Proyeksi Fiskal 2026: Antara Ambisi dan Risiko
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun postur fiskal 2026 yang bersifat ekspansif, dengan target belanja negara mencapai hingga 11,86% dari PDB dan defisit anggaran sebesar 2,48%–2,53% dari PDB. Strategi ini merupakan respons terhadap situasi global yang kian memanas akibat perang dagang baru yang diluncurkan oleh Amerika Serikat terhadap China, yang mengubah secara permanen lanskap perdagangan dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kebijakan redistributif melalui delapan program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pengamat dan pelaku usaha menekankan pentingnya reformasi struktural untuk mendukung efektivitas program, terutama dalam aspek pengadaan dan logistik, guna menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan keberlanjutan manfaat fiskal.
Kritik juga datang dari asosiasi industri seperti Kadin Indonesia dan Apindo, yang meragukan akurasi asumsi makro dalam RAPBN 2026, terutama target pertumbuhan ekonomi 5,3%–5,6% yang dianggap terlalu optimistis di tengah lemahnya ekspor manufaktur, perlambatan ekonomi China, serta fluktuasi harga energi dan pangan global.
Upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dan ekstensifikasi basis pajak dinilai penting, namun menurut artikel ini, tidak cukup tanpa peningkatan SDM perpajakan, transparansi di sektor informal dan digital, serta pendekatan layanan pajak yang partisipatif, khususnya terhadap UMKM.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023