Teknologi serat optik atau fiber optik (FO) memiliki peran yang strategis untuk menjadi tulang bunggung (backbone) konektivitas digital di Indonesia, selain teknologi seluler dan internet satelit. Teknologi ini mampu mentransmisikan data internet dengan kecepatan yang stabil, andal, dan tinggi. Sehingga, kehadiran fiber optik bisa mewujudkan visi transformasi digital nasional yang sedang digalakkan. Sayangnya, penggelaran kabel fiber optik di Indonesia masih menemui sejumlah tantangan. Salah satu tantangannya adalah, kerap terhadang harmonisasi regulasi teekomunikasi di Indonesia, serta tumpang tindih tata ruang wilayah. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi lintas stakeholder, mulai dari pelaku industri, hingga regulator untuk menyatukan visi bersama. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Denny Setiawan mengatakan, kebutuhan akan infrastruktur digital yang andal, cepat, dan aman sangat mendesak. Hal ini terutama karena lonjakan permintaan terhadap layanan cloud, kecerdasan buatan (AI), distribusi konten gidital, dan konektivitas 5G, juga  kian mendorong pentingnya infrastruktur dasar, yaitu serat optik. (Yetede)

Tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates menekankan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesi untuk ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Hal tersebut menjadi fokus Bill Gates saat berkunjung ke SDN Jati 03, Pulogadung Jakarta Timur, bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu untuk meninjau pelaksanaan Program MBG di SDN Jati 03 Pulogadung bersama Presiden Prabowo Subianto. "Dan tadi Pak Bill Gates memberikan apresiassi dan terkesan (impres) dengan apa yang dilakukan. Kemudian menekankan betapa pentingnya kepada Ibu hamil, menyusui dan balita," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di SDN Jati 03. Diketahui, Presiden Prabowo bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates menyapa warga sepanjang jalan dekat SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu. menurut Bill Gates, Program MBG ini harus tepat sasaran sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Indonesia. "Iya menurut beliau ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan kepada 1.000 hari pertama, yaitu ibu hamil, anak balita juga anak-anak yang masih butuh pertumbuhan," katanya. (Yetede)

Pemerintah perlu memperkuat konsumsi domestik dengan berbagai insentif. Saat ini fundamental perekonomian domestik terus dibayangi perlambatan pertumbuhan karena tertekannya daya beli masyarakat. Chairman ALFI Institute (Institut  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ) Yukki Nugrahawan Hanafi menerangkan, pelemahan pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 sebesar 4,87% dibandingkan 5,11% pada kuartal 1-2024, disebabkan oleh perlambatan konsumsi domestik, lemahnya belanja pemerintah, dan diperparah dengan tekanan eksternal tarif resiprokal AS.

Dia melanjutkan bahwa fundamental perekonomian domestik harus dibayangi perlambatan pertumbuhan, karena tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, efisiensi belanja pembangunan infrastruktur, serta terbatasnya ruang fiskal saat ini. Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55% kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15%. "Kami mendorong agar pemerintah terus memperkuat konsumsi domsetik dengan berbagai insentif bagi kelas memengah seperti stimulus belanja di UMKM, membuka lapangan kerja pada industri manufaktur, serta juga melakukan serapan belanja pemerintah yang dapat menggairahkan ekonomi," ucap Yukki. (Yetede)

Pelaku industri penerbangan global saat ini tengah dihadapi tantangan akan langkanya suku cadang pesawat (spare part). Terkait hal tersebut, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan strategi untuk bisa mengoptimalkan kapasitas produksinya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Tbk terkait persiapan haji 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5), Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta manajeman untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan 15 pesawat Garuda yang dihentikan sementara operasionalnya (grounded). "Yang kami baca ada 15 pesawat yang di-grounded, banyak masyarakat khawatir jangan-jangan yang di-grounded, ini dipaksakan  untuk terbang  yang kemudian bisa membahayakan keselamatan jamaah," kata Mufti Anam.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut juga meminta jajaran direksi Garuda Indonesia untuk mengantisipasi keterlambatan penerbangan atau delay pada layanan angkutan haji 2025. Menurutnya, angkutan haji yang dilayani Garuda pada tahun 2024  menjadi yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Mengingat tingkat keterlambatan penerbangan haji yang dilayani Garuda pada tahun itu mencapai 47,5% dari total 85 penerbangan. "Yang ingin kami tanyakan dari pesawat yang dioperasikan dalam layanan haji ini apakah ada pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat jadi efek domino terhadap penerbangan lain. Untuk itu DPR meminta kepada Garuda agar betul-betul menyiapkan pesawat yang fit, bukan hanya untuk keselamatan jemaah tapi juga kepastian mereka bisa berangkat tepat waktu," tegasnya. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana untuk membentuk badan filantropi Danantara Trust, dan mengajak Bill & Media Gates Foundation untuk bekerja sama. Badan ini nantinya bakal menampung 1% hingga 2,5% dividen BUMN yang diterima Danantara setiap tahun. "Kami sudah running number-nya. Di awal tahun, kami memang  akan taruh dahulu US$ 100 juta dan kami sudah lihat angkanya mungkin dalam waktu 5-6 tahun, kitsa sudah bisa memberikan US$ 1 miliar ke Danantara Trust Fund," kata CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Ia menggelar jumpa pers selepas menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Bill gates, tokoh filantropi dunia dan pendiri Microsoft. Bill Gates tiba di istana Merdeka, pukul 08.15 WIB dan kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Menurut Rosan, Dannatara Trust menggunakan uang yang dia kelola untuk menjalankan program-program pemberdayaan di berbagai bidang, termasuk diantaranya pendidikan dan kesehatan. "Rencana kolaborasi itu yang sudah kami bicarakan dengan Gates Foundation kemarin, untuk mereka juga bersama-sama menaruh danan, juga bersama-sama dengan kami," kata Rosan. (Yetede) 

Aksi premanisme yang marak terjadi di berbagai tempat sangat mengganggu kegiatan dunia usaha. Karenanya langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum  harus segera direalisasikan agar hal tersebut tidak  berkepanjangan dan mengganggu iklim investasi. Aksi premanisme mencakup pemerasan, pungutan liar (pungli), pengeroyokan, bahkan hingga penganiayaan individu maupun kelompok. Aksi premanisme ini sudah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Pada berbagai kesempatan, Presiden menyatakan perang terhadap premanisme. Presiden meminta organisasi  kemasyarakatn tidak mengganggu apalagi melakukan pemalakan yang dapat mengganggu dunia usaha. Perintah Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasioan Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman usai sidang kabinet yang digelar Senin (5/5/2025). " Tadi juga Bapak Presiden menyampaikan masalah ormas, yang tertib, yang kemudian tidak mengganggu, apalagi memalak, dan sebagainya. Presiden sudah menekankan seperti itu," ujar Dudung. Dudung mengatakan, ormas dapat dimanfaatkan dalam memberi masukan dan mendorong pembangunan. Karenanya, ia mengungkapkan bahwa Prabowo ini ormas dan pemerintah dapat bersinergi. "Jadi kalau misalnya ada ormas, silahkan bersinergi dengan pemerintah, memberikan masukan, dan mendorong pembangunan pemerintah itu sendiri," ujar Dudung. (Yetede)

Pemerintah siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal 11-2026 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa dijaga di atas 5%.  Konkretnya, pemerintah akan merilis kebijakan yang berfokus  pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja. Poin terakhir menjadi fokus utama pemerintahan dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus kuartalnya untuk mendorong  multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2%. Hingga 25 April 2025, pemerintah telah  membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun dari anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun.

Dengan pembukaan blokir tersebut, K/L bisa kembali melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, ekonom menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Alasannnya, di tengah tren pelemahan daya beli msayarakat, ekonom membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 yang melambat ke level 4,87% secara (yoy) dinilai menjadi sinyal  bagi pertahanan perbankan untuk  mewaspadai potensi risiko ke depannya. Industri perbankan diimbau untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga kualitas kredit yang tetap bagus. Sehingga, perbankan tidak agresif dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada calon debitur. Berdasarkan BPS, dibandingkan kuartal IV-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terkontraksi 0,98% Menanggapi data tersebut, Ekonom Senior & Assoociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai bahwa ini harus menjadi perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Sedangkan, bagi pelaku sektor keuangan, khususnya perbankan, sikap yang harus diambil ke depannya adalah harus lebih hati-hati, lebih selektif terutama bagi kredit yang masih berjalan. Kemudian, tetap prospek kredit juga perbankan harus lebih hati-hati. "Saya katakan ke teman-teman perbankan, dalam situasi ekonomi seperti ini lebih baik sikap kita adalah under promising, overdeliver. Yang penting orientasinya bukan lagi ekpansi kredit yang ngebut, tapi lebih kepada penjagaan kualitas aset atau kredit. (Yetede)

penurunan jumlah pengangguran terbuka (TPT) harus dimulai dengan mengurangi pekerja informal.  Kenaikan jumlah pekerja akan memberikan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan TPT mencapai 4% pada 2029. Adapun target TPT pada tahun ini sekitar 4,5% sampai 5%. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten meningkatkan kesempatan kerja lebih tinggi dari penambahan jumlah usia angkatan kerja. Berdasarkan data BPS, 7,28 juta penduduk termasuk dalam kelompok TPT pada Februari 2025 dengan presentase TPT mencapai 4,76%. Bila diteiti lagi, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 86,58 juta orang (59,4%), sedangkan yang bekerja ada kegiatan formal sebanyak 59,19 juta orang (40,6%). Dibanding Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,23%. Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanas Maliki mengatakan, untuk menyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia tidak bisa sekedar menciptakan laangan kerja, tetapi harus menghadirkan lapangan kerja formal. Pencipataan lapangan kerja harus dibarengi juga dengan persiapan tenaga kerja. (Yetede)

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto per 4 mei 2025 sudah di atas 3,5 juta ton, melampaui capaian di era Presiden Soeharto pada 1984 sebesar 3,03 juta ton. Rekor baru Indonesia dan sisi  ketahanan pangan nasional tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 100%, sistem reformasi distribusi pupuk, serta penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani  menjadi Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas. Sejarah mencatat di era Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1084. Keberhasilan tersebut mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di 1985. Merujuk data historis, stok beras CBP nasional pada periode Januari-Mei 1094 tercatat 3.029.049 ton dengan jumlah penduduk RI saat itu 160 juta jiwa. Kini, setelah lebih dari empat dekade kemudian, Indonesia menorehkan prestasi baru. Berdasarkan data per 4 Mei 2025, stok beras CBP di gudang Bulog mencapai 3.502.895 ton, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini hampir dua kali lipat dari 1984 yakni sekitar 280 jiwa. (Yetede)