Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) milik perbankan terus menunjukkan pertumbuhan pesat di awal 2025, mencerminkan minat masyarakat yang tinggi terhadap metode pembayaran ini. Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 22,78 triliun, tumbuh 32,18% secara tahunan, dengan jumlah pengguna naik menjadi 24,56 juta.

Google, melalui divisi cloud-nya, yaitu Google Cloud bakal memperluas kapasitas pusat data artificial intelegence (AI), yang terletak di Jakarta Cloud Region. Perluasan kapasitas tersebut untuk mendukung lonjakan kebutuhan cloud san AI. langkah ini juga diproyeksikan berkontribuasi sebesar Rpo 1,400 triliun terhadap perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. "Jakarta Cloud Region dari Google Cloud mendukung banyak layanan penting bagi organisasi di Indonesia, mulai dari riset dan pengembangan vaksin Bio Farma, pengalaman belajar dan mengajar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga perbankan digital e-commerce, layanan pengiriman makanan, kerja jarak jauh, dan lainnya," kata Country Director, Google Cloud Indonesia Fanly Tanto. Menurut Fanly, pada 2020, Google Cloud menjadi hyperscaler global pertama yang meluncurkan cloud region di Indonesia. Terkait dengan dampak inovasi dan produktivitas yang lebih luas, selama lima tahun terakhir, Jakarta Cloud Region telah memberikan kontribusi nilai ekonomi dan mendukung rata-rata  hampir 92.00 lapangan kerja per tahun. (Yetede)

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menambah jumlah wajib pajak menunjukkan hasil yang mengecewakan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun, penambahan jumlah wajib pajak baru dari kegiatan ini justru terus menurun, terutama sejak pandemi Covid-19.

Pengumuman rebalancing indeks oleh MSCI untuk periode Juni–September 2025 membawa dampak campuran bagi pasar saham Indonesia. Meski dua saham baru, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), masuk dalam MSCI Indonesia Small Cap Indexes, jumlah saham emiten Indonesia yang dikeluarkan dari indeks lebih banyak, menandakan eksposur Indonesia dalam portofolio global cenderung stagnan atau bahkan menurun.

Pemerintah perlu menjalin komunikasi secara intens dengan para pelaku industri media massa guna mencari solusi bersama dalam mengatasi gelombang PHK yang menerpa industri tersebut di belakangan ini. Langkah ini diyakini bisa menjadi jalan untuk mengidentifikasikan masalah yang dihadapi industri media massa, untuk kemudian dicarikan solusinya. Ketua Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Caesar Akbar menilai, pemerintah  harus melihat lagi sebenarnya apa lagi sih. Harus ada komunikasi dengan pelaku industri media sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh industri media," ujar Caesar. Dewan pers mencatat, pemutusan hubungan kerja di industri ,media massa Tanah Air melonjak signifikan sejak 2023 hingga 2024. Dorongan ke pasar saham bertambah kuat, menyusul potensi The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) pada Juli 2025. Apalagi tekanan inflasi AS ditaksir berkurang, setelah kesepakatan negara itu dengan China. Seiring dengan itu, dana asing diprediksi kembali masuk pasar negara berkembang (emerging market), seperti Indonesia. Ini akan melambungkan IHSG ke level 7.000. (Yetede)

Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia terus melambat, hanya mencatat 9,16% yoy per Maret 2025, level terendah sejak Oktober 2023. Dalam kondisi ini, para pelaku industri dan analis menilai penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit, meskipun bukan satu-satunya solusi.

Kunjungan Kadin Indonesia ke AS membuka peluang kerja sama perdagangan yang lebih luas di sektor alas kaki, garmen, elektronik, kedelai, susu, daging, hingga mineral kritis. untuk merealisasikan peluang tersebut, diperlukan deregulasi guna mengatasi hambatan nontarif. Di sisi lain, perlindungan terhadap industri dalam negeri dari serbuan produk impor juga menjadi perhatian penting. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan, kunjungan kerja Kadin Indonesia ke AS bertujuan untuk memperkuat hubungan dagang, menarik investasi, dan membangun kolaborasi di sektor energi, khususnya transisi energi dan pengembangan mineral kritis. Dalam serangkaian pertemuan dengan sejumlah organisasi di AS, Anindya menegaskan komitmen dunia usaha Indonesia untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan.

Ia menekankan pentingnya perdagangan yang adil, kesepakatan tarif yang setara, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung. Pelaku usaha di AS dan US Chamber of Commerce cenderung menolak kebijakan tarif Trump karena dinilai dapat memicu inflasi dan memperbesar risiko resesi. Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS sebesar 18 miliar USD. Karena itu, selain menjaga keseimbangan neraca perdagangan, perlu juga upaya memperluas volume perdagangan secara menyeluruh. ”Target kami tidak hanya menyeimbangkan neraca perdagangan. Kami ingin meningkatkan total perdagangan dua arah dari 40 miliar USD saat ini menjadi 80 miliar USD dalam 2–3 tahun ke depan. Jika dikelola dengan tepat, angkanya bahkan bisa menembus 120 miliar USD dalam empat tahun,” ujar Anindya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5). (Yoga)

Saat ini mulai banyak pelaku bisnis yang menerapkan sharing economy. Hal ini merupakan sebuah distorsi bagi keberlangsungan industri pariwisata secara luas. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menerangkan, dahulu sharing economy hanya berlaku pada rumah-rumah atau villa. Tetapi sekarang bisnis dengan konsep Sharing Economy ini sudah merambah ke aparteman, membuat pengaruh yang besar. "Sharing Economy ini memang mengerus ya, khususnya di Bali. Tapi ini fenomena sharing economy hampir menyeluruh. Kita juga berharap bahwa regulasi tentang sharing economy ini juga perlu diperhatikan," ucap dia. Sharing economy merupakan model bisnis yang dilakukan dengan cara yang lebih efisien, karena saling berbagi dalam memanfaatkan aset atau resources. Hariyadi menjelaskan, saat ini ada beberapa  negara yang meninjau terkait aturan mengenai sharing economy contohnya Singapura dan Jepang, yang akan melakukan pengetatan regulasi tentang sharing economy. Dia menganggap trend sharing economy ternyara berdampak besar kepada pendapatan asli daerah tertentu dan juga berkurangnyu pedapatan pemerintah. (Yetede)

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan  mengevaluasi setiap bandara yang memiliki status internasional selama dua tahun. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) dipacu untuk memperkuat potensi wilayahnya sehingga mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Menteri Perhubungan (Kemenhub) Dudy Purwagandhi mengatakan status bandara internasional diberikan dalam rangka  memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Selanjutnya, status bandara internasional akan ditinjau ulang selama dua tahun jika tidak ada penerbangan internasional di wilayah atau daerah tersebut. "Pada dasarnya kami memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan status bandara internasional," kata Menhub. Menhub Dudy menjelaskan, bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi bersama kementerian lain menghasilkan kesimpulan membuka kembali status internasional  bandara dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan pariwisata daerah. (Yetede)