;
Tags

Kebijakan

( 1333 )

Investor Asing ke IKN Terus Bergulir

KT1 16 May 2025 Investor Daily

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di IKN di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih terus bergulir. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono mengatakan perusahaan asal Uni Emirat Arab, Ayedh untuk berinvestasi di IKN  setelah melalui penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan Otorita IKN. “Kami menyambut baik niat investasi dari Dejem Group yang sejalan dengan visi pembangunan IKN seagai kota berkelanjutam dan saya perlu sampaikan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di IKN,” kata Basuki. Penandatanganan NDA ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Otorita IKNm Basuki Hadimuljono, dan delegasi Ayedh Dejem Group yang dipimpin oleh Chairman Ayedh Dejem Group. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pendanaan  dan Investasi  Otorita IKN, Agung WIcaksono, dan CEO Dejem , Zed  Ayesh serta turut disaksikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Manurut Basuki, Dejem Group menyatakan minat untuk berinvestasi di atas lahan seluas 10 hektare  di wilayah IKN. “Lahan tersebut dirancanakan untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan campuran (mixed-use) yang terletak secara strategis di area tanpa pusat perbelanjaandan kawasan campuran (mixed-use) yang tercetak secara strategis di area tanpa pusat 5 km," papar Basuki. (Yetede)

 

Grab Indonesia Memberikan Tanggapan Soal Isu Merger

KT1 16 May 2025 Investor Daily
Grab Indonesia memberikan tanggapan soal isu merger dan dominasi asing yang kencang berhembus akhir-akhir ini. Grab menyebut informasi yang beredar tersebut hanya  berdasarkan spekulasi yang belum terverifikasi, hingga pihaknya tidak bisa berkomentar lebih jauh. "Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi, sehingga kami tidak dapat menanggapinya lebih lanjut," kata Chief of Publik Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy. Menurut Tirza, saat ini, pihaknya fokus terhadap komitmennya di Indonesia, yaitu memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat  untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan. "Bahkan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan  di masa transisi atau saat menghadapi tantangan ekonomi," ujar Tirza. Bersamaa dengan rumor merger inim juga muncul kembai wacana publik yang mempertanyakan keberadaan Grab di Indonesia sebagai bentuk dominasi asing. Tirza pun menyampaikan klarifikasi terkait struktur hukum dan kontribusi nyata Grab bagi Indonesia. Menurut Tirza, Grab Indonesia beroperasi sebagai Penanam Modal Asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan dizinkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturan perundang--unndangan yang berlaku. (Yetede)

Grab Indonesia Memberikan Tanggapan Soal Isu Merger

KT1 16 May 2025 Investor Daily
Grab Indonesia memberikan tanggapan soal isu merger dan dominasi asing yang kencang berhembus akhir-akhir ini. Grab menyebut informasi yang beredar tersebut hanya  berdasarkan spekulasi yang belum terverifikasi, hingga pihaknya tidak bisa berkomentar lebih jauh. "Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi, sehingga kami tidak dapat menanggapinya lebih lanjut," kata Chief of Publik Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy. Menurut Tirza, saat ini, pihaknya fokus terhadap komitmennya di Indonesia, yaitu memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat  untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan. "Bahkan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan  di masa transisi atau saat menghadapi tantangan ekonomi," ujar Tirza. Bersamaa dengan rumor merger inim juga muncul kembai wacana publik yang mempertanyakan keberadaan Grab di Indonesia sebagai bentuk dominasi asing. Tirza pun menyampaikan klarifikasi terkait struktur hukum dan kontribusi nyata Grab bagi Indonesia. Menurut Tirza, Grab Indonesia beroperasi sebagai Penanam Modal Asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan dizinkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturan perundang--unndangan yang berlaku. (Yetede)

Petani Kelapa Sawit Tercekik Pungutan Ekspor

HR1 16 May 2025 Kontan (H)
Kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) produk sawit dari 7,5% menjadi 10% berdasarkan PMK No. 30/2025 menuai kecemasan dari pelaku industri dan petani kelapa sawit. Alih-alih mendorong produktivitas dan nilai tambah di tingkat petani, kebijakan ini justru dinilai memperberat beban industri dan menekan harga tandan buah segar (TBS) serta crude palm oil (CPO).

Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menyatakan bahwa tambahan beban ekspor akan memperlemah daya saing sawit Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Malaysia, karena beban ekspor total bisa melebihi US$ 221 per metrik ton.

Iqbal Prastowo, Sekretaris Perusahaan PT Cisadane Sawit Raya Tbk, menilai kebijakan ini bisa menurunkan harga pasar dan berdampak negatif terhadap pendapatan perusahaan sawit, meski volume ekspor tidak turun signifikan.

Di sisi petani, Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), menolak kenaikan PE karena langsung menekan harga TBS di tingkat petani, yang bisa turun Rp 300–Rp 500 per kg. Ia juga mengkritik alokasi dana pungutan yang 90% digunakan untuk subsidi biodiesel, yang lebih menguntungkan konglomerat daripada petani kecil.

Sabarudin menuntut agar dana pungutan diefektifkan untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan bibit, pupuk, dan infrastruktur, mengingat realisasi PSR masih jauh dari target yang pernah dipasang oleh Presiden Joko Widodo, yakni 180.000 ha per tahun.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute juga menegaskan pentingnya pengelolaan dana PE yang transparan dan berpihak pada petani, agar kebijakan ini benar-benar mendukung kesejahteraan mereka.

Kenaikan pungutan ekspor sawit lebih banyak membawa dampak negatif dibanding manfaat, dan menuntut agar kebijakan tersebut dikaji ulang serta diimbangi dengan distribusi manfaat yang lebih adil kepada petani sawit.

Pendapatan Pajak Merosot, Risiko Defisit Meningkat

HR1 16 May 2025 Kontan
Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi ancaman nyata seiring menurunnya penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi nasional. Hingga April 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun atau turun 27,73% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menempatkan fiskal Indonesia dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, menyebut kondisi fiskal sudah “lampu kuning menuju merah” jika pemerintah tidak segera melakukan penghematan besar-besaran, mengingat potensi defisit bisa menembus batas maksimal 3% dari PDB.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomics & Market Research Bank Permata, memproyeksikan defisit tahun ini bisa melebar hingga 2,75% dari PDB. Ia menilai pelebaran defisit disebabkan oleh turunnya penerimaan di tengah kebutuhan pemerintah untuk menjaga belanja guna mempertahankan momentum pertumbuhan. Faisal juga menyoroti pentingnya program Danantara sebagai potensi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke depan.

Sementara itu, Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, tetap berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah batas aman 3% dan memastikan efisiensi anggaran dapat mendukung program-program pemerintah.

Pelebaran defisit APBN 2025 menjadi sinyal waspada bagi kondisi fiskal Indonesia. Para tokoh seperti Wijayanto, Faisal, dan Suahasil sepakat bahwa upaya penguatan penerimaan, efisiensi belanja, serta keberhasilan program reformasi struktural menjadi kunci utama menjaga stabilitas fiskal dalam jangka menengah.

Layanan Paylater Perbankan Tumbuh Pesat

HR1 16 May 2025 Kontan
Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) milik perbankan terus menunjukkan pertumbuhan pesat di awal 2025, mencerminkan minat masyarakat yang tinggi terhadap metode pembayaran ini. Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan per Maret 2025 mencapai Rp 22,78 triliun, tumbuh 32,18% secara tahunan, dengan jumlah pengguna naik menjadi 24,56 juta.

Bank Mandiri, lewat produk Livin PayLater, mencatat pertumbuhan frekuensi transaksi hingga 2,8 kali lipat dan jumlah pengguna naik 2,3 kali lipat dalam tiga bulan pertama tahun ini. M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, menekankan bahwa pertumbuhan disertai peningkatan kualitas kredit.

Bank BCA juga menunjukkan lonjakan signifikan dengan outstanding paylater tumbuh 96% secara tahunan. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut tetap dibarengi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat.

Allo Bank, sebagai bank digital, mengalami lonjakan transaksi paylater lebih dari 200% yoy. Indra Utoyo, Direktur Utama Allo Bank, menyebut strategi risk-based pricing diterapkan untuk menyeimbangkan risiko dengan tingkat bunga yang sesuai profil nasabah.

Meski prospeknya menjanjikan, Trioksa Siahaan, SVP Head of Research LPPI, mengingatkan perlunya selektivitas perbankan agar pertumbuhan BNPL tidak menciptakan risiko kredit bermasalah (NPL) ke depan.

Dengan demikian, meski layanan BNPL membuka peluang pertumbuhan konsumsi dan kredit, pengawasan dan seleksi ketat dari perbankan tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas kualitas aset.

Google Cloud Akan Memperluas Kapasitas Pusat Data di Indonesia

KT1 15 May 2025 Investor Daily (H)

Google, melalui divisi cloud-nya, yaitu Google Cloud bakal memperluas kapasitas pusat data artificial intelegence (AI), yang terletak di Jakarta Cloud Region. Perluasan kapasitas tersebut untuk mendukung lonjakan kebutuhan cloud san AI. langkah ini juga diproyeksikan berkontribuasi sebesar Rpo 1,400 triliun terhadap perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. "Jakarta Cloud Region dari Google Cloud mendukung banyak layanan penting bagi organisasi di Indonesia, mulai dari riset dan pengembangan vaksin Bio Farma, pengalaman belajar dan mengajar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga perbankan digital e-commerce, layanan pengiriman makanan, kerja jarak jauh, dan lainnya," kata Country Director, Google Cloud Indonesia Fanly Tanto. Menurut Fanly, pada 2020, Google Cloud menjadi hyperscaler global pertama yang meluncurkan cloud region di Indonesia. Terkait dengan dampak inovasi dan produktivitas yang lebih luas, selama lima tahun terakhir, Jakarta Cloud Region telah memberikan kontribusi nilai ekonomi dan mendukung rata-rata  hampir 92.00 lapangan kerja per tahun. (Yetede)

Intensifikasi Jadi Harapan Baru di Sektor Pajak

HR1 15 May 2025 Kontan
Upaya ekstensifikasi yang dilakukan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk menambah jumlah wajib pajak menunjukkan hasil yang mengecewakan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun, penambahan jumlah wajib pajak baru dari kegiatan ini justru terus menurun, terutama sejak pandemi Covid-19.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, mengkritik pendekatan DJP yang terlalu fokus pada pengawasan wajib pajak terdaftar dan besar, alih-alih memperluas basis pajak dengan menjaring wajib pajak baru. Ia mengibaratkan strategi ini seperti “berburu di kebun binatang” dan menyarankan agar DJP lebih aktif turun ke lapangan.

Sementara itu, Fajry Akbar, Pengamat Pajak dari CITA, menyoroti buruknya kualitas data sebagai hambatan utama dalam ekstensifikasi. Ia menyebutkan bahwa perbedaan data antarinstansi dan minimnya data atas aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan efektivitas ekstensifikasi rendah. Menurutnya, ekstensifikasi hanya akan berhasil jika didukung data yang andal serta strategi yang menyasar wajib pajak orang pribadi dengan lebih serius.

Stagnasi hasil ekstensifikasi berpangkal pada strategi yang tidak menyentuh akar masalah, yaitu minimnya jangkauan ke wajib pajak baru dan lemahnya kualitas data. Bila tidak ada perbaikan signifikan, potensi penerimaan negara dari pajak tidak akan optimal.

Dana Asing Tak Kunjung Deras Masuk

HR1 15 May 2025 Kontan (H)
Pengumuman rebalancing indeks oleh MSCI untuk periode Juni–September 2025 membawa dampak campuran bagi pasar saham Indonesia. Meski dua saham baru, yakni PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), masuk dalam MSCI Indonesia Small Cap Indexes, jumlah saham emiten Indonesia yang dikeluarkan dari indeks lebih banyak, menandakan eksposur Indonesia dalam portofolio global cenderung stagnan atau bahkan menurun.

Guntur Putra, CEO Pinnacle Investment Indonesia, menjelaskan bahwa masuknya saham ke indeks MSCI bisa menarik aliran dana asing, namun dominasi penghapusan saham dari indeks justru memberi sinyal negatif bagi investor global, terutama yang mengikuti MSCI secara ketat. Hal ini membatasi potensi foreign flow jangka pendek.

Parto Kawito, Direktur Infovesta Utama, menyoroti bahwa bobot saham Indonesia di MSCI masih kecil (sekitar 1,5%) karena faktor-faktor seperti likuiditas, prospek industri, dan regulasi. Hal ini menjadikan pasar Indonesia kurang menarik bagi investor asing.

Sementara itu, Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, mengkritik banyaknya saham besar seperti PT Barito Renewables Energy (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific (TPIA) yang tidak masuk indeks MSCI meskipun memiliki kapitalisasi pasar besar. Ia menilai ketidakjelasan regulasi, seperti penggunaan UMA dan suspensi, menjadi hambatan.

Momentum positif dari penguatan IHSG dan arus masuk dana asing, efektivitas jangka panjang bergantung pada peningkatan bobot Indonesia dalam indeks global, perbaikan regulasi bursa, dan strategi aktif menarik investor asing.

Pemerintah dan Pelaku Perlu Duduk Bersama Secara Intensif

KT1 14 May 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah perlu menjalin komunikasi secara intens dengan para pelaku industri media massa guna mencari solusi bersama dalam mengatasi gelombang PHK yang menerpa industri tersebut di belakangan ini. Langkah ini diyakini bisa menjadi jalan untuk mengidentifikasikan masalah yang dihadapi industri media massa, untuk kemudian dicarikan solusinya. Ketua Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Caesar Akbar menilai, pemerintah  harus melihat lagi sebenarnya apa lagi sih. Harus ada komunikasi dengan pelaku industri media sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh industri media," ujar Caesar. Dewan pers mencatat, pemutusan hubungan kerja di industri ,media massa Tanah Air melonjak signifikan sejak 2023 hingga 2024. Dorongan ke pasar saham bertambah kuat, menyusul potensi The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) pada Juli 2025. Apalagi tekanan inflasi AS ditaksir berkurang, setelah kesepakatan negara itu dengan China. Seiring dengan itu, dana asing diprediksi kembali masuk pasar negara berkembang (emerging market), seperti Indonesia. Ini akan melambungkan IHSG ke level 7.000. (Yetede)