan platform digital untuk memfasilitasi jual beli kredit karbon, baik di pasar domestik maupun global, yang transparan dan akuntabel. Dengan mendorong perdgangan karbon, Badan Karbon diharapkan mampu meningkatkan investasi di proyek-proyek energi bersih, rehabilitasi hutan, dan teknologi ramah lingkungan. Pendapatan dari perdagangan karbon akan digunakan untuk mendanai program keberlanjutan lingkungan. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023