PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya peduli lingkungan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target dekarbonisasi nasional. Perseroan mencatat capaian signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan dengan berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 10,2 ton melalui pengumpulan 1,9 ton sampah plastik menggunakan Reserve Vending Machine (RVM). Inisiatif ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ASDP yang dijakankan bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Corporate Secertary ASDP, Shelvy Arifin, menjelaskan bahwa RVM kini telah dipasang di berbagai titik strategis, termasuk di Kantor Pusat ASDP, Kementerian BUMN, dan Kemenhub. Keberadaan mesin ini menjadi simbol kuat kolaborasi pemerintah dan BUMN dalam mendorong budaya daur ulang yang berdampak langsung terhadap pengurangan emisi karbon. "Permasalahan emisi karbon telah menjadi isu global yang mendesak. Melalui penerapan RVM di ruang-ruang publik, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah platik yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada perlindungan ekosistem laut," ujar Shlevy. (Yetede)

Pasar saham global, termasuk Indonesia, sempat bergairah usai keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda penerapan tarif impor balasan selama 90 hari—kecuali terhadap China. Penundaan ini menjadi katalis positif jangka pendek, mendorong IHSG naik 4,79% ke level 6.254,02 pada Kamis (10/4), sejalan dengan penguatan di bursa Asia lainnya seperti Jepang dan Taiwan.

Pelunasan utang pemerintah yang jatuh tempo sepanjang 2025, terutama pada bulan Juni yang mencapai puncak Rp 178,9 triliun, menjadi salah satu sentimen utama yang memengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik dan pergerakan nilai tukar rupiah. Selain itu, jatuh tempo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta utang dalam valuta asing juga turut memberi tekanan terhadap kebutuhan likuiditas.

Meskipun kebijakan pemerintah untuk menghapus kuota impor komoditas strategis menimbulkan potensi tantangan, prospek PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) tetap dinilai positif di tahun 2025, terutama karena dukungan dari stabilitas harga bahan baku dan peluang besar dari program pemerintah.

Penundaan tarif impor oleh Amerika Serikat selama 90 hari tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran para pelaku ekspor Indonesia. Ketidakpastian hasil negosiasi tarif dengan AS membuat para eksportir waswas, terutama karena potensi penurunan volume perdagangan dan meningkatnya biaya ekspor dapat mengganggu arus kas serta berdampak pada kualitas kredit perbankan nasional.

Pemerintah telah merilis Inpres No 06 Tahun 2025 sebagai intrusmen pelindung dalam memaksimalkan penyerapan gabah/beras petani. Dalam beleid itu ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton, Di sisi lain, pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) pengadaan beras domestik Bulog itu berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetya Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menasbihkan penghargaannya kepada petani pangan Indonesia sebagai tulang punggung bangsa dan negara. Menurut Kepala Negara, tanpa pangan maka tidak ada negara. Untuk itu, Presiden Prabowo sebagai RI-1 telah mendekretkan arahannya dalam Inpres No 06 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). "Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres No 06 Tahun 2025. Tentu itu akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Bulog   agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal," jelas Arief. (Yetede)

Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan terhadap industri tekstil nasional, meskipun sektor ini sempat diguncang kasus gagal bayar seperti yang dialami oleh Pan Brothers dan Sritex. Menurut Prabowo, industri tekstil adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank BUMN. Ia yakin potensi pasar domestik, seperti kebutuhan seragam bagi 44 juta siswa, menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan.

Perekonomian Indonesia diprediksi akan menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan ini bukan hanya menurunkan permintaan global dan harga komoditas, tetapi juga menimbulkan risiko limpahan produk dari negara mitra dagang utama seperti China, yang mengalami pelemahan ekonomi dan kelebihan kapasitas produksi.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya memandang dampak kebijakan Trump terhadap industri keramik nasional tidak terlalu mengkhawatirkan, karena selama ini AS tidak masuk tujuan impor. Namun, Asaki mengamati dampak lonjakan impor dari negara lain akibat  kebijakan tersebut. Dia menerangkan, Asaki harus mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat kebijakan tarif tersebut. AS selama ini melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China, "Asaki mendesak Pemerintah untuk membuka kran impor  dan memberlakukan DMO/Domestic Market Obligation Gas untuk industri dalam negeri," ucap Edy.

Asaki membutuhkan atensi serius dan kehadiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional. Daya saing cenderung semakin menurun akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan  kuota pemanfatan volume gas HGBT 60%-70%. "Selain itu, harga regasifikasi gas US$ 16,77/mmbtu telah merugikan industri keramik nasional," ucap dia. Edy menjelaskan, pihaknya sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari tahun-tahun dari India pasca diterapkan BMTP/safeguard dan penerapan BMAD atas keramik Impor dari China. "Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity,"  ujar dia. (Yetede)