Aksi premanisme yang marak terjadi di berbagai tempat sangat mengganggu kegiatan dunia usaha. Karenanya langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum  harus segera direalisasikan agar hal tersebut tidak  berkepanjangan dan mengganggu iklim investasi. Aksi premanisme mencakup pemerasan, pungutan liar (pungli), pengeroyokan, bahkan hingga penganiayaan individu maupun kelompok. Aksi premanisme ini sudah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Pada berbagai kesempatan, Presiden menyatakan perang terhadap premanisme. Presiden meminta organisasi  kemasyarakatn tidak mengganggu apalagi melakukan pemalakan yang dapat mengganggu dunia usaha. Perintah Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasioan Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman usai sidang kabinet yang digelar Senin (5/5/2025). " Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu," ujar Dudung. Dudung mengatakan, ormas dapat dimanfaatkan dalam memberi masukan dan mendorong pembangunan. Karenanya, ia mengungkapkan bahwa Prabowo ini ormas dan pemerintah dapat bersinergi. "Jadi kalau misalnya ada ormas, silahkan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong pembangunan pemerintah itu sendiri," ujar Dudung. (Yetede)

Pemerintah siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal 11-2026 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa dijaga di atas 5%.  Konkretnya, pemerintah akan merilis kebijakan yang berfokus  pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja. Poin terakhir menjadi fokus utama pemerintahan dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus kuartalnya untuk mendorong  multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2%. Hingga 25 April 2025, pemerintah telah  membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun dari anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun.

Dengan pembukaan blokir tersebut, K/L bisa kembali melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, ekonom menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Alasannnya, di tengah tren pelemahan daya beli msayarakat, ekonom membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 yang melambat ke level 4,87% secara (yoy) dinilai menjadi sinyal  bagi pertahanan perbankan untuk  mewaspadai potensi risiko ke depannya. Industri perbankan diimbau untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga kualitas kredit yang tetap bagus. Sehingga, perbankan tidak agresif dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada calon debitur. Berdasarkan BPS, dibandingkan kuartal IV-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terkontraksi 0,98% Menanggapi data tersebut, Ekonom Senior & Assoociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai bahwa ini harus menjadi perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Sedangkan, bagi pelaku sektor keuangan, khususnya perbankan, sikap yang harus diambil ke depannya adalah harus lebih hati-hati, lebih selektif terutama bagi kredit yang masih berjalan. Kemudian, tetap prospek kredit juga perbankan harus lebih hati-hati. "Saya katakan ke teman-teman perbankan, dalam situasi ekonomi seperti ini lebih baik sikap kita adalah under promising, overdeliver. Yang penting orientasinya bukan lagi ekpansi kredit yang ngebut, tapi lebih kepada penjagaan kualitas aset atau kredit. (Yetede)

penurunan jumlah pengangguran terbuka (TPT) harus dimulai dengan mengurangi pekerja informal.  Kenaikan jumlah pekerja akan memberikan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan TPT mencapai 4% pada 2029. Adapun target TPT pada tahun ini sekitar 4,5% sampai 5%. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten meningkatkan kesempatan kerja lebih tinggi dari penambahan jumlah usia angkatan kerja. Berdasarkan data BPS, 7,28 juta penduduk termasuk dalam kelompok TPT pada Februari 2025 dengan presentase TPT mencapai 4,76%. Bila diteiti lagi, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 86,58 juta orang (59,4%), sedangkan yang bekerja ada kegiatan formal sebanyak 59,19 juta orang (40,6%). Dibanding Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,23%. Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanas Maliki mengatakan, untuk menyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia tidak bisa sekedar menciptakan laangan kerja, tetapi harus menghadirkan lapangan kerja formal. Pencipataan lapangan kerja harus dibarengi juga dengan persiapan tenaga kerja. (Yetede)

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto per 4 mei 2025 sudah di atas 3,5 juta ton, melampaui capaian di era Presiden Soeharto pada 1984 sebesar 3,03 juta ton. Rekor baru Indonesia dan sisi  ketahanan pangan nasional tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 100%, sistem reformasi distribusi pupuk, serta penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani  menjadi Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas. Sejarah mencatat di era Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1084. Keberhasilan tersebut mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di 1985. Merujuk data historis, stok beras CBP nasional pada periode Januari-Mei 1094 tercatat 3.029.049 ton dengan jumlah penduduk RI saat itu 160 juta jiwa. Kini, setelah lebih dari empat dekade kemudian, Indonesia menorehkan prestasi baru. Berdasarkan data per 4 Mei 2025, stok beras CBP di gudang Bulog mencapai 3.502.895 ton, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini hampir dua kali lipat dari 1984 yakni sekitar 280 jiwa. (Yetede)

Perdebatan mengenai kebijakan tarif  agresif Trump  terus berlanjut antara para akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah di seluruh dunia. Mereka mempertanyakan berapa lama ini dapat bertahan, dan bisakah mencapai tujuan yang diinginkan? Sebulan setelah Trump mengumumkan tarif besar-besaran yang ia sebut sebagai deklarasi. "Hari Pembebasan", banyak pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini menandai awal dari kemunduran ekonomi AS, negara yang telah memegang status adi daya selama hampir delapan dekade. Tanda-tanda dini sudah mulai terlihat. Ekonomi AS mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal 1 tahun 2025  bahkan sebelum 2 April ketika Trump mengumumkan kenaikan tarif terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. Tak memerlukan rocket science atau ilmu roket untuk meramalkan bahwa rezim tarif sebesar ini lebih mungkin menimbulkan kerugian besar ketimbang manfaat. Analisis ekonomi umumnya menyoroti dampak negatif dari  proteksionisme, khususnya  terhadap kelas pekerja, dan menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada reaksi negara-negara lain, kondisi ekonomi global secara keseluruhan, dan faktor-faktor lainnya. (Yetede)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang dipimpin Eniya Listiani Dewi mendorong kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya insiden pemadaman listrik total (blackout) di Bali. Insiden blackout sebelumnya terjadi akibat gangguan pada kabel laut tegangan tinggi (SKLT) yang menghubungkan sistem kelistrikan Jawa-Bali, sehingga membuat pasokan daya ke Bali terputus total.

Di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang ekonomi yang signifikan. Aksi saling balas tarif antara dua kekuatan global itu telah mendorong pergeseran arus perdagangan dan investasi ke kawasan Asia Tenggara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi potensial.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara layanan Worldcoin dan WorldID karena tidak sesuai perizinan dan minimnya sosialisasi publik. Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan bahwa langkah ini bersifat preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko. Layanan ini dioperasikan oleh PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara, yang belum memiliki TDPSE yang sah.