;
Tags

Kebijakan

( 1327 )

KKP Potensial jadi NTB jadi Lokasi Sentra Garam

KT1 06 May 2025 Investor Daily
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melirik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai calon lokasi sentra garam nasional karena besarnya potensi pengembangan komoditas itu di wilayah tersebut. Pemerintah melalui KKP tengah menyiapkan dua langkah strategis  untuk menggenjot program nasional swasembada garam industri, yakni melalui intensifikasi produksi garam rakyat agar kualitasnya meningkat menjadi standar industri (minimal 97% NaCi) serta membangun sentra garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir di lokasi strategis. Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan, pihak telah meninjaui lokasi-lokasi potensial untuk mengembangkan garam di NTB, diantaranya Desa Labuhan Bontong (KecamatanTarano), Desa Sepayung (Kecamatan Plampang), dan Desa Plampang (Kecamatan Plumpang) di Kabupaten Sumbawa serta Desa Donggobolo (Kecamatan Woha) di Kabupaten Bima. "NTB khususnya Sumbawa punya lahan yang luas, potensi kualitas produksi garamnya tinggi, telah masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) setempat juga berkomitmen mendukung swasembada garam," ujar Koswara. (Yetede)

Presiden Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soetta

KT1 05 May 2025 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasioanl Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Minggu (4/5/2025). Di terminal khusus Haji dan Umrah, Jamaah haji Indonesia akan menggunakan jalur tersendiri yang disebut Makkah Route untuk mengantre di konter-konter Imigrasi Arab Saudi di Bandara Soetta. Sebanyak 10 konter imigrasi disiapkan secara kusus untuk melayani jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci. "Saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah, Terminal 2F, Bandara Soekarno Hatta," kata Presiden Prabowo. Dalam acara itu, Presiden menyambut baik hasil revitalisasi bandara, termasuk di antaranya Terminal khusus Haji dan Umrah yang diresmikan hari Minggu (4/5/2025). "Pemerintah ingin memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah kita  juga sudah lanjut usia sehingga benar-benar harus diurus," kata Presiden. Presiden menekankan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirim jamaah haji dan umrah, kata Presiden. (Yetede)

Mabes TNI Klarifikasi Mutasi Sesuai Kebutuhan

HR1 05 May 2025 Bisnis Indonesia
Mabes TNI membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi (Pati) TNI, salah satunya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang semula direncanakan untuk dipindahkan dari jabatannya sebagai Pangkogabwilhan I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Brigjen Kristomei Sianturi, Kapuspen TNI, menjelaskan bahwa pembatalan ini terjadi karena ada tugas-tugas yang belum selesai oleh beberapa Pati TNI yang mengikuti rotasi, sehingga tidak semua rotasi dapat dilakukan saat ini.

Menurut Kristomei, proses mutasi dalam TNI harus mengikuti rangkaian yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisah. Pembatalan ini mencerminkan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan organisasi, dan seluruhnya telah melalui mekanisme sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga stabilitas dan efektivitas tugas TNI. Tujuh Pati TNI yang dibatalkan mutasinya adalah Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam Pati lainnya di berbagai jabatan TNI.

Terminal Haji Siap Tingkatkan Layanan Jemaah

HR1 05 May 2025 Bisnis Indonesia
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta, yang memiliki kapasitas hingga 94 juta orang per tahun, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Prabowo menyoroti pentingnya pelayanan optimal, terutama bagi jemaah yang mayoritas berusia lanjut dan telah menunggu bertahun-tahun untuk melaksanakan ibadah haji.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia, yang mencapai 2 hingga 2,2 juta orang setiap tahunnya, menjadi perhatian utama pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya untuk terus berupaya keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dan umrah Indonesia.

Vokasi Butuh Konsolidasi Demi Relevansi Industri

HR1 05 May 2025 Bisnis Indonesia (H)
Kehadiran kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap industri global, termasuk Indonesia, dan mendorong transformasi ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi. Untuk mendukung transformasi ini, penguatan sumber daya manusia menjadi sangat penting, dengan fokus pada perbaikan pendidikan vokasi di Indonesia. Ketidaksinkronan antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama.

Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pendidikan vokasi dan berkolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan fasilitas yang memadai, seperti laboratorium yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Dukungan anggaran melalui APBN juga patut diapresiasi, namun perlu pengawasan yang ketat agar anggaran tersebut digunakan secara efektif.

Dengan perbaikan ini, lulusan vokasi dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha, mengurangi pengangguran, dan memperkuat pondasi transformasi ekonomi Indonesia di tengah disrupsi teknologi tinggi.

AS Jadi Pasar Krusial Bagi Produk Ekspor RI

HR1 05 May 2025 Bisnis Indonesia
Pengenaan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32% ditambah baseline tarif 10% kepada lebih dari 60 negara, termasuk Indonesia, menimbulkan guncangan besar dalam perdagangan internasional, terutama bagi produk ekspor unggulan Indonesia seperti tekstil, furnitur, produk kulit, olahan ikan, karet, dan elektronik yang sebagian besar berbasis industri padat karya.

Indonesia, yang sebelumnya menikmati tarif 0% melalui skema GSP, kini menghadapi tantangan besar karena produk-produk tersebut menjadi tidak kompetitif di pasar AS, yang merupakan pasar ekspor kedua terbesar Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan posisi Indonesia dengan menawarkan peningkatan pembelian produk dari AS dan rencana deregulasi, namun belum ada respons konkret dari pihak AS, yang juga mengajukan 26 isu hambatan non-tarif dalam laporan USTR.

Dengan tenggat waktu 60 hari tersisa, Indonesia harus menyusun strategi diplomasi dan negosiasi matang demi kepentingan nasional agar dapat mencapai win-win solution dalam menghadapi tekanan dagang dari AS, sekaligus menjaga stabilitas industri dan politik dalam negeri.

Strategi Ekspor Jawa Barat Hadapi Gejolak Global

HR1 05 May 2025 Bisnis Indonesia
Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan dampak signifikan terhadap sektor ekspor Indonesia, khususnya kopi asal Jawa Barat. Rani Mayasari, perintis Java Halu Coffee, mengungkapkan bahwa ekspor kopi ke AS tertahan di tengah panen raya, membuat UMKM seperti miliknya kesulitan menyerap hasil panen petani. Penurunan daya beli domestik dan perubahan iklim turut memperburuk situasi, meski Rani tetap berupaya menjalin pasar baru seperti Jepang dan Eropa.

Muslimin Anwar, Deputi Kepala BI Jabar, menyarankan strategi diversifikasi pasar ekspor dan inovasi produk sebagai kunci menghadapi tarif hingga 32%, sementara Nining Yuliastiani dari Disperindag Jabar optimistis bahwa pelaku usaha dapat beradaptasi dengan peluang ekspor baru melalui inovasi, promosi, dan pendampingan.

Di sisi lain, Khairul Mahalli, Ketua Umum GPEI, mendorong peran aktif duta besar dalam memasarkan produk lokal di luar negeri, sementara Iwa Koswara dari APKB menyoroti dampak tarif terhadap industri garmen, yang menyebabkan PHK massal, serta mendesak penguatan infrastruktur logistik di Jawa Barat seperti pelabuhan laut dan Bandara Kertajati. Keseluruhan tanggapan ini mencerminkan urgensi adaptasi menyeluruh dalam menghadapi tekanan perdagangan global.

Potensi Besar dari Sumur Ilegal Belum Tertangani

HR1 03 May 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana mengatur dan mengoptimalkan produksi minyak dari sumur ilegal yang diperkirakan mencapai 10.000–20.000 barel per hari. Untuk itu, Kementerian ESDM tengah menyusun Peraturan Menteri sebagai payung hukum agar potensi energi ini dapat dikelola secara resmi dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Tri Winarno, Plt. Dirjen Migas, menyebut regulasi tersebut akan mengatur tiga skema kerja sama, termasuk melibatkan KKKS, BUMD, koperasi, dan pengusahaan sumur tua.

Namun, rencana ini menuai kritik dari peneliti CELIOS, Muhammad Saleh, yang menilai kebijakan tersebut justru melegitimasi aktivitas ilegal dan mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan mengelola sektor energi secara adil. Menurutnya, pendekatan pragmatis ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas dalam tata kelola migas nasional.

PLN Tanggap Perbaiki Jaringan Listrik Bali

HR1 03 May 2025 Bisnis Indonesia
Pemadaman listrik serentak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5) pukul 16.00–16.30 WITA disebabkan oleh gangguan sistem kelistrikan, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh PT PLN (Persero). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat PLN, menyatakan bahwa pemulihan telah dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ratusan personel dan peralatan lengkap, dan hingga pukul 18.30 WITA sekitar 50% pasokan listrik telah kembali normal.

Anom Silaparta dari PLN UID Bali dan I Wayan Eka Susana, Manajer Komunikasi PLN Bali, menjelaskan bahwa gangguan sistem sedang ditelusuri dan pemulihan terus dilakukan. Pemadaman ini berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pada fasilitas publik dan sektor pariwisata.

Ahmad Syaugi Shahab, GM Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, menyatakan bahwa bandara menggunakan listrik cadangan dari genset untuk menjaga operasional tetap berjalan, meskipun sempat terjadi keterlambatan beberapa penerbangan saat perpindahan sistem daya.

PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut dan berkomitmen untuk segera menormalkan pasokan listrik di Bali.

KPK Desak Percepatan RUU Antikorupsi

HR1 03 May 2025 Bisnis Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif komitmen Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sebagai bagian dari upaya serius memberantas korupsi di Indonesia. Dalam pernyataannya saat peringatan Hari Buruh di Monas, Prabowo menegaskan dukungannya terhadap pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, menyindir keras para koruptor yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menilai pernyataan Prabowo sebagai dorongan penting bagi DPR untuk segera mengaktifkan kembali pembahasan RUU yang sempat mandek. KPK, lanjutnya, berkomitmen mendukung kebijakan ini demi efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan aset demi kesejahteraan rakyat. Dukungan dari Presiden dinilai sebagai sinyal kuat untuk memperkuat upaya hukum dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.