;
Tags

Kebijakan

( 1327 )

Presiden Ingin Berdialog dengan Tokoh yang Pesimistis Masa Depan RI

KT1 09 Apr 2025 Investor Daily (H)
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya memiliki keinginan untuk berdialog bersama tokoh-tokoh yang kerap memandang pesimistis pada masa depan Indonesia, terutama sejak kabinet Merah Putih bekerja di bawah kepemimpinannya. Hal ini dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara ekslusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor. Prabowo menyebutkan dialog tersebut perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi bagian mana yang perlu diperbaiki agar kedepannya yang dikhawatirkan tentang Indonesia itu tidak perlu terjadi. "Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang di Indonesia gelap. Indonesia gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap?," kata Prabowo. Tagar Indonesia gelap di media sosial dan pada beberapa demosntrasi terakhir di beberapa kota sempat tajuk yang hangat diperbincangkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesi (BEM S1) pada saat menggelar demonstrasi di Jakarta sekitar pertengahan Februari 2025 menuturkan tagar ini merepresentasikan kekhawatiran terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (Yetede)

Serikat Pekerja Mengusulkan Agar Pemerintah Perlu Bentuk Satgas PHK

KT1 09 Apr 2025 Investor Daily
Serikat pekerja mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk mengatasi dampak negatif dari penerapan tarif balasan atas tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Pasalnya, penerapan kebijakan tarif  resiprokal dikhawatirkan ada 50 ribu tenaga kerja mengalami PHK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI( Said Iqbal mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung ke kondisi industri di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peran satgas PHK untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. "Dengan demikian satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila terjadi potensi PHK," kata Said. Said mengatakan, satgas akan diisi oleh seluruh perwakilan mulai dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja, hingga perwakilan dari DPR. Dengan adanya perwakilan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan terkait. "Satgas ini juga untuk mendeklinasi potensi kemogokan bila terjadi PHK yang mengakibatkan hak buruh tidak dibayar. Kami meminta kepada presiden bila terjadi PHK agar hal buruh dibayarkan sesaui peraturan. Satgas ini sangat berperan," kata Said. 

Stimulus Ekonomi Jadi Harapan Investor

HR1 09 Apr 2025 Kontan (H)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan tajam pada perdagangan pertama setelah libur Lebaran, Selasa (8/4), sebagai dampak langsung dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). IHSG sempat turun lebih dari 9% hingga menyebabkan trading halt, sebelum ditutup melemah 7,90% di level 5.996,14. Dana asing pun keluar dari pasar sebesar Rp 3,87 triliun.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah meluncurkan berbagai stimulus seperti penyesuaian batas auto rejection, relaksasi buyback, dan penundaan short selling, langkah ini dinilai belum cukup oleh para pengamat pasar.

Hendra Wardhana, Pengamat Pasar Modal, menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah serta otoritas terkait untuk mengembalikan kepercayaan investor. Menurutnya, pernyataan resmi atau intervensi langsung lebih efektif dibanding sekadar mengandalkan sistem otomatis.

Parto Kawito, Direktur Infovesta Utama, juga mengungkapkan bahwa investor masih khawatir terhadap kondisi fundamental ekonomi, meski hubungan perdagangan Indonesia-AS relatif kecil. Ia menyatakan bahwa kebijakan Presiden AS Donald Trump tetap berdampak besar terhadap pasar Indonesia.

Edwin Sebayang, Direktur Purwanto Asset Management, menambahkan bahwa dominasi sentimen ketakutan di pasar saat ini tidak bisa dilawan hanya dengan stimulus yang tidak terpadu. Ia menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antar lembaga.

Sementara itu, Daniel Agustinus dari Kanaka Hita Solvera menyarankan agar pemerintah menginstruksikan lembaga dana besar seperti BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun untuk meningkatkan porsi investasinya di saham sebagai langkah stabilisasi.

Secara teknikal, analis Ezaridho Ibnutama dari NH Korindo Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpotensi melemah hingga level support mayor di kisaran 5.370 jika tekanan pasar berlanjut.

Dengan kondisi ini, kepercayaan investor dan tindakan cepat dari pemerintah akan menjadi kunci untuk membalikkan arah pasar yang sedang lesu.

RI Genjot Utang untuk Redam Dampak Perang Tarif

HR1 09 Apr 2025 Kontan
Pemerintah Indonesia, melalui strategi pembiayaan utang yang agresif, telah mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, salah satunya dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 250 triliun, yang merupakan 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun. Strategi front loading ini diambil untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian yang dipicu kebijakan global, terutama dari AS.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto tercatat mencapai Rp 270,4 triliun, yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa meskipun terjadi peningkatan utang, hal ini bukan karena pemerintah kekurangan dana, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi potensi disrupsi ekonomi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah akan menjaga stabilitas imbal hasil SBN, meskipun pasar keuangan global mengalami gejolak. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa defisit anggaran pada kuartal pertama 2025 tercatat sebesar Rp 104,2 triliun atau sekitar 0,43% dari PDB, dan ia memastikan defisit tersebut tidak akan melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Pemerintah tetap optimistis bahwa program-program yang dijalankan Presiden RI tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana meskipun tantangan global yang ada.

RI Ambil Langkah Kompromi Hadapi Trump

HR1 09 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan besar akibat rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Alih-alih melakukan retaliasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memilih jalur negosiasi dan solusi saling menguntungkan (win-win solution). Dalam forum Sarasehan Ekonomi, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia meningkatkan impor dari AS, seperti rig pengeboran, LPG, dan LNG.

Langkah konkret lainnya termasuk pengiriman surat resmi ke otoritas perdagangan AS, deregulasi perpajakan, pelonggaran kuota impor, dan pelonggaran syarat TKDN. Presiden juga memerintahkan agar peraturan teknis yang menghambat dunia usaha diawasi langsung dan hanya dikeluarkan dengan izin presiden.

Upaya ini disambut positif pelaku usaha, seperti Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, yang menekankan pentingnya pengawalan implementasi kebijakan agar tidak berhenti sebatas wacana. Di sisi lain, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) siap meningkatkan impor kapas dari AS hingga 50% untuk menekan dampak tarif dan mendorong potensi keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS.

Dengan fundamental ekonomi yang dinilai cukup kuat, Indonesia berupaya menjadikan tekanan tarif ini sebagai peluang untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS.


Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

KT1 08 Apr 2025 Investor Daily
Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia  tengah menuju posisi sebagai lumbung pangan dunia, utamanya beras, seiring produksi padi di berbagai daerah di Tanah Air yang meningkat pesat di tahun ini. Demi mendukung optimisme itu, pemerintah akan memasifkan pola intensifikasi pertanian serta memastikan para petani  mendapatkan harga yang baik sekaligus memperoleh bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk yang cukup. Menurut Kepala negara, pola intensifikasi pertanian bisa membuat lahan sawah menjadi lebih produktif. Penggunaan benih dengan teknik baru misalnya, bisa meningkatkan produktivitas  padi dari 6-6-7 ton per hektar (ha) menjadi 11-12 ton per ha. Hal ini sudah berjalan di provinsi  NTB. "Intensifikasi (sawah) yang sudah ada untuk  jadi lebih produktif. Apalagi, saya dapat berita baik, benih baru dengan teknik baru menghasilkan padi 7 ton per ha, ini luar biasa. Mungkin nanti, revolusi hijau kedua dari Indonesia ya kan? Saya percaya, kita akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia, nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, ini tujuan baik dan mulia. Tentunya, kita ingin semua rakyat, semua petani kita, hidup dalam keadaan baik dan sejahtera," kata Presiden. (Yetede)

RI Terpukul, Hadapi Tarif AS Tanpa Daya Tawar

HR1 08 Apr 2025 Kontan (H)
Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 telah memicu kepanikan di pasar keuangan global. Bursa saham dunia berguguran, dengan indeks Hang Seng dan Shanghai Composite mengalami penurunan tajam masing-masing sebesar 13,22% dan 7,34%. Bahkan indeks saham di AS seperti Dow Jones dan S&P 500 pun ikut anjlok.

Indonesia sempat terlihat "aman" karena Bursa Efek Indonesia (BEI) masih libur Lebaran hingga 7 April, namun IHSG diproyeksi mengalami trading halt saat perdagangan dibuka kembali pada 8 April. Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy & Planning Kiwoom Sekuritas, menilai risiko trading halt tinggi akibat tekanan sentimen negatif dari perang dagang dan tarif impor tinggi yang mulai berlaku pada 9 April 2025.

Praska Putrantyo, CEO Edvisor Profina Visindo, juga menyatakan bahwa tekanan jual di pasar saham global bisa menyeret IHSG ke level 5.800 dalam waktu dekat, seperti saat krisis moneter 1997. Ia mengaitkan pelemahan IHSG dengan ancaman resesi global dan perang dagang yang makin memanas, terutama setelah China membalas kebijakan tarif AS.

Rully Arya Wisnubroto, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam merespons gejolak ini. Ia menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu pelaku pasar dan membahas mitigasi risiko akibat tarif AS sebagai langkah membangun kembali kepercayaan investor.

Pemerintah Rancang Paket Diplomasi Ekonomi

HR1 08 Apr 2025 Kontan
Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tiga strategi utama pemerintah: deregulasi non-tariff measures (termasuk relaksasi aturan TKDN dan lartas), peningkatan impor dari AS untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, serta pemangkasan tarif bea masuk dan pajak impor untuk menjaga daya saing ekspor.

Airlangga juga menegaskan bahwa negosiasi akan dilakukan baik secara bilateral maupun bersama negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia dan Singapura, melalui kerangka kerja sama seperti Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Namun, TIFA yang sudah lama dianggap perlu diperbarui agar lebih relevan dengan situasi saat ini.

Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu menambahkan bahwa delegasi RI yang dipimpin Airlangga dan Menteri Luar Negeri akan bertolak ke AS paling lambat 17 April 2025 untuk menyampaikan proposal konkret kepada United States Trade Representative (USTR).

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai langkah pemerintah sudah tepat, tetapi menekankan pentingnya strategi negosiasi yang sesuai dengan karakter Presiden AS Donald Trump, yang dikenal tidak menyukai pendekatan multilateral dan lebih menyukai komunikasi langsung. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto secara pribadi melakukan pendekatan langsung ke Trump, karena tanpa pengakuan awal dari Trump, kesepakatan strategis akan sulit dicapai.

Pemerintah Indonesia sedang berupaya keras menavigasi situasi diplomatik dan ekonomi yang rumit dengan pendekatan pragmatis dan diplomasi aktif.

RI Siapkan Strategi Redam Serangan Trump

HR1 08 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)

Menjelang diberlakukannya tarif timbal balik sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mulai 9 April, pemerintah Indonesia bergerak cepat menyusun strategi negosiasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat maraton dengan kementerian terkait dan asosiasi pelaku usaha untuk menyusun paket negosiasi yang terdiri dari tiga langkah utama: deregulasi kebijakan nontarif (seperti pelonggaran TKDN dan percepatan sertifikasi halal), peningkatan impor dan investasi dari AS, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan impor dari AS, termasuk migas dan pangan strategis, untuk mengurangi defisit perdagangan AS yang mencapai US$18 miliar. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa impor ini tidak akan mengganggu industri dalam negeri, karena difokuskan pada komoditas yang memang dibutuhkan.

Dari sisi diplomasi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik dan menjaga prinsip resiprokal dalam setiap negosiasi. Ia menegaskan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat.

Untuk memperkuat posisi, tiga menteri akan dikirim ke AS: Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung oleh Presiden dan difokuskan untuk meredam dampak tarif sekaligus mencari solusi jangka panjang.

Selain fokus pada AS, pemerintah juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor, terutama dengan menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA (Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah berlangsung sembilan tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian negosiasi ini pada semester pertama 2025.

Dalam konteks komoditas strategis, seperti CPO (minyak sawit mentah), Ketua Gapki Eddy Martono menegaskan pentingnya diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Ekonom Wijayanto Samirin pun mengingatkan bahwa Indonesia berisiko lebih besar dibanding Malaysia karena tarif AS terhadap produk CPO Indonesia jauh lebih tinggi.


Presiden Targetkan Pembentukan 80 Ribu Koperasi

HR1 08 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan membangun jaringan koperasi nasional. Dalam acara panen raya di Majalengka (7/4), Prabowo menyampaikan bahwa koperasi tersebut akan dilengkapi armada distribusi seperti truk untuk mempermudah pengiriman hasil pertanian ke pasar, sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi distribusi pupuk, yang akan dilakukan langsung melalui koperasi agar petani dapat mengaksesnya dengan lebih cepat dan murah, sehingga menurunkan biaya produksi.

Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, pemerintah juga merencanakan pembangunan apotek desa yang menyediakan obat generik berkualitas dengan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan di kota. Menurut Prabowo, walau kemasan obat di desa sederhana, kualitasnya tetap setara dengan obat di apotek kota.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi maupun akses kesehatan.