Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.

Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.

Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang akan  memudahkan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Paket kebijakan ini sekaligus melengkapi  sejumlah strategi lainnya yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait pengenaan bea masuk impor. Beberapa strategi yang disiapkan pemerintah antara lain, memperkuat ekonomi domestik, meningkatkan kerja sama ekonomi kawasan yakni dengan negara-negara ASEAN, diversifikasi pasar ekonomi khususnya yang menyasar pasar Eropa, dan penyelesaian perundingan dengan AS yang win-win solution. "Mudah-mudahan satu paket ekonomi bisa kita luncurkan minggu ini sehingga akan memudahkan para pengusaha kita untuk memulai berbisnis, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam gelaran "Investor Daily Round table: Trump's Trade Trap?" di Jakarta, Rabu (30/4/2025). Airlangga mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan susunan Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi kepada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ia menyebut Presiden sudah menyetujui dan pemerintah akan mengeluarkan beberapa paket ekonomi. Paket ini akan membuka lapangan pekerjaan sama halnya yang sedabf dilakukan oleh AS. Airlangga memahami langkah ngeri Paman Sam menerapkan kebijakan bea masuk yang antara lain untuk remanufacturing. "Tentunya remanufacturing yang ditumbuhkembangkan seperti negara di Indonesia. Ada segmentasi yang berbeda," ujarnya. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol dikeluhkan oleh pengusaha karena dinilai menambah biaya logistik nasional. Terkait hal tersebut DPR RI meminta pemerintah melibatkan pengguna jalan dalam variabel penghitungan tarif. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berencana menyesuaikan sejumah tarif jalan tol mulai mei 2025 hingga penghujung tahun ini, BPJT mencatat terdapat 22 ruas jalan tol yang tarifnya  akan disesuaikan pada tahun ini. Kenaikan tarif tol memang telah   diatur dalam Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi pemenuhan Standars Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa rencana kenaikan tarif tol di tol di 22 ruas harus dievaluasi secara menyeluruh dan melibatkan pengguna jalan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan audit independen sebelum keputusan tersebut diambil. (Yetede)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

Pemerintah Indonesia memastikan, keberadaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak mengganggu menyedia jasa pembayaran (PJP) asing seperti Master Card dan Visa asal AS. Pasalnya, regulasi yang berlaku tetap  membolehkan operator PJP dari negara lain, termasuk Mastercard dan Visa, untuk beroperasi di Indonesia. Menteri Koordinator menyatakan, terkait dengan kritik dan sorotan AS terhadap penerapan QRIS dan GPN, yang diperlukan  hanya penjelasan ke Negeri Paman Sam tersebut. Apalagi di jasa layanan  kartu kredit nyaris tidak ada perubahan yang berarti, Mastercard dan Visa tetap menjadi pemain utama penyedia perantara transaksi (payment gateway) di Indonesia. "(Bahkan) di sektor kartu kredit, tidak ada perubahan. Untuk sektor gateway, mereka tetap terbuka untuk masuk di bagian front end maupun berpartisipasi, dan itu level playing field-nya (sama) dengan pelaku lain. Jadi sebenarnya masalah ini hanya butuh penjelasan," ujar Airlangga. Airlangga yakin, sikap AS terkait QRIS dan GPN bisa diselesaikan dengan adanya  pembahasan antara AS dan Indonesia. Seperti hal  jasa perantara transaksi kartu kredit, QRIS dan GPN juga terbuka untuk para operator asing. (Yetede)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merivisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas  maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air. Menurutnya, revisi ini menjadi penting agar pengawas terhadap ormas semakin ketat dan akuntable. "Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.  Dia menyebut salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan. Tito menilai ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaaan di tingkat akar rumput. Ia menegaskan bahwa ormas sejatinya adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Meski begitu, dia mengingatkan bawa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. (Yetede)