Tags
Kebijakan
( 1327 )Presiden Minta Penegak Hukum Tak Gentar Ancaman dari Siapapun
KT1
19 May 2025 Investor Daily (H)
Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)
OJK Membuka Kran Kredit TPT
KT1
19 May 2025 Investor Daily (H)
OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan, dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)
Dibutuhkan Sinkronisasi Pusat dan Daerah
KT1
19 May 2025 Investor Daily (H)
Maraknya praktik premanisme dan pemalakan atau pungutan liar (pungli) terhadap kalangan pelaku industri di Tanah Air dinilai sudah menyentuh aspek fundamental dalam berusaha yakni kepastian hukum dan rasa aman. Tak semata masalah nilai pungli atau tambahan biaya operasional yang harus ditanggung, hal itu juga menjadi sinyal bagi investor, baik domestik maupun global, bahwa berusaha di Indonesia masih menyimpan risiko nonekonomi yang tinggi. Bila tidak diberantas hingga tuntas, dalam jangka panjang, masalah ini bisa menurunkan kepercayaan, menunda ekspansi, bahkan membatalkan komitmen investasi yang telah direncanakan oleh para investor. Padahal, kehadiran investasi sangat dibutuhkan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang oleh pemerintahan Prabowo Subianto ditargetkan bisa mencapai level 8% dan dalam penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dampak praktik premanisme dan pemalakan yang dialami dunia industri terhadap iklim investasi tidak bisa dianggap sepele. Selanjutnya, diperlukan ketegasan dan keberpihakan negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berada diatas hukum. Hal lain yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah langkah sinergi di antara para pemangku kepentingan. (Yetede)
Kebijakan Pajak Perlu Perhitungan Dampak Sosial
HR1
19 May 2025 Kontan
Rumor pergantian Direktur Jenderal Pajak mengemuka di tengah kekhawatiran publik akan kebijakan pajak yang dianggap tidak adil, seperti rencana tax amnesty (pengampunan pajak) dan pembentukan family office. Dua kebijakan tersebut dinilai pro-konglomerat dan berisiko mencederai rasa keadilan serta kepatuhan dalam sistem perpajakan Indonesia.
Fajry Akbar, pengamat pajak dari CITA, menentang keras dua wacana tersebut dan menegaskan bahwa Dirjen Pajak yang baru harus menolak kebijakan yang menguntungkan kelompok kaya. Ia berpendapat bahwa baik tax amnesty maupun family office tidak membawa manfaat nyata bagi penerimaan negara dan justru bisa menggerus kepatuhan wajib pajak.
Bawono Kristiaji dari DDTC juga memberikan pandangan kritis terhadap rencana tax amnesty lanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan program ini secara berulang memberi sinyal kelemahan otoritas pajak dan berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela. Ia menekankan bahwa faktor penentu investasi bukanlah tax amnesty, melainkan sistem pajak yang konsisten dan kebijakan ekonomi yang mendukung.
Sementara itu, Pino Siddharta dari Konsultan Pajak Indonesia menyatakan bahwa meskipun tax amnesty bisa menjadi solusi jangka pendek saat penerimaan pajak menurun, kebijakan ini tetap mencederai wajib pajak yang sudah taat. Ia juga menilai rencana pendirian family office belum tentu efektif menarik minat investor asing dan berpotensi memunculkan ketidakadilan.
Wacana pengampunan pajak dan family office menuai penolakan dari berbagai pihak. Tokoh-tokoh seperti Fajry Akbar, Bawono Kristiaji, dan Pino Siddharta menekankan pentingnya keadilan dan efektivitas dalam kebijakan perpajakan, serta menyerukan agar Dirjen Pajak yang baru bersikap tegas dalam menolak kebijakan yang merugikan prinsip keadilan fiskal.
Aturan DHE Dongkrak Dana Valas di Perbankan
HR1
19 May 2025 Kontan
Penerapan aturan baru terkait penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejak 1 Maret 2025 berdampak positif pada sektor perbankan, terutama dalam meningkatkan simpanan valuta asing (valas). Aturan ini mewajibkan DHE disimpan selama 12 bulan di dalam negeri, sehingga memperkuat likuiditas perbankan nasional.
Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan simpanan valas per Maret 2025 meningkat 10,5% secara tahunan, tertinggi sejak Oktober 2024. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa deposito valas di BCA tumbuh 17% secara tahunan menjadi Rp 77,9 triliun, mencerminkan besarnya potensi ekspor dan dampak positif insentif pemerintah.
Hal serupa disampaikan oleh M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, yang mencatat kenaikan DHE SDA sebesar 22% di institusinya. Namun, Ashidiq juga mencermati tren konversi valas ke rupiah oleh eksportir guna kebutuhan operasional, sehingga mengurangi penempatan dana dalam instrumen valas seperti SVBI dan SUVBI.
Menanggapi fenomena ini, Josua Pardede, Ekonom Bank Permata, menilai bahwa tren konversi DHE valas ke rupiah adalah wajar. Menurutnya, kebutuhan likuiditas domestik yang tinggi serta kompleksitas dan biaya tinggi dari instrumen derivatif seperti swap menjadi alasan utama eksportir memilih menukar valas ke rupiah secara langsung.
Meskipun terdapat penurunan pada beberapa instrumen valas BI, aturan baru DHE SDA dinilai berhasil meningkatkan simpanan valas di perbankan dan menjaga stabilitas likuiditas, meski disertai pergeseran perilaku eksportir ke konversi rupiah demi efisiensi operasional.
Menkeu Mutasi Pejabat Strategis Demi Efisiensi
HR1
19 May 2025 Kontan (H)
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.
Pergantian ini terjadi di tengah menurunnya penerimaan pajak. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun, atau turun hampir 28% secara tahunan, jauh dari target tahun ini sebesar Rp 2.819,31 triliun. Situasi ini menambah urgensi terhadap tantangan yang akan dihadapi Dirjen Pajak yang baru.
Meski akan digantikan, Suryo Utomo mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat. Fajry Akbar dari CITA menilai Suryo berhasil mencapai target pajak selama tiga tahun berturut-turut, menjalankan reformasi melalui UU HPP, dan melahirkan sistem core tax. Menurutnya, akan sulit bagi penggantinya untuk menyamai capaian tersebut.
Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menekankan bahwa Dirjen baru akan menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki coretax dan meningkatkan rasio pajak. Sementara itu, Bhima Yudhistira dari Celios menyoroti pentingnya sinkronisasi data wajib pajak serta upaya mengejar kebocoran pajak, termasuk di sektor digital dan sumber daya alam. Ia juga mendorong penerapan pajak kekayaan (wealth tax).
Dengan demikian, rotasi ini bukan hanya soal perubahan personalia, tapi juga menyangkut efektivitas reformasi perpajakan di tengah tekanan penerimaan negara yang besar dan kompleksitas ekonomi yang semakin tinggi.
Menggarap Potensi Ekonomi dari Ibadah Haji dan Umrah
KT1
17 May 2025 Investor Daily (H)
Ibadah haji tidak hanya merupakan kewajiban ritual, melainkan juga ruang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat dan memperkuat karakter kebangsaan. Diperkirakan dana penyelenggaraan haji mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun, dan jika ini merupakan potensi luar biasa yang patut dioptimalkan dalam perkuat ekonomi nasional, khususnya industri halal dan sektor UMKM. Tercatat setiap tahunnya, jumlah jamaah haji terbanyak di dunia yakni berasal dari Indonesia Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Kuota terbanyak selanjutnya yakni Pakistan dan India, menurut data Global Muslim Population, kedua negara itu merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak setelah Indonesia. Menurut data Kementerian Agama RI, hingga Jumat (16/5/2025) tahun ini Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Kuota jemaah haji reguler terdiri atas: 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pebimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1572 petugas haji daerah (PHD). (Yetede)
Regulasi Zero ODOL Bakal Ditegakkan
KT1
17 May 2025 Investor Daily (H)
Regulasi mengenai penegasan implementasi zero over dimension dan over load (ODOL), seperti angkutan kelebihan muatan, tengah disiapkan. Salah satu kebijakan yang tengah dipertimbangkan adalah mendorong pengemudi bisa mendapatkan pengetahuan mengenai cara mengemudi dan jemput bola timbangan portabel di jalan tol, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, selama ini banyak terjadi kecelakanan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan angkutan atau ODOL, sehingga pemerintah kompak membuat kebijakan melalui lintas kementerian dan lembaga, "Kami sudah komtmen dimana Kementerian Infrastruktur dan Pembanguan Kewajiban sebagai koordinator akan menegaskan hak ini dalam bentuk payung hukum yang lebih besar," ujar Dudy. Kementerian Perhubungan juga akan mengambil langkah-langkah lebih awal sebelum payung hukum terbentuk. Di antara langkah itu adalah memberikan pelatihan kepada pengemudi angkutan logistik dan memaksimalkan sumber daya yang ada melalui jembatan timbang di daerah. Menhub Dudy menuturkan, pelatihan pengemudi dilakukan dengan mendatangkan trainer, sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan jembatan timbang akan lebih maksimal degan jemput bola. (Yetede)
Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta
KT1
17 May 2025 Investor Daily
Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta diharapkan bisa berkembang di bandara-bandara lain di Tanah Air. Anggota Komisi DPR RI Sudjatmiko mengatakan, dengan menerapkan model terminal serupa pada sejumlah bandara di Indonesia diharapkan kualitas dan pelayanan penerbangan internasional menjadi lebih baik. "Kita ambil contoh, terminal khusus haji saya kira secara layanan ini cukup bagus untuk layanan penerbangan haji dan umroh, karena semua difasilitasi sejak awal, mulai dari keimigrasian dan perizinan lain yang berlaku di Arab Saudi. Jadi bisa lebih cepat pengurusan sebelum sampai ke negara tujuan," ujarnya. Ia mengapresiasi peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, dan mengharapkan agar model terminal serupa dapat diterapkan di seluruh embarkasi haji di Indonesia. "Tapi tidak hanya untuk penerbangan haji saja, barangkali bisa untuk penerbangan internasional lainnya," ucapnya. Sebelumnya pada Selasa (13/5), Miko telah mengunjungi terminal tersebut. Dalam kunjungannya itu, ia melihat langsung bahwa keberadaan terminal khusu haji dan umrah dapat menguntungkan jemaah karena menghadirkan pelayanan yang cepat dan nyaman. (Yetede)
Retailer Amerika Kembali Serbu Produk China
HR1
17 May 2025 Kontan
Keputusan Amerika Serikat (AS) dan China untuk memangkas tarif impor selama 90 hari telah memicu lonjakan aktivitas impor dari China, terutama menjelang musim belanja musim panas. Tarif barang China yang sebelumnya mencapai 145% kini diturunkan menjadi 30%, mendorong peritel besar seperti Walmart, Costco, dan Target untuk mempercepat pemesanan dan pengisian stok.
CEO Portless, Izzy Rosenzweig, mencatat bahwa para klien mereka langsung mempercepat pengiriman barang melalui udara begitu tarif diturunkan. Sementara itu, John Harmon dari Coresight Research menambahkan bahwa biasanya pemesanan untuk musim panas dimulai jauh sebelumnya karena lamanya waktu pengiriman laut.
Di sisi lain, produsen China seperti Liu menyampaikan bahwa lalu lintas pelabuhan kembali sibuk, dengan banyak pesanan kontainer yang mulai bergerak menuju pelabuhan seperti Shenzhen.
Namun, meski terjadi lonjakan pemesanan, tarif pengiriman belum melonjak signifikan. Data Freightos menunjukkan kenaikan tarif kontainer hanya 3% dalam sepekan. Meski begitu, para pelaku usaha tetap mengkhawatirkan potensi kenaikan biaya logistik dan dampak dari bea impor 30% yang masih diberlakukan.
Analis CFRA, Arun Sundaram, menekankan bahwa sejumlah ritel besar mulai menaikkan inventaris mereka sebagai langkah antisipatif. Inventaris Walmart naik 3%, Costco 10%, Zumiez 14%, dan Target 7% — mencerminkan kesiapan mereka menghadapi peningkatan permintaan konsumen.
Kebijakan pemangkasan tarif ini memberikan dorongan jangka pendek terhadap rantai pasokan dan aktivitas perdagangan, meski pelaku usaha tetap dihadapkan pada tantangan biaya dan ketidakpastian kebijakan jangka panjang.
Pilihan Editor
-
Investasi Teknologi
10 Aug 2022 -
Masih Saja Marak, Satgas Tutup 100 Pinjol Ilegal
01 Aug 2022 -
Tata Kelola Bantuan Sosial Perlu Dibenahi
29 Jul 2022









