;
Tags

Kebijakan

( 1338 )

Google Cloud Akan Memperluas Kapasitas Pusat Data di Indonesia

KT1 15 May 2025 Investor Daily (H)

Google, melalui divisi cloud-nya, yaitu Google Cloud bakal memperluas kapasitas pusat data artificial intelegence (AI), yang terletak di Jakarta Cloud Region. Perluasan kapasitas tersebut untuk mendukung lonjakan kebutuhan cloud san AI. langkah ini juga diproyeksikan berkontribuasi sebesar Rpo 1,400 triliun terhadap perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. "Jakarta Cloud Region dari Google Cloud mendukung banyak layanan penting bagi organisasi di Indonesia, mulai dari riset dan pengembangan vaksin Bio Farma, pengalaman belajar dan mengajar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga perbankan digital e-commerce, layanan pengiriman makanan, kerja jarak jauh, dan lainnya," kata Country Director, Google Cloud Indonesia Fanly Tanto. Menurut Fanly, pada 2020, Google Cloud menjadi hyperscaler global pertama yang meluncurkan cloud region di Indonesia. Terkait dengan dampak inovasi dan produktivitas yang lebih luas, selama lima tahun terakhir, Jakarta Cloud Region telah memberikan kontribusi nilai ekonomi dan mendukung rata-rata  hampir 92.00 lapangan kerja per tahun. (Yetede)

Intensifikasi Jadi Harapan Baru di Sektor Pajak

HR1 15 May 2025 Kontan
Upaya ekstensifikasi yang dilakukan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menambah jumlah wajib pajak menunjukkan hasil yang mengecewakan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun, penambahan jumlah wajib pajak baru dari kegiatan ini justru terus menurun, terutama sejak pandemi Covid-19.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, mengkritik pendekatan DJP yang terlalu fokus pada pengawasan wajib pajak terdaftar dan besar, alih-alih memperluas basis pajak dengan menjaring wajib pajak baru. Ia mengibaratkan strategi ini seperti “berburu di kebun binatang” dan menyarankan agar DJP lebih aktif turun ke lapangan.

Sementara itu, Fajry Akbar, Pengamat Pajak dari CITA, menyoroti buruknya kualitas data sebagai hambatan utama dalam ekstensifikasi. Ia menyebutkan bahwa perbedaan data antarinstansi dan minimnya data atas aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan efektivitas ekstensifikasi rendah. Menurutnya, ekstensifikasi hanya akan berhasil jika didukung data yang andal serta strategi yang menyasar wajib pajak orang pribadi dengan lebih serius.

Stagnasi hasil ekstensifikasi berpangkal pada strategi yang tidak menyentuh akar masalah, yaitu minimnya jangkauan ke wajib pajak baru dan lemahnya kualitas data. Bila tidak ada perbaikan signifikan, potensi penerimaan negara dari pajak tidak akan optimal.

Dana Asing Tak Kunjung Deras Masuk

HR1 15 May 2025 Kontan (H)
Pengumuman rebalancing indeks oleh MSCI untuk periode Juni–September 2025 membawa dampak campuran bagi pasar saham Indonesia. Meski dua saham baru, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), masuk dalam MSCI Indonesia Small Cap Indexes, jumlah saham emiten Indonesia yang dikeluarkan dari indeks lebih banyak, menandakan eksposur Indonesia dalam portofolio global cenderung stagnan atau bahkan menurun.

Guntur Putra, CEO Pinnacle Investment Indonesia, menjelaskan bahwa masuknya saham ke indeks MSCI bisa menarik aliran dana asing, namun dominasi penghapusan saham dari indeks justru memberi sinyal negatif bagi investor global, terutama yang mengikuti MSCI secara ketat. Hal ini membatasi potensi foreign flow jangka pendek.

Parto Kawito, Direktur Infovesta Utama, menyoroti bahwa bobot saham Indonesia di MSCI masih kecil (sekitar 1,5%) karena faktor-faktor seperti likuiditas, prospek industri, dan regulasi. Hal ini menjadikan pasar Indonesia kurang menarik bagi investor asing.

Sementara itu, Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, mengkritik banyaknya saham besar seperti PT Barito Renewables Energy (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific (TPIA) yang tidak masuk indeks MSCI meskipun memiliki kapitalisasi pasar besar. Ia menilai ketidakjelasan regulasi, seperti penggunaan UMA dan suspensi, menjadi hambatan.

Momentum positif dari penguatan IHSG dan arus masuk dana asing, efektivitas jangka panjang bergantung pada peningkatan bobot Indonesia dalam indeks global, perbaikan regulasi bursa, dan strategi aktif menarik investor asing.

Pemerintah dan Pelaku Perlu Duduk Bersama Secara Intensif

KT1 14 May 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah perlu menjalin komunikasi secara intens dengan para pelaku industri media massa guna mencari solusi bersama dalam mengatasi gelombang PHK yang menerpa industri tersebut di belakangan ini. Langkah ini diyakini bisa menjadi jalan untuk mengidentifikasikan masalah yang dihadapi industri media massa, untuk kemudian dicarikan solusinya. Ketua Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Caesar Akbar menilai, pemerintah  harus melihat lagi sebenarnya apa lagi sih. Harus ada komunikasi dengan pelaku industri media sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh industri media," ujar Caesar. Dewan pers mencatat, pemutusan hubungan kerja di industri ,media massa Tanah Air melonjak signifikan sejak 2023 hingga 2024. Dorongan ke pasar saham bertambah kuat, menyusul potensi The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) pada Juli 2025. Apalagi tekanan inflasi AS ditaksir berkurang, setelah kesepakatan negara itu dengan China. Seiring dengan itu, dana asing diprediksi kembali masuk pasar negara berkembang (emerging market), seperti Indonesia. Ini akan melambungkan IHSG ke level 7.000. (Yetede)

Penurunan Suku Bunga Jadi Kunci Akselerasi Kredit

HR1 14 May 2025 Kontan
Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus melambat, hanya mencatat 9,16% yoy per Maret 2025, level terendah sejak Oktober 2023. Dalam kondisi ini, para pelaku industri dan analis menilai penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit, meskipun bukan satu-satunya solusi.

Analis Jeffrosenberg Chenlim dan Faiq Asad dari Maybank Sekuritas menekankan bahwa penurunan suku bunga akan membantu menurunkan biaya dana (cost of fund) dan memperlonggar likuiditas, yang sangat dibutuhkan untuk percepatan kredit. Mereka menilai hanya bank-bank dengan likuiditas kuat, seperti Bank Central Asia (BCA) dan CIMB Niaga, yang mampu menyalurkan kredit secara agresif di tengah kondisi ini.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, sepakat bahwa suku bunga rendah bisa mendorong kredit, namun menekankan bahwa daya beli masyarakat juga merupakan faktor kunci. Ia mendorong evaluasi kebijakan insentif, seperti likuiditas makroprudensial, agar lebih efektif menggairahkan kredit. Lani juga mencatat bahwa biaya dana CIMB Niaga naik menjadi 3,61% pada kuartal I-2025, sehingga fokus bank saat ini adalah menggenjot dana murah (CASA).

Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, menilai suku bunga rendah belum cukup. Ia menyarankan adanya stimulus fiskal, insentif sektor prioritas, dan pelonggaran kebijakan LTV atau GWM agar penyaluran kredit lebih efektif.

Sementara itu, Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, menekankan bahwa meskipun biaya dana BCA tetap rendah, pertumbuhan kredit masih melambat (hanya 2,1% kuartalan). Menurutnya, masalah utamanya bukan di suku bunga, melainkan pada lemahnya permintaan kredit di masyarakat.

Meskipun penurunan suku bunga bisa menjadi alat bantu, pertumbuhan kredit nasional masih bergantung pada kombinasi faktor: daya beli masyarakat, kondisi likuiditas, serta dukungan insentif dari regulator dan pemerintah.

Pentingnya menyelaraskan Deregulasi dan Proteksi

KT3 13 May 2025 Kompas

Kunjungan Kadin Indonesia ke AS membuka peluang kerja sama perdagangan yang lebih luas di sektor alas kaki, garmen, elektronik, kedelai, susu, daging, hingga mineral kritis. untuk merealisasikan peluang tersebut, diperlukan deregulasi guna mengatasi hambatan nontarif. Di sisi lain, perlindungan terhadap industri dalam negeri dari serbuan produk impor juga menjadi perhatian penting. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan, kunjungan kerja Kadin Indonesia ke AS bertujuan untuk memperkuat hubungan dagang, menarik investasi, dan membangun kolaborasi di sektor energi, khususnya transisi energi dan pengembangan mineral kritis. Dalam serangkaian pertemuan dengan sejumlah organisasi di AS, Anindya menegaskan komitmen dunia usaha Indonesia untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

Ia menekankan pentingnya perdagangan yang adil, kesepakatan tarif yang setara, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung. Pelaku usaha di AS dan US Chamber of Commerce cenderung menolak kebijakan tarif Trump karena dinilai dapat memicu inflasi dan memperbesar risiko resesi. Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar 18 miliar USD. Karena itu, selain menjaga keseimbangan neraca perdagangan, perlu juga upaya memperluas volume perdagangan secara menyeluruh. ”Target kami tidak hanya menyeimbangkan neraca perdagangan. Kami ingin meningkatkan total perdagangan dua arah dari 40 miliar USD saat ini menjadi 80 miliar USD dalam 2–3 tahun ke depan. Jika dikelola dengan tepat, angkanya bahkan bisa menembus 120 miliar USD dalam empat tahun,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5). (Yoga)


Pelaku Bisnia Terapkan Sharing Economy

KT1 13 May 2025 Investor Daily (H)
Saat ini mulai banyak pelaku bisnis yang menerapkan sharing economy. Hal ini merupakan sebuah distorsi bagi keberlangsungan industri pariwisata secara luas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menerangkan, dahulu sharing economy hanya berlaku pada rumah-rumah atau villa. Tetapi sekarang bisnis dengan konsep Sharing Economy ini sudah merambah ke aparteman, membuat pengaruh yang besar. "Sharing Economy ini memang mengerus ya, khususnya di Bali. Tapi ini fenomena sharing economy hampir menyeluruh. Kita juga berharap bahwa regulasi tentang sharing economy ini juga perlu diperhatikan," ucap dia. Sharing economy merupakan model bisnis yang dilakukan dengan cara yang lebih efisien, karena saling berbagi dalam memanfaatkan aset atau resources. Hariyadi menjelaskan, saat ini ada beberapa  negara yang meninjau terkait aturan mengenai sharing economy contohnya Singapura dan Jepang, yang akan melakukan pengetatan regulasi tentang sharing economy. Dia menganggap trend sharing economy ternyara berdampak besar kepada pendapatan asli daerah tertentu dan juga berkurangnyu pedapatan pemerintah. (Yetede)

Status Bandara Internasional Dievaluasi Dua Tahun

KT1 13 May 2025 Investor Daily
Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)

Status Bandara Internasional Dievaluasi Dua Tahun

KT1 13 May 2025 Investor Daily
Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)

Pemerintah didesak untuk Turun Tangan Menyelamatkan Masa Depan Industri Media Nasional

KT1 13 May 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menyelamatkan masa depan industri media nasional yang  belakangan makin terpuruk, dengan melahirkan regulasi yang tepat. Itu perlu dilakukan antara lain melalui merivisi UU Penyiaran  yang memberikan level playing field antara industri pers dengan pelaku media sosial dengan kreator konten secara adil. Dewan pers mencatat PHK di industri media melonjak sejak 2023 hingga 2024. Setidaknya 1.200 jurnalis dan karyawan media terdampak kebijakan itu. Angka tersebut bisa saja lebih besar karena tidak semua perusahaan media melaporkan secara resmi PHK terhadap karyawannya. Dalam laporan terbaru World Press Freedom Index 2025, Reporters Without Borders (Reportes Sans Frontieres/RSF) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-127 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Peringkat itu turun dari posisi ke-111 yang diduduki Indonesia pada tahun sebelumnya. Skor kebebasan pers Indonesia juga merosot menjadi 44,13 dari sebelumnya 51,15. Disrupsi digital disebut sebagai biang kerok dari runtuhnya industri media konvensional, seperti koran, majalah, online, televisi, dan radio. Hal ini menyebabkan terjadinya tranformasi masyarakat dimana masyarakat lebih memilih platform digital sebagai sumber informasi ketimbang media arus utama. Masyarakat lebih memilih informasi yang cepat, singkat dan mudah dicerna. Selain itu, video pendek, artikel ringan dan konten instan menjadi favorit. (Yetede)