Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1341 )

Fiji Dapat Bantuan Hibah US$6 Juta dari RI

HR1 25 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Perdana Menteri Republik Fiji, Sitiveni Rabuka, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang pembangunan dan pelatihan. Dalam kunjungan resminya ke Istana Merdeka dan pertemuan hangat dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabuka menyoroti pentingnya kerja sama strategis kedua negara, termasuk penandatanganan perjanjian pusat pelatihan pertanian regional di Fiji yang didukung hibah sebesar US$6 juta dari Indonesia.

Rabuka mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan Indonesia yang dianggap sangat berarti bagi Fiji karena tidak menambah beban utang. Ia juga memuji transformasi Indonesia dari negara agraris menjadi kekuatan ekonomi global, serta mengapresiasi pelatihan bagi pemuda Fiji di sektor pertanian dan peternakan di Indonesia sebagai bentuk nyata solidaritas antarnegara berkembang.

Ekonomi

Efektivitas Transmisi Moneter Masih Dinanti

HR1 25 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)

Stabilitas sistem keuangan nasional hingga kuartal I/2025 dinilai tetap terjaga oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), namun dunia usaha belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyatakan bahwa pelaku usaha menghadapi hambatan akses pembiayaan karena ketatnya likuiditas dan perlambatan ekspansi usaha. Ia mendorong agar kebijakan makro disertai transmisi nyata ke sektor riil, termasuk insentif dan deregulasi yang menyentuh hambatan struktural.

Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari CORE menekankan pentingnya inovasi pembiayaan alternatif serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mendorong investasi riil dan menjaga daya beli.

Menanggapi kondisi global yang penuh ketidakpastian, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan dan sinergi antarlembaga untuk menjaga stabilitas, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa cadangan devisa dan transaksi berjalan yang sehat menjadi landasan kuat ketahanan ekonomi.

Sementara itu, Mahendra Siregar dari OJK memastikan industri jasa keuangan tetap solid, dan Purbaya Yudhi Sadewa dari LPS melihat tanda-tanda perbaikan likuiditas perbankan melalui penurunan suku bunga pasar. Seluruh tokoh menegaskan pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dan responsif untuk memperkuat ekonomi domestik menghadapi tekanan global.

Politik dan Birokrasi

Sulit Dongkrak Rasio Penerimaan Pajak

HR1 25 Apr 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat. International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 4,7%, lebih rendah dari target pemerintah 5,2%. Penurunan pertumbuhan ini berpotensi menggerus pendapatan negara hingga Rp 6,3 triliun, karena setiap penurunan 0,1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Meski pemerintah sudah melakukan berbagai reformasi perpajakan, seperti digitalisasi sistem dan perluasan basis pajak, hasilnya belum signifikan. Tax ratio Indonesia justru diperkirakan turun menjadi 10,08% pada 2024 dari 10,31% pada 2023. Realisasi penerimaan pajak kuartal I-2025 juga turun 18,10% dibanding tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan upaya peningkatan penerimaan pajak dengan menargetkan sektor-sektor ilegal seperti illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing melalui kerja sama lintas kementerian dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperketat pengawasan dan mempersempit aktivitas ekonomi ilegal.

Pengamat pajak Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai penerimaan pajak sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan merekomendasikan reformasi struktural serta deregulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Prianto Budi Saptono dari Pratama-Kreston Tax Research Institute mengusulkan tiga terobosan penting yakni peningkatan kualitas layanan Ditjen Pajak, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk menghadapi utang pajak.

Politik dan Birokrasi

Strategi Baru Diperlukan Hadapi Guncangan Ekonomi

HR1 24 Apr 2025 Kontan (H)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan meleset jauh dari target pemerintah akibat tekanan eksternal, terutama perang tarif Amerika Serikat dan pelemahan ekonomi domestik. IMF merevisi proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7%, jauh di bawah target APBN sebesar 5,2%. Indikator domestik seperti penurunan optimisme konsumen, deflasi, dan menurunnya kinerja manufaktur menguatkan gambaran perlambatan ekonomi. Namun, cadangan devisa dan kinerja perdagangan internasional masih menunjukkan tren positif.

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

Kunci ketahanan ekonomi nasional adalah kemampuan mempertahankan konsumsi domestik, merespons tekanan eksternal lewat diplomasi perdagangan, serta mempercepat transformasi industri agar lebih tangguh.

Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta mengingatkan perlunya strategi baru yang lebih adaptif dan cerdas, termasuk meningkatkan perlindungan industri dalam negeri tanpa proteksionisme berlebihan, memberikan stimulus pro kelas menengah untuk meningkatkan konsumsi, serta restrukturisasi utang dan evaluasi proyek infrastruktur agar lebih produktif. Pendekatan fiskal yang progresif dan insentif investasi yang tepat juga dianggap vital untuk menggenjot ekonomi Indonesia ke depan.

Ekonomi

BI Dinilai Tepat Tahan Suku Bunga

HR1 24 Apr 2025 Kontan

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) di level 5,75% pada April 2025, langkah yang dinilai tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah risiko perlambatan dan inflasi terkendali. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan menjaga inflasi sesuai target pemerintah serta menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat volatile akibat ketidakpastian global, terutama sentimen perang dagang dan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

BI juga melakukan intervensi aktif di pasar off-shore non-deliverable forward (NDF) dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk meredam tekanan nilai tukar. Perry optimis rupiah akan stabil ke depan dengan didukung kebijakan tersebut dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif.

Di sisi lain, Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai BI sudah tepat mempertahankan suku bunga karena kondisi eksternal masih penuh ketidakpastian. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, menambahkan bahwa BI masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Juli 2025, dengan catatan kondisi eksternal membaik.

Ekonomi

Kredit Tumbuh Melambat di Tengah Ketidakpastian

HR1 24 Apr 2025 Kontan

Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap kuat dengan likuiditas yang memadai, walaupun ada beberapa bank yang menghadapi likuiditas ketat dan mengandalkan sumber pendanaan non-DPK.

Bank besar seperti BCA dan Permata juga memilih langkah hati-hati. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menargetkan pertumbuhan kredit 6%-8% tahun ini, sejalan dengan pertumbuhan DPK, sambil menunggu perkembangan negosiasi kebijakan tarif AS. Direktur Utama Bank Permata Meliza M. Rusli menegaskan fokus menjaga neraca sehat dan memperkuat digitalisasi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, Citigroup menurunkan estimasi pertumbuhan kredit nasional tahun ini menjadi 6% dari sebelumnya 10%, sejalan dengan perlambatan ekonomi yang menekan permintaan kredit.

Ekonomi

Diskon Tarif Tol Bakal Dievaluasi

KT1 24 Apr 2025 Investor Daily (H)

Penerapan diskon tarif jalan tol periode Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 akan dievaluasi, mengingat kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang besar terhadap pola perjalanan mudik Lebaran 2025. Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Aries Syahbudin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan survei terkait dampak penerapan diskon tarif tol. Menurutnya dari sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah, sistem kerja sama mana saja atau work from anywhere (WFA) justru memberikan dampak signifikan mengubah waktu perjalanan masyarakat. "Justru dengan pola one way itu memberikan dampak, masih kami kaji juga apakah penerapan diskon tarif tol ini memerlukan sosialisasi yang lebih lanjut atau bagaimana itu kami surveinya," ujar Aries. Tercatat selama masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta. Adapun jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. (Yetede)

Ekonomi

Diskon Tarif Tol Bakal Dievaluasi

KT1 24 Apr 2025 Investor Daily (H)

Teknologi

Kebijakan Migrasi eSIM Dianggap Tidak Efektif

KT1 24 Apr 2025 Investor Daily (H)

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2025 yang mendorong pelanggan seluler melakukan migrasi dari SIM Card fisik ke teknologi eSIM dinilai tidak efektif untuk mengamankan ruang digital Indonesia. Pasalnya, pangkal persoalan kebocoran data maupun keamanan ruang digital Indonesia, tidak terletak pada penggunaan SIM Card maupun eSIM, namun terletak pada sistem dan prosedur pendaftaran yang menggunakan NIK ataupun KTP untuk mendapatkan nomor seluler yang masih carut marut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital mengatakan, klaim bahwa percepatan migrasi ke eSIM untuk membersihkan ruang digital Indonesia dan dapat membantu melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas yang kian mengancam masyarakat pada saat ini patut dipertanyakan. "Karena pangkal masalah kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di Indonesia pada saatnya adalah carut-marutnya tata kelola identitas kependudukan yang saat ini dijadikan credential data pribadi seseorang," tulis SAFEnet. (Yetede)

Ekonomi

Stabilkan Rupiah, BI Jadi Garda Depan

HR1 24 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)

Bank Indonesia (BI) memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global dan potensi perlambatan ekonomi nasional akibat dampak perang dagang, khususnya kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah untuk menopang sistem keuangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, BI mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% dan memperkuat kebijakan makroprudensial longgar, seperti insentif likuiditas dan fleksibilitas pendanaan perbankan ke sektor produktif.

Keputusan BI mendapat tanggapan beragam dari dunia usaha. Shinta W. Kamdani (Ketua Umum Apindo) menyebut kebijakan BI realistis meskipun tidak ideal. Eddy Widjanarko (Ketua Umum Aprisindo) menilai stabilitas suku bunga membantu menenangkan industri. Jahja Setiaatmadja (Presiden Direktur BCA) menekankan pentingnya likuiditas perbankan, dan Banjaran Surya Indrastomo (Chief Economist BSI) menyatakan BI tetap membuka ruang pelonggaran suku bunga jika tekanan global mereda.