Sektor perbankan menunjukkan sinyal pemulihan di tengah ketidakpastian ekonomi pada awal tahun 2025, dengan beberapa bank besar mencatatkan perbaikan kinerja keuangan. Salah satunya adalah Bank Central Asia (BCA) yang mencetak laba bersih sebesar Rp 20,2 triliun selama Januari–April 2025, tumbuh 17,4% secara tahunan. Menurut Edi Chandren, Lead Investment Analyst Stockbit, pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pendapatan non bunga yang melonjak 26,3%, sebagian besar berasal dari dividen anak usaha senilai Rp 2,2 triliun yang tercatat dalam laporan keuangan bank only.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Langkah ini dinilai tepat oleh sejumlah ekonom karena kondisi makroekonomi domestik dan global yang mendukung pelonggaran moneter.

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar  melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)

OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

Maraknya praktik premanisme dan pemalakan atau pungutan liar (pungli) terhadap kalangan pelaku industri di Tanah Air dinilai sudah menyentuh aspek fundamental dalam berusaha yakni kepastian hukum dan rasa aman. Tak semata masalah nilai pungli atau tambahan biaya operasional yang  harus ditanggung, hal itu juga menjadi sinyal bagi investor, baik domestik maupun global, bahwa berusaha di Indonesia masih menyimpan risiko nonekonomi yang tinggi. Bila tidak diberantas hingga tuntas, dalam jangka panjang, masalah ini bisa menurunkan kepercayaan, menunda ekspansi, bahkan membatalkan komitmen investasi yang telah direncanakan oleh para investor. Padahal, kehadiran investasi sangat dibutuhkan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang oleh pemerintahan Prabowo Subianto ditargetkan bisa mencapai level 8% dan dalam penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dampak praktik premanisme dan pemalakan yang dialami dunia industri terhadap iklim investasi tidak bisa dianggap sepele. Selanjutnya, diperlukan ketegasan dan keberpihakan negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berada diatas hukum. Hal lain yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah langkah sinergi di antara para pemangku kepentingan. (Yetede)

Rumor pergantian Direktur Jenderal Pajak mengemuka di tengah kekhawatiran publik akan kebijakan pajak yang dianggap tidak adil, seperti rencana tax amnesty (pengampunan pajak) dan pembentukan family office. Dua kebijakan tersebut dinilai pro-konglomerat dan berisiko mencederai rasa keadilan serta kepatuhan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Penerapan aturan baru terkait penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejak 1 Maret 2025 berdampak positif pada sektor perbankan, terutama dalam meningkatkan simpanan valuta asing (valas). Aturan ini mewajibkan DHE disimpan selama 12 bulan di dalam negeri, sehingga memperkuat likuiditas perbankan nasional.

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Ibadah haji tidak hanya merupakan kewajiban ritual, melainkan juga ruang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat dan memperkuat karakter kebangsaan. Diperkirakan dana penyelenggaraan haji mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun, dan jika  ini merupakan potensi luar biasa yang patut dioptimalkan dalam perkuat ekonomi nasional, khususnya industri halal dan sektor UMKM. Tercatat setiap tahunnya, jumlah jamaah haji terbanyak di dunia yakni berasal dari Indonesia Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Kuota terbanyak selanjutnya yakni Pakistan dan India, menurut data Global Muslim Population, kedua negara itu merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak setelah Indonesia. Menurut data Kementerian Agama RI, hingga Jumat (16/5/2025) tahun ini Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Kuota jemaah haji reguler terdiri atas: 190.897 jemaah haji reguler  yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pebimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1572 petugas haji daerah (PHD). (Yetede)

Regulasi mengenai penegasan implementasi zero over dimension dan over load (ODOL), seperti angkutan kelebihan muatan, tengah disiapkan. Salah satu kebijakan yang tengah dipertimbangkan adalah mendorong pengemudi bisa mendapatkan pengetahuan mengenai cara mengemudi dan jemput bola timbangan portabel di jalan tol, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, selama ini banyak terjadi kecelakanan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan angkutan atau ODOL, sehingga pemerintah kompak membuat kebijakan melalui lintas kementerian dan lembaga, "Kami sudah komtmen dimana Kementerian Infrastruktur dan Pembanguan Kewajiban sebagai koordinator akan menegaskan hak ini dalam bentuk payung hukum yang lebih besar," ujar Dudy.  Kementerian Perhubungan juga akan mengambil langkah-langkah lebih awal sebelum payung hukum terbentuk. Di antara langkah itu adalah memberikan pelatihan kepada pengemudi angkutan logistik dan memaksimalkan sumber daya yang ada melalui jembatan timbang di daerah.  Menhub Dudy menuturkan, pelatihan pengemudi dilakukan dengan mendatangkan trainer, sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan jembatan timbang akan lebih maksimal degan jemput bola. (Yetede)