Pemerintah telah merilis Inpres No 06 Tahun 2025 sebagai intrusmen pelindung dalam memaksimalkan penyerapan gabah/beras petani. Dalam beleid itu ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton, Di sisi lain, pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) pengadaan beras domestik Bulog itu berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetya Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menasbihkan penghargaannya kepada petani pangan Indonesia sebagai tulang punggung bangsa dan negara. Menurut Kepala Negara, tanpa pangan maka tidak ada negara. Untuk itu, Presiden Prabowo sebagai RI-1 telah mendekretkan arahannya dalam Inpres No 06 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). "Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres No 06 Tahun 2025. Tentu itu akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Bulog   agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal," jelas Arief. (Yetede)

Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan terhadap industri tekstil nasional, meskipun sektor ini sempat diguncang kasus gagal bayar seperti yang dialami oleh Pan Brothers dan Sritex. Menurut Prabowo, industri tekstil adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank BUMN. Ia yakin potensi pasar domestik, seperti kebutuhan seragam bagi 44 juta siswa, menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan.

Perekonomian Indonesia diprediksi akan menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan ini bukan hanya menurunkan permintaan global dan harga komoditas, tetapi juga menimbulkan risiko limpahan produk dari negara mitra dagang utama seperti China, yang mengalami pelemahan ekonomi dan kelebihan kapasitas produksi.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, pihaknya memandang dampak kebijakan Trump terhadap industri keramik nasional tidak terlalu mengkhawatirkan, karena selama ini AS tidak masuk tujuan impor. Namun, Asaki mengamati dampak lonjakan impor dari negara lain akibat  kebijakan tersebut. Dia menerangkan, Asaki harus mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat kebijakan tarif tersebut. AS selama ini melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China, "Asaki mendesak Pemerintah untuk membuka kran impor  dan memberlakukan DMO/Domestic Market Obligation Gas untuk industri dalam negeri," ucap Edy.

Asaki membutuhkan atensi serius dan kehadiran Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional. Daya saing cenderung semakin menurun akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan  kuota pemanfatan volume gas HGBT 60%-70%. "Selain itu, harga regasifikasi gas US$ 16,77/mmbtu telah merugikan industri keramik nasional," ucap dia. Edy menjelaskan, pihaknya sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari tahun-tahun dari India pasca diterapkan BMTP/safeguard dan penerapan BMAD atas keramik Impor dari China. "Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity,"  ujar dia. (Yetede)

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya memiliki keinginan untuk berdialog bersama tokoh-tokoh yang kerap memandang pesimistis pada masa depan Indonesia, terutama sejak kabinet Merah Putih bekerja di bawah kepemimpinannya. Hal ini dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara ekslusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor. Prabowo menyebutkan dialog tersebut perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi bagian mana yang perlu diperbaiki agar kedepannya yang dikhawatirkan tentang Indonesia itu tidak perlu terjadi. "Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang di Indonesia gelap. Indonesia gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap?," kata Prabowo. Tagar Indonesia gelap di media sosial dan pada beberapa demosntrasi terakhir di beberapa kota sempat tajuk yang hangat diperbincangkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesi (BEM S1) pada saat menggelar demonstrasi di Jakarta sekitar pertengahan Februari 2025 menuturkan tagar ini merepresentasikan kekhawatiran terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (Yetede)

Serikat pekerja mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan tarif balasan atas tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Pasalnya, penerapan kebijakan tarif  resiprokal dikhawatirkan ada 50 ribu tenaga kerja mengalami PHK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI( Said Iqbal mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung ke kondisi industri di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran satgas PHK untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. "Dengan demikian satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila terjadi potensi PHK," kata Said. Said mengatakan, satgas akan diisi oleh seluruh perwakilan mulai dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga perwakilan dari DPR. Dengan adanya perwakilan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan terkait. "Satgas ini juga untuk mendeklinasi potensi kemogokan bila terjadi PHK yang mengakibatkan hak buruh tidak dibayar. Kami meminta kepada presiden bila terjadi PHK agar hal buruh dibayarkan sesaui peraturan. Satgas ini sangat berperan," kata Said. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan tajam pada perdagangan pertama setelah libur Lebaran, Selasa (8/4), sebagai dampak langsung dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). IHSG sempat turun lebih dari 9% hingga menyebabkan trading halt, sebelum ditutup melemah 7,90% di level 5.996,14. Dana asing pun keluar dari pasar sebesar Rp 3,87 triliun.

Pemerintah Indonesia, melalui strategi pembiayaan utang yang agresif, telah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 250 triliun, yang merupakan 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Strategi front loading ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian yang dipicu kebijakan global, terutama dari AS.

Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar akibat rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Alih-alih melakukan retaliasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memilih jalur negosiasi dan solusi saling menguntungkan (win-win solution). Dalam forum Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia meningkatkan impor dari AS, seperti rig pengeboran, LPG, dan LNG.

Langkah konkret lainnya termasuk pengiriman surat resmi ke otoritas perdagangan AS, deregulasi perpajakan, pelonggaran kuota impor, dan pelonggaran syarat TKDN. Presiden juga memerintahkan agar peraturan teknis yang menghambat dunia usaha diawasi langsung dan hanya dikeluarkan dengan izin presiden.

Upaya ini disambut positif pelaku usaha, seperti Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, yang menekankan pentingnya pengawalan implementasi kebijakan agar tidak berhenti sebatas wacana. Di sisi lain, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) siap meningkatkan impor kapas dari AS hingga 50% untuk menekan dampak tarif dan mendorong potensi keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS.

Dengan fundamental ekonomi yang dinilai cukup kuat, Indonesia berupaya menjadikan tekanan tarif ini sebagai peluang untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS.