Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Soal Qris dan GPN

KT1 26 Apr 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

Ekonomi

Soal Qris dan GPN

KT1 26 Apr 2025 Investor Daily (H)

Politik dan Birokrasi

Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas

KT1 26 Apr 2025 Investor Daily H

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito. Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Pajak Diburu di Tengah Ekonomi Stagnan

HR1 26 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025 berdasarkan UU APBN 2025, namun realisasi hingga Februari menunjukkan capaian baru Rp187,8 triliun, menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam mencapai target ambisius tersebut, terutama karena stagnasi ekonomi dan lemahnya konsumsi rumah tangga serta ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang bernilai tambah rendah.

Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan, menjadi tokoh sentral dalam kebijakan fiskal ini, dengan data Kemenkeu menunjukkan penurunan tajam pada penerimaan PPh Badan akibat harga komoditas global yang melemah. Selain itu, struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi sektor informal—sebagaimana disoroti oleh Bank Dunia dan BPS—membuat tax ratio Indonesia tetap rendah, yakni sekitar 10%.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan, antara lain dengan mendorong hilirisasi industri, mempercepat formalisasi sektor informal melalui digitalisasi sistem perpajakan, dan memperkuat daya beli masyarakat agar optimalisasi penerimaan PPN dapat tercapai. Namun, keberhasilan tersebut tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi erat dengan dunia usaha dan masyarakat untuk memperluas basis pajak dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ekonomi

Proyeksi Ekonomi RI Dipangkas Bank Dunia

HR1 26 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Bank Dunia dan IMF sama-sama memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%. Penurunan ini dipicu oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang melemahkan daya saing ekspor dan mengurangi kepercayaan investor.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook, Bank Dunia juga menyoroti bahwa konsumsi swasta tetap akan menjadi penopang pertumbuhan, meskipun terbatas oleh kurangnya penciptaan lapangan kerja berkualitas. Namun, stimulus fiskal dan reformasi struktural yang dirancang pemerintah, termasuk pembentukan lembaga investasi seperti Danantara, diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan dan mengurangi tingkat kemiskinan hingga 11,5% pada 2027.

Pierre-Olivier Gourinchas, Direktur Departemen Riset IMF, menegaskan bahwa ketegangan perdagangan global—terutama akibat tarif resiprokal yang diimplementasikan Presiden Trump—akan menghambat laju perdagangan internasional, yang diperkirakan turun drastis dari 3,8% menjadi 1,7% tahun ini. Kondisi ini mendorong perusahaan menunda investasi dan lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, sehingga berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk Indonesia.

Politik dan Birokrasi

DPR Panggil Dirjen Pajak Terkait Kinerja Fiskal

HR1 26 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan rencana pemanggilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk membahas merosotnya penerimaan negara dan perkembangan sistem administrasi perpajakan Coretax. Hal ini menyusul penurunan tajam penerimaan pajak pada triwulan I 2025 yang hanya mencapai Rp322,6 triliun, turun 18,1% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Komisi XI menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik kelemahan dalam penerimaan negara, termasuk dari sisi pajak, kepabeanan, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sebelumnya, Komisi XI dan DJP juga telah sepakat untuk menunda implementasi penuh sistem Coretax karena masih terdapat berbagai kendala teknis yang perlu diselesaikan. Pemanggilan lanjutan ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan langkah strategis agar kinerja fiskal kembali optimal.

Politik dan Birokrasi

DPR Panggil Dirjen Pajak Terkait Kinerja Fiskal

HR1 26 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Ekonomi

Konsolidasi Perdagangan Jadi Andalan Ekspor

HR1 26 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)

Tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal positif usai pertemuan perdana dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal Trump. Meski demikian, Airlangga menekankan pentingnya konsolidasi antar pemangku kepentingan di dalam negeri guna mengantisipasi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global dan tekanan perdagangan internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa kebijakan tarif AS telah mengubah tatanan perdagangan dunia dan Indonesia harus bersiap menghadapi ketidakpastian tersebut dengan strategi fiskal yang adaptif. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menambahkan bahwa Indonesia tidak bisa bergantung sepenuhnya pada hasil negosiasi, melainkan perlu segera menciptakan rencana cadangan dan mempercepat reformasi iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Sementara itu, Direktur Indef Eisha M. Rachbini menilai bahwa perdagangan intra-Asean merupakan peluang yang menjanjikan dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko juga menekankan pentingnya penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA agar industri alas kaki nasional dapat menembus pasar Eropa, mengingat terbatasnya negara tujuan ekspor saat ini.

Hasil awal negosiasi tarif dengan AS cukup menjanjikan, pemerintah dan dunia usaha Indonesia tetap harus memperkuat koordinasi domestik, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan daya saing untuk menghadapi risiko jangka panjang dari perang dagang global.

Ekonomi

Tins Garap Proyek Rare Eart

KT1 25 Apr 2025 Investor Daily (H)

PT Timah terus mengakselerasi pengembangan mineral logam tanah jarang atau Rare Eart Element (REE) dengan mengembangkan pilot plant Logam Tanah Jarang di Tanjung Ular, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pilot Plant Logam Tanah Jarang ini merupakan bentuk komitmen PT Timah dalam mendukung program hilirisasi mineral nasional yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni 'Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri'. PT Timah bersama MIND ID selaku BUMN Holding industri Pertambangan Indonesia terus melakukan upaya percepatan pengembangan LTJ. Fokus Utama dalam Pilot plant Logam Tanah Jarang ini yakni revitalisasi fasilitas pilot plant pengeolahan monasit untuk dapat dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari pengembangan LTJ. Pengembangan pilot plant Logam Tanah Jarang ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah melalui industrialisasi LTJ berbasis mineral ikutan penambangan timah. hal ini juga menjadi bagian dari strategis hilirisasi mineral nasional, sekaligus mendorong kemandirian teknologi dan ekonom, terutama dalam memanfaatkan LTJ yang sangat dibutuhkan oleh industri-industri strategis seperti magnet permanen, baterai hybrid, elektronik, dan katalis. (Yetede)

Ekonomi