Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di tengah tekanan ekonomi global yang semakin berat. International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi 4,7%, lebih rendah dari target pemerintah 5,2%. Penurunan pertumbuhan ini berpotensi menggerus pendapatan negara hingga Rp 6,3 triliun, karena setiap penurunan 0,1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) di level 5,75% pada April 2025, langkah yang dinilai tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah risiko perlambatan dan inflasi terkendali. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan menjaga inflasi sesuai target pemerintah serta menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat volatile akibat ketidakpastian global, terutama sentimen perang dagang dan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Maret 2025 melambat signifikan menjadi 9,16% secara tahunan, terendah sejak Oktober 2023, akibat melemahnya permintaan yang dipengaruhi sentimen global, terutama kebijakan tarif Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan, meskipun ia optimistis beberapa sektor seperti industri, pertambangan, dan jasa sosial masih dapat menopang pertumbuhan kredit dua digit di tahun ini. Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan diperkirakan hanya akan berada di batas bawah target BI, yakni sekitar 11%-13%.

Penerapan diskon tarif jalan tol periode Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 akan dievaluasi, mengingat kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang besar terhadap pola perjalanan mudik Lebaran 2025. Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Aries Syahbudin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan survei terkait dampak penerapan diskon tarif tol. Menurutnya dari sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah, sistem kerja sama mana saja atau work from anywhere (WFA) justru memberikan dampak signifikan mengubah waktu perjalanan masyarakat. "Justru dengan pola one way itu memberikan dampak, masih kami kaji juga apakah penerapan diskon tarif tol ini memerlukan sosialisasi yang lebih lanjut  atau bagaimana itu kami surveinya," ujar Aries. Tercatat selama masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta. Adapun jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. (Yetede)

Penerapan diskon tarif jalan tol periode Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 akan dievaluasi, mengingat kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang besar terhadap pola perjalanan mudik Lebaran 2025. Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Aries Syahbudin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan survei terkait dampak penerapan diskon tarif tol. Menurutnya dari sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah, sistem kerja sama mana saja atau work from anywhere (WFA) justru memberikan dampak signifikan mengubah waktu perjalanan masyarakat. "Justru dengan pola one way itu memberikan dampak, masih kami kaji juga apakah penerapan diskon tarif tol ini memerlukan sosialisasi yang lebih lanjut  atau bagaimana itu kami surveinya," ujar Aries. Tercatat selama masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta. Adapun jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. (Yetede)

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No 7 Tahun 2025 yang mendorong pelanggan seluler melakukan migrasi dari SIM Card fisik ke teknologi eSIM dinilai tidak efektif untuk mengamankan ruang digital Indonesia. Pasalnya, pangkal persoalan kebocoran data maupun keamanan ruang digital Indonesia, tidak terletak pada penggunaan SIM Card maupun eSIM, namun terletak pada sistem dan prosedur pendaftaran yang menggunakan NIK ataupun KTP untuk mendapatkan nomor seluler yang masih carut marut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital mengatakan, klaim bahwa percepatan migrasi  ke eSIM untuk membersihkan ruang digital Indonesia  dan dapat membantu melawan kebocoran data dan penyalahgunaan identitas yang kian mengancam masyarakat pada saat ini patut dipertanyakan. "Karena pangkal masalah kebocoran data dan penyalahgunaan identitas di Indonesia pada saatnya adalah carut-marutnya tata kelola identitas kependudukan yang saat ini dijadikan credential data pribadi seseorang," tulis SAFEnet. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global dan potensi perlambatan ekonomi nasional akibat dampak perang dagang, khususnya kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah untuk menopang sistem keuangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, BI mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% dan memperkuat kebijakan makroprudensial longgar, seperti insentif likuiditas dan fleksibilitas pendanaan perbankan ke sektor produktif.

Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk ekspor dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menciptakan distorsi dalam perdagangan global. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam mengalihkan jalur ekspornya melalui Singapura, yang tarifnya lebih rendah, menjadikan negara tersebut sebagai perantara dagang tanpa proses produksi nyata—ibarat "calo resmi" dalam perdagangan global.

Mundurnya LG Energy Solution dari proyek baterai kendaraan listrik berbasis nikel di Indonesia tidak menggoyahkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek senilai US$9,8 miliar tetap berjalan sesuai peta jalan, dengan Huayou Holding dari Tiongkok menggantikan posisi LG dalam konsorsium bersama BUMN.