;
Tags

Kebijakan

( 1341 )

PLN Tanggap Perbaiki Jaringan Listrik Bali

HR1 03 May 2025 Bisnis Indonesia
Pemadaman listrik serentak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5) pukul 16.00–16.30 WITA disebabkan oleh gangguan sistem kelistrikan, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh PT PLN (Persero). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat PLN, menyatakan bahwa pemulihan telah dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ratusan personel dan peralatan lengkap, dan hingga pukul 18.30 WITA sekitar 50% pasokan listrik telah kembali normal.

Anom Silaparta dari PLN UID Bali dan I Wayan Eka Susana, Manajer Komunikasi PLN Bali, menjelaskan bahwa gangguan sistem sedang ditelusuri dan pemulihan terus dilakukan. Pemadaman ini berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pada fasilitas publik dan sektor pariwisata.

Ahmad Syaugi Shahab, GM Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, menyatakan bahwa bandara menggunakan listrik cadangan dari genset untuk menjaga operasional tetap berjalan, meskipun sempat terjadi keterlambatan beberapa penerbangan saat perpindahan sistem daya.

PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut dan berkomitmen untuk segera menormalkan pasokan listrik di Bali.

KPK Desak Percepatan RUU Antikorupsi

HR1 03 May 2025 Bisnis Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya serius memberantas korupsi di Indonesia. Dalam pernyataannya saat peringatan Hari Buruh di Monas, Prabowo menegaskan dukungannya terhadap pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, menyindir keras para koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menilai pernyataan Prabowo sebagai dorongan penting bagi DPR untuk segera mengaktifkan kembali pembahasan RUU yang sempat mandek. KPK, lanjutnya, berkomitmen mendukung kebijakan ini demi efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset demi kesejahteraan rakyat. Dukungan dari Presiden dinilai sebagai sinyal kuat untuk memperkuat upaya hukum dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Penangkapan Sindikat Kriminal Terus Berlanjut

HR1 03 May 2025 Bisnis Indonesia
Bareskrim Polri berhasil menangkap empat warga negara asing (WNA) asal China yang terlibat dalam operasional situs judi online h55.hiwin.care. Penangkapan ini dipimpin oleh Brigjen Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, yang menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai dari penangkapan tersangka berinisial DH di Bandung pada 13 Maret 2025. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada tiga tersangka lainnya—AF, RJ, dan QR—yang ditangkap pada 30 April 2025.

Dari keempat tersangka, QR diidentifikasi sebagai otak utama di balik aktivitas judi online tersebut di Indonesia. Para pelaku kini dijerat dengan berbagai pasal berat, termasuk UU ITE, UU Transfer Dana, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan KUHP, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Selain penangkapan, aparat juga menyita barang bukti signifikan berupa handphone, kartu ATM, dan uang tunai sebesar Rp14 miliar, menandakan skala besar dari operasi ilegal ini. Kasus ini menunjukkan keseriusan Polri, khususnya Ditipidsiber, dalam memberantas praktik judi daring lintas negara yang merugikan masyarakat Indonesia.

DPR RI Meminta Pengawasan Maskapai Penerbangan Haji Diperketat

KT1 03 May 2025 Investor Daily (H)

DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tiga maskapai penerbangan haji 2025 yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air, mengingat jumlah jemaah haji yang diterbangkan pada tahun ini mencapai angka 221.000 orang. Pada angkutan haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang yang terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Kuota haji reguler terbagi atas 190.897 calon haji reguler  yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 calon haji reguler prioritas lansia, 685 pembimbing ibadaj pada KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) pun telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah/2025 Masehi. Jemaah calon haji pada Kamis (1/5).

Sehari berikutnya reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari Rmbarkasi masing-masing. Tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menunjuk Lion Air Group yang akan bersanding dengan Garuda Indonesia dan Suadi Airlines dalam melayani perjalanan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Garuda Indonesia telah menyiapkan 13 armada pesawat yang akan melayani keberangkatan dan kepulangan dari Embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Embarkasih Jakarta-Pondok Gede. Tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 104.172 jemaah haji reguler dan petugas. Jemaah ini tergabung dalam 287 kelompok terbang. (Yetede)

DPR RI Meminta Pengawasan Maskapai Penerbangan Haji Diperketat

KT1 03 May 2025 Investor Daily (H)

DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tiga maskapai penerbangan haji 2025 yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air, mengingat jumlah jemaah haji yang diterbangkan pada tahun ini mencapai angka 221.000 orang. Pada angkutan haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang yang terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Kuota haji reguler terbagi atas 190.897 calon haji reguler  yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 calon haji reguler prioritas lansia, 685 pembimbing ibadaj pada KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) pun telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah/2025 Masehi. Jemaah calon haji pada Kamis (1/5).

Sehari berikutnya reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari Rmbarkasi masing-masing. Tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menunjuk Lion Air Group yang akan bersanding dengan Garuda Indonesia dan Suadi Airlines dalam melayani perjalanan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Garuda Indonesia telah menyiapkan 13 armada pesawat yang akan melayani keberangkatan dan kepulangan dari Embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Embarkasih Jakarta-Pondok Gede. Tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 104.172 jemaah haji reguler dan petugas. Jemaah ini tergabung dalam 287 kelompok terbang. (Yetede)

Hardiknas: Presiden Prabowo Meluncurkan 4 Program Pendidikan

KT1 03 May 2025 Investor Daily (H)
Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan dalam Program Hasil terbaik Cepat (PHTC) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat  (2/5/2025), saat Peringatan hari Pendidikan  Nasional (Hardiknas). Keempat program tersebut mencakup rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1. Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi kebangkitan suatu bangsa dan Negara. "Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil," kata Presiden Prabowo. Adapun dalam peringatan Hardiknas ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknop, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya. Sebelumnya, Mendiknasmen Mu'ti mengatakan akan ada 10.440 satuan pendidikan yang akan mengikuti program revitalisasi sekolah. (Yetede)

Peningkatan Produktivitas Jadi PR Pemerintah Indonesia

KT1 02 May 2025 Investor Daily
Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi high income pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoo Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 per orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Plandiam, Korea Selatan, yang mampu mencapaai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tentu saja memiliki peluang untuk mencapai status negara berpendaparan tinggi sebelum 2045," kata Khoon Tee. Dia menilai pola umum untuk mencapai pertumbuhan produktivitas dalam mencapai ambang batas pendapatan tinggi adalah tingkat pendalaman modal yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghasilkan spillover positif di seluruh perekonomian. (Yetede)

Tarik Ulur Kenaikan Tarif Transjakarta

KT1 02 May 2025 Investor Daily

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum TransJakarta  sudah seharusnya ditinjau ulang. Pengamat transportasi dari masyarakat Indonesia Djoko Setijawarno mengatakan, sudah seharusnnya tarif ditinjau ulang untuk dipertimbangkan. Djoko beralasan, perhitungan tarif harus disesuaikan dengan komponen yang berlaku saat ini. "Misalnyya pendapatan masyarakat yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi, biaya operasional bensin dan perawatan," ungkapnya kepada Investor Daily. Di sisi lain bahwa tarif Transjakarta  masih disubsidi dengan menitikberatkan alokasi subisidi berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah.

"Saya kira bisa dipertimbangkan bahwa pemasukan subsidi masih ada peluang misalnya memanfaatkan subsidi transportasi umum  TransJakarta  dari penerbitan parkir tepi jalan,"ucapnya. Ia menilai maraknya, parkir liar masih marak di Jakarta perlu dievaluasi melalui manajemen parkir di badan jalan. Hal ini termasuk keberadaan jukir (juru parkir) liarnya," "Sejumlah trotoar diokupansi oleh sepeda motor sebagai lahan parkir. Ada hal pengguna jalan lain yang dilangggar dalam parkir liar, seperti keamanan dan kenyamanan. parkir liar di badan jalan umumnya retribusi masuk ke kantong pribadi, bukan pendapatan asli daerah. Sejumlah titik parkir dikuasai ormas, bisa jadi masa tertentu ada perjanjian tidak tertulis dengan kepala daerah sebagai pendukung kemenangan hingga terpilih," ungkapnya. (Yetede)

Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Domestik

KT1 02 May 2025 Investor Daily
Pemerintah memutuskan untuk membuka blokir anggaran/lembaga (K/L) sebesar Rp 86,6 triliun per 25 April 2025, yang akan digunakan untuk program yang sesuai dengan program prioritas. Langkah pemerintah membuka  blokiran nggaran ini diharapkan  memberikan efek pada peningkatan belanja pemerintah dan mengungkit perekonomian domestik. Anggaran sebesar Rp 86,6 triliun merupakan bagian dari efisiensi yang sebelumnya dilakukan oleh K/L sebesar Rp 256,1 triliun. Belanja K/L merupakan salah satu komponen yang akan mempengaruhi perekonomian secara agregat. Pembukaan blokir anggaran ini akan mendorong belanja negara menjadi terakselerasi sejak Maret 2025 ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan blokir anggaran dilakukan setelah pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam beleid tersebut, K/L harus melakukan efisiensi anggaran belanja dengan total efisiensi sebesar Rp256,1 triliun. "Sampai dengan 25 April 2025, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh K/L melakukan penajaman, realokasi anggaran, proses buka blokir agar sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan bisa belanja lagi," kata Suahasil. (Yetede)

Upaya Proteksi Pekerja di Tengah Dinamika Industri

HR1 02 May 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.