Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Perbankan Waspada: Likuiditas Menuju Titik Kritis

HR1 07 Apr 2025 Kontan

Kondisi likuiditas perbankan nasional, khususnya pada kelompok bank besar (KBMI 4), menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) beberapa bank besar telah melewati ambang batas sehat 92%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat LDR tertinggi sebesar 95,7% pada Februari 2025, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan kredit (10,2%) dan dana pihak ketiga (DPK) yang hanya tumbuh 1%. Kondisi serupa dialami Bank Mandiri dengan LDR 92,5%.

Everson Sugianto, Investment Analyst dari Stockbit, menilai bahwa persoalan likuiditas ini bersifat industri, bukan hanya terjadi pada satu atau dua bank saja. Namun, ia menyebut Bank Central Asia (BCA) masih berada dalam posisi likuiditas yang lebih aman, meski likuiditasnya ikut mengetat. BCA mencatat pertumbuhan kredit 14% dengan pertumbuhan DPK hanya 3,8%.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga masih mempertahankan LDR di bawah batas kritis, yakni 88,26%, menunjukkan posisi yang relatif stabil dibandingkan bank lainnya.

Sementara itu, M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, menjelaskan bahwa Mandiri tengah mengupayakan efisiensi dan penguatan struktur pendanaan dengan fokus pada peningkatan dana murah dari segmen wholesale dan ritel, serta menjaga pertumbuhan kredit tetap sejalan dengan kemampuan DPK.

Meskipun sebagian bank masih menunjukkan posisi likuiditas yang aman, tekanan terhadap likuiditas secara umum menjadi tantangan serius yang perlu ditanggapi dengan strategi pendanaan yang cermat dan terukur.

Ekonomi

Kerja Badan Bank Tanah untuk Perumahan Lamban

KT3 03 Apr 2025 Kompas

Terobosan Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan perumahan rakyat dengan harga terjangkau tengah dinantikan. Badan yang dibentuk empat tahun silam itu memiliki sederet tugas untuk menopang program prioritas nasional Tiga Juta Rumah. Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus untuk pengadaan dan pengelolaan tanah, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Badan Bank Tanah memiliki total aset lahan 33.116 hektar. Dari jumlah itu, lahan yang ditawarkan untuk perumahan atau permukiman seluas 73,04 hektar atau hanya 0,22 % dari total aset lahan. Sekretaris Dewan Pakar Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pembangunan Perkotaan (HUD Institute) Muhammad Joni menilai, Badan Bank Tanah belum fokus dan memprioritaskan pengelolaan tanah untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Porsi asset lahan untuk perumahan seluas 73,04 hektar dinilai sangat kecil dari total aset Badan Bank Tanah seluas 33.116 hektar.

”Peruntukan lahan perumahan kecil sekali. Jauh dari prioritas kebutuhan program strategis nasional Tiga Juta Rumah,” ujar Joni, akhir pekan lalu. Ia menegaskan, Badan Bank Tanah memiliki sederet tugas untuk mendukung program strategis nasional Tiga Juta Rumah. Di antaranya, mengontrol indeks kemahalan harga tanah serta menjaga peran negara supaya tanah bukan murni komoditas komersial belaka. Meskipun demikian, Badan Bank Tanah dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas terkait penyediaan lahan perumahan. Penjajakan lahan oleh Bank Tanah masih terkesan lamban dan tidak terbuka. (Yoga)

Ekonomi

Kabar Baik Bagi PPSU Jakarta di Hari Kemenangan

KT3 02 Apr 2025 Kompas

Pasukan oranye di Jakarta mendapat tiga kabar baik sekaligus saat momen Idul Fitri 2025. Kabar itu meliputi syarat minimal menjadi petugas hanya cukup lulusan SD, masa evaluasi kinerja yang sebelumnya dilakukan setiap tahun kini diperpanjang menjadi tiga tahun sekali, dan rencana perpanjangan usia pensiun. Kabar itu disambut dengan wajah berseri-seri oleh pasukan oranye, julukan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Namun, pasukan serba bisa ini juga berharap mendapat jaminan hari tua setelah pensiun. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjanjikan perubahan dalam syarat minimal perekrutan dan evaluasi kontrak PPSU saat masa kampanye Pilkada Jakarta 2024, yang ditunaikannya dengan menandatangani Pergub.

Hal itu diumumkan saat acara gelar griya open house di rumah dinas gubernur, Senin (31/3). Keputusan ini dibuat karena PPSU adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Mereka terlibat menangani prasarana dan sarana jalan, saluran, taman, kebersihan, dan penerangan jalan umum sejak 2015. Bahkan, saat pandemi Covid-19, mereka turut membantu pemulasaraan jenazah. Kegembiraan menerima kabar itu diperlihatkan Prayoga (49), anggota pasukan oranye, pada Selasa (1/4) di teras Kantor Kelurahan Petamburan, Jakpus. ”Alhamdulillah jadi enggak mempersulit buat ke depannya. Kita-kita sudah tua, tetapi tenaganya masih bisa dipakai,” ujar Prayoga menanggapi kado Lebaran untuk pasukan oranye dari Pramono-Rano Karno. Prayoga sudah 10 tahun menjadi personel PPSU. Setiap hari, ia bertugas membersihkan jalan protokol, memastikan saluran air warga tidak tersumbat, hingga membuat mural.

Dalam kurun waktu tersebut, upah mereka terus bertambah hingga sesuai upah minimum regional (UMR), kini mencapai Rp 5,39 juta per bulan. Peralatan kerja juga semakin baik. Mereka mendapat seragam, sepatu bot, topi, sapu, hingga kendaraan operasional berupa mobil dan sepeda motor roda tiga. Kebijakan Pramono-Rano terkait evaluasi setiap tiga tahun mendapat apresiasi besar. Sebab, selama ini PPSU bersusah payah mengurus berkas di sela-sela pekerjaan dan sering terkendala sistem daring. Total biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 500.000. Biaya terbesar berasal dari tes urine dan SKCK. Prayoga, dan rekan-rekan PPSU lainnya juga berharap adanya jaminan hari tua untuk modal usaha setelah pensiun. Karena tak ingin bergantung sepenuhnya pada anak atau bantuan sosial. (Yoga)

Ekonomi

IHSG Menguat, Tapi Masih Rentan Koreksi

HR1 27 Mar 2025 Kontan (H)

Menjelang libur Lebaran 2025, IHSG mencatatkan penguatan signifikan selama dua hari berturut-turut. Pada Selasa (25/3) IHSG naik 1,21% ke 6.235,62, lalu melonjak 3,8% ke 6.472,36 pada Rabu (26/3). Kenaikan ini didorong oleh arus masuk dana asing (net buy) sebesar Rp 2,58 triliun, terutama pada saham perbankan besar seperti BMRI, BBCA, dan BBRI. Saham-saham ini menarik minat karena pembagian dividen dengan yield tinggi, seperti dijelaskan oleh Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas.

Meski tren positif ini menggembirakan, analis seperti Ekky Topan dari Infovesta Kapital Advisory dan Indy Naila dari Edvisor Provina Visindo mengingatkan bahwa secara historis IHSG cenderung melemah usai libur panjang. Valdy Kurniawan dari Phintraco Sekuritas juga mewanti-wanti potensi profit-taking di hari perdagangan terakhir sebelum libur.

Sementara itu, Budi Frensidy dari Universitas Indonesia menyoroti perlunya peran institusi besar seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen dalam menopang pasar saham saat kondisi bearish. Namun, aturan investasi yang kaku menjadi kendala utama yang perlu direvisi.

Meski IHSG menunjukkan penguatan, investor tetap perlu waspada terhadap potensi tekanan pasca-libur dan ketidakpastian kebijakan fiskal pemerintah.

Ekonomi

Ancaman Stagflasi dan Dampaknya bagi Ekonomi RI

HR1 27 Mar 2025 Kontan

Ancaman stagflasi global dalam 12 bulan ke depan kian nyata, berdasarkan survei Bank of America yang menunjukkan 71% fund manager memperkirakan terjadinya kombinasi inflasi tinggi dan perlambatan ekonomi. Tokoh seperti Joe Brusuelas dari RSM menyoroti bahwa kebijakan tarif Trump dan potensi pemangkasan suku bunga The Fed justru bisa memicu inflasi lebih lanjut, yang akan berdampak ke banyak negara, termasuk Indonesia.

Meski Indonesia masih mencatat deflasi dalam dua bulan terakhir, pertumbuhan ekonominya stagnan, dan nilai tukar rupiah terus melemah. Ekonom Budi Frensidy menilai keluarnya dana asing dari pasar saham dan obligasi Indonesia memperkuat tekanan terhadap rupiah. Sementara itu, Yanuar Rizky dari Bright Institute menandai gejala stagflasi dari tren kenaikan harga emas dan tembaga, serta menyarankan pemerintah agar serius menegakkan hukum dan memperkuat kepercayaan investor.

Menanggapi hal tersebut, Noor Faisal Achmad dari Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat agar tidak terpengaruh dampak stagflasi global, karena jika tidak, risiko terhadap ekspor, impor, dan pengangguran akan meningkat tajam.

Ekonomi

Mencermati Peluang Investasi dari Dividen Bank

HR1 27 Mar 2025 Kontan

Bank-bank BUMN kompak menaikkan rasio pembayaran dividen dari laba tahun 2024, yang memicu penguatan harga saham mereka setelah sebelumnya tertekan. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tercatat paling besar membagikan dividen, yakni 85% dari laba bersih, senilai Rp 51,74 triliun. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, menyatakan keputusan ini sudah memperhitungkan aspek permodalan dan likuiditas yang tetap kuat.

Bank Mandiri (BMRI) juga menaikkan rasio dividen menjadi 78%, dan Darmawan Junaidi, Direktur Utama BMRI, menegaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan dukungan pemegang saham dalam mempercepat ekspansi bisnis dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Bank Negara Indonesia (BBNI) dan Bank Tabungan Negara (BBTN) juga mengikuti langkah serupa dengan menaikkan rasio pembayaran dividen.

Menurut Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas, langkah ini tak lepas dari peran Badan Pengelola Investasi Danantara dan proyek strategis pemerintah, serta berdampak positif terhadap minat investor. Namun, Ekky Topan dari Infovesta mengingatkan bahwa penguatan saham bersifat jangka pendek dan bisa bertahan hingga mendekati tanggal cum date dividen.

Kebijakan dividen jumbo ini menjadi angin segar bagi investor sekaligus menunjukkan optimisme perbankan BUMN terhadap keberlanjutan pertumbuhan dan stabilitas keuangan.

Ekonomi

Rupiah Melemah, Defisit Diprediksi Melebar

HR1 26 Mar 2025 Kontan

Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp 16.652 per dolar AS berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, terutama karena asumsi kurs dalam APBN dipatok di level Rp 16.100. Bhima Yudhistira, Direktur Celios, menilai depresiasi rupiah ini akan berdampak besar pada belanja pemerintah, terutama subsidi energi seperti BBM, elpiji, dan listrik, serta beban bunga utang yang bisa membengkak. Hal ini dapat memperlebar defisit anggaran dari target 2,53% PDB, mengingat setiap pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS dapat meningkatkan defisit hingga Rp 3,4 triliun.

Bhima juga mengingatkan potensi inflasi impor akibat naiknya harga bahan baku dan barang impor yang akhirnya bisa menurunkan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Fitra Jusdiman, Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), menekankan bahwa kondisi saat ini jauh lebih stabil dibanding krisis 1998. Ia menegaskan bahwa BI terus menjaga kestabilan nilai tukar melalui strategi triple intervention di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN. Fitra juga menyatakan bahwa BI dan otoritas terkait berkomitmen menjaga kepercayaan pasar di tengah volatilitas global.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Penemuan Kasus TBC Ditargetkan Mencapai 90 %

KT3 25 Mar 2025 Kompas

Penanganan tuberkulosis (TBC) program prioritas hasil terbaik cepat atau quick win di bidang kesehatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ditargetkan 90 % kasus bisa ditemukan pada 2025 dan 95 % dari kasus tersebut mendapat pengobatan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi demi mencapai akselerasi penanganan TBC di Indonesia. Pelibatan multisektor, termasuk pemda, komunitas, dan masyarakat, diperkuat. ”TBC masuk program cek kesehatan gratis dan program khusus quick win tuberkulosis. Jadi, TBC jadi super-superprioritas pemerintahan saat ini,” ucap Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Ina Agustina Isturini, dalam temu media Hari TBC Sedunia, di Jakarta, Senin (24/3).

Target lainnya, yakni 90 % kasus TBC sensitive obat, tuntas diobati, 80 % kasus TBC resisten obat, tuntas diobati, dan 100.000 orang dengan TBC laten mendapat terapi pencegahan TBC (TPT). Target yang ditetapkan itu tak mudah. Sebab, capaian yang dilaporkan pada 2024 belum optimal. Pada 2024, kasus TBC yang ditemukan masih 81 % dari total estimasi 1.092.000 kasus, namun yang diobati mencapai 90 % dari kasus yang ditemukan. Angka keberhasilan pengobatan 84 % untuk TBC sensitif obat dan 58 % untuk TBC resisten obat. Capaian yang rendah ditemukan pada pemberian TPT yang baru 19,2 %. Di Indonesia, hanya Provinsi Banten yang mencapai target dengan 67 % pemberian TPT pada kontak serumah dengan kasus TBC.

Menurut Ina, sejumlah inovasi disiapkan dalam mengakselerasi program TBC 2025, terutama terkait penemuan kasus, pengobatan, pencegahan, serta promosi kesehatan dan keterlibatan multisektor. Untuk temuan kasus, penapisan dan penemuan aktif akan dilakukan dengan sinar-X. Penapisan ini akan diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini berjalan. Diagnosis TBC akan diperkuat dengan mesin TCM (tes cepat molekuler), PCR (polymerase chain reaction), dan sinar-X. Dari 2.400 mesin TCM yang ada akan ditambah 330 mesin tahun ini. Penggunaan mesin sinar-X portabel akan diperluas di puskesmas. ”Penambahan manfaat mesin PCR diharapkan menambah akses pemeriksaan TBC,” kata Ina. (Yoga)

Ekonomi

Harapan Baru: Danantara dan Pemulihan Ekonomi

HR1 25 Mar 2025 Kontan (H)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi melengkapi jajaran pengelolanya dan siap menjalankan mandat besar untuk mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar. Dipimpin oleh Rosal Perkasa Roeslani sebagai CEO dan Pandu Sjahrir sebagai CIO, Danantara dirancang untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan fokus investasi pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan infrastruktur digital.

Rosal menegaskan bahwa Danantara akan menyalurkan investasi dengan prinsip daya saing, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Sementara Pandu menekankan pentingnya investasi jangka panjang yang berkelanjutan dengan imbal hasil di atas biaya modal.

Sejumlah ekonom menyambut positif langkah Danantara, meski memberikan catatan penting. Haryo Kuncoro memperkirakan dampak nyata Danantara baru terasa dalam 3–4 tahun ke depan. Andry Satrio Nugroho melihat Danantara berfungsi ganda sebagai super holding dan sovereign wealth fund (SWF), namun menyoroti pentingnya kejelasan peran keduanya.

Wijayanto Samirin menyarankan agar Danantara memprioritaskan investasi di Bursa Efek Indonesia, dan menghindari investasi di SBN karena dinilai tidak produktif, terutama di tengah defisit fiskal. Sementara itu, Dradjad Wibowo memberikan tiga catatan: pentingnya tata kelola dan jaminan bagi bank Himbara, optimalisasi sinergi BUMN, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam investasi.

Dengan personel kuat dan mandat ambisius, keberhasilan Danantara akan sangat bergantung pada implementasi strategi yang disiplin dan transparan, serta kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tata kelola investasi yang sehat.

Politik dan Birokrasi

Menjangkau Pajak dari Sektor Informal

HR1 25 Mar 2025 Kontan

Pemerintah berupaya meningkatkan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan mendorong inklusi keuangan, terutama dengan mengajak masyarakat memiliki rekening bank. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik potensi pajak dari sektor informal yang selama ini sulit terpantau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa seruan Prabowo ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal, yang hingga 2023 telah mencakup 76,3% masyarakat dewasa.

Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah awal yang baik, namun masih belum cukup. Pemerintah juga harus mengandalkan data transaksi nontunai dari pihak ketiga. Fajry mengingatkan pentingnya keadilan dalam kebijakan perpajakan, mengingat mayoritas pelaku sektor informal adalah usaha mikro dan kecil. Ia juga menyoroti ironi rencana pajak untuk sektor informal sementara kalangan super kaya justru mendapatkan peluang keringanan melalui family office.

Sementara itu, Raden Agus Suparman dari Botax Consulting menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, penggunaan rekening bank akan memudahkan pengawasan transaksi dan menekan kesenjangan pajak (tax gap), yang pada 2019 mencapai 8,5% dari PDB. Ia memperkirakan, jika tax gap bisa ditekan hingga 4%, maka potensi tambahan penerimaan pajak bisa mencapai Rp 996 triliun.

Dengan strategi inklusi keuangan ini, keberhasilan peningkatan tax ratio sangat bergantung pada kebijakan yang adil, efisien, serta tidak membebani pelaku usaha kecil yang rentan.