Tags
Kebijakan
( 1333 )Tarif Trump dan Dampak Buruknya
KT1
06 May 2025 Investor Daily (H)
Perdebatan mengenai kebijakan tarif agresif Trump terus berlanjut antara para akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah di seluruh dunia. Mereka mempertanyakan berapa lama ini dapat bertahan, dan bisakah mencapai tujuan yang diinginkan? Sebulan setelah Trump mengumumkan tarif besar-besaran yang ia sebut sebagai deklarasi. "Hari Pembebasan", banyak pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini menandai awal dari kemunduran ekonomi AS, negara yang telah memegang status adi daya selama hampir delapan dekade. Tanda-tanda dini sudah mulai terlihat. Ekonomi AS mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal 1 tahun 2025 bahkan sebelum 2 April ketika Trump mengumumkan kenaikan tarif terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. Tak memerlukan rocket science atau ilmu roket untuk meramalkan bahwa rezim tarif sebesar ini lebih mungkin menimbulkan kerugian besar ketimbang manfaat. Analisis ekonomi umumnya menyoroti dampak negatif dari proteksionisme, khususnya terhadap kelas pekerja, dan menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada reaksi negara-negara lain, kondisi ekonomi global secara keseluruhan, dan faktor-faktor lainnya. (Yetede)
Energi Terbarukan Jadi Pilar Cegah Krisis Listrik
HR1
06 May 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang dipimpin Eniya Listiani Dewi mendorong kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya insiden pemadaman listrik total (blackout) di Bali. Insiden blackout sebelumnya terjadi akibat gangguan pada kabel laut tegangan tinggi (SKLT) yang menghubungkan sistem kelistrikan Jawa-Bali, sehingga membuat pasokan daya ke Bali terputus total.
PLTP Bedugul dinilai strategis karena mampu memperkuat kemandirian energi Bali dengan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari Jawa. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kondisi geografis Bali yang rentan terhadap gangguan jaringan lintas pulau.
Sementara itu, Helmy Rosadi, Manajer Teknis PLTU Celukan Bawang, menegaskan bahwa pembangkitnya tidak terlibat dalam penyebab blackout, yang murni berasal dari gangguan transmisi eksternal. Ia menyebut gangguan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Jawa Timur sebagai pemicu utama yang menyebabkan ketidakseimbangan daya dan anjloknya frekuensi listrik di Bali.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga menugaskan PT PLN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem operasional dan prosedur penanganan gangguan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Keseluruhan upaya ini menunjukkan pentingnya diversifikasi dan penguatan infrastruktur energi lokal, terutama berbasis sumber daya terbarukan.
Merancang Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Gejolak Global
HR1
06 May 2025 Bisnis Indonesia
Di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang ekonomi yang signifikan. Aksi saling balas tarif antara dua kekuatan global itu telah mendorong pergeseran arus perdagangan dan investasi ke kawasan Asia Tenggara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi potensial.
Meski Presiden Xi Jinping tidak menyertakan Indonesia dalam kunjungannya ke beberapa negara ASEAN baru-baru ini, hal itu dinilai bukan penolakan diplomatik, melainkan karena hubungan bilateral Indonesia–China telah terjalin erat dan stabil.
Di dalam negeri, pemerintah merespons lonjakan barang impor dari China akibat redireksi pasar dengan menerapkan bea masuk tambahan seperti BMTP dan BMAD untuk melindungi sektor industri dalam negeri, terutama tekstil. Namun, di sisi lain, Indonesia juga berhasil menarik investasi manufaktur dari China, seperti pembangunan pabrik tekstil besar di Jawa Barat yang akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.
Tokoh penting seperti Pratama Persada (CISSREC) sebelumnya menyoroti pentingnya keamanan data dalam konteks digitalisasi, namun dalam konteks artikel ini, fokusnya lebih pada strategi ekonomi nasional. Pemerintah, melalui kebijakan penghiliran industri yang dipimpin oleh Presiden dan jajarannya, berhasil mendorong peningkatan ekspor produk olahan seperti nikel dan kelapa sawit, yang terbukti lebih tahan terhadap guncangan global.
Namun demikian, agar tidak tertinggal dari negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia, Indonesia harus segera menyederhanakan regulasi investasi, memperkuat kepastian hukum, dan menyesuaikan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan rantai pasok global. Dalam kondisi global yang semakin kompetitif, arah kebijakan jangka panjang seperti penguatan industri berbasis inovasi dan reformasi struktural menjadi sangat krusial untuk meningkatkan daya saing nasional.
Digital ID: Inovatif, Tapi Perlu Pengawasan Ketat
HR1
06 May 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara layanan Worldcoin dan WorldID karena tidak sesuai perizinan dan minimnya sosialisasi publik. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan bahwa langkah ini bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko. Layanan ini dioperasikan oleh PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara, yang belum memiliki TDPSE yang sah.
Perusahaan induk Tools for Humanity (TfH) menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan pemerintah dan menegaskan bahwa teknologinya aman serta tidak menyimpan data pribadi pengguna. Namun, muncul kekhawatiran dari para pakar, seperti Pratama Persada dari CISSREC, yang menyoroti risiko serius terhadap privasi akibat pengumpulan data iris mata yang bersifat permanen. Ia menekankan pentingnya regulasi dan transparansi dalam pengelolaan data biometrik.
Di sisi lain, Alfons Tanujaya, pemerhati keamanan siber, menilai bahwa jika dikelola dengan baik dan transparan, WorldID dapat menjadi solusi untuk mengatasi bot, buzzer, serta penyalahgunaan identitas di ranah digital. Namun, ia juga menggarisbawahi perlunya enkripsi kuat dan audit independen untuk menjaga kepercayaan publik.
Meskipun WorldID menjanjikan manfaat dalam keamanan digital dan identitas, pelaksanaannya di Indonesia perlu disertai kepatuhan hukum, edukasi publik, dan pengawasan ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi.
RI Hadapi Tantangan Baru dalam Pemulihan Ekonomi
HR1
06 May 2025 Bisnis Indonesia (H)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai 4,87% pada kuartal I/2025 menunjukkan tren perlambatan sejak 2023, sehingga membuat target ambisius 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin sulit tercapai. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ini masih relatif kuat dibanding negara-negara G20, namun pelaku usaha seperti yang disampaikan oleh Ketua Apindo Shinta W. Kamdani masih cenderung wait and see akibat tingginya ketidakpastian investasi.
Ekonom Fithra Faisal Hastiadi dari Samuel Sekuritas memperkirakan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 hanya tumbuh 4,8%, disebabkan oleh daya beli rendah, suku bunga tinggi, serta regulasi yang belum mendukung. Sementara itu, Mohammad Faisal dari Core Indonesia menilai pertumbuhan 8% tak realistis, tapi angka di atas 6% masih mungkin asal investasi dan konsumsi masyarakat meningkat signifikan. Semua pihak menekankan pentingnya reformasi struktural, penyederhanaan regulasi, dan percepatan belanja pemerintah sebagai kunci pemulihan ekonomi.
KKP Potensial jadi NTB jadi Lokasi Sentra Garam
KT1
06 May 2025 Investor Daily
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melirik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai calon lokasi sentra garam nasional karena besarnya potensi pengembangan komoditas itu di wilayah tersebut. Pemerintah melalui KKP tengah menyiapkan dua langkah strategis untuk menggenjot program nasional swasembada garam industri, yakni melalui intensifikasi produksi garam rakyat agar kualitasnya meningkat menjadi standar industri (minimal 97% NaCi) serta membangun sentra garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir di lokasi strategis. Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan, pihak telah meninjaui lokasi-lokasi potensial untuk mengembangkan garam di NTB, diantaranya Desa Labuhan Bontong (KecamatanTarano), Desa Sepayung (Kecamatan Plampang), dan Desa Plampang (Kecamatan Plumpang) di Kabupaten Sumbawa serta Desa Donggobolo (Kecamatan Woha) di Kabupaten Bima. "NTB khususnya Sumbawa punya lahan yang luas, potensi kualitas produksi garamnya tinggi, telah masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) setempat juga berkomitmen mendukung swasembada garam," ujar Koswara. (Yetede)
Presiden Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta
KT1
05 May 2025 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasioanl Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025). Di terminal khusus Haji dan Umrah, Jamaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi di Bandara Soetta. Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan secara kusus untuk melayani jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. "Saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Terminal 2F, Bandara Soekarno Hatta," kata Presiden Prabowo. Dalam acara itu, Presiden menyambut baik hasil revitalisasi bandara, termasuk di antaranya Terminal khusus Haji dan Umrah yang diresmikan hari Minggu (4/5/2025). "Pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita juga sudah lanjut usia sehingga benar-benar harus diurus," kata Presiden. Presiden menekankan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirim jamaah haji dan umrah, kata Presiden. (Yetede)
Mabes TNI Klarifikasi Mutasi Sesuai Kebutuhan
HR1
05 May 2025 Bisnis Indonesia
Mabes TNI membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi (Pati) TNI, salah satunya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang semula direncanakan untuk dipindahkan dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Brigjen Kristomei Sianturi, Kapuspen TNI, menjelaskan bahwa pembatalan ini terjadi karena ada tugas-tugas yang belum selesai oleh beberapa Pati TNI yang mengikuti rotasi, sehingga tidak semua rotasi dapat dilakukan saat ini.
Menurut Kristomei, proses mutasi dalam TNI harus mengikuti rangkaian yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisah. Pembatalan ini mencerminkan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan organisasi, dan seluruhnya telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas dan efektivitas tugas TNI. Tujuh Pati TNI yang dibatalkan mutasinya adalah Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam Pati lainnya di berbagai jabatan TNI.
Terminal Haji Siap Tingkatkan Layanan Jemaah
HR1
05 May 2025 Bisnis Indonesia
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta, yang memiliki kapasitas hingga 94 juta orang per tahun, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Prabowo menyoroti pentingnya pelayanan optimal, terutama bagi jemaah yang mayoritas berusia lanjut dan telah menunggu bertahun-tahun untuk melaksanakan ibadah haji.
Indonesia, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia, yang mencapai 2 hingga 2,2 juta orang setiap tahunnya, menjadi perhatian utama pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya untuk terus berupaya keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umrah Indonesia.
Vokasi Butuh Konsolidasi Demi Relevansi Industri
HR1
05 May 2025 Bisnis Indonesia (H)
Kehadiran kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap industri global, termasuk Indonesia, dan mendorong transformasi ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi. Untuk mendukung transformasi ini, penguatan sumber daya manusia menjadi sangat penting, dengan fokus pada perbaikan pendidikan vokasi di Indonesia. Ketidaksinkronan antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama.
Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pendidikan vokasi dan berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dukungan anggaran melalui APBN juga patut diapresiasi, namun perlu pengawasan yang ketat agar anggaran tersebut digunakan secara efektif.
Dengan perbaikan ini, lulusan vokasi dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha, mengurangi pengangguran, dan memperkuat pondasi transformasi ekonomi Indonesia di tengah disrupsi teknologi tinggi.
Pilihan Editor
-
Perlu Titik Temu Soal JHT
11 Mar 2022 -
Wapres: Tindak Tegas Spekulan Pangan
12 Mar 2022 -
Kebijakan Edhy Jadi Pemicu Penyuapan
11 Mar 2022









