Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1327 )

Retailer Amerika Kembali Serbu Produk China

HR1 17 May 2025 Kontan

Keputusan Amerika Serikat (AS) dan China untuk memangkas tarif impor selama 90 hari telah memicu lonjakan aktivitas impor dari China, terutama menjelang musim belanja musim panas. Tarif barang China yang sebelumnya mencapai 145% kini diturunkan menjadi 30%, mendorong peritel besar seperti Walmart, Costco, dan Target untuk mempercepat pemesanan dan pengisian stok.

CEO Portless, Izzy Rosenzweig, mencatat bahwa para klien mereka langsung mempercepat pengiriman barang melalui udara begitu tarif diturunkan. Sementara itu, John Harmon dari Coresight Research menambahkan bahwa biasanya pemesanan untuk musim panas dimulai jauh sebelumnya karena lamanya waktu pengiriman laut.

Di sisi lain, produsen China seperti Liu menyampaikan bahwa lalu lintas pelabuhan kembali sibuk, dengan banyak pesanan kontainer yang mulai bergerak menuju pelabuhan seperti Shenzhen.

Namun, meski terjadi lonjakan pemesanan, tarif pengiriman belum melonjak signifikan. Data Freightos menunjukkan kenaikan tarif kontainer hanya 3% dalam sepekan. Meski begitu, para pelaku usaha tetap mengkhawatirkan potensi kenaikan biaya logistik dan dampak dari bea impor 30% yang masih diberlakukan.

Analis CFRA, Arun Sundaram, menekankan bahwa sejumlah ritel besar mulai menaikkan inventaris mereka sebagai langkah antisipatif. Inventaris Walmart naik 3%, Costco 10%, Zumiez 14%, dan Target 7% — mencerminkan kesiapan mereka menghadapi peningkatan permintaan konsumen.

Kebijakan pemangkasan tarif ini memberikan dorongan jangka pendek terhadap rantai pasokan dan aktivitas perdagangan, meski pelaku usaha tetap dihadapkan pada tantangan biaya dan ketidakpastian kebijakan jangka panjang.

Ekonomi

Dinar dan Dirham Menguat di Tengah Ketidakpastian

HR1 17 May 2025 Kontan (H)

Koin dinar (berbahan emas) dan dirham (berbahan perak) kini semakin dilirik sebagai alternatif investasi, terutama di tengah gejolak inflasi global. Meskipun belum sepopuler emas batangan di Indonesia, keduanya menawarkan stabilitas nilai karena berbasis logam mulia. Seiring naik-turunnya harga emas dan perak dunia, harga koin dinar dan dirham pun ikut berfluktuasi.

Alwy Assegaf, dari PT Trijaya Pratama Futures, menjelaskan bahwa dinar dan dirham cocok sebagai store of value atau koleksi berbasis syariah, karena mengikuti tren harga emas dan perak global. Sementara itu, Melvin Mumpuni, CEO Solusi Finansialku Indonesia, menegaskan bahwa produk ini tidak hanya tahan inflasi, tetapi juga multifungsi—bisa dijadikan alat zakat, mahar, dan sedekah, serta menyimpan nilai secara simbolis dalam konteks ekonomi Islam.

Meski potongan biaya cetak dan distribusi bisa memengaruhi margin, koin ini tetap menarik, terutama bagi komunitas yang menjunjung prinsip syariah. Namun, likuiditas dinar dan dirham masih terbatas dibanding produk logam mulia konvensional.

Herru Wijayadie, Direktur PT Berkah Restu Sejahtera yang menggandeng Peruri melalui brand Rana Precious Metal, berupaya memperluas pasar dengan meluncurkan produk Noor Dinar agar tidak eksklusif bagi umat Muslim. Demikian pula Navees Gold, yang aktif menjual koin dinar berbagai tema sejak 2020, memperlihatkan tren pasar yang mulai meluas.

Dinar dan dirham semakin mendapatkan tempat sebagai investasi bernilai simbolis, religius, dan finansial, yang relevan di era ketidakpastian ekonomi saat ini.

Politik dan Birokrasi

Rendahnya Pajak Mengganggu Stabilitas Fiskal

HR1 17 May 2025 Kontan

Menurunnya tax buoyancy Indonesia—yang pada kuartal I-2025 tercatat negatif di angka -3,71—menjadi sinyal peringatan serius bagi pemerintah. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya gagal mengikuti laju pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menyusut jauh lebih cepat. Ini berdampak pada penurunan tax ratio dan menandakan lemahnya efektivitas sistem perpajakan Indonesia.

Fajry Akbar, Pengamat Pajak dari CITA, menjelaskan bahwa rendahnya tax buoyancy disebabkan oleh perlambatan ekonomi dan terbatasnya ruang fiskal. Meski optimis kinerja pajak bisa membaik di paruh kedua tahun 2025, ia menyarankan strategi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter sebagai alternatif untuk mendongkrak penerimaan pajak.

Sementara itu, Raden Agus Suparman dari Botax Consulting Indonesia menyoroti kelemahan Ditjen Pajak dalam pengawasan dan pengumpulan pajak. Ia menilai penggunaan data historis yang tidak akurat bisa menimbulkan tagihan pajak yang tak lagi relevan, karena banyak wajib pajak mungkin sudah tak mampu membayar.

Menanggapi kondisi ini, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki tax buoyancy melalui berbagai langkah seperti ekstensifikasi, intensifikasi, digitalisasi sistem perpajakan, dan penegakan hukum. Ditjen Pajak juga tengah mendorong insentif yang lebih terarah dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan basis pajak.

Melemahnya tax buoyancy mencerminkan tantangan struktural dalam sistem perpajakan nasional. Tanpa reformasi fiskal yang mendalam dan dukungan kebijakan lintas sektor, risiko menurunnya kontribusi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tingkatkan Stimulus Agar Dongkrak Daya Beli

KT1 16 May 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah perlu menambah stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat sebagai mengakaselerasi pertumbuhan ekonomi 2025 hingga di atas 5%. Ekonom dan pengusaha menilai stimulus penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH), pemberian kartu sembako pada Mei-Juni, serta pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) belum cukup mangatrol daya ebeli. Lebih dari itu, kelas menengah dan bawah butuh stimulus lain, seperti pembebasab pajak penghasilan (PPh) untuk kelompok berpendapatan rendah dan perluasan subsidi langsung tunai. Program bantuan sosial tunai yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga secara cepat dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah-panjang, pemerihnya harus fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui investasi infrastruktur produktif, insentif bagi industri manufkatur, serta peningkatan keahlian tenaga kerja. Dari sisi moneter, BI dapat mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Sebab, saat ini, sulit berharap BI menurunkan suku bunga acuan RI Rate mengingat fokus utama adalah menjaga rupiah. (Yetede)

Ekonomi

Kolaborasi Jaga Iklim Investasi tetap Kondusif Bagi Investor

KT1 16 May 2025 Investor Daily

Pemerintah berjanji melakukan langkah proaktif untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan menarik bagi investor. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Totodua Pasaribu menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran investasi PT Chandra Asri Alkali (CAA) sebagai salah satu pilar penting dalam upaya hilirisasi industri nasional. "Negara harus memberikan jaminan, baik ke dalam maupun ke luar terhadap investasi yang ada di negara kita, agar investasi kondusif dan berkelanjut," ujar dia. Totodua menegaskan bahwa apa yang saat ini terjadi di Banten harus menjadi perhatian semua pihak dan perlu diantisipasi dengan baik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi, beserta jajarannya pemerintah dan aparat terkait akan melakukan langkah cepat dan konkret untuk menjamin kelancaran implementasi proyek investasi. "Kami menyesali terhadap kejadian yang di Cilegon dan itu nanti diserahkan kepada aparat hukum. Dalam hal ini, Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan dan hasilnya seperti apa itu ranah penegak hukum. Namun nanti ke depannya kami ingin memberikan konteks efek jera terhadap aksi yang tidak benar untuk menjaga iklim investasi di negara kita," kata dia. (Yetede)

Ekonomi

Investor Asing ke IKN Terus Bergulir

KT1 16 May 2025 Investor Daily

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di IKN di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih terus bergulir. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono mengatakan perusahaan asal Uni Emirat Arab, Ayedh untuk berinvestasi di IKN setelah melalui penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan Otorita IKN. “Kami menyambut baik niat investasi dari Dejem Group yang sejalan dengan visi pembangunan IKN seagai kota berkelanjutam dan saya perlu sampaikan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di IKN,” kata Basuki. Penandatanganan NDA ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Otorita IKNm Basuki Hadimuljono, dan delegasi Ayedh Dejem Group yang dipimpin oleh Chairman Ayedh Dejem Group. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung WIcaksono, dan CEO Dejem , Zed Ayesh serta turut disaksikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Manurut Basuki, Dejem Group menyatakan minat untuk berinvestasi di atas lahan seluas 10 hektare di wilayah IKN. “Lahan tersebut dirancanakan untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan campuran (mixed-use) yang terletak secara strategis di area tanpa pusat perbelanjaandan kawasan campuran (mixed-use) yang tercetak secara strategis di area tanpa pusat 5 km," papar Basuki. (Yetede)

Ekonomi

Grab Indonesia Memberikan Tanggapan Soal Isu Merger

KT1 16 May 2025 Investor Daily

Grab Indonesia memberikan tanggapan soal isu merger dan dominasi asing yang kencang berhembus akhir-akhir ini. Grab menyebut informasi yang beredar tersebut hanya berdasarkan spekulasi yang belum terverifikasi, hingga pihaknya tidak bisa berkomentar lebih jauh. "Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi, sehingga kami tidak dapat menanggapinya lebih lanjut," kata Chief of Publik Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy. Menurut Tirza, saat ini, pihaknya fokus terhadap komitmennya di Indonesia, yaitu memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan. "Bahkan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan di masa transisi atau saat menghadapi tantangan ekonomi," ujar Tirza. Bersamaa dengan rumor merger inim juga muncul kembai wacana publik yang mempertanyakan keberadaan Grab di Indonesia sebagai bentuk dominasi asing. Tirza pun menyampaikan klarifikasi terkait struktur hukum dan kontribusi nyata Grab bagi Indonesia. Menurut Tirza, Grab Indonesia beroperasi sebagai Penanam Modal Asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan dizinkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturan perundang--unndangan yang berlaku. (Yetede)

Ekonomi

Grab Indonesia Memberikan Tanggapan Soal Isu Merger

KT1 16 May 2025 Investor Daily

Ekonomi

Petani Kelapa Sawit Tercekik Pungutan Ekspor

HR1 16 May 2025 Kontan (H)

Kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) produk sawit dari 7,5% menjadi 10% berdasarkan PMK No. 30/2025 menuai kecemasan dari pelaku industri dan petani kelapa sawit. Alih-alih mendorong produktivitas dan nilai tambah di tingkat petani, kebijakan ini justru dinilai memperberat beban industri dan menekan harga tandan buah segar (TBS) serta crude palm oil (CPO).

Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menyatakan bahwa tambahan beban ekspor akan memperlemah daya saing sawit Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Malaysia, karena beban ekspor total bisa melebihi US$ 221 per metrik ton.

Iqbal Prastowo, Sekretaris Perusahaan PT Cisadane Sawit Raya Tbk, menilai kebijakan ini bisa menurunkan harga pasar dan berdampak negatif terhadap pendapatan perusahaan sawit, meski volume ekspor tidak turun signifikan.

Di sisi petani, Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), menolak kenaikan PE karena langsung menekan harga TBS di tingkat petani, yang bisa turun Rp 300–Rp 500 per kg. Ia juga mengkritik alokasi dana pungutan yang 90% digunakan untuk subsidi biodiesel, yang lebih menguntungkan konglomerat daripada petani kecil.

Sabarudin menuntut agar dana pungutan diefektifkan untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR), bantuan bibit, pupuk, dan infrastruktur, mengingat realisasi PSR masih jauh dari target yang pernah dipasang oleh Presiden Joko Widodo, yakni 180.000 ha per tahun.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute juga menegaskan pentingnya pengelolaan dana PE yang transparan dan berpihak pada petani, agar kebijakan ini benar-benar mendukung kesejahteraan mereka.

Kenaikan pungutan ekspor sawit lebih banyak membawa dampak negatif dibanding manfaat, dan menuntut agar kebijakan tersebut dikaji ulang serta diimbangi dengan distribusi manfaat yang lebih adil kepada petani sawit.

Politik dan Birokrasi

Pendapatan Pajak Merosot, Risiko Defisit Meningkat

HR1 16 May 2025 Kontan

Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi ancaman nyata seiring menurunnya penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi nasional. Hingga April 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun atau turun 27,73% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menempatkan fiskal Indonesia dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, menyebut kondisi fiskal sudah “lampu kuning menuju merah” jika pemerintah tidak segera melakukan penghematan besar-besaran, mengingat potensi defisit bisa menembus batas maksimal 3% dari PDB.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomics & Market Research Bank Permata, memproyeksikan defisit tahun ini bisa melebar hingga 2,75% dari PDB. Ia menilai pelebaran defisit disebabkan oleh turunnya penerimaan di tengah kebutuhan pemerintah untuk menjaga belanja guna mempertahankan momentum pertumbuhan. Faisal juga menyoroti pentingnya program Danantara sebagai potensi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke depan.

Sementara itu, Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, tetap berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah batas aman 3% dan memastikan efisiensi anggaran dapat mendukung program-program pemerintah.

Pelebaran defisit APBN 2025 menjadi sinyal waspada bagi kondisi fiskal Indonesia. Para tokoh seperti Wijayanto, Faisal, dan Suahasil sepakat bahwa upaya penguatan penerimaan, efisiensi belanja, serta keberhasilan program reformasi struktural menjadi kunci utama menjaga stabilitas fiskal dalam jangka menengah.