KPK menggeledah rumah  senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut terkait penyeledikikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022. "Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. Sebelumnya, KPK pada 12 Juli 2024 , mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suao dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Selanjutnya, dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sedangkan salah satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Untuk 17 orang tersangka suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara, Sementara itu, anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti membantah dirinya berhubungan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang kini menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Porvinsi Jatim setelah kediamannya di Surabaya digeledah oleh peyidik KPK. (Yetede)

Pemerintah Indonesia akan memulai upaya diplomasi dan  negosiasi secara langsung terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS pada pekan ini dan dijadwalkan berakhir pada pekan depan. Terkait itu, pemerintahpun telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, non-tarif measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan. Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS hingga delapan hari dari 16-23 April 2025 guna melangsungkan negosiasi  dengan US Trade Repesentative (USTR), Secretary of Commerce. Selain Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan bergabung dalam delegasi itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wamenkeu Thomas Djiwandono. Airlangga mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama unuk diundang ke Washington. "Jadi, ini tentu berdasarkan daripada yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia," ujar Airlangga. Ia menyatakan, usai pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump 2 April 2025, berbagai negara serentak memberikan respons terkait upaya penanggulangan dampak dari kebijakan itu. Namun demikian, Presiden Trump kembali mengumumkan penundaan pembelakuan tarif resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025. (Yetede)

Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang pengusaha memproduksi air minum dalam kemasan di bawah 1 liter, menimbulkan polemik. Wakil Menteri Perindustrian (Wanperin) Faisol Riza menerangkan, pihaknya akan segera memanggil Gubernur Bali I Wayan Koster dan semua industri yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) plastik sekali  pakai yan ada di Bali. Dia menyarankan, sebelum memutuskan kebijakan, apalagi yang berdampak terhadap industri, Pemprov Bali sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. "Kita bicara dulu dan kasih kesempatan pelaku usaha merespon, untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Kita akan jadwalkan mengundang semua minggu depan," ujar dia. Sementara, Ketua UMUM DPP Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menyatakan keberatannya atas kebijakan tersebut. Dia menilai, pelarangan produksi dan distribusi air kemasan plastik di bawah satu liter akan memberi dampak negatif bagi industri. "Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi  dan distribusi. Hal itu tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan," ucap dia. Meski demikian, Aspadin menyatakan tetap peduli terhadap isu lingkungan. Rachmat menyebut kemasan AMDK  saat ini memiliki ini memiliki tingkat  daur ulang paling tinggi di Indonesia, dan produsen terus berinovasi agar lebih ramah lingkungan. (Yetede)

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk terus membela kemerdekaan Palestina, dan keduanya juga berkomitmen membantu membangun kembali Gaza setelah luluh lantak dibombardir militer Israel. Komitmen itu masuk dalam perayaan bersama (joint statement) Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan setelah keduanya merampungkan pertemuan empat mata dan pertemuan bilkateral di Istana Kepresiden Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) malam waktu setempat. "Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indoneisa membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina," kata Presiden Erdogan. Dalam kesempatan yang sama, yang dihadiri oleh media-media nasional Turki dan Indonesia, Erdogan juga menyampaikan komitmennya untuk terus  bekerja sama dengan Indonesia dalam kerangka-kerangka kerja sama multilateral, diantaranya seperti di PBB, OKI, G20, D8, dan MIKTA. Komitmen yang sama juga disampaikan disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki. Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Turki satu suara untuk isu-isu yang  menyangkut kemerdekaan Palestina, perdamaian di Ukraina, dan stabilitas di Suriah. (Yetede)

Keputusan penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump dinilai memberi waktu bernafas Indonesia dan puluhan negara lain di dunia.  Dengan adanya penundaan ini, pemerintah bisa mempersiapkan langkah taktis negosiasi secara lebih matang, sehingga memperkuat posisi tawar menawar Indonesia di hadapan AS. Namun, sejumlah pihak mengingatkan agar penundaan ini tidak menyurutkan tekad dan langkan pemerintah untuk mempekuat daya saing Indonesia melalui kebijakan stratregis dan reformasi struktrural. Pasalnya, hanya dengan daya saing yang kuat, Indonesia akan bisa mendapatkan peluang pasar, termasuk dalam mendiversifikasi pasar ekspor, meski tekanan global meningkat. Demikian benang merah pandangan yang dihimpun Investor Daily dari sejumlah narasumber secara terpisah, Jumat (11/4/2025). Mereka adalah peneliti Departemen Economi Centre for Startegic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Telisa Aulia Falianty, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, dan Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar. Seperti dilansir sejumlah kantor berita asing, termasuk CNBC, melalui unggahan di media sosial pada Rabu (09/04/2025), Trump menurunkan tarif impor resiprokal terhadap sebagian besar negara mitra dagang AS menjadi 10% selama 90 harii, dari sebelumnya dalam rentang 11-5-%. (Yetede)

Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang baru, yang diberlakukan sejak Maret 2025, menghadapi tantangan berat dari kondisi global dan tekanan eksternal. Pemerintah Indonesia mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100% DHE SDA di dalam negeri selama 12 bulan, dengan tujuan memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan muncul dari dua arah utama: penurunan harga komoditas dan respons negatif dari Amerika Serikat.

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) terus menunjukkan performa impresif sebagai produsen gas industri di Indonesia, dengan strategi ekspansi agresif dan diversifikasi produk. Perusahaan yang telah eksis sejak 1980 ini kini fokus pada produksi gas oksigen dan acetylene, serta mengembangkan layanan spesialis seperti leak test dan vacuum test.

Ketegangan dagang antara China dan Amerika Serikat kembali memuncak, setelah Kementerian Keuangan China resmi menetapkan tarif impor sebesar 125% untuk seluruh produk asal AS, sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi dari Washington. China menilai langkah AS sebagai bentuk perundungan dan pemerasan ekonomi, namun mengindikasikan tidak akan membalas lebih jauh, menyebut eskalasi tarif lanjutan sudah tidak relevan secara ekonomi.

Pemerintah berencana akan memberikan kelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Rencana tersebut dapat memicu kaburnya investasi industri elektronik ke luar negeri. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman mengatakan, kebijakan TKDN dibuat dalam rangka untuk meningkatkan investasi produk industri di Indonesia. "Jadi inilah yang kami sarankan kepada pemerintah untuk tidak terjadi pelonggaran," kata dia. Pemberlakuan TKDN terbukti meningkatkan demand produk manufaktur yang diproduksi di dalam negeri. Daniel menerangkan, implementasi TKDN telah memberikan jaminan kepastian investasi juga kepada investor untuk mau berinvestasi di Indonesia.

"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sudah cukup banyaknya industri yang produknya dibeli setiap tahun melalui kebijakan TKDN ini," ucap dia. Daniel mengimbau agar kebijakan TKDN harus diperkuat untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Apalagi sudah banyak produsen elektronik yang sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi lokal. Dia khawatir kalau TKDN dilonggarkan, maka negara atau sektor komoditas lain juga akan minta pelonggaran. "TKDN jangan sampai dilemahkan gitu. Justru harusnya diperkuat TKDN ini. Dan kalau mereka (AS) minta ada kelonggaran untuk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) ya ini tolong dibahas secara terpisah, di luar elektronika rumah tangga," kata Daniel.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa rencana Indonesia menerima sekitar 1.000 pengungsi Palestina dari Jalur Gaza hanya dalam rangka evakuasi sementara dan bukan merupakan upaya relokasi secara permanen. Indonesia senantiasa menolak segala upaya yang akan memindahkan secara permanen warga Palestina dari tanah airnya karena segala upaya pengubahan demografi Jalur Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional. "Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 'memindahkan' warga Palestina tersebut dari tanah airnya," ucap Sugiono.

Warga Palestina yang akan di evakuasi ke Indonesia tersebut adalah korban perang yang akan menerima perawatan dan pengobatan medis serta anak-anak yatim piatu yang perlu menjalani pemulihan atas trauma yang mereka alami, kata Menlu. Sugiono mengatakan bahwa rencana tersebut mengikuti inisiatif sejumlah negara Arab lain seperti Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Turki, yang juga menerima warga palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Lebih lanjut, Menlu menegaskan bahwa warga Palestina tersebut baru akan dikirim dan diterima oleh Indonesia apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui rencana tersebut. (Yetede)